Joko Widodo (Jokowi)


Jakarta| Media Oposisi- Akibat dari kebijakan rezim Jokowi yang tidak populis seperti hutang yang bertambah,kriminalisasi ulama, pencabutan subsidi listrik,pencabutan subsidi BBM dan kebijakan lain termasuk penerbitan Perppu ormas. Jokowi dinilai tidak populer lagi di masyarakat oleh kalangan pengamat.

“Akibat semua kebijakannya itu, saat ini popularitas Jokowi jelang Pilpres 2019,  baik melalui  survei di medsos dan media massa terus mengalami penggerusan. Bahkan sudah berada pada level terendah,” kata peneliti senior dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap  kepada Harian Terbit, Minggu (16/7).

Ia menambahkan bahwa Jokowi melakukan kesalahan fatal berupa pengingkaran janji kampanye.. "Indikatornya, beragam subsidi buat rakyat dicabut dan tingkat pertumbuhan tetap sekitar 5 persen, padahal janji kampanye minimal 8 persen. Utang pemerintah terus meningkat dan mendapat kecaman dari kelas menengah perkotaan," papar Muchtar.

Dari pengamat berpelat merah,Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro,menegaskan rezim Jokowi masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan.

“Pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi di tahun 2017 ini masih sangat banyak yang harus dieksekusi atau dikonkritkan,” tegas  Siti Zuhro‎ di Jakarta, Minggu (16/7).

Hal senada disampaikan Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin, ia berpendapat bahwa pencabutan subsidi BBM dan Listrik  juga mendukung keberhasilan turunnya popularitas Jokowi secara tajam. 

“Jokowi juga melakukan utang luar negeri yang nilainya ribuan trliunan” kata Aminudin, Minggu (16/7)

Bahkan ia juga menyerukan banyak kalangan untuk bersatu melawan kebijakan non populis rezim  Jokowi. “Oleh karena itu kini saatnya buruh, mahasiswa dan rakyat bersatu seperti 98 untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi,” tambah Aminudin. [MO]

sumber : harianterbit.com

Posting Komentar