After Ahok Effect


Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Kondisi perpolitikan Indonesia yang tidak stabil, khususnya setelah gagalnya Ahok ,seorang pria yang dekat dengan Jokowi akibat kekompakan umat Islam dalam menyerukan penangkapan Ahok. Pemerintah tanpa tedeng aling aling berkeinginan membubarkan salah satu ormas Islam yang kritis terhadap pemerintahan sejak lama,Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tak heran bila HTI menjadi target pemerintah,mengingat HTI dengan kekuatan massa dan opininya mampu membuat pemerintah ketar ketir dengan kritikan tajamnya dan ketegasannya menyampaikan Khilafah sebagai solusi untuk Indonesia.

Berdasarkan penelusuran tim redaksi Mediaoposisi.com ,Awalnya pemerintah melalui Menkopolhukam akan menempuh jalur panjang pengadilan untuk membubarkan HTI, 

"Karena HTI sudah berbadan hukum, proses pembubaran diarahkan lewat jalur peradilan," kata Wiranto,Senin (8/5)

Namun, pemerintah justru melakukan tindakan kontroversial yang beraroma otoriter dengan menerbitkan Perppu Ormas. Perppu kontroversial ini mengizinkan pengebirian peran pengadilan dalam proses pembubaran ormas,dengan kata lain pemerintah bebas membubarkan suatu ormas secara sepihak dengan dalih Anti Pancasila dan Ani NKRI.

Perppu Ormas sendiri sukses dinilai berbagai pihak sebagai wujud pemerintahan Jokowi yang represif dan otoriter. Jubir HTI,Ismail Yusanto menilai pembubaran organisasinya adalah tindakan otoriter dan represif.
"Jika dilanjutkan, ini menunjukan pemerintah sekarang ini adalah rezim yang represif," ujar Ismail saat menjadi pembicara dalam program "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (8/5) 

Anggota DPR,Fadli Zon pun pernah menilai Perppu sebagai pintu gerbang kediktatoran.  
“Ini (Perppu Ormas) memundurkan demokrasi dan harus dilawan. Pemerintah sekarang menuju diktator, lagi belajar jadi diktator”ujar Fadli,Sabtu, (15/7)




Saracen VS Ahok Part II

Seolah tak puas menyakiti rakyat Indonesia,khususnya yang beragama Islam. Politikus NasDem ,Viktor Laiskodat mengulangi kesalahan yang sama dengan Ahok. Viktor memfitnah sistem Islam (Khilafah) mirip dengan tindakan kerajaan Spanyol ratusan tahun silam di Andalusia yang memaksa umat Islam memeluk agama katholik atau dibunuh dan diusir.

"Mengerti dengan khilafah? Semua wajib salat, semua lagi yang di gereja. Mengerti? Mengerti? Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus salat," ujar Viktor.
Ia turut menyeru masyarakat untuk mewaspadai partai yang menolak Perppu sebagai partai anti toleransi.

“Sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran," kata Viktor dalam video yang viral tersebut

Redaksi Mediaoposisi,com mengamati bahwa ,Viktor dengan lantang  melanjutkan pidatonya sambil melakukan provokasi serta untuk membunuh kelompok yang mendukung khilafah.

"Kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil, kita eksekusi mereka. Gue telepon lu punya ketua umum di sana, suruh you jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk, Perppu Nomor 2 Tahun 2017," pungkas Viktor yang sengaja mengakhiri pembicaraanya yang berbau Hate Speech dan ancaman pembunuhan tersebut.

Bukannya ditangkap oleh pihak terkait karena melakukan hate speech secara nyata atau sekedar diperingatkan oleh partai NasDem, Viktor justru dibela mati matian oleh partainya.. 

CNN Indonesia mewartakan Johnny Plate, politikus partai Pro Jokowi tersebut mendukung penuh pernyataan Viktor yang mengatakan bahwa pihak yang menolak Perppu Ormas sebagai pendukung khilafah dan intoleran adalah hal yang benar. 



Ia menganggap semua pihak seharusnya menyadari bahwa Perppu Ormas bertujuan mencegah timbulnya kelompok yang dianggap rezim Jokowi sebagai “radikal”.

“Kalau mereka tidak mendukung khilafah, harusnya mendukung Perppu tersebut. Kalau menolak, berarti yang diomongin Viktor benar,” ujarnya tanpa menjelaskan  ancaman dari sistem Khilafah ,Jumat (4/8).

Kendati telah melakukan hate speech dan hasutan, Johnny justru menyebut Viktor sebagai pancasilais. Dengan dalih pancasilais, Nasdem disebut siap membela penuh Viktor dari ancaman yang ada pasca pernyataan kontrovesialnya
 
“Soal hukum ini hak setiap warga negara. Kami NasDem Pancasilais, maka kami akan bela orang yang menjaga Pancasila,” kata Johnny.

Hal berbeda dialami oleh kalangan non partai pemerintah yang melakukan hate speech,yaitu grup Saracen. Lupakan tentang dukungan partai dan pejabat yang berkuasa. Saracen dikabarkan ditangkap oleh kepolisian karena dianggap menyebar hate speech di dunia maya.

Terlepas dari tindakan negatif Saracen yang melakukannya hanya demi mengebulnya dapur,kita bisa melihat benang merah antara Si Ahok Jilid II alias Viktor Laiskodat dan Saracen. Semakin dekat dengan penguasa,semakin bebas mulut membual !

Ah,enaknya jadi Viktor ! [MO]

sumber : berbagai sumber

Posting Komentar