Nguyen Phu Trong


Jakarta| Mediaoposisi.com- Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini, Rabu (23/8). Dikabarkan Nguyen dan Jokowi akan menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) dan satu Letter of Intent (LoI) termasuk berbagai sektor strategis.

“Awalnya hanya MoU kerja sama pertanian dan pembangunan pedesaan serta LoI antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dan Vietnam Coast Guards. Terakhir ada empat MoU tambahan yang akan diteken kedua pemimpin,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/8).

Arrmanatha menjelaskan tiga Mou tersebut mencakup kerja sama Jakarta dan Hanoi dalam berberapa sektor strategis dan krusial seperti di bidang pendidikan dan eksplorasi gas alam

Selain itu  kedua pemimpin juga akan membahas sejumlah isu lain di bidang keamanan dan pembangunan, seperti upaya penyelesaian sengketa perbatasan maritim hingga penguatan kerja sama RI-VIetnam, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pembangunan.
Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan Nguyen di Indonesia. Ia tiba di Jakarta pada Selasa siang dan langsung menemui pimpinan DPR, MPR, serta DPD RI.

Dalam kunjungannya, pemimpin paling berkuasa di Vietnam ini membawa serta menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri pariwisata dan kebudayaan, menteri pendidikan, menteri perdagangan dan pembangunan pedesaan, juga menteri perindustrian dan perdagangan.

Selain itu, dinamika kawasan dan global juga dinilai mengharuskan Jakarta dan Hanoi memperkuat kerja sama.

“Khususnya upaya kedua negara memperkukuh kesatuan dan sentralitas ASEAN,” ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, Senin (21/8).

Sebelumnya, pemerintah mengatakan tidak ada maksud apa apa di balik kunjungan Partai Komunis Vietnam.

“Partai yang berkuasa di suatu negara berkunjung, itu kan biasa. Kenapa nggak tanya ke yang dulu? Makanya kan biasa, apa yang dipersoalkan?" kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi,  Senin (21/8). [MO]

sumber: berbagai sumber

Posting Komentar