Jakarta| Media Oposisi-Jokowi telah memilih pertarungan 2019 dengan basis lama. Perpu dan pemblokiran medsos  telah menghentikan upaya perangkulan kelompok Islam dalam barisan Jokowi ke depan. Apakah  hal ini memudahkan Jokowi melawan saingannya?

Tentu semua itu masih menjadi pertanyaan besar. Sebab, jalan terjal akan menghadang sebagai berikut:

1.  "Kebijakan Sinterklas" parsial.
Pada saat ekonomi mikro lesu, meskipun baik di tingkat makro, Jokowi menggelontorkan dana bantuan kepada pendukungnya, seperti NU, uang yang cukup besar, triliunan. (Uang ini disalurkan Menkeu sebesar rp. 1,5 Triliun lada februari 2017). Disamping janjinya untuk membagi bagikan tanah Land Reform.


Membagi uang  bantuan dalam jumlah yang sangat besar, dalam teori kebijakan sosial, kepada kelompok sosial tertentu, biasanya dimaknai sebagai upaya "politik dukung mendukung". Yang apabila tidak diterima kelompok masyarakat lainnya, akan menyebabkan kecemburuan sosial dan hilangnya dukungan politik dari mereka. Pada masa Habibie program seperti ini dikenal dengan Bantuan KUT.

Jika kecemburuan sosial hanya terjadi pada kelompok Islam modernis, maka hal itu mungkin sudah diantisipasi sebagai konsekwensi perang berkelanjutan yang diuraikan di atas. Tapi jika kelompok sosial lain merasa cemburu, padahal sebelumnya mereka pendukung Jokowi, hal ini akan mengurangi dukungan mereka nantinya.

2. Kekalahan Pertarungan DKI Jakarta dan Banten.
Seperti diketahui bahwa Jokowi kehilangan kontrol dan kekuasaannya dalam wilayah DKI dan Banten. Khususnya Jakarta, situasi ini menjadi beban psikologi yang berat, sebab Jakarta adalah simbol nasional. Meskipun diguncang dengan isu pemindahan ibukota, tetap saja Jakarta akan sama sampe 2019, pusat pertarungan nasional untuk segala hal.

Dengan dilantiknya nanti Anies dan Sandi di bulan Oktober, maka otomatis popularitas Jokowi hancur di ibukota. Karena agenda di Jakarta sudah menampilkan tokoh baru yang tidak sejalan dengan rezim Jokowi, seperti soal Reklamasi.

3. Ekonomi Lesu. 
Persoalan ketiga yang dihadapi Jokowi menuju 2019 adalah ekonomi yang lesu. Ekonomi lesu ini terjadi ditingkat mikro, dimana rakyat kecil dan jelata mengharapkan bantuan pemerintah.

Bagi rakyat kecil yang penting adalah lapangan pekerjaan. Yang artinya sekaligus penghasilan untuk hidup layak. Namun, kelihatannya gelombang PHK malah semakin besar. Di Batam saja tahun lalu 70.000 karyawan sudah di PHK. Orientasi Jokowi kepada infrastruktur kurang bisa diharapkan menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah sektor manufaktur dan UKM. Manufaktur kurang berkembang pertumbuhan nya.

Ekonomi lesu ini juga menyulitkan Jokowi untuk membagi proyek proyek strategis kepada mitra pendukung nya. Hal mana bisa mengakibatkan adanya pendukung yang tidak puas.

Dengan ketiga hal di atas, jalan Jokowi untuk menjadi pemenang dipertarungan pilpres 2019 tampak begitu berat. Jokowi mungkin diuntungkan oleh kemungkian persaingan yang sangat terbatas, seperti hanya melawan Prabowo saja. Namun, itupun tidak bisa disepelekan. Sebab, perbedaan angka kemenangan Jokowi sangat tipis pada 2014 tersebut.

Sekali lagi, Perpu Ormas dan modus pemblokiran medsos telah mendorong Jokowi pada jalan terjal menuju 2019. [Mo]

Oleh:(Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle)

Posting Komentar