Lilis Holisah 
Pascasarjana UNTIRTA Banten

Mediaoposisi.com-Selalu saja ada cerita dari negeri yang berpenduduk 267 juta jiwa ini. Baru-baru ini pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, serta Dex dan Dexlite.

Penurunan harganya berkisar antara Rp 100 hingga Rp 250 per liter. Penurunan harga ini bisa dibilang sangat terlambat, kenapa? Karena harga  minyak mentah di pasar dunia sesungguhnya telah turun drastis pada November lalu.

Lantas kenapa sekarang baru turun? Terlebih lagi anehnya pemerintah menurunkan harga BBM saat harga pasar dunia naik. Kita semua tahu, saat ini paslon sudah mulai kampanye pilpres 2019.

Apa namanya jika penurunan BBM dilakukan saat harga dunia naik kalau bukan untuk pencitraan?

Kalau bukan untuk mengambil hati rakyat agar mereka memberikan suaranya saat pilpres nanti? Terlebih penurunan harga ini dinilai terlalu rendah, padahal ketika November lalu harga pasar dunia turun sekitar 30 persen.

Sementara selama ini, subsidi untuk rakyat terus dicabut. Dan harga BBM terus naik tanpa pernah berpikir bahwa rakyat kesulitan akibat kenaikan harga BBM tersebut.

Karena ketika harga BBM naik selalu diikuti dengan kenaikan harga-harga lainnya di pasar. Ketika rakyat mengkoreksi kebijakan pemerintah, rakyatlah yang kemudian disalahkan.
Untuk Kepentingan Siapa?

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan harga BBM sejatinya bukanlah semata karena kepeduliannya terhadap rakyat.

Kenapa? Karena kita semua telah secara nyata mengetahui bagaimana keberpihakan pemerintah. Bukan kepada rakyat tetapi kepada kapitalis yang selama ini mensupport, mendukung penuh pemerintah dengan dana-dana yang tidak sedikit.

Penguasa yang sekarang menduduki kekuasaan, tentu tidak lepas dari campur tangan pengusaha yang menopang dana saat masa kampanye dulu. Alhasil, tentulah ada balas budi yang harus dilakukan setelah berkuasa.

Demikianlah, sudah menjadi rahasia umum, dibalik penguasa ada pengusaha yang mendukungnya. Karena untuk bisa sampai pada kursi kekuasaan, butuh dukungan dana yang tidak sedikit. Siapa yang memiliki dana yang besar tersebut kecuali kapitalis besar?
BBM Milik Siapa?

Islam telah menetapkan bahwa BBM merupakan harta milik umum. Oleh Karena itu, pendapatan dari BBM menjadi milik seluruh kaum Muslim dan setiap individu rakyat memiliki hak untuk mempero-leh manfaat dari harta tersebut dan pendapatannya.

Semua kalangan berhak mendapatkan haknya, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang shalih, jahat atau kaya dan miskin. Karena ini merupakan harta milik mereka, dan mereka butuhkan.

Harta milik umum atau rakyat yang bisa langsung dimnafaatkan adalah air, padang rumput, api, jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan (kanal). Semua kepemilikan umum ini bisa dimanfaatkan secara langsung.

Air, padang rumput maupun api bisa dimanfaatkan langsung oleh rakyat, baik untuk kebutuhannya sendiri, atau memanfatkan sumur, mata air dan sungai untuk diambil airnya dan dialirkan untuk hewan serta ternaknya.

Para penggembala juga bisa menggembalakan hewan dan ternaknya di padang rumput. Pengumpul kayu juga bisa mengambil kayu di hutan.

Ada juga jenis kepemilkan atau harta milik umum yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, tetapi membutuhkan usaha atau upaya dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak, gas dan barang-barang tambang lainnya. Oleh Karena itu, negara yang mengambil alih tanggung jawab untuk eksploitasinya, sebagai wakil dari kaum Muslim.

Hasilnya disimpan di Baitul Mal kaum Muslim. Khalifahlah yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya, yang dijamin oleh hukum-hukum syara’. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim.

Sementara itu distribusi dan pembagian hasil dari barang tambang dan pendapatan milik umum tersebut bisa dilakukan untuk:

Pertama, membiayai kebutuhan yang berhubungan dengan hak milik umum, seperti:

Pos hak milik umum, bangunan, kantor, catatan, sistem pengawasan dan pegawainya.
Para peneliti, penasihat, teknisi, pegawai, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan penelitian dan penemuan, eksplorasi minyak bumi, gas, barang tambang dan dana untuk eksplorasinya,

untuk produksi dan proses penyelesaiannya hingga membuatnya layak untuk digunakan, juga untuk orang-orang yang memberikan jasanya menemukan sumber dan penyalurannya, untuk pembangkit listrik dan jaringan kawatnya.

Membeli berbagai peralatan dan membangun industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, pemisah dan pembersih bijih-bijih barang tambang, pemrosesan barang-barang tambang hingga layak digunakan.

Juga digunakan untuk membeli alat dan industri yang biasa dipakai pada industri milik umum, dan proses pemanfaatannya. Untuk alat-alat yang bisa mengeluarkan air, memompa dan untuk pipa-pipa salurannya. Pembangkit listrik, gardu, tiang-tiang penyangga dan kawat-kawatnya. Untuk membeli kereta api dan trem listrik, dan sebagainya.

Kedua, dibagikan kepada individu rakyat. Khalifah berhak membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi, gas dan segala sesuatu yang diperlukan kepada yang memerlukannya untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah mereka dan pasar-pasar mereka, secara gratis.

Namun, bisa saja Khalifah menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah-murahnya, atau mengikuti harga pasar.

Khalifah juga bisa membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum  ini kepada mereka. Semua kebijakan tadi ditetapkan dan diambil dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Semua kebijakan tadi ditetapkan dan diambil dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.[MO/ge]



Oleh : Khadijah

(Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah, Bandung)

Mediaoposisi.com-  Penurunan harga BBM non subsidi awal tahun ini dianggap telat di tengah harga minyak dunia yang mulai merangkak naik. PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM nonsubsidi yakni pertalite,pertamax, dan pertamax turbo, serta dex dan dexilite. Penurunan harganya berkisar antara Rp 100 hingga Rp 250 perliter.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal kepada kumparan.com, penurunan BBM ini dinilai terlambat. Seharusnya harga BBM nonsubsidi tersebut
turun saat November atau Desember tahun lalu . Sementara saat ini patokan harga minyak mentah
seperti Brent atau West Texas Intermediate sudah mulai merangkak naik.

Di negara lain seperti Australia, harga BBM sudah turun sejak November lalu dan Indonesia dinilai terlambat merespon harga minyak terhadap BBM. Penurunan pun terlalu sedikit, cuma Rp 100 sampai 250 yang semestinya turun sekitar 30 persen antara Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000 per liter.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resminya mengatakan, penurunan
harga BBM non subsidi mengikuti rata-rata harga minyak dunia serta penguatan nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga berpendapat harusnya harga BBM nonsubsidi turun dari dulu menyesuaikan harga minyak dunia. Karenanya Fadli menilai turunnya harga Pertamax cs merupakan kebijakan yang politis (m.detik.com, 05/01/2019)

Seperti sudah menjadi kelaziman menjelang kontestasi politik nasional kebijakan-kebijakan yang
tidak populer cenderung diambil oleh penguasa yang bermaksud untuk kembali berlaga. Meski terkadang tidak masuk akal serta tidak tepat, namun dalam rangka memikat para pemilih dan
mencitrakan diri sebagai pemimpin pro rakyat, maka kebijakan tersebut akan diambil, seperti
penurunan harga BBM nonsubsidi.

Padahal diketahui harga minyak dunia mulai merangkak naik. Lantas masihkah kita percaya bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan murni untuk kepentingan rakyat; mengurangi beban hidup mereka, sementara selama ini penguasa tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Rakyat berjuang sendiri untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka di tengah naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Tetapi menjelang dan memasuki tahun politik penguasa yang sebelumnya memalingkan muka dari rakyat, tiba-tiba berwajah manis, seolah-olah mereka peduli. Benarkah demikian ?
Penurunan harga BBM ditengah merangkaknya harga minyak dunia hanyalah sandiwara politik ,
untuk menipu dan membohongi rakyat demi meraih simpati.

Sebelum dipilih rakyat, mereka bermulut manis, membuat program pro-rakyat, siap menjadi pejuang kesejahteraan rakyat dan segudang janji lainnya. Sebut saja janji tidak akan menaikkan TDL ataupun mencabut subsidi BBM. Nyatanya, beberapa bulan setelah pelantikannya, janji itu kosong belaka.

Gebrakkan menyakitkan langsung membuat rakyat tercengang. Ternyata, beginilah rezim penipu rakyat, mencederai kepercayaan rakyat serta ingkar terhadap janji sebelumnya. Kecewa? Pasti terasa pada orang yang benar-benar mempercayakan nasibnya juga menggantungkan sejuta harapan dipundaknya.

Sistem politik demokrasi sebagai bagian dari ideologi kapitalisme yang di terapkan di Indonesia hanyalah menjadikan rezim mengabdi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja , bukan
untuk rakyat. Inilah bukti kebobrokan rezim pada sistem kapitalisme yang telah gagal mensejahterakan rakyatnya.

Lebih memihak asing dan aseng ketimbang rakyat. Perjuangan bela rakyat hanya omong kosong
belaka, sementara bela komprador lokal dan asing semakin nyata. Miris dan ironis. BBM Dalam Pandangan Islam BBM adalah kebutuhan yang mendasar bagi semua rakyat di mana rakyat berhak mendapatkannya dengan mudah dan murah. Sebab di dalam Islam manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan, dan api (HR. Ahmad).

BBM dalam konteks hadis tersebut masuk ke dalam satu dari 3 hal yang tidak boleh dimonopoli baik individu, swasta, maupun negara, yaitu api. Yang ditugaskan untuk mengelolanya adalah negara. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan BBM yang murah untuk kepentingan rakyat.

Sebab seorang pemimpin adalah penanggung jawab berbagai urusan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukan sebaliknya, menjadikan BBM sebagai alat memuluskan dahaga kekuasaaan penguasa semata. Meski memang bagi rezim zalim saat ini hal tersebut wajar saja.

Karenanya sudah saatnya kita rindu untuk kembali kepada sistem yang akan mampu menyelesaikan
seluruh permasalahan rakyat, yaitu sistem Islam, sebagai satu satunya aturan yang mengatur seluruh
aspek kehidupan. Wallahu a'lam bi Ash Shawab [MO/ra]


Oleh: Yauma 
(Mahasiswi Pascasarjana UPI)

Mediaoposisi.com- Salah satu lembaga survei di Indonesia, Alvara Research melakukan riset kepada kaum milenial mengenai ketertarikannya tentang pemberitaan politik.

Hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa hanya 22% milenial yang menyukai pemberitaan politik dan 70% lainnya milenial yang berusia 21-35 tahun lebih menyukai pemberitaan tentang lifestyle, musik, ilmu teknologi maupun film(tribunnews.com).

Indonesia sedang sangat mempersiapkan diri dalam menghadapi tahun politik 2019. Pada tahun tersebut akan berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat yang diprediksikan 30-40% pemilihnya adalah kaum milenial.

Kaum milenial yang terkesan apatis berdasarkan riset bisa saja enggan berpartisipasi dalam perpolitikan Indonesia kali ini. Mereka kehilangan makna politik sebenarnya dan perlu adanya edukasi politik yang benar-benar mencerahkan pemikiran mereka yang terkesan memandang politik sebagai wadah yang kotor dengan hanya untuk memperebutkan kekuasaan.

Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian kaum milenial yang terlanjur cerdas menyikapinya dengan berbagai sudut pandang. Hingga perilisan dua film dengan konten yang sangat jauh dari bahasan politik pun dikait-kaitkan dengan landasan adanya trik untuk menarik kaum milenial.

Kontroversi ini terjadi dengan adanya percepatan dari film Hanum dan Rangga yang tadinya akan dirilis tanggal 15 November 2018 menjadi tanggal 08 November 2018 bersamaan dengan film A Man Called Ahok. Hal ini menjadi acuan yang sangat rendah dalam menilai pemikiran politik milenial dari jumlah kursi penonton bioskop.

Film Hanum dan Rangga yang merupakan film lanjutan dari dua film sebelumnya yaitu Film 99 cahaya di langit Eropa dan Bulan terbelah di Langit Amerika merupakan film yang diangkat dari karya Hanum Rais yang sejatinya merupakan putri Amien Rais yang dikenal erat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berada di tim kemenangan capres nomor dua

Sedangkan film A Man Called Ahok yang menceritakan biografi seorang yang dikenal sukses bermasyarakat bagi para penggemarnya hingga terjebak kasus penistaan agama memang sosoknya lekat dan erat dengan capres nomor satu.

Pendidikan politik yang seharusnya merupakan tanggungjawab bagi para Elite Politik dalam partai politik untuk mengedukasi masyarakat agar bisa membatasi emosi yang tidak sesuai dengan adab berpolitik yaitu hanya dapat menimbulkan perpecahan tidak sesuai dengan Undang-Undang no 2 tahun 2011 bahwa parpol harus bisa mengarahkan pendidikan politik ke arah persatuan dan kesatuan.

Sehingga politik bukan ajang untuk sindir-menyindir atau melakukan rekayasa sosial untuk sebuah kemenangan pihak-pihak tertentu.

Politik juga tidak bisa disandarkan pada hal-hal yang dinilai tidak kompeten untuk dijadikan penilaian seperti jumlah penonton bioskop berdasarkan film atau tagar-tagar yang berbau saling menjatuhkan di media sosial. Maka jika output masyarakat masih terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat rendah, ada yang salah dengan pendidikan politik yang terjadi saat ini.

Isu sara bahkan agama pun sering menjadi noda untuk perpolitikan saat ini. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan politik yang sangat haus untuk mendapatkan kekuasaan. Islam mendefinisikan politik sebagai sebuah ri’ayah atau pengurusan terhadap urusan masyarakat secara menyeluruh dan totalitas.

Pemikiran politik yang salah hanya mampu mengandalakan nafsu duniawi untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga perlu dibenahi terlebih dahulu konsep berpikir tentang politik untuk mengedukasi masyarakat dengan pendidikan politik yang tidak serendah penilaian berdasarkan paparan fakta yang telah diungkapkan diatas.

Dan dengan pemikiran politik Islam yang sudah terbukti bisa bertahan selama kurang lebih 13 abad, Islam mampu mengangkat pemikiran manusia menjadi pemikiran yang tinggi untuk berubah dan mengubah masyarakat menjadi satu kesatuan dengan memiliki sudut pandang yang sama tentang perpolitikan.[MO/sr]


Oleh : Isturia

Mediaoposisi.com-Jagat hiburan tanah air dihebohkan dengan tertangkapnya artis VA bersama R di kamar hotel surabaya.

VA diduga terlibat prostitusi online dengan tarif 80 juta. Dalam hukum Indonesia, hanya mucikari yang dipidanakan untuk kasus pelacuran. Sementara pelaku prostitusi dan pelanggannya hanya sebagai saksi.

Namun dalam perkembangan terbaru, polisi menyiratkan kemungkinan untuk menjadikan VA sebagai tersangka, dengan tuduhan bahwa ia terlibat aktif dalam jaringan prostitusi.

Kepala Kepolisian Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan mengungkapkan lima selebritas lain dari 45 perempuan yang diduga terlibat kasus prostitusi online jaringan muncikari yang menaungi artis VA. Luki menyebut, dua di antara mereka adalah finalis Putri Indonesia tahun 2016 dan 2017.(bcc indonesia)

Polisi akhirnya menetapkan Vanessa Angel sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online. Sebelumnya, status Vanessa sebagai saksi korban, karena menjadi salah satu penyedia layanan.

"Saya sampaikan kepada rekan-rekan media terkait penyidikan kasus prostitusi online, kami sampaikan terkait hasil gelar daripada diperiksanya saudari VA dan kami mulai hari ini kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (16/1/2019).(Detiknews)

Bisnis esek-esek ini memang menggiurkan. Hanya bermodal tubuh halus dan mulus sudah bisa meraup fulus hingga jutaan rupiah dalam hitungan jam. Pekerjaan ini tidak hanya diminati oleh kalangan artis. Masyarakat biasa pun bisa terjerumus.

Bisnis ini ibarat mesin pencetak uang. Akan dengan mudah mengumpulkan rupiah demi rupiah. Apalagi di tengah himpitan ekonomi yang parah.

Menjamurnya prostitusi bukan tanpa sebab. 

Salah satu penyebabnya adalah hedonisme. Menurut Wikipedia, Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.

Terpenuhinya naluri seksual adalah salah satu kesenangan manusia. Walaupun itu menabrak hukum agama tak masalah. Penyakit hedonis telah menjangkiti sebagian umat Islam. Tumbuh subur di alam Sekuler Demokrasi.

Demokrasi pengagung 4 kebebasan.  Kebebasan berprilaku salah satunya membolehkan setiap individu bebas melakukan apapun yang dikehendakinya.

Tidak heran jika pelaku zina tidak termasuk tindak kriminal di negeri ini. Berzina apabila suka sama suka maka ini sesuai hukum yang ada. Pelaku dikenai hukuman jika ada pihak yang dirugikan. Begitulah hukum positif yang berlaku. Mustahil hukum di negeri tercinta kita bisa memberantas kemaksiatan termasuk prostitusi/pelacuran.

Dalam Islam prostitusi/pelacuran merupakan perbuatan zina dan ini kemaksiatan. Pelanggaran terhadap hukum Islam wajib dikenai sanksi. Baik untuk tujuan komersil atau bukan, baik pelaku sudah berkeluarga atau belum.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nur ayat dua yang artinya:
“Wanita dan laki-laki yang berzina maka cambuklah masing-masing mereka 100 kali.
Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah SWT,
jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.”

Hukum Islam diterapkan bukan tidak manusia ataupun kejam tapi sebagai penebus dosa dan efek jera bagi yang lain sehingga tidak melakukan perzinahan.

Janganlah umat berharap pada Demokrasi untuk menghilangkan kemaksiatan seperti pelacuran. Berharaplah pada Islam yang memiliki solusi tuntas dalam menghilangkan kemaksiatan dengan sanksi yang tegas yaitu penerapan Islam secara Kaffah dalam bingkai Khilafah Minhajjin Nubuwwah.[MO/ad]



Oleh: Aryani Nurjanah 
(Member Akademi Menulis kreatif)

Mediaoposisi.com- Tahun berganti menjadi 2019 kado tahun ini pun sangat mengejutkan dengan diawalinya berita prostitusi yang bertarif tinggi.

Menurut Seorang gadis belia bernama Afi Nihaya dikutip dari status akun media sosialnya menyatakan bahwa seorang  pelacur/psk seolah lebih tinggi derajatnya di banding seorang istri yang melayani suami demi meraih ridho illahi. Bahkan dia penasaran dengan  pelacur/psk yang memasang tarif 80 juta, dan merendahkan seorang istri yang diberi nafkah 10juta perbulannya karena tugasnya menjadi seorang ibu rumah tangga.

Sungguh miris generasi yang telah bergeser kebahagaiannya hanya demi meraih materi sebanyak banyaknya, yang semakin hari kian jauh dari akhlaq rabani.

Jati diri muslim  hilang oleh orang-orang yang rela menukar agama mereka dengan uang. Membuat jauh dari jati diri sesungguhnya yang diberi gelar oleh Sang Penciptanya yaitu umat terbaik yang tertuang dalam firmannya Allah SWT.
Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ  بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ  

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 110).

Di ayat ini sudah sangat jelas bahwa umat islam adalah umat terbaik, namun saat ini sistem  kapitalis buah dari sekulerme  nyata  telah menghilangkan gelar terbaik bagi umat islam, menjadi hina dan kuno.

Dan sistem  ini membuat manusia bertingkah laku seperi binatang bahkan lebih rendah dari binatang, dimana kemaksitan seperti pelacuran/perzinahan dan homosexsual  difasilitasi dan dibiarkan dengan dalil hak asasi.

Berbeda dengan islam yang melindungi harta dan kehormatan kaum muslimin serta seluruh umat manusia.

Adapun  sanksi dalam phukum islam mempunyai tujuan yaitu:
1. Untuk menghukum pihak yang melakukan tindak kriminalitas, atau dengan kata lain bertindak sebagai *kaffarat(tebusan)* dan upaya perbaikan terhadap pelaku kriminal.
2. Berfungsi sebagai sarana untuk mencegah masyarakat dari melakukan tindak kriminal.
3. Berfungsi sebagai sarana ganti rugi bagi pihak-pihak yang menjadi korban tindakan kriminalitas.

Seperti hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk sebanyak 100 kali(bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah). Sedangkan bagi pezina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dikenai sanksi hukuman rajam atau dilempari batu hingga tewas.( sumber: Buku Mengenal Sistem Islam dari A sampai Z karya Jalal Al-Ansari, halaman 289-295).

Semua hukum ini hanya bisa dilaksanakan oleh negara yang menerapkan syariat islam secara menyeluruh.

Dengan diterapkannya islam dalam seluruh aspek kehidupan, dalam naungan Daulah Khilafah  yang mengikuti manhaj kenabian, yang akan menurunkan berkah dari langit dan bumi.[MO/sr]