Logo Pemkot Solo


Solo|Media Oposisi- Kali ini pemerintah berupaya mengkriminalisasi pihak yang dianggap berafiliasi ke Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di Solo upaya kriminalisasi terjadi begitu masif hingga menyisir pegawai negeri sipil (PNS).

Ketua Islamic Studies and Action Centre (ISAC) Endro Sudarsono mengungkapkan Pemerintah Kota Solo telah mengeluarkan pernyataan terbuka di media massa bakal 'membidik' pegawai negeri sipil (PNS) yang dianggap berafiliasi pada HTI.

Upaya menyisir PNS yang dianggap berafisliasi dengan HTI dilakukan dengan mengoptimalkan komunitas intelegen daerah (Kominda) Kota Solo.
"Solo (pemerintah kota) sudah mulai bekerjasama dengan intel-intel di kominda untuk melakukan pemantauan pada PNS yang pernah menjadi anggota HTI," ujar Endro, Jum'at (21/7/2017)

Tindakan ini dinilai menimbulkan terror tersendiri bagi PNS yang dianggap berafiliasi dengan HTI dan kebijakan ini dianggap kontra produktif . "Tentu PNS yang pernah menjadi aktivis HTI akan terteror, tentu akan mempenagruhi kinerjanya karena diliputi ketakutan," imbuh Endro.

HTI sendiri merupakan korban pertama dari Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Perppu tersebut menjadikan pemerintah bebas membubarkan organisasi tanpa melalui jalur pengadilan. [MO]

Posting Komentar