Ilustrasi




Spesial Redaksi | Mediaoposisi.com- Mahalnya demokrasi semakin terasa di Indonesia. Pernyataan Wakil Ketua MPR Mahyudin bahwa Demokrasi mahal harganya sudah dapat kita rasakan.

Baru baru ini,Menteri Keuangan Sri Mulyani mengabulkan permintaan Mendagri untuk menaikkan Dana Parpol.

Sri Mulyani (kiri)

Tidak tanggung tanggung, Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan 10 kali lipat dana parpol tiap tahunnya sehingga tiap parpol mendaptkan r Rp1.000 per suara sah dari sebelumnya hanya Rp108 per suara sah.

Mantan pejabat IMF tersebut mengatakan, surat penetapan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017.

"Di dalam Surat Menteri Keuangan kepada Mendagri menetapkan usulan besaran bantuan kepada parpol yang dapat dipertimbangkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp1.000 per suara sah," ujar Sri di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8).

Mendagri Tjahjo Kumolo
Mengemisnya Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Menkeu untuk mensukseskan kenaikan dana Parpol sudah lama dilakukan sejak 2015.Namun berdasarkan penelusuran Mediaoposisi.com baru diaminkan ketika banyak parpol mulai kritis terhadap pemerintah,khususnya pasca Penerbitan Perppu Ormas.

Mendagri sendiri sudah sejak lama mengemis untuk menaikkan dana Parpol,Ia berdalih kurangnya dana partai politik menjadi alasan kader partai melakukan korupsi. Karena mahalnya Demokrasi yang menuntut kader yang mencalonkan diri dalam pemilu untuk merogoh koceknya dalam dalam

"Ternyata akar permasalahannya ada di pembiayaan dan pendananan kampanye yang terlalu jorj oran," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2015. "

Anehnya,Mendagri juga mengaku, wacana peningkatan dana partai ini belum tentu menurunkan angka korupsi. "Seandainya partai diberi Rp 1.000 triliun, tidak menjamin tidak akan korupsi," kata dia.

Tjahjo sendiri enggan memberikan solusi lain untuk menjamurnya budaya korupsi kader partai. "Karena itu, kami ingin fokus bagaimana harusnya dana itu dipertanggungjawabkan dengan betul."ujarnya

Anehnya ia seolah mengesampingkan semboyan revolusi mental yang digembar gemborkan oleh Presiden Jokowi. Ia tidak menyinggung sedikitpun mental korup yang dimiliki oleh koruptor khususnya dari kalangan partainya, PDI-P.

PDI-P mencatatkan diri sebagai partai yang paling tinggi indeks korupsinya pada 2004-2014 menurut ICW.

Tuai Kecaman Sejak Tahap Wacana

Kebijakan yang kontroversial ini sejak dalam tahap wacana 2 tahun lalu telah memperoleh beragam kecaman keras. Kalangan peneliti menilai, kenaikan Dana Parpol tidak memberikan dampak positif untuk negara

Roy Salam
"Ini bisa menyedot anggaran publik, malah terjadi pemborosan anggaran," kata Roy Salam, peneliti Indonesia Budget Center, Senin, (9/3/ 2015) lalu.
Roy menambahkan, buruknya pengelolaan keuangan Parpol berindikasi kuat pada Dana Parpol yang tidak akan digunakan sebagaimana mestinya. "Tidak ada jaminan dana tersebut tepat sasaran, karena selama ini pengelolaan dana parpol tak terbuka," imbuhnya.

Yunarto Wijaya

Dikutip dari Tempo,pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai korupsi tidak akan lenyap meski pemerintah memberikan dana sebesar apapun."Karena bukan masalah kecukupan dana, tapi masalah penegakan hukum," tegasnya saat dihubungi Tempo, Selasa, (10/3/2015).

Kecaman pun turut dilontarkan hingga saat ini,Berdasarkan penelusuran Mediaoposisi.com. Dikutiip dari Kompas.com,setelahi penetapan kenaikan Dana Parpol hingga 10 kali lipat beberapa waktu lalu. FITRA turut mengomentari kebijakan kontroversial ini memiliki aroma politik dibelakangnya.
Apung Widadi

Menkeu-nya mungkin sekarang punya tendensi politik untuk parpol, jadi menaikkan tunjangan parpol. Memang sih itu kajian Kemendagri, tapi tidak seharusnya Menkeu langsung menyetujui, harus ada pertinbangan dari Menkeu," kata Deputi Sekjen FITRA Apung Widadi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/8).

Ia turut mengecam tindakan pemerintah yang seolah melupakan defisit RAPBN 2018 dengan mengabulkan permintaan Mendagri yang menguntungkan segelintir elit tersebut.
"Alokasi dana parpol ini justru menambah beban defisit, kenaikan ini tidak tepat dilihat dari kondisi keuangan negara saat ini," ucap Apung.

Tak hanya itu, FITRA juga menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga ikut mengusulkan kenaikan dana parpol. Bahkan KPK mengusulkan kenaikan hingga Rp 1.071 per suara,sedangkan pemerintah menyetujui Rp 1.000 per suara.

“Harusnya KPK sadar bahwa menaikkan dana parpol tidak menjamin korupsi politik menurun. Ini tantangan KPK kedepan mengawal kenaikan dan tata kelola ini," ujar Apung.


Senyuman Sang Wakil Rakyat


Tentu kebijakan ini menuai dukungan dan senyuman dari kalangan partai politik. Baik parpol yang selama ini mendukung atau mengkritisi pemerintahan. Berikut hasil penelusuran redaksi Mediaoposisi.com

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana meminta masyarakat tidak mencurigai dana bantuan partai politik. Justri,Dadang menganggap dana tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan partainya.
"Tidak boleh dipandang dengan kecurigaan, ini partai hambur-hambur duit. Justru masih jauh (dari cukup)," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).

Dadang Rusdiana


Dadang justru berharap kedepannya ada penambahan dana parpol yang lebih signifikan

“Saya kira tambahan yang diusulkan sekarang dibandingkan kebutuhan partai masih jauh. Cuma karena kondisi keuangan negara belum baik ya kita harus lakukam bertahap," ucap Dadang.

Satu suara dengan Dadang, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mensyukuri kebijakan penambahan bantuan dana parpol.
Muhaimin Iskandar

“Kalau diperbesar tentu berkah buat partai untuk menjaga diri, terutama akuntabilitas keuangan bersama BPK menjadi sangat transparan, sangat terbuka. Dengan adanya bantuan yang besar dari negara maka transparansi partai politik semakin terjaga," kata Cak Imin, Sabtu (8/7).

Ia pun sama dengan Dadang,menganggap bantuan dana parpol tidak seberapa dan tanpa malu menginginkan dana parpol yang sebesar besarnya.

"Seribu udah bagus, apalagi kalau sejuta," kata Cak Imin. "Kalau PKB mau sebanyak-banyaknya tapi kan APBN gak kuat. APBN semampunyalah, tidak usah memaksakan diri.”imbuh Cak Imin.



Dari kalangan partai yang kritis terhadap pemerintah,PKS menyambut kenaikan dana bantuan ini dengan sumringah.
Tokoh PKS, Hidayat Nur Wahid pun menegaskan pihaknya terbuka dengan kenaikan bantuan dana parpol dari pemerintah. Ia nampak melupakan sikap kritis partainya terhadap kebijakan Jokowi pada 2017.

“Penting betul anggaran itu untuk perbaikan kualitas demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia” ujar Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/8). Namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut korelasi pemberantasan korupsi dengan kenaikan dana parpol,

Pelacuran Idealisme Parpol

Hal yang memprihatinkan bila Dana Parpol ini dijadikan alat untuk membungkam suara partai yang kritis terhadap pemerintah.


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) yang diusulkan pemerintah merupakan langkah nyata dari lobi politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia menyayangkan langkah pemerintah yang menjadikan kenaikan dana bantuan parpol sebagai bagian dari lobi politik.

"Makanya setiap argumen kalau semakin dangkal. Semakin sedih saya, jadi bargain, sedih. Harusnya politik pembiayaan itu harus merupakan sesuatu yang luhur dari argumen besar bukan deal jangka pendek," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).

"Ini tidak menuntaskan masalah, nanti membuat kesimpulan salah juga. Sudah dibiayai partainya masih korupsi juga. Ya terang aja, ini diperdagangkan seperti dagang sapi," lanjut Fahri
Ubedillah Badrun

Baru baru ini,Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai, ada udang di balik batu atas kebijakan peningkatan dana partai politik (parpol). Diduga kebijaka ini berkaitan dengan Pilpres 2019.

"Kesepakatan yang paling mungkin adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2019," kata Ubedilah,dikutip dari SINDOnews, Selasa (29/8).

Menurutnya kebijakan ini digunakan untuk membungkam suara kritis anggota DPR hingga 2019.

"Senada dengan makna kedua ini, secara politik bisa saja ditafsirkan sebagai investasi politik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaju sebagai pasangan pada Pilpres 2019," ungkapnya

Kebijakan Jokowi dalam 2017 sendiri menuai banyak kecaman dan kritik dari kader partai politik yang duduk di DPR. Seperti kenaikan TDL,impor garam,penetapan standar kemiskinan Rp 11.000 hingga Perppu Ormas.

Namun apakah Parpol yang kritis ini akan melacurkan idealisme sehingga hilang sikap kritisnya pasca kenaikan dana Parpol dari pemerintah ? Kita tunggu saja. [MO/Ma]

Sumber: berbagai sumber

Posting Komentar