Atonius Tonny Budiono Dirjen Hubungan Laut Jadi Tersangka Korupsi Suap Jual perijinan


Media Oposisi- Bicara tentang negeri Indonesia ada segudang permasalahan salah satunya adalah tentang ijin. membahas ijin ini sebenarnya  bisa sangat panjang. Salah satu komoditas paling laris serta berbelit dan ketat yang dibuat dan berujung suap adalah ijin.

Permainan para pejabat negara untuk memperkaya diri dengan menjadikan ijin sebagai komoditi untuk memperkaya diri sendiri. Praktik korupsi serta culas dan budaya korup telah menjadi karakter para pejabat negeri ini.

Liat saja kasus-kasus korupsi besar di Indonesia semua terkait dengan Proyek dan perijinan. Sorang yang punya kuasa akan berlaku semena-mena terhadap pihak yang lain bahkan seringkali terjadi kedzoliman seperti halnya kebijakan Perppu Ormas yang secara sepihak mencabut ijin badan perkumpulan HTI lalu menempatkanya menjadi ormas terlarang di Indonesia itu juga bagian dari ijin dan sistem negeri ini.

Dan membuat anggotanya dalam bulan-bulanan persekusi. Ketidakadilan yang nyata, tak pernah dialog apalagi konfirmasi. Semua sepihak berdasarkan kacamata sang penguasa pemegang otoritas tertinggi.

Bicara Ijin juga bicara tentang banyak kasuss-kasus korupsi dari hal  masalah pembuatan e-KTP yang sampai sekarang mangkrak sampai ijin reklamasi teluk Jakarta serta pembangunan proyek Meikarta.

Ijin lahan basah untuk korupsi


Akhir-akhir ini terbukti lagi dengan penangkapan Dirjen Hubungan Laut Kenterian Perhubungan atas ijin proyek pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan suap sampai Miliyaran rupiah. Uang empuk dari hadiah pelicin ijin proyek. hal ini sudah seperti gurita yang sangat  bobrok di negeri ini. 

Permainan akan ijin sebagai komoditas adalah fenomena gunung es, dari pejabat rendah sampai petinggi negara seringkali menjadikan lahan ini menjadi obyek ajang memperkaya diri.

Permainan aturan ujungnya uang itulah perijinan, sesuatu yang dibuat rumit untuk cari duit. Semua yang berduit bisa pakai jalan cepat dengan menyuap. Membuat rakyat kian diinjak. Aturan galak pada yang kecil dan lunak pada para pemodal.

Semuanya suap dan suap dari praktek politik sampai hal kecil tak lepas dari mekanisme jebakan kuasa sang penguasa. Semisal Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Atonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka dalam perkara suap. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahannya. 

Selain Tony, KPK pun menetapkan diduga pelaku suap, Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Inilah permainan para penghianat, pragmatis materialis semuanya melayani para kapitalis pemilik modal. Tentu semuanya tidak berdiri sendiri, malaikan ada unsur pribadi, sistem korup dari lingkungan alam demokratis. [Mo]





Posting Komentar