Sri Mulyani

Yogyakarta| Mediaoposisi.com- Kebijakan pemerintah untuk jor-joran dalam pembangunan infrastruktur melalui APBN menuai dampak negatif. Rezim Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 harus gali lubang tutup lubang tahun depan. Ini tampak dari postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang sudah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Keseimbangan primer defisit sebesar Rp 78,3 triliun. Artinya pemerintah harus membuat utang baru untuk membayar utang lama.

"Tingkat keseimbangan Primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp78,4 triliun," kata Jokowi saat membacakan nota keuangan dan RAPBN 2018, Rabu (16/8).

Menteri Keuangan,Sri Mulyani justru tidak mempermasalahkan defisit tersebut

“Soal keseimbangan primer yang Rp 78,3 triliun ini, di dalam mendesain APBN kita tidak bisa bilang pokoknya APBN sehat kita enggak peduli ekonominya, APBN itu merupakan instrumen satu kesatuan," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (16/8)

Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi menilai, keseimbangan primer  sulit mencatat surplus dalam waktu dekat. Karena pilpres semakin dekat. "Apalagi tahun 2019 akan ada pemilihan presiden. Biasanya menjelang Pemilu fiskal lebih ekspansif," kata Eric. [MO]

Posting Komentar