Media Oposisi-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh pemerintah setelah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) mencabut surat keterangan (SK) organisasi tersebut pada Rabu (19/7). Kebijakan kontroversial ini menghasilkan kebijakan lain berupa larangan penggunaan atribut yang sering digunakan oleh HTI dalam aktivitasnya. “Logo HTI tidak boleh digunakan lagi. Itu termasuk pencabutan dan pembubaran” ujar Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) ,Soedarmo. 

Kebijakan ini disadari oleh pemerintah berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menyadari hal itu,Kemendagri akan mengeluarkan radiogram kepada jajaran kesbangpol di daerah. Kemendagri turut berkoordinasi dengan Forum Koordinator Pimpinan Daerah. “Harus dilakukan penguatan pengawasan di daerah masing masing supaya bisa mengantisipasi lebih jauh,” kata Soedarmo

Kontan saja,kebijakan ini memicu respon dari seorang tokoh Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya . Mengingat HTI dalam logo dan aktivitasnya selalu menggunakan bendera tauhid yang bebas digunakan umat Islam. “Trus bendera tauhid dilarang gitu ?” ujar Mustofa.

Dalam aktivitasnya,HTI selalu menggunakan bendera putih yang berlafazh tauhid dan bendera hitam yang berlafazh tauhid. Dua bendera ini adalah bendera yang bebas digunakan oleh umat Islam,alhasil kebijakan pelarangan bendera ini menanadakan pemerintah anti dengan simbol Islam.

Posting Komentar