Jakarta| Media Oposisi-  Puluhan trilliun dana umat Islam yang ditampung dalam Dana Haji ternyata dilirik oleh Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan. Menurutnya BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji.

Tidak tanggung tanggung jumlah dana haji,Anggito mengatakan, per audit 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. Akhir tahun ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp 100 Triliun.

"Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Anggito mengatakan, pihaknya akan mengincar sektor yang dipandang mampu menghasilkan laba tinggi dengan resiko minim.
"Sekarang kami mapping semua baik investasi perbankan, portofolio maupun langsung. Yang jelas investasi yang memberikan timbal hasil yang tinggi tapi resikonya kecil," kata dia.

Presiden Joko Widodo  ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

"Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi setelah melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota BPKH di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7).

Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginginkan agar dana tabungan haji dikelola lebih fleksibel. Salah satunya dengan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Keinginan Jokowi tersebut   menuai penolakan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut politikus Partai Gerindra itu, dana haji tidak bisa seenaknya digunakan untuk pembiayaan yang tidak menjamin keamanan investasi.

Fadli Zon : Ini Bisa Rusuh !
"Saya kira itu enggak bisa yah. Dana haji ya dana haji, dan tidak boleh untuk infrastruktur," ucap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7).
Ia juga menambahkan bahwa keinginan Jokowo berpotensi mengakibatkan kacaunya pengelolaan infrastruktur. "Ini bisa terjadi rusuh," lanjutnya. [MO]


Posting Komentar