Ricky Fattamazaya S.H. M.H Ketum Gema Pembebasan sekaligus Tim Advokat Pembela HTI , Jakarta, [MO]


JAKARTA, Media Oposisi- Mengenai video berdurasi sekitar 3 menit yang ditayangkan Mendagri Tjahjo Kumolo ternyata adalah video salah satu acara HTI di Gelora Senayan tahun 2013. Ditayangkan gambar Ustadz Rachmat, seorang dosen di Bogor, sedang berpidato tentang syari'ah dan khilafah. Namun dalam Keterangan Pemerintah yang dibacakan Tjahjo, dia tidak menjelaskan apa relevansi video itu dengan keterangannya.  

Suatu hal yang tidak lazim terjadi dalam sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ketika majelis hakim mengizinkan Mendagri Tjahjo Kumolo selalu kuasa hukum Presiden memutar video melalui layar kaca Mahkamah Konstitusi. Padahal, acara sidang adalah mendengarkan keterangan Pemerintah, bukan memeriksa alat bukti yang diajukan salah satu pihak dalam sidang pembuktian. 30/8/2017.


Berkaitan hal tersebut Ricky Fattamazaya selaku Ketua Umum Gema Pembebasan sekaligus tim 1000 Advokat bela HTI, yang juga mendampingi dalam sidang Judicial Rivew Perppu Ormas 30/8/2017. Mengatakan bahwa video yang ditampilkan oleh pihak terkait tidak relevan dan mentah serta  cacat sebab "Pemerintah" sewaktu  sidang di MK mengkonfirmasi  beberapa hal yang sangat di sayangkan.

Pertama, video yang ditunjukkan adalah video Acara Hizbut tahrir  Indonesia tahun 2013 yang mengkampanyekan Diterapkannya Islam secara Kaffah dalam bingkai khilafah, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam namun dalam pemutaran dan seperti yang disampaikan oleh pihak terkait 
"Pemerintah" menyatakan bahwasanya khilafah akan membuat Disintegrasi negeri ini, tentu ini tidak benar adanya.


Kedua, memang yang ditarget Oleh Perppu ini adalah ormas- ormas Islam walaupun yang menjadi korban pertama keganasan rezim ini adalah HTI.

Ketiga, mentahnya alasan - alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu terutama dalam dalih perihal kegentingan, tidak mungkin kegentingan yang memaksa kalau contoh yang diambil adalah peristiwa tahun 2013 buktinya tidak ada hal yang terjadi atas  sangkaan yang dilayangkan kepada Hizbut tahrir Indonesia membuat Indonesia Disintegrasi padahal sudah terjadi 4 tahun yang lalu kalau berdasarkan acara yang ditayangkan dalam video tersebut .

Keempat, ada upaya propoganda  didalam persidangan di  MK dalam memutar Video, padahal dalam hal persidangan di MK ini agendanya adalah mendengarkan para Pihak " Pemerintah", dan secara umum dipersidangan MK tidak pernah ada hal pemutaran Video seperti ini sebelumnya karena hal itu hanya ada dalam tahap pembuktian nantinya.

Kelima, dengan mendengar uraian- uraian dari pihak terkait 
" Pemerintah" mengeluarkan Perppu ini kami yang juga sebagai Pihak Kuasa pemohon atas Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 semakin yakin bahwasanya Perppu ini akan Dibatalkan oleh MK.

Melihat alasan pemerintah yang dibuat-buat serta melakukan propaganda kebencian terhadap HTI yang terlihat jelas melalui pernyataan Mendagri. Maka ini bisa dilihat MK ada banyak cacat prosedural yang dilakukan pemerintah semoga ini menjadi objektif  sebagai pertimbangan untuk bersuara pada kebenaran. [Mo/ba] 



Posting Komentar