Jakarta| Media Oposisi- Simpang susun semanggi menuai berbagai pujian. Salah satunya karena proyek tersebut tidak menggunakan APBD. Proyek Simpang Susun Semanggi mulai dibangun pada 8 April 2016 dengan dana sebesar Rp 360 miliar menggunakan dana CSR dari PT Mitra Panca Persada.

Pujian juga turut diberikan kepada mantan gubernur Jakarta yang terbukti menistakan agama, Ahok. Pujian itu diberikan oleh Djarot, yang pernah menjadi wakil gubernur Jakarta.

"Pembangunan Simpang Susun Semanggiadalah berkat keberanian untuk mengambil keputusan dari Pak Basuki, bukan Basuki yang ini (menunjuk Basuki Hadimuljono), tapi Pak Ahok untuk mengambil keputusan," ujar Djarot sambil bercanda di Simpang Susun Semanggi, Jumat

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai baik karena berhasil menginisiasi proyek simpan susun Semanggi tanpa APBD.
Namun,apakah hal tersebut merupakan hal yang positif dan bisa dibanggakan ?

Kritikan pernah disampaikan oleh Fahri Hamzah. "Tidak ada istilah pembiayaan dari sumber dana non-APBD, karena CSR pun harus masuk dalam sumber penerimaan APBD," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Menurut Fahri, pembangunan proyek simpang susun Semanggi harus terlebih dahulu dibahas bersama DPRD. Dana CSR dan kontribusi tambahan harus lebih dulu masuk APBD.  Adapun dana CSR,wajib disediakan oleh perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme untuk meminimalisir dampak negatif dari kapitalisme itu sendiri.

Fahri menilai proyek tersebut menggunakan dana swasta untuk menghindari pengawasan DPRD.  
"Bagaimana bisa DPRD melakukan pengawasan terhadap sebuah proyek yang tidak menggunakan dana APBD," tutur Fahri.

Didalam Islam, jalan raya adalah kepemilikan umum dan semestinya pemerintah yang membangun dengan dana pemerintah tanpa melibatkan dana dari pihak swasta. Simpang susun semangi adalah salah satu contoh nyata pemerintah mengebiri Islam dalam mengelola negara. [MO]

Posting Komentar