Jakarta| Mediaoposisi- Saat bersilaturahim dengan ulama beserta para santri di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017). Dengan maksud menarik simpati warga dan santri, Jokowi menyempatkan untuk membuat lomba kecil kecilan berhadiah sepeda.

Melihat peserta yang tidak teratur, Jokowi berinisiatif menenangkan peserta lomba. "Enggak usah takut. Presidennya enggak diktator kok," kata Jokowi.

Jokowi mengaku mendapat banyak penilaian negatif dari netizen bahwa dirinya dinilai sebagai diktator..
"Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan, Pak Presiden Jokowi itu otoriter, diktator. Masa wajah saya kayak gini wajah diktator," lanjut Jokowi.

TIndakan Jokowi ini ditengarai akibat banyaknya penilaian dari banyak pihak bahwa Jokowi bersifat represif terhadap rakyat,khususnya umat Islam

Penilaian Jokowi bersifat otoriter semakin kencang berhembus pasca penerbitan perppu romas. Tidak hanya dari kalangan netizen ,berbagai kalangan mulai dari akademisi hingga anggota dewan menilai Jokowi bersikap represif.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai rezim Jokowi sedang menuju ke arah rezim otoriter.

Rezim penguasa yang otoriter dan pernah berkuasa di Indonesia berpotensi lahir kembali. Kita sadari tibalah pada persimpangan demokrasi. Kita harus memilih, jalan lurus atau justru balik kembali. Rezim ini membubarkan ormas dan teman kita dikriminalisasi penguasa," tambah Miko.

Dari kalangan dewan, PKS juga mengkritik kebijakan penerbitan Perppu Ormas karena melegalkan pengebirian peran peradilan dalam proses pembubaran ormas yang dikehendaki pemerintah.

“Fraksi PKS sendiri menyampaikan keprihatinan atas terbitnya Perppu ini dilandasi atas banyaknya 'pasal-pasal karet' dan pengabaian proses peradilan dalam Perppu ini," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Kamis (13/7).

"Perppu ini dikhawatirkan sangat potensial mengubah komitmen negara hukum ( rechstaat ) menjadi negara kekuasaan ( machtstaat )," lanjutnya.

MPR melalui Ketuanya, Zulkifli Hasan turut menyikapi penerbitan perppu dengan mempertanyakan status genting yang dipaksakan oleh Jokowi.

"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat," kata Zulkifli  di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7)

Di waktu yang berbeda,Zulkifli juga mengecam tindakan pemerintah untuk memberangus PNS yang dianggap berafiliasi dengan HTI.

"Jangan represif. Kalau represif, saya kira zamannya sudah nggak tepat," kata Zulkifli Selasa (25/7)

Juru Bicara HTI,Ismail Yusanto lebih tegas dalam mengkritik penerbitan perppu ormas yang mengizinkan pembubaran HTI dan ormas lain tanpa melalui proses peradilan.

Ismail menilai pemerintah memperlihatkan sikap Anti Islam dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

"Berdasarkan semua ini, maka publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim represif dan anti-Islam," kata Ismail Yusanto saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI, Selasa (18/7)
x


Namun sejauh ini tidak ada sama sekali yang menyinggung keterkaitan antara otoriter dengan fisik Jokowi. [MO] 

Posting Komentar