Bekasi| Mediaoposisi- Jokowi pada saat mencalonkan diri menjadi Presiden menegaskan tidak akan bagi-bagi kekuasaan jika terpilih menjadi Presiden RI. Hal itu ditegaskan Jokowi di berbagai kesempatan saat masih kampanye Pilpres 2014 lalu.

Jokowi menegaskan koalisi yang ia bangun berisi pihak pihak yang siap bekerja sama tanpa meminta jatah kekuasaan. Jokowi bahkan mencela tindakan bagi bagi kekuasaan.

"Bagi-bagi kursi dan menteri itu tidak baik," tegas Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di rumah makan Horapa, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

"Yang namanya negara besar harus dibangun bersama-sama. Tapi tidak dengan cara-cara nego kursi menteri,"imbuh Jokowi, Senin (31/3/2014)

Selasa (22/7/2014). Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo saat itu yang sekarang mendapatkan jatah jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri, meyakinkan publik bahwa Jokowi akan membentuk kabinet yang professional dan tidak membagi bagi kekuasaan,

"Pak Jokowi dan Pak JK sepakat, kabinet ke depan adalah kabinet yang profesional, yang tidak asal jatah tapi sesuai bidangnya," kata Tjahyo .Tjahyo juga sesumbar menjamin hal tersebut. "Saya menjamin itu," katanya.

Realita saat ini,kita bisa lihat sendiri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk sejumlah mantan tim suksesnya saat kampanye, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Padahal, mantan Gubernur DKI ini saat menjadi calon presiden berjanji tidak akan ada bagi-bagi jabatan dan membuat kabinet yang ramping.

Mari kita bedah bersama. Nasdem memperoleh jatah beberapa kursi kementrian,yakni Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan. Siti Nurbaya sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ,serta Posisi Jaksa Agung menjadi milik Muhammad Prasetyo.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh jatah di Kementrian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,yakni Eko Putro Sandjoyo.,selain itu ada Hanif Dhakiri yang memperoleh jatah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri,dan Menteri Pemuda dan Olahraga diperoleh oleh kader PKB lain, Imam Nahrawi

Hanura, memperoleh jatah sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan .Wiranto menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.
Pasca Golkar menyatakan dukungan ke pemerintah pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Mei 2016 lalu, Golkar mendapat jatah kursi, yakni melalui Airlangga Hartarto.

PAN yang juga beralih dari oposisisi menjadi pendukung pemerintah akhirnya juga mendapatkan satu pos menteri di kabinet kerja, yaitu Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi






Penipuan Massal

Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef menilai, apa yang dilakukan Jokowi itu semakin menguatkan praktik bagi-bagi jabatan.
"Pengisian sejumlah orang dekatnya ke dalam lembaga negara sudah jelas terlihat bagi-bagi kekuasaan. Jokowi telah melanggar janjinya saat kampanye dulu. Publik juga telah dibohonginya karena berjanji akan membuat kabinet yang ramping," kata Nasef kepada Okezone, Minggu (11/1/2015)

Faktanya, semua parpol pengusung dan pendukung Jokowi-JK mendapat jatah menteri. Bahkan, Jokowi juga memberikan jatah menteri kepada partai yang belakangan menyatakan mendukung pemerintah, seperti Partai Golkar dan PAN.

“Pengisian sejumlah orang dekatnya ke dalam lembaga negara sudah jelas terlihat bagi-bagi kekuasaan. Jokowi telah melanggar janjinya saat kampanye dulu. Publik juga telah dibohonginya karena berjanji akan membuat kabinet yang ramping,” ujar Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef, Minggu malam (11/1/2015).


BUMN Juga Jadi Korban 
Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Komisaris yang ditunjuk memiliki hubungan dengan rezim baik melalui partai pemerintah atau langsung dengan lingkar presiden.

"Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar," imbuh dia.

Said menilai apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya. Komisaris sendiri bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN,ia khawatir tindakan rezim Jokowi ini akan menghancurkan BUMN.

"Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa," ujar dia. [MO]

 Masihkah anda percaya Jokowi ?

Posting Komentar