(Bagian 3 dari 3)

Lutfi Sarif Hidayat
Direktur Civilization Analysis Forum (CAF)

PHK Massal
Dalam hasil riset Irvan Tengku Harja disampaikan bahwa dampak sistematik dari turunnya daya beli masyarakat tersebut kemudian tertuju pada perusahaan-perusahaan selaku produsen barang-barang konsumsi. Rendahnya serapan konsumsi mengakibatkan perusahaan harus melakukan manajerial anggaran seperti pengurangan kuantitas produksi, pengurangan harga jual barang, dan pengurangan biaya produksi.

Akibatnya, pengurangan buruh pun dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, penurunan daya beli masyarakat berdampak sistemik terhadap PHK massal oleh perusahaan. Implikasi turunnya daya beli, turunnya omzet penjualan, dan PHK massal yang korelatif terjadi sejak 2015. Pada 2015, terjadi PHK besar-besaran di sektor garmen dan tekstil yang mengakibatkan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Pada 2016, giliran sektor elektronik dan otomotif yang mengalami penurunan penjualan dan melakukan PHK.

Tercatat perusahaan-perusahaan elektronik yang melakukan PHK terjadi di PT Toshiba, PT Panasonic, PT Phillips, PT Samoin, PT DMC dan PT Ohsung. Untuk perusahaan-perusahaan otomotif, yang melakukan PHK PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Musashi, dan PT Sunstar. Tak luput dari ingatan pula pada 2016 di sektor pertambangan terjadi PHK massal dikarenakan jatuhnya harga komoditas primer di pasar internasional.

Walaupun pada 2017 PHK massal tidak nampak, akan tetapi gejala-gejala PHK massal 2017 dapat diprediksi. Prediksi terjadinya PHK massal dapat diatribusikan pada pola yang sama pada 2015 dan 2016 dimana serapan konsumsi barang-barang yang rendah di sektor tertentu terjadi di sektor ritel pada 2017 ini. Gejala tersebut dapat dilihat di Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok, dan 7-Eleven. Artinya, penurunan daya beli tahun ini merupakan lampu kuning bagi industri sektor garmen dan tekstil, elektronik, dan makanan/minuman serta barang-barang konsumsi kemasan.

Butuh "Perppu" Yang Tepat Sasaran

Melihat berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi di negeri ini, yang sudah sampai pada level kegentingan. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan paket kebijakan yang ada. Secara praktis yang bisa dilakukan adalah dengan langka-langkah agar aset kekayaan negari terselamatkan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli agar tidak terjadi PHK massal.

Penyelematan aset kekayaan negeri agar bisa sepenuhnya dinikmati rakyat adalah dengan nasionaliasi aset-aset yang selama ini dimiliki oleh swasta maupun asing. Kemudian dalam rangka peningkatan daya beli, praktisnya pemerintah harus memahami bahwa salah satu kebutuhan krusial dan strategis masyarakat adalah BBM dan TDL. Sehingga perlu disubsidi lebih besar oleh pemerintah, bukan dicabut. Karena kedua kebutuhan tersebut merupakan jenis barang yang paling banyak menyerap pengeluaran masyarakat. Secara perlahan daya beli akan naik, dan pada akhirnya roda perekonomian berjalan lebih baik serta dinikmati masyarakat. Disitulah dibutuhkan "perppu" yang tepat sasaran dalam melakukan langkah-langkah praktis tersebut agar kegentingan ekonomi hilang. Bukan perppu yang kontroversi dan hanya membuat kegaduhan.

Jogja, 20 Juli 2017

(Baca Juga : "Perppu" Tepat Sasaran Bagian 1 dari 3)
(Baca Juga : "Perppu" Tepat Sasaran Bagian 2 dari 3)

Posting Komentar