Kapolda Jawa Tengah
Semarang| Media Oposisi- Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas menuai korban pertamanya,yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada Rabu (19/7) Pemerintah membubarkan HTI dengan mencabut surat keputusan badan hukum organisasi tersebut tanpa melalui jalur pengadilan. Kemenkumham mencabut Keputusan Menteri Nomor AHU-00282.60.10.2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum HTI

Tak cukup sampai disitu,Kepolisian Daerah Jawa Tengah memonitor para anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah.

"Sudah dipetakan. Gerakan para anggotanya juga dimonitor," kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono di Semarang, Kamis (20/7).

Ia menegaskan organisasi tersebut telah resmi dibubarkan. "Kalau masih ada yang melakukan aktivitas-aktivitas akan ditindak," katanya. Selain itu pihaknya akan melarang aktivitas penolakan pembubaran HTI.

Ironisnya, kepolisian akan mengizinkan bila ada aksi yang mendukung pemberlakuan Perpu Nomor 2 tahun 2017, ia meminta kegiatan tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perppu Nomor 2 tahun 2017 sendiri menuai banyak kecaman. Salah satunya dari Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf menilai, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah lebih memilih cara singkat dan subjektif. 

"Bukan membuat Perppu yang dipaksakan. Perppu Ormas ini dibuat di era Reformasi tapi cita rasa Orde Baru," ujarnya pada, Kamis (20/7/2017). [MO]


Sumber : Berbagai Sumber

Posting Komentar