Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI.


Jakarta| Media Oposisi- Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia melakukan aksi demo di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (11/8/2017). Dalam aksinya, mereka menuntut kepada seluruh anggota Fraksi DPR RI untuk menolak Perppu No 2 tahun 2017 tentang ormas, di mana kalangan ulama, tokoh masyarakat hingga para aktifis pemuda dan mahasiswa serta pakar hukum menyimpulkan bahwa perppu tersebut cacat prosedural dan dapat menimbulkan kegaduhan.

Mereka Pun melayangkan surat terbuka kepada DPR RI, inilh redaksi yang dapat Mediaoposisi.com dapatkan bahkan merka juga Siaga Revolusi!! Pernyataan Sikap APMI (Aliansi Pemuda & Mahasiswa Indonesia) buka ini videonya



ALIANSI PEMUDA DAN MAHASISWA INDONESIA
Jl. Nanas, Utan Kayu Jakarta Timur 13120, Tlp: 085710315473
SURAT TERBUKA
ALIANSI PEMUDA DN MAHASISWA INDONESIA
KEPADA DPR RI
TOLAKLAH PERPPU ORMAS NO 2 TAHUN 2017





Kepada Yang Terhormat,
Seluruh Ketua dan Anggota Fraksi DPR RI
Di Jakarta


Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salam Perjuangan!

Menyikapi dinamika politik kekininian, khususnya terkait ancaman nyata diktatorisme melalui terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017, dengan ini kami meminta kepada seluruh ketua dan anggota Fraksi DPR RI untuk Menolak Perppu Ormas No 2 tahun 2017, dengan alasan ;

Pertama, kalangan ulama, habaib, tokoh masyarakat hingga para aktivis pemuda dan mahasiswa serta pakar hukum menyimpulkan bahwa Perppu Ormas telah cacat prosedural. Selain itu, Perppu tersebut cacat substansi, metodologi, pikir, dan paham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini.

 Akibatnya terjadi kegaduhan politik sampai tuntutan sidang istimewa untuk memakzulkan Presiden Jokowi karena dianggap sebagai presiden diktator dan anti Islam.
Kedua, sebagaimana dikatakan Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Cahyo Kumolo, dan MenkumHAM Yasonna Laoly, dibuatnya Perppu No 2 Tahun 2007 ini dimaksudkan untuk membubarkan HTI dan ormas Islam lainnya, karena tujuan dakwahnya ingin menegakkan syariah dan khilafah. HTI yang menjadi korban pertama telah diperlakukan semena-mena tanpa bisa membela diri karena pintu pengadilan telah ditutup.

 Padahal, sejauh ini HTI hanya menyampaikan dakwah Islam dan tidak menggunakan kekerasan apalagi menyiapkan pasukan untuk melawan negara. HTI hanya menawarkan konsep kenegaraan kepada masyarakat yakni khilafah, yang itu tidak lain adalah ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِ ذْ قَالَْ رَبُّكَْ لِ لمَلاَئِكَةِْ إِنِِّ يْ جَاعِ لْ فِي ا لَْ رضِْ خَلِ يفَةْ
Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah..., (Al Baqarah 30).

Imam al-Qurthubi (al-Jaami’u li ahkaami Al qur’an) menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar pengangkatan Imam dan khalifah yang didengar dan dita’ati untuk menyatukan kata, dan menerapkan hukum-hukum islam. Dengan konsep itu, cita-cita bangsa yakni keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud, baik Muslim dan non Muslim. Tindakan kepada HTI ini juga bisa menimpa Ormas-ormas Islam lainnya dan ini telah dinyatakan oleh Mendagri bahwa akan ada lagi Ormas Islam yang dibubarkan. Namun tindakan serupa justru tidak dikenakan kepada Ormas/kelompok non Islam yang memusuhi umat Islam secara fisik seperti di Tolikara, Manado, dan Pontianak.

Ketiga, Perppu Ormas ini telah menimbulkan kesewenang-wenangan baru di tengah masyarakat. Atas nama negara kalangan birokrasi ikut-ikutan bertindak di luar hukum dengan membuat kebijakan yang mengancam para pegawai negeri sipil, dosen, mahasiswa, yang dianggap memiliki pemikiran yang sama dengan HTI. Ini adalah tindakan yang sewenang-wenang dan
mengesampingkan prinsip keadilan—sebagaimana sila kedua Pancasila.

Dengan mempertimbangkan seluruh hal di atas, kami Aliansi Mahasiswa dan Pemuda
Indonesia menuntut kepada seluruh pimpinan fraksi DPR RI sebagai berikut :

1. Kami minta kepada DPR RI menolak Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 pada saat
pembahasan di Sidang Paripurna nanti,

2. Apabila DPR tidak menolak Perppu tersebut, kami akan menggalang kekuatan
mengajak mahasiswa, pemuda, dan rakyat di seluruh Indonesia aksi besar-besaran
212 jilid ll menuntut pembatalan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017.

3. Apabila DPR menerima Perppu ini, kami akan menuntut secara hukum penerapan
Perppu ini bagi seluruh anggota DPR karena telah mengubah/meng-amandemen
UUD 45 sebagaimana pasal 59 ayat 4 Perppu Ormas yakni larangan
mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 45.

4. Secara khusus kepada fraksi/partai yang menerima Perppu No 2 Tahun 2017, kami
akan serukan kepada masyarakat luas untuk tidak memilih calon dari partai-partai
ini dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres mendatang.

Demikianlah seruan ini kami sampaikan, semoga seluruh ketua dan anggota Fraksi di DPR
RI menyadari bahaya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan berkenan menolak Perppu tersebut.
Hanya kepada Allah kami berserah diri dan mohon pertolongan.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb



Jakarta, 11 Agustus 2017

Ketua

Aliansi Pemuda dan mahasiswa Indonesia

Ricky Fattamazaya M.,S.H., M.H.

Posting Komentar