Sri Mulyani menteri keuangan Republik Indonesia


JOGJAKARTA, Media Oposisi- Setelah ramai beberapa waktu yang lalu pemerintah akan gunakan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur. Sri Mulyani menteri keuangan Republik Indonesia kali ini akan menyasar dana wakaf umat Islam. 

Sri Mulyani Mengatakan dana sosial Islam seperti wakaf dapat digunakan sebagai sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Sama halnya seperti zakat, Sri Mulyani juga menginginkan wakaf dikelola seperti pajak.

"Di Indonesia, total aset wakaf dalam bentuk tanah 4,4 miliar meter persegi dan terbatas pada penggunaan sekolah, masjid, makam, dan lain-lain. Ini merupakan komitmen karena ini tanah wakaf," kata Sri Mulyani dalam 2nd Annual Islamic Finance Conference, di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).[MO]
Padahal, lanjut dia, sebenarnya wakaf dapat dimaksimalkan perannya dan menguntungkan masyarakat umum. Penggunaan tanah wakaf dapat dimaksimalisasi nilai ekonominya karena kebanyakan berada di lokasi strategis.

Kemudian dapat meningkatkan sumbangan aset tersebut untuk disewakan bagi pertanian dan peternakan.
"Badan Wakaf Indonesia bisa mencari sumber-sumber ekonomi dari wakaf. Pendapatan yang didapatkan dari sana bisa didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan," kata Sri Mulyani.

Selain itu, berdasarkan studi Kementerian Keuangan, wakaf dalam bentuk uang tunai juga jumlahnya masih di bawah potensi penerimaan. Padahal, lanjut dia, potensi penerimaan dari wakaf tunai dapat mencapai triliunan rupiah. Jika masyarakat rutin menyetor wakaf tiap bulannya.


Potenesi dana wakaf di Indonesia cukup tinggi.
Nilainya bisa mencapai Rp377 triliun dari potensi tanah wakaf seluas 4,2 miliar meter persegi.



Begitulah yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuanganya Sri Mulyani.

Jika kita melihat mengapa pemerintah begitu berkeinginan  memakai dana umat yang notabene buka dana milik pemerintah bisa kita lihat bahwa negeri ini sedang peceklik anggaran.

Rezim Jokowi ini aneh, di satu sisi memusuhi umat islam dengan mengeluarkan Perppu Ormas yang imbasnya membubarkan ormas islam seperti HTI, tapi disisi yang lain memakai dana umat islam untuk menutupi peceklik anggaran.

Dari data yang berhasil yang dihimpun oleh jurnalis mediaoposisi.com. ternyata rezim Jokowi ini akan menyasar  serta mengincar Dana Umat diantaranya

1.Dana Haji Rp.80 T
2.Dana Zakat. Rp.217 T
3.Dana Wakaf Rp.370 T

TOTAL DANA UMAT ISLAM (1+2+3). Rp. 667 Triliun

Angka yang menggiurkan bagi pemerintah untuk bernafsu memakainya. Tidak bisa dipungkiri sebab negara dalam keadaan kesulitan keuangan yang luar biasa, maka untuk mencari sumber pendapatan, mendesak untuk membayar hutang, bunga hutang dan defisit anggaran APBN cara paling instan adalah dengan menggunakan dana milik umat islam.

Bisa di simulasikan dalam data dan angka bagaimana pemerintah merasakan kebingungan dan peceklik anggaran tersebut bisa kita lihat saja dari

A. APBN-P 2017

1.Angsuran Pokok Utang = Rp. 461,3  T
2.Bunga = Rp. 221,2 T
3.Difisit (minus) APBN Rp.397,2 T

TOTAL (1+2+3) Rp.1.097 Triliun

B. RAPBN 2018

1.Angsuran Pokok Rp.399,2 T
 2.Bunga Rp.247,6 T
3.Defisit (minus) RAPBN Rp.325,9 T

TOTAL (1+2+3) Rp.972,7 Triliun

"Jadi bagaimana mengumpulkannya, adalah bagaimana memberi keyakinan dan ini tantangan yang sama dengan bagaimana kita mengumpulkan pajak. Dengan experience dan pengalaman mengcollect pajak, wakaf juga bisa dimobilisasi," kata Sri Mulyani.

"Yang penting adalah menciptakan keyakinan terhadap lembaga mereka sendiri agar mewujudkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan untuk semua," kata Sri Mulyani.[Mo]



Posting Komentar