JAKARTA | Media Oposisi– Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang menilai Perppu Ormas merupakan langkah cerdas dan efektif mengatasi Ormas anti-Pancasila, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyesalkan penerbitan  Perppu Ormas. Muhammadiyah dalam hal ini satu barisan dengan HTI yang mempersoalkan Perppu  2/2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Perppu Ormas dinilai oleh Muhammadiyah akan menghambat kebebasan berpendapat. “Rezim saat ini justru sangat perlu dikritisi,” tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Kamis (13/7) kemarin.

Mu’ti menyesalkan sikap pemerintah yang terburu-buru menerbitkan Perppu. Menurut dia, Kementerian Agama seharusnya dilibatkan sebelum menerbitkan perppu. Alasannya, beberapa Ormas yang dibidik adalah Ormas keagamaan. “Kementerian Agama punya cara bagaimana berdialog dengan Ormas keagamaan. Kenapa jalan ini tak ditempuh dulu,” ujarnya.

Senada dengan Muhammadiyah, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan langkah tidak tepat yang dilakukan pemerintah. Ia berharap pemerintah mengkaji ulang Perppu tersebut.

“Terbitnya Perppu Ormas ini langkah (Presiden) Jokowi yang fatal. Saya minta tim Perppu berpikir ulang,” kata Amien setelah menghadiri silaturahmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung, Kamis (13/7).

Amien menyebut seharusnya pemerintah melakukan pendekatan persuasif terhadap Ormas yang dianggap anti-Pancasila, bukan malah mengambil langkah reaktif dengan langsung membubarkan Ormas tersebut. “Ini sudah mengabaikan masyarakat. Perancang perppu ini mengidap islamofobia, program pertama HTI, kemudian FPI, siapa tahu nanti yang lain-lain,” tutur dia.

“Adapun ada Ormas yang tidak pancasilais seharusnya dipanggil, tidak usah dibubarkan,” dia menambahkan.

Dia mengaku khawatir langkah pemerintah ini akan memancing reaksi umat Islam yang tergabung dalam Ormas-Ormas tertentu. Sehingga, sambung dia, diharapkan anggota DPR bisa menolak penerbitan Perppu Ormas.

“Sekalipun Perppu sudah diumumkan, kalau bisa, ditolak DPR karena berbahaya. Saya khawatir kesabaran umat tidak tertahankan. Mereka akan bergerak,” ungkap Amien.



Fraksi-Fraksi DPR Pecah

Fraksi PAN di DPR pun terang-terangan mengkritik Perppu yang digunakan pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila ini. “Perppu belum menjadi solusi terhadap Ormas yang dianggap pemerintah saat ini bermasalah. Mereka (pemerintah) pembina, masak pembubar? Kalau Ormas dianggap menyimpang ‘keluar rel’, tugas pemerintah melakukan pembinaan,” kritik Ketua DPP PAN Yandri Susanto, Kamis (13/7).

Kritik juga dilontarkan oleh fraksi-fraksi yang berada di luar pemerintahan. Gerindra menyatakan Perppu Ormas belum mendesak. Kemudian Partai Demokrat, yang menyebut masih akan melakukan kajian, merasa khawatir Perppu berpotensi menjadi bentuk otoriter dan abuse of power.

“Kami juga tidak ingin Perppu ini berpotensi memunculkan abuse of power atau tindakan yang tidak terukur yang bisa memberangus kebebasan dan demokrasi kita yang tumbuh semakin baik,” sebut Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, Kamis (13/7).

PKS juga memberikan kritik atas diterbitkannya Perppu Ormas. Bahkan PKS mendukung pihak yang akan mengajukan judicial review (JR) terhadap perppu tersebut. Seperti diketahui, HTI berencana mengajukan JR untuk perppu ini dan mengajak ormas lain mengikuti langkahnya.

“Saya sangat mendukung kalau kemudian ada yang mengajukan judicial review ke MK karena perppu ini berpotensi tidak sesuai dengan UUD. Minimal Pasal 1 ayat 3, 28d ayat 1, dan 28e ayat 3,” kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Kamis (13/7), tanpa menegaskan apakah PKS menolak atau menerima Perppu Ormas.

Sebelumnya, HTI menyatakan intensif menjalin komunikasi dengan DPR untuk menolak Perppu Ormas. “Kita sejauh ini sudah ada komunikasi dengan beberapa anggota DPR, meminta tanggapannya tentang Perppu itu,” kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kepada wartawan di Kantor DPP HTI di Jalan Prof Soepomo, Jakarta Selatan, Rabu (12/7) lalu.

Menurut Ismail, sudah ada anggota dewan yang secara terang menolak Perppu tersebut. Dulu, mereka menolak pembubaran HTI sebelum dikeluarkannya Perppu.  “Misalnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang dengan tegas mengatakan bahwa dia menolak Perppu ini. Begitu pula Fahri Hamzah,” ujar Ismail.

HTI akan mengintensifkan komunikasi dengan partai-partai politik di DPR. Komunikasi itu dilakukan sekaligus melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). HTI berharap DPR akan menolak Perppu Ormas itu. Bagi mereka, Perpu Ormas berbahaya bukan hanya untuk HTI tapi juga untuk Ormas lainnya.



HTI Tolak Disebut Radikal

Sementara itu, Ketua DPD HTI Sumenep Mohammad Rusli menegaskan organisasinya bukan aliran radikal. Siapa pun yang menuding HTI radikal wajib membuktikannya.  “Jika radikal diartikan sebagai kekerasan, boleh ditunjukkan di mana HTI pernah melakukan kekerasan,” kata Rusli, Kamis (13/7).

HTI hanya menunjukkan ketegasan dalam bentuk pikiran. Rusli menyebut ketegasan itu bukan bentuk radikal. Dia mencontohkan soal riba. Katanya, HTI tegas menganggap riba itu haram. Tapi di sisi lain ternyata pemerintah memberikan keleluasaan pada lembaga keuangan menerapkan sistem berunsur riba tersebut.

“Apakah ketegasan itu dikatakan bentuk radikal? Kan bukan begitu. Karena sudah jelas dalam Islam bahwa riba itu haram,” jelasnya.

Dia mengaku heran mengapa pemerintah mempersoalan keberadaan HTI, padahal HTI hanya berkutat di bidang dakwah. Tapi yang jelas nyata merusak kehidupan, seperti wanita membuka aurat, tidak dipermasalahkan. Padahal perilaku yang dianggap dosa pribadi itu berdampak pada orang lain untuk juga berbuat dosa.

“Jika masuk dalam kamar mandi saja diatur dalam Islam, mana mungkin hidup dalam bernegara juga tidak diatur? Dan yang kita sampaikan ya seputar itu. Kalau itu dianggap keliru, itu urusan mereka dengan Allah,” imbuhnya.

Selebihnya, Rusli menganggap terbitnya Perppu Ormas dipaksakan. Baginya, mestinya pemerintah menerbitkan Perppu karena terjadi situasi genting. Tapi saat ini situasi genting yang dimaksud tidak terjadi. Terlebih sudah ada UU yang mengatur keberaan ormas, termasuk mekanisme pembubarannya.

Jika benar Perppu tersebut dijadikan landasan pembubaran HTI, kata Rusli, maka ormas lain juga harus waspada. Sebab bukan tidak mungkin ormas lain yang dianggap berbahaya juga mengalami nasib sama. “Siapa yang dianggap melawan Negara, maka Perppu itu akan digunakan,” katanya.



Fraksi Pro-Pemerintah

Sementara, enam partai pendukung pemerintah, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura, mendukung Perppu tersebut. “PDIP beserta parpol pengusung pemerintah yang lain memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

PDIP, ujar Hasto, berharap fraksi lain di DPR menyetujui Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli. “Kalau kita melihat, tentu saja ada proses politik, tapi kita berharap kepentingan bangsa dan negara ini dikedepankan,” katanya.

Lewat Perppu Ormas, kata Hasto, pemerintah ingin menciptakan rasa aman dan tenang di masyarakat. Bila ada kegiatan ormas yang melenceng dari Pancasila, penindakan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perppu Ormas.

“Dalam ideologi Pancasila tentu saja punya tanggung jawab untuk menjaga tugas-tugas kebangsaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemerintah, saya yakin, memiliki sebuah dasar dan pertimbangan yang sangat kuat serta aspek-aspek legalitas konstitusional yang menjadi latar belakang keluarnya Perppu,” ujar Hasto.

Ketentuan yang diatur dalam Perppu Ormas memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan itu lebih luas daripada aturan sebelumnya, di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua aturan sanksi administratif. Dua sanksi awal itu adalah peringatan tertulis satu kali dalam jangka waktu 7 hari dan penghentian kegiatan.



Jokowi Hormati Langkah HTI

Pihak Istana sendiri menghormasi langkah HTI yang akan menggugat Perppu Ormas. “Adalah hak setiap warga negara untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi saat dihubungi, Kamis (13/7).

Johan memastikan, Presiden Joko Widodo menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. “Presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang belaku,” ucap Johan.

Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan, gugatan tersebut rencananya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7), bersama sejumlah Ormas sebagai pihak penggugat.

Menurut Yusril, gugatan tersebut bertujuan membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan Ormas. Yusril mengatakan, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun Perppu 2/2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti Pancasila. [Mo]

Sumber: duta.co

Posting Komentar