Jokowi dan Jim

Jakarta| Mediaoposisi.com- Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per Juli 2017,pemerintahan Jokowi memiliki utang luar negeri sejumlah  Rp 729,58 triliun. Hutang tersebut mengalami kenaikan dari Juni 2017 yang sebesar Rp 721,83 triliun.
Di balik itu semua, ternyata ada lembaga keuangan internasional raksasa yang menjadi kreditur terbesar dari segi jumlah.

Hingga berita ini ditulis, Bank Dunia kembali pemberi utang terbesar ke pemerintah Indonesia. Jumlahnya hingga Juli 2017 mencapai Rp 238,49 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 234,48 triliun.

Utang pemerintah  ke Bank Dunia mencapai 32,6% dari total utang luar negeri pemerintah.

Di balik kemurahan hati Bank Dunia, ada maksud tertentu dari Bank Dunia untuk mengontrol Indonesia. Hal ini terlihat dalam statemen Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim,ia meminta pemerintah Indonesia mengurangi porsi BUMN dalam proyek infrastruktur dan membuka seluas luasnya kesempatan swasta untuk mendapatkan kue pembangunan. Ia berdalih hal ini untuk mencegah terjadinya konflik yang tidak diinginkan.

”Insentif untuk BUMN dan swasta harus punya konsep yang sebangun sehingga tidak terjadi konflik kepentingan," ujar Jim, dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum, di Fairmont Hotel,  Jakarta, Selasa, (25/7)
Ia mengancam akan mengurangi investasi Bank Dunia bila pemerintah tidak melaksanakan permintaan lembaga keuangan kapitalistik tersebut.

“Bank Dunia akan kurang tertarik investasi di poryek yang hanya BUMN, kecuali ada swasta juga yang pegang kendali." ancamnya

Jim menegaskan dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia harus berdasarkan prinsip kapitalisme.

Selain itu pihaknya (Bank Dunia) mengecam ejumlah peraturan dan perundangan Indonesia tentang public private partnership (PPP) yang dinilai kurang menguntungkan  swasta,

"Harus ada upaya pengurangan hambatan untuk swasta, peraturan perundangan lebih menguntungkan BUMN, mereka bisa langsung dapat pengoperasian proyek," ujarnya.

Tekanan yang diutarakan oleh Bank Dunia nampaknya akan dituruti oleh rezim Jokowi,mengingat kekuatan hutang yang dimiliki Bank Dunia untuk mengontrol Indonesia. [MO]

Posting Komentar