Jakarta| Mediaoposisi.com- Umat Islam menjadi korban kebijakan represif dan kontroversial rezim Jokowi berupa Perppu Ormas. Penolakan demi penolakan terhadap Perppu yang melegalisasi bubarnya HTI tanpa pengadilan tersebut seolah tak kunjung usai, mulai dari anggota DPR hingga rakyat jelata.

Bukannya menyadari kesalahan dan mengevaluasi kinerja,pemerintahan Jokowi justru memancing air keruh dengan mendiamkan kelakuan Viktor Laiskodat,serta bermesraan dengan Partai Komunis Vietnam. Belum lagi,diamnya pemerintah terhadap kebangkita PKI turut menuai kritikan tajam dari berbagai pihak.

Sebelumnya, Perppu ormas memancing kegeraman dari berbagai pihak karena digunakan pemerintah untuk membubarkan ormas Islam yang kritis terhadap pemerintahan yaitu HTI tanpa melalui proses pengadilan yang dianggap lama. Hal ini diakui oleh Jaksa Agung M Prasetyo.

"Sangat mustahil lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Ada proses-proses bila lewat peradilan,ujar Prasetyo di Kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Ramawangun, Jakarta Timur, Rabu (12/7)

Viktor Laiskodat yang jelas jelas melakukan hate speech dan menuduh sistem Islam/khilafah melarang adanya agama lain justru tidak ditindak oleh pemerintah. Tak hanya itu,ia turut menyeru membunuh partai yang menolak Perppu

Bahkan PKS disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 yang Iayak dibunuh! Sungguh itu adalah pemyataan fitnah dan sangat keji," ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru,Jumat (4/8)

NasDem yang merupakan partai pro Jokowi justru membela mati matian Viktor. Jokowi sendiri justru diam seribu bahasa tidak tertarik membahas skandal Viktor yang dijuluki Ahok Jilid 2 ini. Padahal tindakan Viktor telah jelas melanggar Pancasila dan memicu konflik.

Dari sisi ekonomi,bukan rahasia lagi rezim Jokowi sangat membuka sebebas bebasnya kapitalis asing dan aseng yang ingin menguasai Indonesia dengan penjajahan berkedok investas. Belum lagi kebijakan ekonomi yang menguntungkan mafia impor dan merugikan petani.

Dari sisi politik,mesranya Jokowi dengan Partai Komunis Vietnam memicu kemarahan umat Islam. Mengingat paham komunis adalah paham terlarang di Indonesia.

Ketua Umum PP Gema Pembebasan ,Ricky Fattamazaya menilai Presiden Jokowi telah  melanggar TAP MPRS RI No XXV/MPRS/1966 ttg Komunisme. Ini tertuang sudah sangat jelas pada Pasal 107 e Dipidana dengan pidana penjara paling lama l5 (lima belas) tahun.ujar Rickky yang dilansir dari lawan dakwahmedia.web.id pada 26 Agustus 2017

Tak heran,masyarakat geram dengan tingkah polah rezim Jokowi yang semakin jauh dari umat Islam dan pro asing dan aseng. Kegeraman masyarakt tersebut berujung pada beredarnya video ancaman untuk tidak memilih partai yang mendukung Perppu Ormas tersebut. [MO]

video ; Klik disini

Posting Komentar