Presiden Jokowi




Oleh: Abdul Rifai 
Maha Santri di Sekolah Peradaban

Media Oposisi- Masyarakat Indonesia tak dapat menutup mata terkait pembangunan infrastruktur yang telah atau sedang dikerjakan oleh Jokowi. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur  yang menelan anggaran APBN hingga ratusan triliun terus berjalan. Sebut saja proyek Mass Rapid Transit (MRT) dengan nilai investasi Rp 36 triliun, proyek LRT (Light Rapid Transportation) dengan nilai proyek Rp 23 triliun. 

Selain proyek MRT dan LRT jokowi juga telah merampungkan pembangunan Automated People Mover System atau Skytrain yaitu kereta tanpa awak di Bandara Soekarno-Hatta dengan biaya pembangunan 950 miliar. Trans Papua juga salah satu proyek monumental yang dibangun diluar jawa, proyek ini akan membentang sejauh 3.259,4 Km yang memakan anggaran sebesar Rp 18,54 triliun.

Jokowi memiliki tekad dan perhatian yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur. Ratusan triliun telah dikucurkan untuk membiayai proyek tersebut, bahkan harus menggandeng investor asing dalam beberapa proyek. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menggandeng China menjadi salah satu contohnya. 

Hutang menumpuk dan rakyat sengsara. uangnya kemana


RAPBN 2018 semakin menggambarkan besarnya hasrat pembangunan infrastruktur oleh Jokowi. Rencananya untuk tahun 2018 Jokowi akan menggelontorkan bujet sebesar 409 triliun hanya untuk infrastruktur.  Menurut data Kementerian Keuangan, rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur untuk tahun 2011-2014 versus 2015-2017 mencapai 123,4 persen. 

Pembangunan gila-gilaan yang dilakukan oleh rezim Jokowi dibidang infrastruktur ternyata menuai banyak kritikan, baik dari pakar ekonomi maupun politikus nasional. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh presiden Jokowi hanya memanjakan masyarakat perkotaan. Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah, juga mengkritik rencana Jokowi yang akan mengurangi anggaran subsidi dan kemudian dialihkan ke sektor produktif seperti Infrastruktur. 

“Yang kita khawatirkan itu, menurut pemerintah mengalihkan ke sektor produktif, tetapi itu (bisa) menghajar neraca rumah tangga rakyat. Itu yang harus kita waspadai,” kata Fahri di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/2017)(tirto.id).

Setali tiga uang dengan Fahri Hamzah, Fadli Zon yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR RI, menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi pada pidato kepresidenan dihadapan anggota DPR dan DPD berbeda dengan kenyataan dilapangan. 

Untuk menggenjot pembangunan Infrastruktur, Jokowi mengurangi anggaran untuk subsidi yang berujung pada pencabutan subsidi listrik yang saat ini dinikmati oleh 18,94 juta pelanggan berdaya 900 Volt Ampere (VA) terhitung mulai 1 Januari 2017.

Tarif Dasar Listrik yang naik secara bertahap menurut beberapa politisi nasional sangat merugikan, sebab akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Kenaikkan tarif dasar listrik untuk pelanggan 900 VA dan rencana pencabutan subsidi 450 VA menurut Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid bahwa, kenaikan ini sangat memberatkan rakyat. Anggota Dewan DPR RI Rofi Munawar juga menilai kenaikan TDL tahap III sangat memberatkan masyarakat. 

“Kenaikan TDL meskipun dilakukan bertahap selama tiga kali sepanjang 2017, tapi praktis tidak banyak perubahan kebijakan mitigasi yang berarti dari pemerintah dalam sektor kelistrikan bagi konsumen akhir. Sehingga pada akhirnya kenaikan sangat terasa berat,”. Ujarnya. (Indopos)

Kenaikan TDL sangat membebani rakyat



Dan juga akibat dari digenjotnya pembangunan Infrastruktur, dalam RAPBN 2018 akan kembali terjadi defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun. Tentunya untuk memenuhi defisit anggaran tersebut hanya ada dua cara yang selalunya jadi andalan pemerintah, kalau bukan ngutang pastinya menaikkan pajak atau bahkan yang lebih parah, ingin menggunakan dana umat Islam seperti dana haji, zakat dan wakaf.

Padahal dana tersebut adalah hak umat Islam yang tak boleh digunkan seenaknya oleh pemrintah dan juga utang Indonesia saat ini telah sampai pada angka Rp 4.274 triliun (Merdeka.com), yang apabila terus ditambah maka negeri ini akan sulit lepas dari intervensi negara pendonor. Jadi tidak heran jika banyak UU yang disahkan oleh legislatif justru pro terhadap kepentingan asing sebab draft UU memang mereka yang tawarkan.

Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan Jokowi sah-sah saja, bahkan hal tersebut memang harus dilakukan. Yang kemudian jadi masalah ketika pembangunan tersebut harus mengorbankan rakyat dengan pencabutan subsidi, menambah utang luar negri atau bahkan sampai menggunkana dana umat Islam. 

Banyak sumber dana yang dapat dimanfaatkan Jokowi untuk mengisi pundi-pundi APBN, yang kemudian bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur. Dalam postur RAPBN 2018 yang diserahkan Jokowi ke DPR RI, besaran pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 267,8 triliun dari total Rp 1.878,4 triliun. Yang menandakan bahwa pendapatan negara bukan pajak hanya ada pada kisaran 10% dan paling tinggi 25%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat bahwa Indonesia adalah negeri yang telah dikaruniai oleh Allah SWT sumber daya alam yang melimpah.


APBN Defisit dan ditutup dengan mengandalkan Hutang Luar Negeri


Jokowi jika betul ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia, seharusnya mulai serius berfikir untuk mengambil alih sumber-sumber ladang minyak yang mana saat ini sekitar 70 sampai 80% dikuasai oleh perusahaan asing seperti Chevron, Total, ExxonMobil, dll. Tidak memperpanjang kontrak atau kerjasama dengan Freeport yang telah mengeruk emas di negeri ini juga harus segera dilakukan, mengingat kontrak kerjasama dengan Freeport akan berakhir pada tahun 2021. 

Masih banyak cara yang dapat diambil Jokowi ketika hendak menciptakan kesejahteraan, dalam kaitannya membangun Infrastruktur selain mencabut subsidi, menambah hutang atau bahkan menggunakan dana umat yang tentunya sangat merugikan rakyat Indonesia.[MO/abdlr]

Posting Komentar