Anggota HTI



Jakarta|Media Oposisi- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca pembubaran kontroversial oleh pemerintah memiliki daya tarik tersendiri. Banyak pihak yang berlomba lomba ingin menampung anggota HTI,salah satunya dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) yang . 

"Kemendagri sudah berkomunikasi dengan pemda soal pencabutan status HTI. Selanjutnya, pemda diminta membina mereka agar kembali pada ajaran-ajaran yang diperbolehkan ,"ujar Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, La Ode Ahmad, di Jakarta, Jumat (21/7).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seolah tak ingin ketinggalan,Partai pendukung presidential treshold tersebut menyatakan siap menerima para  kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),  

"PPP tidak bermasalah dan siap menerima kader-kader HTI" kata Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy seusai penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP, di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7)

Baca Juga:  Melihat Masa Depan HTI, Cahaya Kebenaran Yang Tak Pernah Padam

Dari pihak lain yang mendukung Perppu nomor 2 tahun 2017,Nahdatul Ulama (NU) mengaku siap menampung anggota HTI yang dibubarkan pemerintah. Kami siap merangkul mereka, dan barangkali mereka mau diskusi, monggo silakan. Kalau ingin bersaudara, bergabung, monggo silakan," kata Said ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (19/5)

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

HTI sendiri bisa tidak jadi dibubarkan bila Perppu nomor 2 tahun 2017 dibatalkan oleh DPR. "Seharusnya begitu (dibatalkan) karena konsideran pencabutan dari badan hukum berdasarkan Perppu, sementara HTI sudah menempuh proses yang konstitusional dan sesuai UU, termasuk mendapatkan status berbadan hukum dari Kemenkum HAM," jelas Fadli. [MO]

sumber : berbagai sumber

Posting Komentar