Konflik berkepanjangan di Suriah yang dipicu oleh kekejaman Rezim Al Asad


Oleh: Rijjal Ghazali

Media Oposisi-Sebagian kalangan menilai bahwa dibubarkannya ormas HTI adalah dalam rangka menghambat upaya ormas ini untuk menjadikan Indonesia seperti Suriah. Pasalnya, seruan penegakan khilafah Islam, sangat marak di negara yang sedang dilanda konflik itu. Khususnya di kalangan faksi-faksi jihadis. Maka, ormas HTI yang juga sangat masif menyuarakan khilafah, juga harus digebuk (meminjam istilah Presiden Jokowi) sejak awal, agar Indonesia tidak berakhir seperti Suriah.

Pertanyaannya, benarkah kampanye penegakan khilafah Islam oleh HTI akan mampu membuat Indonesia menjadi perang saudara tak berujung sebagaimana di Suriah? Untuk menjawabnya, maka harus dilihat sejarah terjadinya perang Suriah yang sudah berlangsung selama lebih dari enam tahun ini.

Seluruh pengamat sepakat bahwa Perang Suriah disebabkan oleh persoalan internal di negara tersebut, yaitu pemerintahan diktator dan korup yang diterapkan oleh ‘dinasti’ Al-Asad yang memerintah selama lebih dari 40 tahun. Kediktatoran itu diterapkan sejak rezim terdahulu (Hafizh Al-Asad) mulai memerintah sejak 1971, sampai meninggalnya di tahun 2000.

 Lalu untuk meneruskan kepemimpinan keluarga Al-Asad, dicarilah cara untuk melegalkan putranya (Basyar Al-Asad) menjadi pemimpin Suriah. Maka, rekayasa politik pun dilakukan, di antaranya dengan mengubah konstitusi yang membuat Basyar Al-Asad ‘sah’ berkuasa. Model kepemimpinan seperti inilah yang membuat rakyat semakin membenci pemerintah. Kemarahan rakyat yang terdiri dari kelompok Sunni dan Syiah terus dipendam hingga terjadilah peristiwa yang menjadi pemantik revolusi pada awal tahun 2011. 

Saat itu, beberapa remaja melakukan corat-coret tembok di daerah Hauran (kota Dar’a) yang berisi permintaan agar pemerintah turun tahta. Hal itu membuat polisi kalap dan menangkapi para remaja tadi. Penangkapan itu menimbulkan kemarahan rakyat yang selama ini memang telah memendam kemarahan. Akhirnya, berbagai demonstrasi dilakukan oleh rakyat Suriah.
Berbagai aksi demonstrasi itu terus meluas hingga hampir di seluruh wilayah negara tersebut. Namun, berbagai aksi itu justru direspon negatif oleh pemerintah, dan menyambutnya dengan ‘penggebukan’ yang pada akhirnya akan melahirkan perang saudara di Suriah. 

Begitulah awal terjadinya konflik berkepanjangan ini, yaitu perlawanan rakyat terhadap rezim yang zalim.

Bangunan Di Suriah Porak Poranda digempur Rezim Basar Al Asad

Dalam peristiwa pemantik revolusi itu, pada awalnya bahkan sama sekali belum terdengar tentang khilafah, atau bahwa rakyat menginginkan khilafah. Khilafah yang selama ini muncul dalam perjuangan rakyat Suriah saat ini, bukanlah penyebab meletusnya revolusi berkepanjangan ini. Tetapi pemicunya adalah jelas, yaitu kezaliman rezim terhadap rakyat

Apalagi rezim ini adalah penerus dari rezim sebelumnya yang merupakan ayah pemilik rezim. Dengan begitu, klan Al-Asad ini telah berkuasa di Suriah selama lebih dari 40 tahun. Dalam kurun kedua pemerintahan (baik Hafizh maupun Basyar), rakyat memendam dendam. Lalu mereka pun meluapkan dendam amarah itu setelah mengetahui momennya. Namun, luapan amarah rakyat itu justru ditanggapi dengan amarah pula oleh rezim. Akibatnya, meletuslah revolusi. 

Maka sungguh sangat dangkal jika mengatakan bahwa tujuan ormas HTI akan menjadikan Indonesia seperti Suriah.

Justru sebaliknya, rezim yang berkuasa di Indonesia, seharusnya mawas diri dan belajar dari kasus Revolusi Suriah. Bahwa kezaliman mereka yang berlipat kepada rakyat, akan membuat rakyat marah. 

Kita bisa melihat, misalnya di sektor perekonomian, kebijakan zalim yang mencabut subsidi listrik sehingga rakyat harus membayar lebih dari 100% dari tarif listrik yang selama ini mereka bayar. Tingginya tarif listrik, tentu akan membuat berbagai harga barang dan jasa juga naik. Naiknya harga-harga, akan membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Dan dengan begitu, maka angka kemiskinan akan semakin tinggi. 

BPS sendiri menyatakan bahwa hanya dalam kurun waktu enam bulan (September 2016 sampai Februari 2017), angka kemiskinan bertambah banyak menjadi 27 juta jiwa lebih. Lalu, ada pula penerapan pajak administrasi kendaraan bermotor yang juga semakin mempersulit perekonomian rakyat. Bahkan, akan dilakukan secara door to door. Belum lagi utang negara, yang saat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 triliyun. Bahkan, kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, jika dibagi rata ke seluruh penduduk Indonesia, maka per kepala akan menanggung utang sekitar 16 juta. Ini tentu bukan prestasi yang layak dibanggakan.


Wiranto menuding HTI akan membuat rusuh seperti Suriah

Sementara di sisi politik, kebijakan rezim yang menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang menggantikan UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas, dinilai banyak pihak sebagai kebijakan yang cacat, baik secara formal maupun material. Secara formal, Perppu Ormas ini dinilai cacat, karena tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, sebagaimana aturan yang seharusnya sesuai Pasal 22 UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa presiden berwenang mengeluarkan Perppu jika terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

Namun, unsur kegentingan yang memaksa ini oleh banyak pengamat hukum tata negara, adalah tidak ada. Karena itulah, maka Perppu Ormas ini cacat secara formal. Sementara secara materi, isi Perppu Ormas ini dinilai sangat bernuansa otoritarianisme atau diktator. Sebab, Perppu Ormas ini menghilangkan peran pengadilan dalam memutus hukum, namun kedudukan pengadilan itu beralih pada pemerintah. 

Ini artinya, pemerintah menilai bahwa hanya pemerintahlah yang berhak membubarkan suatu ormas yang (lagi-lagi menurut pemerintah) bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, Perppu Ormas ini menjadikan pemerintah sebagai satu-satunya pihak berhak menvonis dan membubarkan secara sepihak ormas yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tanpa memberi kesempatan ormas yang bersangkutan untuk membela diri. Maka tidak heran jika Perppu Ormas ini sendiri digugat oleh banyak pihak, mulai dari ormas Islam maupun ormas pada umumnya.

Belum lagi di sisi penegakan hukum. Rezim juga belum menunjukkan sikap serius dalam penegakannya. Seorang pimpinan para wakil rakyat misalnya, dia masih bisa memimpin sidang paripurna, padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di beberapa kasus orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, biasanya dia akan langsung dibui. 

Namun, tampak berbeda jika hal itu dilakukan person-person tertentu. Contoh lain lagi adalah Anggota Partai Nasdem Viktor Laiskodat yang secara jelas mengeluarkan ujaran kebencian kepada partai Islam dan umat Islam pada umumnya. Namun, orang ini juga belum diproses hukum. Ini tentu menjadi preseden buruk dalam bidang penegakan hukum.

Inilah di antara contoh-contoh dari kebijakan yang menurut para pengamat, dinilai sebagai kebijakan yang zalim dan menzalimi. Kebijakan ini jika terus dipertahankan, maka justru akan menambah dendam rakyat kepada rezim. 

Dendam yang terpendam adalah seperti dinamit yang untuk meledakkannya, hanya membutuhkan pemantik kecil saja. Sebagaimana yang terjadi di Suriah. Pemantik kecil itu adalah terjadinya peristiwa penangkapan terhadap remaja-remaja yang berusaha untuk bersikap kritis kepada penguasa.

Karena itu, membubarkan ormas HTI (yang sering menyuarakan khilafah) dengan alasan mencegah Indonesia terjadi seperti di Suriah, hanyalah asumsi-asumsi tanpa bukti. Melainkan hanyalah kebodohan yang berangkat dari sikap tanpa nalar. Sebaliknya, Indonesia akan bisa menjadi Suriah, jika kebijakan-kebijakan zalim dari rezim yang berkuasa ini tidak segera dicabut dan dibatalkan.
Sebaiknya Pemerintah hati-hati, jangan sampai kebijakan yang kejam dan sewenang-wenang yang otoriter sepihak menghancurkan negeri ini. lalu membuat tuduhan yang ngawur terhadap kelompok-kelompok Islam. [Mo] 

Wallahu a’lam.

Posting Komentar