Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat 


Jakarta| Media Oposisi-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menyelesaikan dua rancangan Peraturan Daerah yang menjadi landasan pengerukan di Teluk Utara Jakarta. Tanpa adanya aturan tersebut maka 17 pulau reklamasi tidak dapat dilakukan pembangunan bahkan dilanjutkan pengerjaannya.

Dua landasan pengerukan laut itu adalah Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura (RTKSP). Kebuntuan raperda ini terjadi karena DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan pembahasannya.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mencari cara agar dua raperda tersebut dapat dilanjutkan. Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota DPRD DKI asal Fraksi Gerindra, M Sanusi sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dua raperda tersebut.

Djarot mengatakan, telah mengirim surat kepada KPK untuk meminta rekomendasi menyelesaikan Raperda terkait pulau reklamasi. Dalam surat itu, dia meminta pandangan apakah dua aturan daerah tersebut dapat kembali dilakukan pembahasan atau tidak.

"Agar enggak disandra seperti ini. Kalau KPK boleh ya kita lanjutin, kalau enggak (boleh) yah enggak," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/7).

Dia berharap rekomendasi dari KPK bisa menjadi dasar bagi DPRD DKI untuk melanjutkan kembali pembahasan raperda tentang reklamasi di Teluk Jakarta tersebut. Nantinya rekomendasi KPK sangat diperlukan, sehingga mantan Wali Kota Blitar ini mengharapkan KPK dapat segera mungkin membalas surat darinya.

"Tapi kita kirim surat secara tertulis ke sana kami gak mau mengganggu prosesnya. Kalau dia enggak mau berpendapat kasih surat dong pada kami, bales dong," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak mengatakan pihaknya tetap pada pendirian untuk tak memuluskan pembahasan dua raperda tersebut. Dia beralasan, proyek reklamasi 17 pulau saat ini ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu di bawah Kementerian Koordinasi Maritim dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengambilalihan dilakukan setelah pemerintah pusat memasukkan reklamasi ini ke dalam mega proyek tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Namun tebok raksasa itu kini masih pada tahap perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dari [DPRD] DKI belum ada upaya untuk melanjutkan pembahasan [RZWP3K dan RTKSP]. Kami masih menunda [pembahasan] sampai ada arahan dari pemerintah pusat karena sampai saat ini belum ada sosialisasi," katanya kemarin, Kamis (27/7).[Mo]

Posting Komentar