Pontianak— Jumat (14/7),  Puluhan pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam (FAPMI) menggelar aksi damai di bundaran digulis Pontianak menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 yang menggantikan  UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang disinyalir akan menjadikan negara ini memasuki era baru rezim diktator pasca reformasi.

FAPMI Dalam pernyataan sikap menyatakan bahwa Perppu ini akan menjadi bentuk otoriter dan abuse of power. Kesewenang-wenangan rezim melalui perppu ini salah satunya dapat dillihat pada  pasal 68 UU No. 17 tahun 2013 menjadi tidak ada sehingga Pemerintah dapat membubarkan Ormas tertentu yang dianggap anti-Pancasila secara sepihak. Bahkan, dengan menggunakan pasal Pasal 82A Ayat (2) dan Ayat (3) pemerintah mempunyai kewenangan untuk mempidanakan seluruh anggota ormas tersebut dangan masa tahanan minimal selama 5 tahun hingga seumur hidup.  

Menyikapi perppu tersebut FAPMI dengan tegas menolak dan mengajak seluruh elemen, ormas, serta LSM untuk bersatu menolak Perppu otoriter ini. FAPMI juga mendorong agar Fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk menggagalkan perppu yang menodai kebebasan berpendapat dan berserikat warga negara tersebut.\[Mo]

Posting Komentar