Muhammad Ismail Yusanto Jubir HTI




Jakarta | Media Oposis - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, mengkritik keras penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Menurut dia, terbitnya Perpu ini adalah akal-akalan pemerintah.

"Ini jelas akal-akalan untuk mencari jalan mudah bagi pembubaran ormas. Ormas mana? Hizbut Tahrir," kata Ismail dalam diskusi mengenai Perpu Ormas di restoran Puang Oca, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2017.

Menurut Ismail, pemerintah telah menuduh HTI sebagai ancaman bagi ideologi negara tapi tidak diberi ruang untuk membela diri. "Pemerintah boleh menuduh. Tapi ketika tuduhan langsung dieksekusi dengan hukuman, ini adalah otoritarian baru," tutur Ismail.

Dalam Perpu Ormas, Ismail berujar, ormas hanya diberi waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti apa yang diminta dalam surat peringatan dari pemerintah. "Kemudian, bila peringatan itu tidak diindahkan, dilakukan penghentian kegiatan dan atau pencabutan status hukum."

Ismail menyatakan organisasinya menolak Perpu Ormas. "Tidak ada urusannya dengan Jokowi. Kami tidak masuk dalam oposan Jokowi," katanya. Untuk itu, HTI bersama 16 ormas lainnya akan menggugat Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi, Senin, 17 Juli 2017.

Pada 12 Juli 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diterbitkan. Terbitnya Perppu Ormas menunjukkan rezim Jokowi represif dan anti islam.

Posting Komentar