Foto:Luhut Binsar Panjaitan



Media Oposisi-Dasamuka atau Rahmana memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kerajaannya bukan kecil, namun nafsu tamak dan haus kuasa membuatnya tetap ingin melebarkan kekuasaannya. Negeri-negeri yang ingin dia miliki pasti bisa ia peroleh. 

Uniknya, ia menggambil bangsa-bangsa lain itu tidak dengan kekerasan, namun lebih banyak dengan tipu daya dan tindakan licik dan cerdik. Eloknya, ia melakukannya sendiri, bukan dengan utusan atau mengirim pasukan untuk menakluknya.

Ia mengandalkan tipu muslihat untuk mengalahkan raja-raja bangsa lain. Termasuk di dalamnya untuk mendapatkan ilmu yang bisa menyembuhkan diri sendiri dan menghidupkan kalau tewas dalam pertarungan, dari Resi Subali.

Politikus hari ini pun masih menggunakan cara Rahwana atau Dasamuka. Parpol sebagai naungan politikus biasanya demikian, jauh lebih licik dan seenaknya.

Mari Kita Mulai untuk kisah di negeri ini, yang kacau. simak baik-baik.
Ada dua Panjaitan yang sedang naik daun. Meski banyak Panjaitan yang berkiprah di berbagai tempat. Tapi dua nama ini patut di sebut dan di perhitungkan di jagat politik dan hukum di negeri ini.

Luhut Binsar Panjaitan dan Basarjah Panjaitan. Yang satu Menko Maratiim dan Sumber Daya dan sering nyambi jadi Advokat Ahok dan satu lagi adalah Komisioner dan sekaligus Wakil Ketua KPK.

Berita di salah satu media on line pagi ini dengan judul KPK, wakil ketua KPK, Basariah Panjaitan: Setya Novanto bakal jadi Tersangka e-KTP, Jika...? Sudah di temukan 2 alat bukti.
Omongan Wakil Ketua KPK ini sebenar nya wajar saja, karena KPK sedang fokus tangani kasus tipikor e-KTP.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP.

Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Menarik dalam catatan ini,  sosok Setya Novanto, adalah Ketua DPR dan juga Ketua Umum Golkar. Jika Setya Novanto Tersangka lalu di tahan, posisi Ketua Dewan dan Ketum Golkar pasti beralih dari Setnov, panggilan akrab Setya Novanto.

Beberapa waktu lalu, ada upaya dari PDIP sebagai Pemenang Pemilu mau ambil itu kursi Ketua DPR. Tapi lagi2 gagal. Karena di kubu yang koalisi nya waktu parpol2 nya masih tidak di istana, tetap mendorong dari mereka lah yang harus menjadi Ketua DPR, lalu Setnov pun jadi.

Tapi nama Setnov banyak di sebut dalam kasus Papa Minta Saham, lalu Setnov pun di lengserkan. Lalu Ade Komaruddin gantikan Setnov. Tapi dengan berbagai manuver nya Setnov pun ambil lagi itu kursi Ketua DPR.

Kini, Setnov di jadikan tersangka oleh KPK. Nah, siapa pengganti Setnov sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar? Pertanyan yang Menarik.

Ada, Luhut Binsar Panjaitan sering di panggil Bang Luhut atau LBP oleh kawan2 dekat nya. Cuma oleh Ketua Laskar 66, Binsar Effendi Hutabarat, Bang Binsar atau Bang Pendi, sering menyebut nya dengan panggilan, luhut doang.

Hubungan Luuhut dengan Jokowi pun di kabarkan punya huhungan bisnis dahulu nya. Konon ada kerjasama bikin perusahaan dengan putera jokowi. Kedekatan yang istimewa itu maka Luhut punya peran sangat penting sehingga di anggap sebagai The Shaddow Presiden. Presiden Bayangan. Dalam sejumlah keadaan Wapres, malah di parkir. Dan Luhut pun tampil.

Saat menjadi Menkopolhukam malah berperan ganda sebagai advokat Ahok, Basuki Tjahaja Purnama. Saat Kasus Sumber Waras sedang di usut KPK, Luhut ketemu Ahok di satu Restoran. Keluar dari Restoran Menko Luhut pun berucap, Ahok tidak salah dalam kasus Sumber Waras.

Ketua KPK, Agus Raharjo dan Komisioner nya La Ode Syarif pun di panggil oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan ke Kantor nya waktu itu. Selepas itu dan sampai sekarang KPK pun belum tetapkan tersangka Sumber Waras, meski Negara Rugi dan ada bukti tindakan korupsi sesuai Audit BPK. KPK terlihat tidak independen lagi dalam tangani kasus ini.

Dan, untuk selamatkan Kasus Reklamasi yang sedang disorot tajam waktu itu, karena sikap tegas Menko Maratim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Presiden Jokowi pun copot Mantan Ketua Dema ITB itu dan di gantikan oleh Luhut. Ahok pun sampai kini masih selamat atas dukungan Luhut dan Jokowi dalam kasus Reklamsi yang belakangan kalah di Pengadilan.

Meski, terlihat dekat dengan Setnov, tapi Luhut bisa saja punya strategi tertentu, dalam politik dan kekuasaan. Kemarin dan hari ini bisa saja berkawan. Besok bisa saja menjadi musuh atau alat politik. Terlihat ambisi Setnov di 2019 berpasangan dengan Jokowi. Tapi ada foto yang beredar, Jokowi-luhut di 2019, sudah beredar.

Apakah, Luhut gunakan Basariah untuk "habisi" Setnov agar, DPR dan Golkar bisa di ambil Luhut dan dipersembahkan kepada Jokowi sebagai tiket di 2019? Hanya Luhut dan Basariah yang sama-sama tahu. Dalam beberapa waktu ke depan, sejarah akan mencatat itu.

Wallahu'alam


Posting Komentar