Oleh: Arief Gunawan
Wartawan Senio

Media Oposisi-PERLAWANAN terhadap penjajah di antaranya adalah perlawanan terhadap pajak yang mencekik. Kulturstelsel memberlakukan pajak yang mencekik; petani miskin dipaksa bayar pajak, tanam tebu, kopi, nila, dan sebagainya. Multatuli menulis Max Havelaar, mencela pajak yang dikenakan kepada para petani miskin oleh Adipati Lebak Banten yang korup. 

Multatuli kemudian menulis Saijah dan Adinda, roman yang terkenal itu, yang konon membuat kaum liberal di Nederland menitikkan air mata ketika membacanya. Itulah kisah dua sejoli anak keluarga petani miskin, yang kerbaunya dirampas karena orangtua mereka tidak mampu bayar pajak, dan yang kemudian hidup melarat, terpuruk miskin sejadi-jadinya... 

Di era ekonomi neoliberal seperti sekarang kisah Saijah dan Adinda selalu aktual. Saijah-Saijah zaman sekarang adalah anak-anak muda desa yang menggelandang ke kota, menjadi kuli panggul, penggali jalan, dan buruh kasar, karena pertanian sudah tidak ada, nelayan semakin tergusur, dan perkebunan jadi real estate. 

Adinda-Adinda zaman sekarang adalah anak-anak desa yang jadi TKI di mancanegara, yang dikirim seperti paket di peti mati sewaktu tewas dianiaya oleh sang majikan, sehingga seorang pejabat yang ngawur pernah berpantun: ‘’Lebih baik hujan batu di negeri sendiri, daripada hujan emas di negeri orang. Lebih baik hujan babu di negeri orang, daripada hujan penganggur di negeri sendiri...’’.

Kulturstelsel atau Tanam Paksa menjadikan Pulau Jawa sebagai perkebunan komoditi ekspor kolonial terbesar, yang hasilnya untuk mengganti kerugian finansial Belanda akibat kekalahan dalam Perang Jawa yang mencapai jutaan gulden. Ekspor gula dari Jawa waktu itu misalnya merupakan seperempat dari penghasilan pemerintah Hindia-Belanda. Para pejabat Belanda yang happy menyebutnya ‘’gula adalah gabus tempat Pulau Jawa mengapung’’, de kurk waarop Java dreef... 

Hasil dari pungut pajak yang menindas dan memeras Belanda mengalami untung yang sangat besar, menurut sejarawan Bernard Vlekke hasil finansial kulturstelsel sangat memuaskan, sebagian dipakai Belanda buat bayar utang, sisanya untuk biaya perang dengan Belgia, selebihnya untuk membangun infrastruktur kota-kota di Belanda.

Van Den Bosch, pengendali keuangan tanah jajahan, konseptor dan operator utama kulturstelsel beserta jenis-jenis pajaknya, yang juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda, girang bukan main. Dia memberikan hadiah-hadiah kepada para ambtenar pribumi yang menyokong kulturstelsel, dan memberikan kenaikan pangkat kepada mereka untuk terus meningkatkan hasil-hasil kulturstelsel. 

Apa bedanya dengan sekarang? Lazimnya para pejabat saat ini yang juga senang disogok oleh para kakitangan asing, menteri yang menghamba kepada kepentingan asing seperti IMF dan World Bank, menjadi operator utama bagi ajaran ekonomi neoliberal yang menyengsarakan, demi mendapat imbalan dengan menginjak harga diri bangsa ? ... 

Orang Belanda kaum markantil waktu zaman VOC memberlakukan segala jenis pajak. Tahun 1600-an orang-orang Cina kaya di Batavia dikenakan pajak kuku panjang dan pajak kuncir. Makin panjang kuku dan kuncir makin besar pajak dikenakan dan menandakan status sosial mereka. Begitulah dulu cara para pejabat VOC menarik keuntungan untuk kepentingan kelompok. VOC sendiri akhirnya bangkrut karena korupsi.

Jadi, soal-soal ekonomi juga ternyata adalah soal sejarah. Dan menjadi pertanyaan mengapa sejarah kelam seperti model pungutan pajak ala kulturstelsel Van Den Bosch di zaman kini mindset-nya masih diteruskan oleh Menkeu Sri Mulyani...

Sri Mulyani sebagaimana diberitakan beberapa waktu yang lalu sempat ingin memberlakukan PPN sepuluh persen kepada para petani tebu, tetapi rencana pemberlakuan pajak ala Van Den Bosch ini dilawan oleh masyarakat bahkan diprotes oleh kementerian lain, akhirnya dibatalkan, meski demikian Sri tetap melanjutkan rencana lain yaitu melalui Ditjen Pajak mengumumkan dan menggelar pemeriksaan kepada 5.000 peserta program pengampunan pajak (tax amnesty). Usaha Sri ini juga dilawan oleh masyarakat, kalangan pelaku usaha, KADIN, dan pengamat perpajakan. Antara lain dikeluhkan bahwa rencana tersebut tidak fair karena sejak awal pemerintah sudah berkomitmen tidak akan menelisik pengusaha yang ikut program tax amnesty, yang berisiko dapat menghilangkan kepercayaan kalangan dunia usaha.

Yang penting dan menarik adalah penyataan tokoh nasional Dr Rizal Ramli, di negara lain ketika ekonominya melambat, pajaknya dilonggarkan. Kalau membaik baru pajaknya digenjot. Rizal Ramli menganggap langkah Sri menggenjot pajak hanya bertujuan mencapai target setoran utang belaka. Langkah Sri memotong anggaran disana sini serta menaikkan tarif dan menguber pajak malah berdampak pada daya beli masyarakat. 

‘’Ekonomi jadi melambat, daya beli menengah bawah merosot, sehingga penjual retail merosot,’’ tegas tokoh yang dikenal sebagai problem solver dan operational leadership ini.

***


Posting Komentar