Jakarta| Mediaoposisi- "Ketentuan tentang makar untuk kejahatan terhadap keamanan negara telah salah atau keliru diartikan sehingga akan membungkam hak rakyat berpendapat," kata Ahli Hukum Universitas Trisakti, Andi pada Selasa (1/8).

Pada Selasa (1/8) Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi terhadap pasal-pasal makar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sidang tersebut, ahli hukum pidana Andi Hamzah mempersoalkan penafsiran yang ada tentang makar.

Andi juga menyesali sikap pemerintah terhadap orang-orang yang dianggap melakukan makar, seperti penangkapan tersangka makar jilid satu usai Aksi 212, serta tersangka makar jilid dua yang hendak melakukan Aksi Bela Islam pada Maret 2017.

Ia mengatakan definisi makar yang benar adalah percobaan pembunuhan terhadap pimpinan negara, baik eksekusi tersebut berhasil ataupun tidak. Sedangkan pemerintah Jokowi sendiri dinilai salah mengartikan kata makar,bahkan cenderung memperkosa definisi makar.

"Salah mengartikan makar itu yang dipersoalkan. Orang itu tidak melakukan makar sebenarnya. Makar itu mencoba membunuh presiden, mencoba kudeta," ujarnya.

Pemerintah dalam hal ini kepolisian melakukan salah tafsir makna makar. Pada penangkapan Al Khathath, April lalu. Kepolisian menganggap Al Khathath melakukan makar hanya berdasarkan asumsi semata. "Itu (pembicaraan dalam pertemuan) yang pertama, itu baru perencanaan," terang Humas Polda Metro Jaya, Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/4).

Pasca penangkapan Al Khathath hingga dibebaskan pada 12 Juli lalu,kepolisian tidak bisa memberikan bukti bahwa Al Khathah berencana melakukan makar. [MO]



Posting Komentar