Jakarta| Media Oposisi- Parameter kemiskinan yang ditentukan Badan Pusat Statistik sebesar Rp 11.000 menuai kritikan. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan parameter dari pemerintah, dalam hali ini BPS, dalam penentuan angka kemiskinan. 

"Apa parameternya kalau penduduk yang pendapatannya Rp 11.000 dikatakan tidak miskin," kata Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (03/03/2017)

Heri menambahkan, penghasilan Rp 11.000 tidak bisa digunakan untuk makan ala kadarnya.
"Beras 1 liter berapa? taruhlah makan nasi dengan garam, harga garam berapa, terus beli gas untuk masak berapa? Apa cukup dengan pendapatan Rp 11.000 itu? Belum untuk kebutuhan yang lain-lainnya,"
BPS menyebut jumlah penduduk miskin (penduduk yang pengeluarannya dibawah Garis Kemiskinan (setara Rp 332.119/kapita/bulan atau setara Rp 11.000 perhari) di Jawa Barat pada September 2016 sebesar 4,17 juta jiwa atau 8,77 persen.

BPS sendiri mengklaim terjadi penuruan angka kemiskinan dari Maret 2016 yang tercatat 4,22 juta jiwa atau 8,95 persen. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi apabila dibandingkan terhadap kondisi September 2015 (4,49 juta jiwa atau 9,57 persen) dimana ada pengurangan penduduk miskin sekitar 320 ribu.

Heri menuding pemerintah,dalam hal ini BPS  memanipulasi parameter kemiskinan sehingga tampak angka kemiskinan turun padahal nyatanya tidak. "Pantasan pemerintah bilang kemiskinan berkurang ternyata parameternya tidak terukur. Pemerintah bisa bilang kemiskinan menurun kalau pemerintah naikkan parameternya, sementara parameternya tidak jelas dan tidak terukur," kata Heri. [MO]

Sumber : rimanews.com

Posting Komentar