Yogyakarta|Media Oposisi- Sekumpulan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Silaturahmi Jogja Bergerak merespon atas dikeluarkannya Perppu Ormas dengan mengeluarkan video pernyataan sikap menolak Perppu Ormas.

(Baca Juga : Pemerintah Banjir Penolakan Perppu Ormas Dari Sejumlah Daerah)

Video dapat dilihat di tautan ini

Pernyataan Sikap Aliansi Silaturahim Jogja Bergerak (ASJB)
Pada tanggal 12 Juli 2017, Pemerintah lewat Kemenko Polhukam telah menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas, menyikapi hal tersebut maka kami dari Aliansi Silaturahim Jogja Bergerak (ASJB) membuat pembacaan sebagai berikut:

  1. Dari berbagai kajian para ahli dan pakar, di antaranya Prof. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara), Bapak Menejer Nasution (Komnas HAM), Rocky Gerung (Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi), disimpulkan bahwa Perppu Ormas cacat lahir, substansi, mekanisme, metodologi, pikir dan faham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini
  2. Perppu Ormas memiliki latar belakang dimana pada bulan April lalu Menko Polhukam menyatakan akan membubarkan salah satu ormas Islam, yaitu HTI, dengan alasan dan tuduhan yang dibuat-buat serta tidak dapat dibuktikan. Sedangkan OPM yang jelas-jelas telah melakukan makar, PT Freeport yang menghisap kekayaan negeri, Asing dan Aseng yang menjarah 86% SDA dibiarkan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah Jokowi sebenarnya adalah rezim anti-kritik, tidak serius mengurus negara, diktator, represif dan otoriter, serta anti-Islam
  3. Dengan meneliti pasal demi pasal yang terdapat dalam Perppu Ormas dapat disimpulkan bahwa Perppu Ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan Jokowi menuju rezim diktator, karena dalam Perppu Ormas telah menutup jalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh pemerintah secara subjektif tanpa proses pengadilan, dan menjadi bukti kemunduran dan kegagalan Pemerintahan Jokowi dalam mengurus negeri dan menjamin hak-hak warga negaranya.
  4. Perppu Ormas menimbulkan tindakan diktator (kesewenang-wenangan) yang jauh lebih kejam dari penjajahan Belanda, orde lama dan orde baru, karena pemerintah akan mudah menangkap lawan politik atau pihak yangg kritis terhadap pemerintah dengan hukuman seumur hidup, atau paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
  5. Nampak jelas latar belakang munculnya Perppu Ormas adalah politik balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI dan kekhawatiran kekalahan partai pendukung Rezim Jokowi dalam Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang, dan dapat disimpulkan Perppu Ormas adalah bentuk politik balas dendam yang sangat kotor, bertentangan dengan UUD 45 dan tindakan anti Pancasila dari Rezim Jokowi dan partai pendukungnya.
  6. Maka dengan mempertimbangkan seluruh hal di atas, kami Aliansi Silaturahim Jogja Bergerak (ASJB) bersama para Ulama, Tokoh, Aktivis Gerakan Mahasiswa, Ormas Islam dan seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia bersatu meminta agar Presiden membatalkan Perppu Ormas. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami bersama seluruh elemen gerakan di negeri ini menyeru rakyat di seluruh tanah air agar tidak memilih partai, Bupati, Gubernur dan Presiden yg menerbitkan dan mendukung Perpu Ormas yang isinya sangat represif, otoriter dan anti Islam tersebut.

Hanya kepada Allah kami berserah diri dan mohon pertolongan.
Yogyakarta, 18 Juli 2017
Ketua Aliansi Silaturahim Jogja Bergerak, Vier Agi Leventa


Posting Komentar