Kupang| Mediaoposisi- Di balik polemik impor garam, ternyata Indonesia memiliki ribuan hektar lahan garam yang belum digarap. PT Garam mengalami hambatan untuk meningkatkkan produksinya,perusahaan pelat merah mengincar 3.870 hektar yang berada di Teluk Kupang.  

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Hartono, menjelaskan bahwa lahan tersebut tak bisa dimanfaatkan karena lahan tersebut berstatus HGU (Hak Guna Usaha) milik pihak swasta,namun hingga saat ini belum dimanfaatkan.

"Kita masuk ke sana terkendala lahan, yang mana statusnya masih HGU milik swasta. Itu lahan HGU notabene selama 35 tahun sejak 1992, artinya dia baru habis (HGU) pada 31 Desember 2027. Tapi selama 25 tahun malah tidak dimanfaatkan," kata Hartono kepada detikFinance, Minggu (31/8/2017).

Hingga saat ini,pihak PT Garam hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah atas status lahan tersebut agar bisa digunakan untuk memproduksi garam

"BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kupang sudah surati Menteri ATR, supaya lahan HGU yang tak dimanfaatkan tersebut statusnya dialihkan menjadi lahan terlantar, sehingga kita bisa manfaatkan. Tapi sekarang masih dibahas di pemerintah. Kalau PT Garam hanya menerima penugasan pemerintah, sifatnya kita menunggu," ungkap Hartono. 

Pihak PT Garam hingga saat ini ,hanya mengerjakan 318 hektar lahan. Hartono berharap pada 2020 pihaknya mampu meperluas lahan produksinya

"Targetnya kita di tahun 2020 bisa cetak lahan baru untuk produksi garam 10.000 hektar, salah satunya di Kupang. Sementara di Kupang kita baru punya 318 hektar, itu statusnya tanah ulayat yang dikerjasamakan. Kalau kita bisa kelola lahan di Teluk Kupang, sesuai master plan akan digunakan untuk produksi garam industri," pungkas Hartono. [MO]

Posting Komentar