"Rakyat akan terus melihat, membaca, dan mengamati. Bisa jadi mereka menilai bahwa status negara Indonesia sebagai negara hukum itu telah MATI !"


Media Oposisi- Peneliti CAF ,Muhammad Alauddin Azzam menyampaikan :Baru saja pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no. 2 tahun 2017 pada Rabu, 12 Juli 2017 yang disampaikan oleh Menkopolhukam, Wiranto, beserta jajarannya. Selepas penerbitan, muncul berbagai respon dari masyarakat, terutama ormas Islam. Disinyalir Perppu ini adalah tindakan sewenang-wenang alias otoriter. Hal ini tidak lain disebabkan pula adanya beberapa pasal yang dihapus yang juga merupakan bagian dari proses perihal pembubaran suatu ormas. Bagaimana sikap kita sekarang ?

Perlu diketahui bahwasanya regulasi suatu ormas tidaklah sederhana. Apalagi menindaknya dengan sikap pembubaran. Bukan suatu hal yang simple, tapi harus melalui proses yang sudah termaktub dalam UU nomor 17 tahun 2013. UU ini sudah gamblang sekali mengatur perihal proses pembubaran. Salah satu bagian penting lagi adalah eksistensi pengadilan dalam decision making atau pengambilan keputusan dalam membubarkan ormas. Inilah ciri status negara hukum (Rechstaat)  sebagaimana positioning negara Indonesia sebagai negara hukum yang slalu dielu-elukan. Lantas mengapa posisi pengadilan dalam konteks pembubaran suatu ormas diabaikan ? 

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), Mahendradatta sempat mencuit di akun twitternya dengan redaksi 

"Yang paling awam, org kena TILANG sj diputuskan di Pengadilan, lha ini membubarkan Organisasi ratusan/ribuan org cuman sekedar maunya Pemerintah", cuit Mahendradatta.

Begitu juga Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto ketika dialog di MNC TV pada Rabu, 12 Juli 2017 malam menjelaskan mengenai perihal pengadilan. 

"Jangankan suatu ormas, pasangan yang ingin cerai saja harus ke pengadilan. Kartu Nikah diberikan KUA, namun tidak bisa KUA kemudian mencabutnya kembali, harus ke pengadilan", tuturnya kurang lebih seperti itu. 

Seperti inilah bentuk negara hukum, pengadilan menjadi cerminan yang harus diutamakan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai negara ini menjadi negara kekuasaan (Machstaat) dan hari ini kita benar-benar telah merasakannya.

Sebetulnya, peralihan ini sudah dianalisis  oleh kawan-kawan Komunitas Sarjana Hukum Indonesia (KSHUMI) dengan membuat propaganda,

"Matinya Negara Hukum (Rechstaat) Lahirnya Negara Kekuasaan (Machstaat)"

Mereka telah mengkaji perppu dan mengeluarkan propaganda demikian. Saya pun sepakat dengan kajian tersebut. Rakyat perlahan namun pasti pun akan memahami kondisi dan posisi negara yang makin amburadul dan mundur dari harapan menjadi negara adil, arif, dan bijaksana.

Adanya pasal karet yang dikhawatirkan oleh Prof. Yusril saya juga merasakannya. Saya pun khawatir itu (pasal karet) pada pasal 59 ayat 4 bisa dinarasikan tunggal oleh penguasa. Selanjutnya, interpretasi sepihak dan kemudian ditafsiri secara bebas semaunya. Hal ini sangat membahayakan ! Bisa jadi ini negara menjadi negara semaunya, sesukanya. Beginilah posisi negara beralih menjadi negara kekuasaan. Status ormas pancasila dan anti-pancasila, dia (pemerintah) yang tentukan. Apa batasan dan kriteria ormas yang pancasila dan anti-pancasila itu ? Saya rasa selama ini masih dan selalu pemerintah yang menilai sepihak.

Kehadiran perppu ini juga lama kelamaan bisa ditengarai sebagai langkah untuk mempertahankan kekuasaan Jokowi lingkaran setan utang dan investasi yang masih bergulir. Kita lihat saja hutang luar negeri yang kian menaik mencapai 3.672,33 triliun sebagaimana dilansir oleh okezonefinance.com pada Selasa, 11 Juli 2017. Berikutnya adalah investasi asing yang kian terbuka. Beberapa waktu lalu Australia, Norwegia, Spanyol, dan Amerika Serikat sudah teken kerjasama dagang dengan Indonesia pada KTT G-20 di Hamburg, Jerman. Sebelumnya lagi, rezim Jokowi sudah bermitra dengan China, Selandia Baru, Swiss, Prancis, Jepang, dan seterusnya. Banyak negara yang "tergiur" dengan rezim yang kian "terbuka" ini. Saya rasa rakyat akan membaca perppu ini adalah sebagai "penggilas" ormas yang tidak mendukung pemerintah dalam pembangunan dan slalu mengkritik perihal-perihal investasi asing dan aseng. Kini, apa arti pembangunan yang dimaksud ? Yakni pembangunan dengan cara yang sudah dilakukan rezim hari ini, menghutang dan memberi peluang investasi.

Karena itulah, saya kira pemerintah harus bersikap dan berpikir ulang meski perppu ini sudah resmi terbit. Bagi DPR, perppu ini harus ditolak. Bagi MK, Judicial Review (JR) Ormas Islam harus diterima dengan dan menjadi bahan untuk menimbang Perppu bahkan menghapus Perppu ini karena dinilai sudah menjadi sikap otoriter dan represif pemerintah. Rakyat akan terus melihat, membaca, dan mengamati. Bisa jadi mereka menilai bahwa status negara Indonesia sebagai negara hukum itu telah MATI ! Sekian.[Mo]

Oleh : Muhammad Alauddin Azzam 
(Peneliti Civilization Analysis Forum, CAF)



Posting Komentar