Mentri BUMN Rini Sumarno dan Menko Maritim Luhut Binsar panjaitan




Jakarta| Media Oposisi– Apa yang ditakutkan publik selama ini dengan keterlibatan China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai jadi kenyataan. Pelan-pelan, aset milik BUMN akan berpindah tangan ke China dan akan pihak konsorsium China akan jadi mayoritas. Semuanya tinggal tunggu waktu saja.

Sebab, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Panjaitan justru akan menurunkan kepemilikan saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk kemudian diberikan ke konsorsium China. Sungguh ini kebijakan ngawur yang justru pro asing dengan memberikan karpet merah mereka untuk berkuasa.

“Jadi sekarang itu, kita sudah financial engineering (di proyek kereta cepat. Nantinya kita buat seperti dengan proyek LRT. Yaitu, kita kurangi (kepemilikan saham di KCIC) nanti kalau ada orang (investor China) mau masuk,” ujar Luhut di Jakarta, ditulis Minggu (30/7).


Seperti diketahui, saat ini kepemilikan saham BUMN di KCIC masih mayoritas sebanyak 60% melalui anak usaha patungan BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sementara sebanyak 40% dikantongi oleh China Railway International.

PSBI itu sendiri merupakan perusahaan patungan dari empat perusahaan pelat merah yaitu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dengan komposisi setoran modal di PSBI adalah WIKA menguasai 38% atau Rp1,71 triliun, KAI dan PTPN VIII masing-masing 25% atau Rp1,125 triliun dan JSMR sebesar 12% atau Rp540 miliar.

“Jadi tidak apa-apa (China mayoritas). Karena kan itu seperti Inalum ya. Enggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100%,” ujar dia.

Padahal 40 Tahun itu waktu yang lama, apalagi di tambah kontrak perpanjangan maka dipastikan akan dikuasi mereka semua, China akan mencengkram Indonesia dalam waktu dekade kedepan.

Menurut Luhut, pemerintah itu tidak akan mempermasalahkan apabila perusahaan Indonesia tidak lagi menjadi mayoritas dalam konsorsium tersebut. Bahkan, kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia ingin menggerus saham BUMN dalam konsorsium itu hingga tersisa 10% pun dibenarkan oleh Luhut.

Bahkan kebijakan pengurangan saham BUMN di proyek itu menjadi prioritas pemerintah. Apalagi BUMN-BUMN itu ternyata dipaksa pemerintah untuk mengalihkan investasinya ke proyek lain yang memiliki marjin keuntungan investasi lebih rendah.

Baca Juga: Waspada, WN China Berani Oprasikan Kejahatan Siber Di Indonesia

“Jadi uang APBN itu akan lebih banyak masuk ke infrastruktur-infrastuktur yang ROI (return on investment-nya)single digit,” kata dia.

Kebijakan itu, kata dia, pemerintah sedang meninjau kepemilikan saham BUMN dalam konsorsium di proyek tersebut. “Iya sedang kita kaji ya, minggu depan mungkin akan kita dapat jawabannya. Nanti Menteri BUMN (Rini Somerno) yang lapor ke Presiden. Dan Presiden akan mengevaluasinya, baru diputuskan,” klaim dia.

Sebelumnya, Rini Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat memuat klausul perjanjian yang dilakukan dengan China Development Bank (CDB). Di mana klausul itu mewajibkan target minimum pembebasan lahan sebanyak 53% agar bisa mengajukan pinjaman.

Saat ini, tuturnya, Pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim telah melampaui target minimal 53%. “Iya, sudah sebanyak 55%,” ucap Rini.[Mo]



Diramu Dari Berbagai Sumber 

Posting Komentar