Hutang PLN


Jakarta| Mediaoposisi.com- Pembangunan infrastruktur yang dikebut oleh pemerintah menuai kritikan,salah satunya dari pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mempertanyakan hasrat rezim Jokowi-JK yang begitu bernafsu membangun infrastruktur.

Ia menilai ada keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dengan penambahan hutang PLN.

"Tapi anehnya, semua kebijakan terus dilakukan, agar bisa punya kemampuan untuk berutang. Seperti melakukan revaluasi aset. Itu dilakukan hanya untuk memperlebar ruang berutang PLN," ujar Daeng  dalam diskusi publik bertajuk ‘Teropong Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi-JK’di Ruang Meeting, Hotel Ibis Budget, Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8)

 Ia turut mengecam revaluasi aset PLN yang digunakan untuk meningkatkan hutang perusahaan negara tersebut . Hal ini dipandang menjadikan PLN bangkrut dan membahayakan negara karena akan dikuasai oleh pihak pihak tertentu.  

"Padahal dari sisi capaian laba PLN, mereka tidak mungkin membayar utang raksasa yang diderita PLN. Bahkan yang ada, cepat atau lambat PLN akan habis dijarah asing dan taipan. Dan menjadi milik asing," tegas Daeng .

Berdasarkan data yang dimiliki Daeng, total utang PLN sudah menembus angka Rp 500,175 triliun.

"Ini merupakan perusahaan dengan rekor tertinggi dalam mengambil utang. Total utang PLN sebelum revaluasi aset itu telah lebih dari 100% dari total asetnya," ungkapnya

Di samping itu,ia turut mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan TDL untuk meningkatkan pemasukan PLN tanpa mempedulikan kondisi rakyat. "Itulah mengapa tarif listrik terus digenjot naik tanpa memikirkan daya beli masyarakat.‎Bahkan kenaikan listrik sendiri telah mengesampingkan kondisi ekonomi rakyat yang semakin sulit," sesal Daeng. [MO]

sumber : berbagai sumber

Posting Komentar