Presiden Joko Widodo


Media Oposisi-Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.

Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. "Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7).

Menurut Presiden Jokowi, hal ini telah disampaikan olehnya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantiknya, Rabu (26/7) kemarin. Presiden Jokowi mencontohkan, Malaysia menaruh dana haji di industri perkebunan.

Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya.

Rencana Jokowi tersebut tak berjalan mulus. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritiknya. Berikut pro kontra rencana Jokowi manfaatkan dana haji untuk bangun infrastruktur.

Logika Culas Pertama: Dana Haji Diinvestasikan Bukan Dibelanjakan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyinggung berita yang beredar tentang penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Menurutnya, kata 'penggunaan' tidaklah tepat karena hal tersebut membuat publik menjadi salah paham.

Bambang meluruskan, dana haji bukan 'digunakan' untuk pembiayaan infrastruktur melainkan 'diinvestasikan' untuk pembiayaan infrastruktur.

"Saya ingin meluruskan ada kesalahpahaman istilah penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Kata penggunaan ini kalau diartikan belanja atau spending, ada dana haji Rp 90 triliun dibelanjakan Rp 10 triliun untuk infrastruktur itu baru salah, karena itu tidak boleh. Tapi kalau penggunaan tadi itu diinterpretasikan bukan spending tapi investasi itu boleh," kata Bambang, dalam sebuah acara diskusi,di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (28/7).

"Dana haji milik orang yang berkeinginan (naik) haji. Tapi kalau penggunaan tadi itu dinterpretasikan bukan spending tapi investasi itu boleh. Jadi kalimat yang tepat adalah investasi dana haji di infrastruktur," lanjutnya.

Bambang menjelaskan, investasi dana haji untuk infrastruktur sama halnya dengan menyimpan dana haji di bank syariah. Dari pada dana tersebut mengendap, lebih baik diinvestasikan untuk hal yang produktif dan pemilik dana bisa menikmati hasilnya dengan cara menikmati layanan haji yang jauh lebih baik.

"Ini sebenarnya sama dengan investasi dana haji di bank syariah. Jadi enggak ada hubungannya dan berpengaruh dengan uang dari jemaah haji karena itu merupakan amanah. Tapi kalau mengandalkan di bank syariah return-nya kecil, kalau di infrastruktur itu lebih besar, jadi biar nanti return-nya untuk meningkatnya pelayanan kepada jamah haji," ujarnya.

"Dapat pelayanan maksimal dari sisi penginapan, transportasi di sana, segi kesehatan, makanan. Kita ingin calon haji mendapatkan pelayanan maksimal," pungkasnya.

Hal itu merupakan kegagalan berpikir Pemerintah yang kalam serta panik karena negara mengalami defisit. Bayangkan saja rakyat untuk naik haji ada yang jual tanah, jual sawah, nabung bertahun-tahun ini seenaknya saja mau di gunakan tanpa minta ijin kepada umat islam yang mau berangkat haji. nan pemerintah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain di bidang infrastruktur.

"Dana haji untuk infrastruktur malah membantu banyak orang lah," imbuhnya.

Logika ini juga sangat sesat. bagaiman bisa berpikir begitu, bayangkan saja itu uang umat Islam yang susah payah di kumpulkan malah dipakai seenaknya, seandainya proyek itu di korupsi atau gagal maka akan ada jutaan umat islam gagal berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. lihat saja kasus E-KTP yang di korupsi, akhirnya menyebabkan rakyat tak mendapatkan E-KTP dan harus menunggu lama untuk sebuah kartu identitas, inikan dzolim namanya.



Logika Culas Ketiga: Pemerintah Pakai Ulama Bicara  Sebagai Pembenaran Dana Haji Untuk Infrastruktur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak gegabah menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur. Dana umat yang terkumpul dan digunakan untuk pembangunan harus dibicarakan dengan tokoh ulama.

"Saya sudah sampaikan, dana haji itu kalau pemerintah ingin menggunakan untuk yang lain diundang dulu MUI, diajak bicara kaya NU, Muhammadiyah, Tarbiyah dan lain-lainnya. Diajak bicara saja dulu," kata Zulkifli usai menghadiri Silaturahmi Keumatan dan Kebangsaan di Kampus Widyatama Bandung, Sabtu (29/7).

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur sempat disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) lalu. Menurut kepala negara, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Jokowi berpandangan, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

"Jadi soal ini nanti keputusannya tergantung ulama-ulama," terangnya.

Dia menambahkan, dana masyarakat sendiri untuk kepentingan pembangun juga harus dipertimbangkan apa yang menjadi untung ruginya.

"Makannya nanti dibicarakan karena ini kan dananya umat, dana masyarakat. Jadi perwakilan umat itu ada MUI, Muhammadiyah, dan NU," ucap Ketua Umum PAN tersebut.

Miris sungguh miris ternyata begitu parahnya para pejabat dan penguasa rezim Jokowi ini yang kurang dalam menjadi pelindung bagi rakyatnya sendiri.

Polemik DANA HAJI yang akan digunakan oleh Jokowi untuk membiayai infrastruktur. 

Islam adalah agama yang sangat menjaga amanah. Harta yang dititipkan kepada kita misalnya, harus benar-benar dipergunakan sesuai amanah dan akadnya.

Jika misalnya anda diberikan uang oleh seseorang, lalu dia berkata, "Ini uangnya pake untuk beli odol, ya."

Maka sesuai amanah, uang itu hanya boleh dipakai untuk beli odol. Kalau mau dipakai untuk beli sabun colek, maka anda harus minta izin dulu ke si pemberi. Dia ridho atau tidak.

Seperti itulah gambaran tentang ajaran Islam yang sangat menjaga amanah.

Nah, terkait  dana haji yang akan dipakai oleh rezim Jokowi
Perlu diketahui itu adalah dana titipan dari orang-orang yang hendak naik haji. yakni umat islam bahkan ada dari para anggota HTI, FPI dll yang Ormasnya di bubarkan pemerintah. sungguh jahat sekali umat islam di singkirkan lalu dananya di pakai.

 Melihat Niat dan akadnya untuk biaya haji. Maka hanya boleh dipakai untuk biaya naik haji. Titik.

Soal dananya yang nganggur bertahun-tahun, itu bukan alasan untuk menyalahgunakan amanah.

Kalau misalnya dana haji mau digunakan untuk keperluaan lain, maka pemerintah harus minta izin terlebih dahulu kepada semua pemilik dana haji tersebut, SATU-PERSATU TANPA KECUALI.

Itulah ajaran Islam tentang akad, niat dan amanah.

Hal itulah yang seharusnya dilakukan Jokowi, sehingga tidak melukai umat islam lalu membuat logika-logika yang menyesatkan sebagai pembenaran atas kepanikan yang dihadapi oleh negara.

Sepertinya negara ini sedang panik karena menuju kebangkrutan, dari hutang membengkak, pencabutan subsidi, penarikan pajak yang tinggi dan digenjot terus. Maka hal culas pun akan dilakukan.




Posting Komentar