Yandri Susanto

Jakarta| Media Oposisi- Partai Amanat Nasinoal (PAN) menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintah yang walk out dalam pengesahan RUU Pemilu menjadi UU pada Jumat (21/7). Dalam pengesahan yang dilakukan oleh tersangka korupsi E-KTP,Setya Novanto ini, beberapa fraksi melakukan walkout salah satunya adalah PAN.

Ketua DPP PAN,Yandri Susanto mengatakan partainya tidak mau didikte oleh koalisi maupun partai manapun. Karena itu Yandri menegaskan tidak ada keharusan bagi PAN untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres).

"Nggak ada kata harus kami dukung Jokowi," ucap Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7)

PAN juga menganggap Perppu ormas bukanlah solusi untuk kondisi saat ini. "Perppu belum menjadi solusi terhadap ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah," kata Yandri Susanto.

Selain itu, PAN menegaskan bahwa Perppu bisa digunakan oleh pemerintah untuk memberangus kebebasan berpendapat di Indonesia.

"Kalau cukup dengan Kumham, apa ranah ormas yang melanggar, parameternya apa. Ini akan menjadi, kebebasan berserikat dan berpendapat terganggu. Jadi bisa juga perppu ini dijadikan oleh pemerintah ketika ada ormas yang kritis, beda pendapat dengan pemerintah, sering demo, bisa juga dikatakan melanggar Pancasila," tambah Yandri. [MO]

sumber : detik.com

Posting Komentar