Pemerintah terus genjot pajak



Yogyakarta| Mediaoposisi.com- Pada tahun 2018, tampaknya pajak masih menjadi sasaran empuk untuk menyokong APBN Indonesia. Setelah dalam APBN 2017 ,pajak menjadi komponen utama pemasukan negara dengan porsi 85%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tega meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar 9,3% dari target tahun 2017.

Pada tahun ini, target pajak sebesar Rp1.472,7 triliun sementara tahun depan dipatok Rp1.609,4 triliun.Target penerimaan perpajakan di 2018 tumbuh 9,3% menjadi Rp 1.609,4 triliun, yang terdiri dari bea dan cukai Rp 194,1 triliun, PPh migas Rp 35,9 triliun, dan pajak non migas Rp 1.379,4 triliun.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya optimis target tersebut akan terwujud dengan dalih kebijakan kenaikan pajak tersebut dirasa lebih moderat terhadap perekonomian.

"Kenapa moderat? Karena orang mengatakan jangan terlalu kuat yang akan menimbulkan tekanan ke kelompok ekonomi banyak. Memberikan suatu target moderat," katanya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8) .


Sri Mulyani Mentri Keuangan

Demi memuluskan tercapainya target pajak yang tinggi pada 2018, pemerintah tidak akan mengendur dalam menagih  pajak ke masyarakat "Bukan berarti reformasi mengendur, tapi jusru diperkuat, dan pilar bisnis proses, IT system, AEOI, dan juga BEPS. Sehingga kepatuhan akan meningkat," tandasnya.

Selain itu,detik.om menyebut pemerintah tidak akan main aman dengan mengandalkan "berburu di kebun binatang" untuk mengejar di bidang pajak. 

Demikianlah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/8/2017)

Berburu di kebun binatang adalah sebutan ketika Ditjen Pajak hanya fokus mengincar penerimaan dari wajib pajak yang jinak atau sudah patuh membayar.

Pemerintah sendiri akan berburu di alam bebas alias mengincar pihak pihak yang belum membayar pajak.

        ( Baca Juga: Negeri Tanpa Pajak Hanya Islam Yang Bisa )

"Jadi bukan menekan yang sudah patuh tapi menekan pendapatan dari mereka yang selama ini hindari pajak, karena berburu di kebun binatang itu sudah mudah, biasanya yang mudah mencari pajak dari yang sudah bayar saja," jelasnya

Untuk mensukseskan perburuannya,Sri Mulyani mengakui pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menjaring wajib pajak baru seperti  meminta masyarkat sadar kewajiban taat pajal

"Tentu di-reform pajak kami akan terus perbaiki SDM, regulasi, termasuk UU yang akan kami koordinasikan terus dengan DPR agar proses legislasi berjalan optimal," ungkap dia.
Badan Exsekutif Mahasiswa STEI Hamfara Jogjakarta



Hal ini menimbulkan kegusaran bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STEI Hamfara,kampus yang dikenal getol menyuarkan perlawanan terhadap kapitalisme. Menyikapi kenaikan pajak pada 2018, Ketua BEM STEI Hamfara,Maulana menilai kebijakan pemerintah semakin mendekatkan Indonesia pada tahap kehancuran.

“Kebijakan ini mengingatkan pada perkataan ulama serbabisa,Ibnu Khaldun yang pernah berkata bahwa tanda tanda pemerintahan akan hancur adalah semakin besarnya pajak yang dipungut” ujar Maulana ketika dihubungi Mediaoposisi.com,Sabtu (26/8)

Tak hanya mengkritik,pihaknya turut memberikan masukan untuk mengatasi Indonesia yang diambang kehancuran. 

“Kembali ke Islam,lalu perkuat ekonomi Indonesia  dengan berbasis Islam untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi” ujarnya. [MO]

sumber : berbagai sumber

Posting Komentar