Jakarta| Mediaoposisi.com- Wacana Presiden Jokowi untuk mempersatukan Indonesia dari laut dengan menginisiasi megaproyek tol laut nampaknya harus dievaluasi. Beberapa kali terjadi tindak pidana korupsi di Kemehub.

Baru baru ini Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu (23/8). Hal ini menunjukkan program yang memakan biaya Rp 700 triliun itu sangat rawan korupsi mengingat Kemenhub sejauh ini dikenal memiliki sejarah hitam dalam hal korupsi.

Antonius Tonny

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Panky Tri Febiyansah menyebut besarnya anggaran proyek tol laut adalah alasan utama program ini rawan korupsi. "Wajar kalau anggaran ratusan triliun ini rawan jadi bancakan korupsi," ujarnya (26/8).

Penangkapan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono melalui operasi tangkap tangan, Rabu (23/08) adalah ketiga kalinya lembaga itu mengalami dugaan korupsi sejak 2015,

Sebelumnya,berdasarkan penelusuran redaksi Mediaoposisi.com ,mantan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby Reynold Mamahit pernah terjerat kasus korupsi terkait pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong tahap III tahun 2011. 

Pada Agustus 2016 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Bobby. Majelis hakim memutuskan Bobby bersalah dalam  korupsi proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III tahun 2011. 

Dia terbukti memperkaya diri sendiri dan korporasi yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp 19,4 miliar. Tak hanya, dia juga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40,19 miliar dari total nilai proyek Rp 99 miliar. 

Selain itu, Bobby juga terbukti telah menerima uang Rp 480 juta dari General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Uang tersebut diterima Bobby agar memenangkan PT Hutama Karya dalam lelang proyek tersebut. 

Tak hanya itu, PNS pada Ditjen Hubla Kemenhub juga pernah berurusan dengan Tim Satgas Saber Pungli bentukan pemerintah pada Oktober 2016.

Salah satu yang terjaring adalah PNS Kemenhub dengan jabatan ahli ukur Direktorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal Kemenhub, Endang Sudarmono. 

Endang ditangkap setelah menerima gratifikasi untuk perizinan buku pelaut. Polisi menyita barang bukti tabungan senilai Rp 1 miliar, uang tunai sebanyak Rp 95 juta secara terpisah, di lantai 6 sebanyak Rp 34 juta, dan di lantai 12 sebanyak Rp 61 juta.

Buruknya track record kementrian ini diakui oleh berbagai pihak.
Febri Hendri

Dikutip dari Kumparan.com, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kementerian Perhubungan tak serius menghilangkan praktek korupsi yang telah lama mengakar kuat .

"Pengalaman kami, Kemenhub tak serius memberantas pungli terutama pada anak buah Dirjen Hubla," kata Koordiantor Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, Jumat (25/8).

ICW sendiri pernah bergabung dengan Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungutan Liar di Kemenhub. Namun ICW hanya bergabung selama periode pada 2016-2017 saja lalu kemudian memutuskan untuk mundur karena kecewa dengan ketidakseriusan Kemenhub.

"Kami sudah berusaha memberi masukan untuk perbaikan agar kinerja Satgas ditingkatkan, tapi kurang mendapat respon yang memadai," kata Febri.

 Tanpa adanya keseriusan dan evaluasi yang sungguh sungguh,proyek tol laut ini akan gagal dan menjadi bancakan tikus tikus Kemenhub.

 Namun bisakah rezim Jokowi mengatasi masalah ini,mengingat kepercayaan masyarakat terhadap “ulah” Jokowi sudah mencapai titik nadir setelah lesunya daya beli masyarakat,lalu dibarengi kenaikan TDL diiringi dengan penerbitan Perppu Ormas yang sukses menghasilkan kegeraman dari masyarakat. [MO]


Posting Komentar