Jokowi dan Said Agil Siradj


 NU Si Anak Emas Jokowi

Oleh : Max (Redaktur Mediaoposisi.com)

Spesial| Media Oposisi- Nahdatul Ulama di era Jokowi menikmati banyak keistimewaan. Hal ini tidak terlepas dari taatnya NU era Said Agil Siradj ini kepada rezim Jokowi. Terlepas dari pro kontra anggota NU terhadap kebijakan “induknya” yaitu Pengurus Besar NU (PBNU) ,kita bisa lihat dengan jelas kecendrungan NU menjadi “antek” pemerintah Jokowi.

Jokowi menyadari hal ini dan tidak ingin dukungan itu terlepas, memberikan banyak keistimewaan kepada organisasi hijau tersebut. Jajaran kementrian banyak dihuni kalangan nahdliyyin seperti Imam Nahrowi, M. Natsir dan beberapa mentri yang lain, PBNU lagi lagi menjawabnya dengan mendukung perppu ormas yang kontroversial.

Kemesraan ini semakin nyata terlihat ketika KemeristekDikti yang mentrinya adalah kalangan nahdliyyin dan saudara iparnya Cak Imin mengadakan acara nasional untuk perguruan tinggi. Acara yang menggunakan uang rakyat itu hanya mengundang Rektor dan Perguruan TInggi yang dianggap berafiliasi dengan NU.  Muhammadiyah dan yang lain, nihil !




NU sendiri dalam hal pendidikan,khususnya pendidikan tinggi sangat tertinggal dari Muhammadiyah. Berbeda halnya dengan NU, Muhammadiyah telah mapan di sektor pendidikan. Tidak ada yang asing dengan  Universitas dengan embel embel “Muhammadiyah”.


LSN,Jepang dan 1,5 T




Tidak hanya urusan pendidikan tinggi, penganak emasan rezim Jokowi terhadap NU makin jelas dalam dukungan kemenpora terhadap Liga Santri Nusantara (LSN) 2017 yang diinisiasi oleh NU. LSN sendiri bukanlah liga ecek-ecek, LSN adalah proyek raksasa nasional karena diikuti oleh 1.024 klub dari 34 provinsi di Indonesia.


Badan otonom NU sendiri juga kecipratan “berkah”, rejeki itu diterima oleh 1000 anggota GP Ansor. Kementrian Ketenagakerjaan memberangkatkan mereka untuk magang di jepang. Fiksasi kebijakan “istimewa” tersebut dilakukan setelah penandatanganan  Memorandum of Understanding (MoU) antara Menaker M. Hanif Dakhiri dengan Ketum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (9/5).

Sri Mulyani 

Kementrian Keuangan juga tak ingin kalah, Menkeu Sri Mulyani menggelontorkan 1,5 T kepada PBNU untuk disalurkan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apalagi Sri Mulyani menambahkan bahwa dana 1,5 T tidak harus dikembalikan semuanya. “Uang ini bukan hadiah langsung hilang, tapi juga bukan menjadi modal untuk usaha saja. Uang ini juga bisa digunakan untuk pembentukan karakter, menciptakan keteraturan aktivitas ekonomi, pembukuan dasar, dan seluruh aktivitas itu butuh pendampingan,” ujar Sri Mulyani, Kamis (23/2).


Muhammadiyah ?




Disisi lain Muhammadiyah adalah anak "nakal". Kita lihat  Muhammadiyah berani kritis terhadap pemerintah. Yidak perlu banyak bukti ,di dunia maya tersebar luas statemen tokoh tokoh Muhammadiyah tentang kebijakan Jokowi saat ini. Keistimewaan yang didapatkan NU bisa dijadikan alat untuk memecah belah dua ormas besar di Indonesia.

Apakah ini semua ada kaitannya dengan Perppu Ormas, mengingat PBNU salah satu ormas yang mendukung banyak kebijakan Jokowi,salah satunya adalah perppu ormas ?  Adapun Muhammadiya, pembaca sekalian pasti sudah tahu bagaimana "kenakalan" tokohnya dan badan otonomnya dalam menyikapi Perppu Ormas dan beberapa kebijakn lain dari pemerintah.

Apakah pemerintah sedang mengadu domba? Dan apakah politik belah bambu itu nyata adanya ?




Time WIll Tell, meminjam ucapan Jubir HTI, Ismail Yusanto pada sebuah kesempatan. [MO]



sumber : berbagai sumber

Posting Komentar