(Bagian 1 dari 3)

Lutfi Sarif Hidayat
Direktur Civilization Analysis Forum (CAF)

Akhir-akhir ini sedang marak pemberitaan di berbagai media tentang perppu. Tepatnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (ormas). Perppu ini pun menuai banyak kontroversi baik yang pro maupun kontra. Dampak yang terjadi adalah kegaduhan dalam skala nasional akibat adanya perppu ini. Dalam argumentasi hukum, perppu dikeluarkan pemerintah (presiden) jika ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sebagaimana di atur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Penetapan perppu ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tentang hal ihwan kegentingan yang memaksa dalam ukuran objektif kemudian dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan perppu, yaitu 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Meski secara objektif ukurannya sudah dirumuskan, adanya perppu ormas ini masih menuai banjir kritikan dan penolakan. Bahkan banyak yang mengatakan perppu ini akan terus menimbulkan kegaduhan. Sebab dengan perppu ini potensi kepentingan yang bermain sangat kentara. Khususnya dalam menekan lawan-lawan politiknya. Terlepas dari perdebatan dalam aspek hukum tersebut, saya tidak ingin masuk di dalamnya. Saya hanya ingin berandai-andai dan melihat dalam perspektif ekonomi sebagainya basic dan disiplin ilmu selama ini. Bahwa sekarang sebenarnya ada banyak sekali fakta yang menunjukkan keadaan Indonesia dalam keadaan genting yang begitu memaksa, utamanya persoalan ekonominya.

Ketimpangan Ekonomi

Sering saya ungkapkan bahwa, indonesia sedang berada dalam darurat ketimpangan ekonomi. Saya pernah membaca sebuah hasil riset yang mengatakan bahwa 72% Tanah Daratan Indonesia dikuasai Asing. Tanah yang dikuasai dalam bentuk hak penguasaan atas tanah oleh swasta asing saat ini seluas 178 juta hektar. Seluas 140 juta hektar merupakan wilayah daratan. Jumlahnya mencapai 72 % dari total luas daratan Indonesia. Seluruh tanah tersebut dikuasai oleh perusahaan besar asing ntuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, pertanian dan bisnis lainnya.

Bahkan Buya Syafi'i Ma'arif pun terharu melihat fakta bahwa tanah Indonesia ternyata 80 persen dikuasai oleh asing, 13 persen dikuasai konglomerat, sisanya tujuh dibagi untuk 250 juta jiwa. Hal ini sebagaimana ada dalam tulisannya yang dibacakan takmir masjid setempat saat menerima silaturahim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman di Nogotirto, Gamping Sleman pada Rabu, 05 Juli 2017 lalu. Ini adalah sebuah kegentingan yang memaksa dalam sektor ekonomi. [MO]

(Baca Juga : "Perppu" Tepat Sasaran Bagian 2 )

Posting Komentar