Pemerintah menyambut IMF-World Bank


Spesial Redaksi| Medioaoposisi.com- Di tengah lesunya daya beli dan masalah multidimensional yang melanda Indonesia, bukannya memberikan insentif untuk mengatasi masalah justru pemerintah menghamburkan ratusan milliar untuk menyambut IMF-World Bank yang dikenal sebagai corong kapitalis.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan menghabiskan dana sebesar Rp 868 miliar untuk  pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali. Dana tersebut digunakan untuk menyiapkan akomodasi dan kesiapan lainnya yang dianggap perlu untuk menunjang pertemuan tahunan tersebut.

"Anggaran tepatnya adalah Rp 868 miliar. Rp 243 miliar untu sewa hotel dari delegasi itu akan dikembalikan ke Indonesia. Jadi kita dalam praktisnya mengeluarkan kira-kira Rp 655 miliar untuk infrastruktur dan culture event. Untuk hotel di-finance oleh BI dulu, nanti direimburse dari orang yang berminat," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Panitia Nasional Persiapan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Jumat (25/8).

Kabar ini diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,ia menegaskan dana rakyat yang dihimpun dalam APBN akan dihamburkan untuk acara tersebut.

"Total anggaran Rp 600 miliar dari APBN," tutur Sri Mulyani.

Hingar bingar dan meriahnya rencana penyambutan untuk pertemuan IMF-World Bank seolah melupakan sejarah hitam lembaga yang disebut Rizal Ramli sebagai Dewa Amputasi.

IMF-World Bank menjerat Indonesia dengan hutang


14 Agustus 1997, Bank Indonesia (BI) yang saat itu masih menjadi bagian dari Pemerintah, atas desakan MF melepas batas bawah dan batas atas rupiah. Devisa tidak terkuras untuk mempertahakan nilai tukar rupiah pada level yang dikehendaki,itulah dalih IMF. Tapi sialnya, rupiah justru turun drastis, dari Rp 2.500an menjadi Rp16.000an/US$ secara singkat.
Jusman Syafii Djamal
 Tak hanya itu, IMFsaat itu dinilai sebagai penyebab utama mandeknya industri dirgantara nasional,ebab, di dalam nota kesepakatan (letter of intent) yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998, pemerintah/APBN dilarang menggelontorkan dana untuk IPTN (sekarang PTDI).

"Kalau saya tidak salah itu di butir 13. Seperak pun rupiah tidak boleh dikucurkan. Mati surilah IPTN. Padahal, kita saat itu sedang mengujicoba terbang pesawat N-250 Gatot Kaca," kata Jusman Syafii Djamal , (10/8).
Lebih lanjut, mantan Menteri Perhubungan ini mengungkapkan, N-250 membutuhkan jam terbang minimal 2.000 jam untuk mendapatkan sertifikat Federal Aviation Administration (FAA) dari Amerika Serikat.
"Pesawat N-250 sudah punya 800 jam terbang. Dijegal IMF, semuanya berantakan," ungkap Jusman, yang kini menjabat Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menegaskan.

Ulah IMF di Indonesia sukses membuat Indonesia jatuh terpuruk. Tak heran, ekonom senior Rizal Ramli menyebut IMF sebagai Dewa Amputasi.

"IMF bukan dewa penyelamat, lebih tepat disebut Dewa Amputasi yang sangat mahal biayanya dan ditanggung rakyat Indonesia," ujar Rizal pada Oktober 2017. 

Bank Dunia pun idem, berikut penelusuran tim redaksi Mediaoposisi.com mengenai kekejian Bank Dunia terhadap Indonesia. 

Anggor, seorang peneliti dari Institute of Global Justice pada 2008 pernah menulis beberapa kerugian Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia,yaitu:

Dari Segi Ekonomi
  1. Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia).
  2. Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
  3. Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
  4. Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
  5. Sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.


Dari segi politik

Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik  yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Rizal Ramli (2009) mengakui hal ini dalam tulisannya, ”Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.

Relakah 800 M kita terbuang sia sia ? [MO]

Referensi
Ponny Anggoro, Why Does World Bank Control Indonesia, dimuat di jurnal Global Justice Update, Volume VI, 1st Edition, May 2008, 

http://www.news.id.finroll.com/articles/75304-____membangun-bangsa-dengan-lilitan-hutang-(2)-oleh-yudhi-mahatma____.html

Tulisan Pengamat Geopolitik Internasional dalam blognya
https://dinasulaeman.wordpress.com/2009/12/30/peran-bank-dunia-dalam-kemunduran-perekonomian-indonesia/

Posting Komentar