Jakarta| Mediaoposisi- Dewasa ini, pemerintah menyetujui Freeport untuk bercokol di Indonesia lebih lama lagi hingga 2031 dari kontrak yang akan habis pada 2021. Ibarat pepatah jawa, diwenehi ati njaluk usus (diberi hati,justru minta usus), Freeport meminta kontrak lebih panjang yakni 20 tahun hingga 2041

"Kami belum bisa menanggapi karena masih dalam perundingan. Kami meminta pemerintah untuk memberikan perpanjangan sampai 2041," kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, Senin (12/6).

Tentu butuh waktu panjang agar Freeport bisa balik modal dan mendapat keuntungan yang ekonomis. "Kami minta sampai 2041 karena investasi tambang bawah tanah sangat besar," imbuhnya.
Ia menambahkan, Freeport berkomitmen untuk terus melanjutkan perundingan dengan pemerintah untuk mendapatkan win win solution.

"Sejauh ini perundingan berjalan konstruktif dan kedua pihak ingin mencapai kesepakatan secepatnya," pungkasnya.

Seperti diketahui, perundingan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah telah dimulai pada 4 Mei 2017 lalu dan dijadwalkan sampai 10 Oktober 2017.
Keberedaan Freeport sendiri menuai beragam penolakan,salah satunya dari masyarakat Papua. Seribuan orang  yang menyebut dirinya Masyarakat Adat Independen (MAI) mengambil bagian dalam aksi damai di Timika, Papua, Senin (20/03)
.
Mereka mendesak PT Freeport ditutup dan diusir dari tanah Papua karena tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.

Dalam orasi politiknya, kordinator aksi Gidion Logo menilai puluhan tahun Freeport di Papua tidak memberikan manfaat yang konkrit bagi masyarakat sekitar.

“Limbah PT Freeport Dibuang sembarang, tanah kami hanucur, manusia juga hancur perlahan," ungkap Gidion. [MO]




Posting Komentar