Foto: Presiden Jokowi


Media Oposisi-Perpu Ormas sudah dikumandangkan rezim Jokowi. Begitu juga pemblokiran sosmed Telegram. Ini dua kejutan besar strategi Jokowi menuju 2019. Politik konfrontasikah? Mengapa ini penting kita catat?

Pertama, Jokowi sebenarnya terlihat berusaha merangkul ummat Islam paska kekalahan calonnya, Ahok di pilkada DKI. Hal ini diperlihatkan adanya unsur pemerintah yang melakukan dialog dengan tokoh oposisi Habib Rizieq dan bahkan hasilnya Habib Rizieq meminta adanya rekonsiliasi. Di sisi lain, pimpinan Islam garis keras, dikomandoi UBN (Ust Bachtiar Nasir), melakukan pertemuan "bilateral" dengan Jokowi, yang didampingi Wiranto dan Lukman Syaifuddin, yang diakhiri dengan pujian pimpinan Islam ini terhadap rezim Jokowi.

Kedua, Jokowi sendiri berusaha menjelaskan keberadaannya sebagai pemimpin Islam. Hal ini ditunjukkannya dengan keakraban beliau dengan Raja Salman Arab Saudi dan Presiden Turki, Erdogan, dalam pertemuan mereka. Disamping itu Jokowi yang ditulis sebagai pemimpin Islam nomer 13 terbesar dunia dan Jokowi menjadi Imam dalam sholat jamaah viral di media sosial.

Hal kedua ini ditambah lagi, intensnya pernyataan Kapolri, kepercayaan Jokowi, yang mendukung partisipasi ummat Islam atas penikmatan "kue" pembangunan.

Ketiga, Jokowi sendiri memimpin rapat di Istana Bogor pada bulan Januari 2017 yang menghasilkan keputusan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan Badan Pancasila. Keduanya dimaksudkan untuk menyatukan seluruh elemen2 bangsa yang sedang berkonflik ataupun bersitegang, melalui penyamaan persepsi ideologis, yang sekaligus dilakukan dengan mengutamakan dialog. Dialog adalah simbol keberhasilan Jokowi di masa lalu, khususnya dalam mengatasi persoalan masyarakat pedagang kaki lima.

Dengan Perpu Ormas dan pemblokiran medsos Telegram, Jokowi memilih jalan Weberian dalam menjalankan peran negara. Apakah jalan Weberian itu? Jalan itu adalah jalan yang dirumuskan Max Weber tentang negara. Menurut Weber, negara adalah sentral dan harus menggunakan kekerasaan untuk eksistensinya. Jauh sebelumnya, pikiran ini ditulis  Thomas Hobbes dalam mahakaryanya Leviathan.

"Perpu Ormas dan pemblokiran medsos nyata nyata sebagai alat untuk memaksa rakyatnya patuh pada negara."

Pandangan Weberian tentu tidak kompatibel dengan demokrasi. Dalam demokrasi justru prinsip "kebebasan (Liberty), keadilan (Egaliter) dan persaudaraan (Frenity)", yang diambil dari jargon Revolusi Prancis, menjadi acuan. Persoalan antara negara dan rakyat tidak satu mendominasi yang lain. Seperti misalnya di Korea Utara.

Perang Yang Berkelanjutan Pada Rezim

Dengan Perpu Ormas dan pemblokiran medsos, Jokowi memperlihatkan anti dialog dengan rakyat. Hal ini diperlihatkan besarnya perlawanan atas kedua kebijakan di atas. Seandainya rakyat yang kita maksud terbelah dalam dua kelompok besar, maka hal ini tetap tidak beranjak dari situasi masyarakat yang terbelah pada pilpres 2014.

Beberapa fakta memang menunjukkan hal tersebut, seperti:
Apalagi ummat Islam yang keberatan dengan Perpu dan Pemblokiran medsos Telegram adalah kelompok masyarakat Islam perkotaan atau modernis (jika mengacu terminologi lama). Masyarakat Islam jenis ini lebih terbuka dengan demokrasi dan kesetaraan. Masyarakat ini yang selama ini berseberangan dengan Jokowi maupun Ahok. 

Jika pada awalnya kebencian terhadap Jokowi tidak muncul akibat sasaran pertarungan horizontal mereka hanya kepada sosok yang diwakili Ahok, namun ke depan sasaran akan pindah ke Jokowi.

Dengan asumsi faktor faktor atau variabel lain dikendalikan, maka faktor permusuhan kaum Islam modernis terhadap Jokowi akan mengakibatkan suara mereka tidak akan diberikan pada Jokowi pada 2019.

Dengan kata lain, perang (baca perlawanan atau sikap oposisi) kelompok Islam modernis terhadap Jokowi merupakan perang berkelanjutan. Yakni terus menerus sejak 2014 sampai ke pilpres 2019.[Mo]

Posting Komentar