"Justru kini rezim Jokowi begitu keras memperlakukan Umat Islam yang yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah, selamat datang di Era diktator gaya baru, dimana ketika bersebrangan pendapat dengan penguasa maka langsung dibrangus"



Media Oposisi-Pada hari rabu 12 Juli 2017 melalui Kementrian Menko Pohukam mengumumkan penerbitan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dengan alasan bahwa UU Ormas tidak memberikan kewenangan yang cukup untuk dapat mengenakan sanksi yang efektif kepada Ormas Yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Sikap pemerintah dengan menerbitkan Perpu dinilai tidak memenuhi syarat Konstitusional dan negara mulai bertindak diktator. Banyak kalangan yang mengeritik atas di terbitkanya Perpu Ormas tersebut, salah satunya adalah Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran serta dari beberapa Ormas Islam di Indonesia.

Penerbitan Perpu Ormas tidak memenuhi unsur hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009. Dalam hal ini PSKN berpendapat bahwa Pemerintah tidak memiliki hambatan-hambatan yang nyata untuk mengubah UU Ormas melalui prosedur yang normal.

Perpu Ormas secara substansial melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak berserikat, dan hak berpendapat warga negara dan menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menilai tindakan Ormas dan tindakan represif pemerintah. Oleh karena itu Perpu Ormas melanggar prinsip due process of law yang menjadi prinsip dasar dari konsep negara hukum.

Justru kini rezim Jokowi begitu keras memperlakukan Umat Islam yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah, selamat datang di Era diktator gaya baru, dimana ketika bersebrangan dengan penguasa maka langsung dibrangus.[Mo]

Posting Komentar