Joko Widodo


Yogyakarta|Media Oposisi- Pemerintah dipandang tidak memiliki bukti jelas bahwa Hizbut Tahrir Indonesia bertentangan dengan Pancasila. “Apakah pemerintah pernah mengundang HTI dan media supaya tahu detail apa itu HTI sehingga masyarakat tahu detail. Kalau memang bertentangan dengan pancasila bawa itu kepengadilan untuk pembubaran HTI,” kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pada Rabu 19 Juli 2017.
.
Tidak hanya HTI,perppu ini juga bisa digunakan pemerintah untuk membungkam dan memberangus pihak yang kritis terhadap pemerintah. Bila dilakukan,pemerintah mengulang sejarah kelam orde baru.

“Kalau ini diterus-teruskan tidak segera ditolak DPR dan tidak di judial review ke MK maka yang terjadi adalah seakan-akan pemerintah sekarang  tidak sadar pola-pola pemerintah yang menganut paham atau ideologi fasisme,” jelasnya

Baca Juga: Melihat Masa Depan HTI, Cahaya Kebenaran Yang Tak Pernah Padam

Busyro juga menilai Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas berindikasi sebagai skenario pemulusan langkah Joko Widodo pada 2019. “Karena punya ambisi tahun 2019 maka pembungkaman dilakukan sejak saat ini,” kata Busyro di Yogyakarta, Rabu (19/7). [MO]

sumber : vivanews

Posting Komentar