Kuasa Hukum HTI, Prof Yusril Ihza Mahendra


Jakarta| Mediaoposisi- Yusril Ihza Mahendra mempertanyauakn lambatnya Kemenkuham dalam menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Status dan Pembubaran HTI. Padahal Pemerintah telahresmi mengumumkan pencabutan status badan hukum dan pembubaran tersebut tanggal 19 Juli lalu.

Yusril dan para lawyer di IHZA&IHZA LAW FIRM selaku kuasa hukum HTI bahkan telah menghubungi berkali kali kepada pihak terkait yaitu Direktur bawahan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Sayangnya, selalu dijawab belum ada perintah untuk menyerahkan SK tersebut kepada HTI atau kuasa hukumnya.

"Sementara Dirjen AHU Freddy Haris sudah lebih seminggu tidak bisa dihubungi melalui telepon" kata Yusril.

Yusril mendesak Menkumham Yasonna Laoly untuk segera membantu masalah tesebut dengan memerintahkan Dirjen AHU menyerahkan SK Menkumham tentang pembubaran HTI tersebut.

 "Masa sudah lebih dua minggu SK tidak dikirim juga. Padahal berdasar SK itulah kami akan menggugat Pemerintah RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara"imbuh Yusril.

Menkopolhukam Wiranto mempersilahkan HTI untuk melawan pembubaran itu melalui pengadilan. Namun faktanya, terkesan ada kesengajaan untuk memperlambat upaya itu dengan memperlama penerbitan SK Pencabutan.

Hal ini terindikasi kuat dari lamanya penerbitan SK Pencabutan, juga dari kalangan pemerintah juga memberikan tekanan berupa ancaman terhadap anggota HTI. Seperti ancaman pemecatan dosen dan PNS yang diindikasi anggota ataupun pendukung HTI.

Bahkan,yang hanya menghadiri acara HTI,yaitu mantan Menpora Adhiyaksa Daud yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kwarnas Pramuka turut mengalami tekanan tersebut,yang berupa pembekuan dana pramuka oleh pemerintah. [MO]




Posting Komentar