Oleh: Ahyani R, S.Pd 
(Pemerhati Umat)

Mediaoposisi.com- Beraneka macam hasil bumi. Dari manakah datangnya. Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa. Hujan rintik tak mengapa. Masyarakat butuh bahan pangan.

Untaian lirik lagu di atas merupakan petikan dari sebuah lagu anak-anak yang sering diputar TVRI sekitar tahun 90-an. Lagu berjudul “Petani” ini mengingatkan kita untuk merasakan jerih payah petani dalam menyediakan pangan bagi masyarakat. Namun sayang, saat ini kerja keras petani seolah sia-sia di tengah derasnya produk pangan impor yang membanjiri tanah air.

Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang (tirto.id, 9/1/2019).

Hal yang mengejutkan juga diungkap oleh Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia ini menunjukkan data dari Statista yang menyebutkan Indonesia berada di urutan pertama negara pengimpor gula terbesar di dunia pada periode 2017-2018, dengan volume impor 4,45 juta ton. Indonesia mengungguli Tiongkok yang berada di posisis kedua dengan 4,2 juta ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta ton (katadata.co.id, 15/1/2019).

Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilansir dari detik.com, (16/1/2019),  mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton disepanjang tahun 2018. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini menjadi yang paling tinggi. Pada 2015 total impor beras sebanyak 861,60 ribu ton dengan nilai US$ 351,60 juta. Pada 2016 sebanyak 1,28 juta ton dengan nilai US$ 531,84 juta. Pada 2017 sebanyak 305,27 ribu ton dengan nilai US$ 143,64 juta.  Banjirnya impor komoditas pangan jelas membuat petani lokal semakin merana.

Akar Masalah
Kebijakan impor pemerintah tentu mengundang pertanyaan besar. Impor jagung misalnya, Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi menampik bila Indonesia tengah membutuhkan impor jagung. Menurut dia, produksi jagung lokal masih dapat mencukupi kebutuhan di daerah-daerah. Bahkan, kata Anton, jumlahnya sedang surplus (tirto.id, 9/1/2019).

Hal ini bahkan dibenarkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan kementerian pertanian Agung Hendardi sebagaimana dilansir tirto.id (9/1/2019), bahwa stok jagung domestik masih berada di angka yang cukup. Panen jagung dapat mencapai 33 juta ton. Sementara kebutuhan pakan ternak hanya sekitar 12 juta ton per tahunnya. Jadi memang surplus. Terlebih akhir Januari, Maret dan April tahun ini petani akan panen raya.

Kejadian serupa terjadi pada beras di tahun 2018. Menurut data BPS beras mengalami surplus, tapi oleh pemerintah tetap melakukan impor. Tindakan ini semakin mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal. Termasuk keseriusan dalam upaya swasembada pangan. 
Tsunami impor di negeri agraris jelas menjadi ironi. Kekayaan alam dan tanahnya yang subur sejatinya menjadi penunjang bagi sektor pertanian untuk berkembang.

Sayangnya hal ini tidak dimaksimalkan. Bahkan petani seakan dianaktirikan. Masalah alih fungsi lahan masih menghantui, mahalnya biaya produksi yang mencekik leher dan setelah panen, produk mereka harus bersaing dengan komoditas pangan dari luar. Wajar, jika petani semakin menjerit dengan kondisi ini. Ibarat jatuh ketimpa tangga, demikianlah gambaran nasib petani kita.

Fakta ini juga menunjukkan ketidak jelasan visi rezim neoliberal terhadap kedaulatan pangan. Menggantungkan pangan pada impor jelas memperlihatkan ketidakmandirian. Padahal ukuran kemandirian sebuah negara dapat dilihat dari kedaulatannya dalam memenuhi kebutuhan mendasar rakyat. Pengaruh cara pandang yang kapitalistik menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak pro-rakyat. Tapi malah berpihak pada pengusaha. 

Islam Mewujudkan Kemandirian Pangan
Islam menetapkan negara wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pemenuhan ini menjadi tanggung jawab negara yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Sebab negara memiliki dua peran sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat. Dalam hadis Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ”Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya), dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya”. (HR. Muslim dan Ahmad).

Pangan merupakan kebutuhan primer rakyat. Maka negara sebagai pelayan umat, bertanggungjawab dalam memenuhinya dan tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Terlebih mengurusi urusan umat merupakan makna dalam pandangan sistem politik Islam. Sehingga, merupakan hal mutlak bagi negara untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan rakyatnya individu per individu. Sebab menggantungkan pangan pada negara lain, bisa menjadi celah untuk menguasai kaum muslimin dan hal ini diharamkan.

Untuk melindungi kepentingan warganya terkait pangan maka negara memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan oleh rakyat. Ketersediaan stok pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rakyat dilakukan dengan meningkatkan produksi. Maka negara akan memberikan kemudahan memperoleh bibit dan subsidi untuk petani, pengembangan teknologi pertanian, termasuk riset ataupun pelatihan bagi petani yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktifitas pangan.

Demikian halnya dalam mendistribusikan produk pangan, negara sebagai pelayan umat wajib memudahkan rakyat untuk memperolehnya. Negara harus memastikan keterjangkauan pangan oleh rakyat dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Pembangunan jalan, sarana transportas, komunikasi, dsb, ditempuh untuk memudahkan akses rakyat terhadap pangan. Sehingga distribusi pangan tidak menumpuk disatu tempat namun bisa merata ke seluruh wilayah.

Negara juga akan mengawasi ketika arus permintaan dan penawaran tidak berjalan normal. Ini untuk menjaga agar distribusi dan harga tetap stabil. Menghilangkan penyebab distorsi pasar, seperti kartel, penimbunan, dsb termasuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran akan dilakukan apabila harga tidak normal. 

Ketika negara memiliki visi yang jelas, hadir di tengah umat sebagai pelayan dan pelindung, bertanggungjawab terhadap rakyatnya, maka pemenuhan kebutuhan pokok rakyat akan terjamin. Kedaulatan pangan pun bisa diwujudkan, petani tak lagi menjerit dan merana sebab negara berpihak pada rakyat bukan berpihak pada pengusaha. Semua ini bisa terwujud dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan.[MO/sr] 


   


Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Ratna Sarumpaet (RS) mengaku dianiaya, dipukuli, mukanya lebam, publik heboh, terjadi 'onar' ditengah masyarakat karena kelakuan RS. Sejurus kemudian, RS mengaku bohong, menyebut dirinya operasi plastik, bukan dianiaya orang.

Karena 'jujur' atas 'kebohongannya' Ratna diganjar status Tersangka, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dituding menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Polisi langsung menyidik, secepat kilat, lebih cepat dari kendaraan Bouroq yang konon mengantar Rasulullah pergi melangit menemui Rabb-Nya. Analisis yuridis yang seharusnya konsumsi terbatas, untuk kepentingan pro justicia, beredar cepat ditengah masyarakat. Publik terbelah.

Sah, RS dikejar, ditangkap, diganjar status tersangka dengan ancaman 10 tahun penjara, meringkuk di jeruji penjara.

Kini peristiwa itu berulang. Adalah Jokowi yang bikin heboh, umumkan akan membebaskan Ust Abu Bakar Ba'asyir, mengunggah alasan kemanusiaan menjadi sebab pembebasan. Euforia umat membuncah, semua bersyukur, ulama yang tidak bersalah segera dibebaskan, meskipun telah menjalani lebih dari 2/3 masa hukuman.

Bahkan, secara khusus Jokowi utus pengacara kondang. Langsung ke LP jenguk Ust Ba'asyir, untuk sampaikan kabar gembira yang melegakan umat Islam. Lagi, alasan kemanusiaan menjadi pertimbangkan. Syarat yang belum lengkap bisa dikesampingkan. Tiba-tiba ? Eng ing eng....

Wiranto umumkan, pembebasan perlu kajian ulang. Moeldoko umumkan, rencana Pembebasan dibatalkan. Jokowi juga 'ngeles' dengan berdalih taat pada prosedur hukum, sehingga urung membebaskan, meskipun sangat ingin.

Jika merujuk kasus Ratna, apa yang dilakukan Jokowi ini juga hoax, sebar berita bohong Ust. Ba'asyir akan dibebaskan. Telah membuat publik, khususnya umat Islam gempar. Dan setelah terbukti Jokowi bohong, umat Islam kecewa, terjadi keonaran ditengah umat Islam, pro kontra, kuasa hukum Jokowi pun menanggung malu karena dianggap hanya mencari simpati umat Islam.

Karena itu, jika hukum masih ada, jika hukum tidak tebang pilih, tidak pilih tebang, tidak pandang bulu, maka demi hukum Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, wajib segera menyidik kasus hoax Jokowi ini.

Kasus 'Hoax Pembebasan Ust Ba'asyir' dapat disidik berdasarkan ketentuan pasal Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terkait menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Penyidik bisa segera berburu jejak sosmed, kliping koran, chek siaran TV, terkait pernyataan Jokowi yang berencana membebaskan Jokowi. Lantas, penyidik juga mengumpulkan bukti pembatalan itu, termasuk pernyataan Jokowi dikemudian hari, atau yang disampaikan melalui Moeldoko.

Setelah cukup, penyidik langsung panggil Presiden, tetapkan tersangka, dan langsung ditahan seperti Ratna Sarumpaet. Sebab, jika tidak segera ditahan Jokowi dikhawatirkan akan mengulangi tidak pidana, karena Jokowi terkenal gemar bohong dan ingkar janji.

Tapi, mungkinkah ini terjadi ? Coba eta terangkanlah. [MO|ge]


Oleh: Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Ini adalah epik sejarah teraneh, disepanjang sejarah telenovela NKRI. Saat ini, tata kelola negara lebih karib dikenal laiknya sinetron, opera sabun, telenovela. Setelah bikin rungsing publik akibat batalnya pembebasan Ust. ABB, kini publik dibikin pusing oleh Jokowi yang memborong sabun.

Oh tidak, andaikan Rosalinda, Marimar, Esmeralda, Paulina, Carita de Angel, Amigos x Siempre, Betty la Fea, ingin dibandingkan vis avis dengan tata kelola negeri ini, tentu NKRI ini lebih mengharu biru ketimbang telenovela yang hanya mampu menguras air mata. Kelakuan Jokowi, selain menguras air mata sekaligus mengunggah galak tawa.

Katanya Pilpres adu program, ini tiap hari cuma mengunggah pencitraan. Dari aksi cukur-cukuran di Garut, tanam padi, sampai yang terakhir borong Sabun 2 miliar. Ini sebenarnya mau mengelola negara atau unjuk sinetron filantropi ?

Kalau cuma cukur rambut, tanam padi di sawah, masuk got, selvie di lokasi bencana, sampai borong sabun (yang tidak jelas sumber dananya) tidak perlu capres yang masih Presiden, kang Sule juga bisa lakukan. Itu bukan program, itu 'penipuan'. Katanya minta ajukan program, kok tiap hari yang diunggah pencitraan ? Tidak bermutu pula !

Coba bayangkan, kalau negara dilanjutkan pengelolaannya dengan cara demikian. Bisa Ancur bangsa ini. Persis, seperti apa yang pernah disampaikan JK.

Lagi pula, tim Jokowi mbok yang kompak. Sebut uang pribadi, sebut uang dari TKN. Tindakan atas nama pribadi, atas nama Presiden. Galau banget ya ? Itu karena terlalu banyak 'a buse of power' untuk kepentingan Pilpres, makanya Ga bisa membedakan ini Gawe Pilpres atau tugas Presiden. Ini duit kampanye atau duit negara. Ini demi bangsa dan negara atau syahwat ingin melanjutkan periode kezaliman.

Sudah nyaris lima tahun memimpin, bicara dalam Pilpres diksinya masih kuno 'saya akan' 'saya akan' 'saya akan'. Kapan kerjanya ? Katanya motonya kerja, kerja, kerja, mana kerjaannya ? Hutang ribuan triliun ? BUMN merugi ? Borong saham buntung freeport ? Serbuan TKA China ? Harga tiket pesawat selangit ?listrik naik ? BBM naik ? Ayo, terangkan satu saja prestasi Jokowi.

Paling-paling obrolannya cuma seputar jalan tol. Jalan yang hanya dinikmati yang punya mobil dan bisa bayar tol. Bukan dinikmati mayoritas rakyat yang hanya punya motor. Padahal, duit disedot dari pajak seluruh rakyat.

Ayolah, bermutu lah sedikit membuat gebrakan. Jangan cuma beli Cilok, piara kodok, naik kuda kudaan sama cucu, baca komik, setelah itu debat Pilpres pake contekan. Apalagi cuma borong sabun, asal ada duit, tukang shiomay juga bisa.

Astaghfirullah, apakah tata kelola negara seperti ini akan terus dipertahankan ? Apakah orang seperti ini akan terus diberi amanah ? Apakah bangsa ini lebih percaya pendusta untuk mengurus negaranya ?

Apakah belum cukup bukti ketidakbecusan para elit rezim ini mengurusi rakyat ? Membuat statement saja berulang kali diralat. Kepada Ust ABB saja berani unggah janji palsu dan berdusta, apalagi kepada rakyat jelata ? [MO|ge]


Oleh : Ummu Aqeela

Mediaoposisi.com- Saat ini semakin ramai orang yang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya obsesi hidup yang berlebihan. Pangkat dan kedudukan di negeri kita Indonesia dipandang sebagai aset untuk mengejar kepuasan diri. Berbondong-bondong berebut jabatan tanpa menelisik kemampuan diri sendiri maupun kelayakan dalam memegang amanah jabatan tersebut.

Lebih parahnya lagi tidak memahami benar tentang hakikat pemimpin ataupun kepemimpinan itu sendiri. Mindset mereka menganggap bahwa jabatan adalah aset, keistimewaan, kewenangan tanpa batas, kebanggan dan popularitas. Padahal sejatinya sebuah jabatan adalah tanggung jawab, pengorbanan, pelayanan, serta keteladanan dalam kebaikan yang dilihat dan dinilai banyak orang.

Tahun 2019 ini adalah tahun yang diselimuti berbagai atmosfir perebutan jabatan-jabatan terutama pilpres atau pemilihan presiden. Dalam pemilihan ini ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas untuk menentukan, mengarahkan dan membuat aturan-aturan dalam langkah-langkah pemilihan calonnya. Salah satunya dengan diadakannya acara debat Pilpres 2019 yang diselenggarakan pada tangal 17 januari 2019.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengakui debat Pilpres 2019 edisi pertama tidak sesuai ekspetasi. Bahkan, bisa dibilang tidak seru karena peserta debat sudah terlebih dahulu mengetahui kisi-kisi pertanyaan. Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaximal mungkin agar debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat yang selanjutnya, (Liputan6.com 20/01/2019).

Menelaah lebih jauh tentang debat tersebut, sedikitnya ada dua tujuan yang diharapkan sehingga debat tersebut dapat terlaksana. Tujuan yang pertama adalah agar publik atau rakyat dapat secara langsung mendengar dan melihat visi-misi kedua paslon dalam masa kepemimpinan negara Indonesia lima tahun kedepan. Yang kedua, menjadi salah satu cara untuk mempengaruhi pemilih pemula yang diharapkan jatuh hati untuk pertama kalinya dalam pemilu kepada salah satu paslon.

Namun, tayangan yang diharapkan dapat membuka mata rakyat untuk melihat kesungguhan para calon membawa Indonesia kedepannya hanya hisapan jempol belaka. Kita hanya disuguhkan debat normatif yang mengedepankan ego dan dendam lama. Bahkan terkesan seperti obrolan yang tidak jelas juntrungannya namun dibiayai negara dengan sangat mahal.

Ini membuktikan bahwa masing-masing paslon masih mementingkan dan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan diatas kepentingan rakyat. Janji-janji yang mereka suguhkan seperti taburan berlian yang menyilaukan, namun menyimpan banyak jebakan didalamnya.

Beberapa kasus yang dipaparkan pun hanya sekedar menjadi bahan olokan kedua belah pihak tanpa memberi solusi penyelesaikan secara kongkrit. Aroma kapitalis dan liberalisme masih menyelimuti masing-masing kubu dalam visi misinya. Indonesia seperti terbagi menjadi dua kubu saja antara 01 dan 02.

Harusnya rakyat butuh ketegasan dalam upaya-upaya pencegahan agar tindakan pelanggaran hukum dan kriminalisasi dalam masyarakat dapat terurai dari kekusutannya. Hal ini hanya dapat diwujudkan hanya dengan berkomitmen melepaskan diri dari sistem buatan manusia dan masuk secara secara sempurna dalam Syari’at Islam.

Pemimpin adalah seseorang yang dapat menggunakan kemampuannya,sikapnya, dan nalurinya serta mampu menciptakan keadaan sehingga orang lain yang dipimpinya dapat patuh dan bekerjasama mewujudkan suatu keadaan yang aman, nyaman, dengan tujuan meraih kesejahteraan umat atau rakyatnya. Dalam Islam adanya seorang pemimpin itu wajib hukumnya seperti tersirat dalam firman Allah : 

Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin/imam bagi orang-orang yang bertaqwa (QS Al Furqon: 74). Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapanNYA, bukan sesuatu yang diminta, dikejar, apalagi diperebutkan. Sebab sebuah kepemimpinan akan melahirkan kewenangan untuk kemaslahatan umat dalam pemenuhan segala kebutuhannya baik secara materil maupun spirituil.

Semakin tinggi kekuasaan yang dipegang hendaknya semakin dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang memperkaya diri, bertindak dzalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah yang didapatkan pun hanya untuk mencari ridho Allah swt sebagai bekal di akhirat kelak bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.

Dalam Islam seorang pemimpin disebut Khalifah, adalah orang yang bertugas untuk menegakkan Syariat Allah, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran Syari’at Islam dan melaksanakannya secara kaffah atau sempurna. Dalam pengertian diatas jelas bahwa pemimpin dalam pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan, namun juga harus mewajibkan dan memfasilitasi segala kebutuhan rakyat mulai dari kebutuhan sandang,pangan,papan bahkan sampai kewajiban peribadahan terhadah RabNYA.

Kepemimpinan dalam Islam untuk pertama kalinya dicontohkan oleh Rosullulah saw, pada masa kepemimpinan beliau tidak dapat dipisahkan antara pemimpin spritual maupun pemimpin masyarakat. Beliau lebih mengutamakan keteladanan atau pemberian contoh kepada para sahabat serta umat yang dipimpinnya. Kepribadian beliau sangatlah agung seperti yang tersirat dalam firman Allah :

Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar dalam akhlak yang agung “ (QS Al Qalam: 4).
Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasullulah adalah seorang pemimpin yang mempunya akhlak mulia dan menedepankan kepentingan umatnya. Memang berat bagi kita untuk meniru sepenuhnya, namun sebagai umat Islam kita harus berusaha meneladani kepemimpinannya.

Oleh karena itu sebagai rakyat harusnya kita tahu kriteria pemimpin yang wajib kita pilih untuk kedepannya. Yang utama adalah mengedepankan Syari’at Islam menjadi dasar hukumnya. Sebab pemimpin tidak hanya mempertanggung jawabkan secara horisontal sesama manusia saja namun juga secara vertikal kepada pemilik alam semesta Allah swt. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tapi merupakan tanggung jawab yang amat berat secara moral didunia maupun di akhirat kelak. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah :

Dan orang-orang yang memlihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janji mereka dan orang-orang yang menjaga sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal didalamnha “ ( QS Al Mu’minun : 11 )[MO/sr]


Oleh: Esha Dhani

Mediaoposisi.com- Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia merupakan prioritas utama dalam program nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah meyakini bahwa pemerataan pembangunan merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, minim sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan yang mudah, layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas.

Hanya saja, sebagian besar sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah tidak diperuntukkan secara gratis kepada masyarakat.

Jalan Tol misalnya, sependek pengetahuan penulis, tidak ada yang gratis. Jalan yang biasa disebut jalan bebas hambatan ini, sesuai dengan namanya Tax On Location (TOL) dikenai pajak terhadap pemanfaatannya sesuai besaran tarif yang ditentukan.

Contohnya Tol Trans Jawa yang baru diresmikan 20 Desember 2018.  Jalur darat dari Jakarta ke Surabaya yang bisa ditempuh dalam waktu 10-12 jam tersebut, besaran tarif yang harus dikeluarkan sekitar Rp600.000.

Mengapa pengguna jalan tol harus bayar?
Dana APBN saja tidak mampu membiayai proyek infrastruktur, itupun sudah ditambah dengan utang luar negeri. Untuk itu, pemerintah menggunakan cara lain agar infrastruktur dapat tetap dibangun tanpa membebani APBN, yaitu melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). (KOMPAS.com, 3/1/2018).

Sebagian besar jalan tol dibiayai oleh investor. Hal tersebut sebagai imbas dari sistem ekonomi kapitalisme yang rusak. Konsep bisnis yang diadopsi oleh sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan rakyat sebagai target marketnya. Karenanya, proyek-proyek infrastruktur sangat digandrungi oleh para investor karena pasar Indonesia sangat menjanjikan.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/1/2018) bahwa, semua jalan tol itu dibangun dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Hanya ada beberapa yang dengan dukungan karena ketidaklaikan, seperti Samarinda-Balikpapan, Manado-Bitung, Cisumdawu, Solo-Kerto, Medan-Binjai. Itu ada dukungan pemerintah.

Badan usaha jalan tol (BUJT) selaku pemegang konsesi akan melunasi pinjaman yang diperoleh untuk investasi setelah tol beroperasi dan memiliki pendapatan. (KOMPAS.com, 3/1/2018).
Sudah menjadi tugas pemerintah, membangun infrastruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bukan malah membebani. Membangun infrastruktur dari hutang kemudian dibebankan kepada rakyat dengan membayar pemanfaatan fasilitas layanan yang harusnya dinikmati secara gratis.

Mungkinkah dinikmati secara gratis?
Mudah saja bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur tanpa hutang apalagi hutang riba. Penulis tidak berbicara teknis, tapi aset SDA yang dimiliki negeri ini sangat mampu untuk mensejahterakan rakyat.

Mengambil alih penguasaan dan pengelolaan SDA dari pihak asing, kemudian mengelolanya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah UUD 1945 pasal 33 dan 34. Tapi hal itu sulit dilakukan karena negara mengadopsi sistem ekonomi Kapitalisme.

Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi Islam, yang sudah terbukti pada masa kekhalifahan Islam selama berabad-abad. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan umum dinikmati gratis oleh rakyat karena negara dijalankan dengan syariat Islam. Penguasa, aparatur negara, dan rakyat memiliki semangat penghambatan kepada Allah SWT sehingga tercipta ketakwaan yang kuat pada diri penguasa, aparatur negara, dan rakyat.

Faktor ketakwaan tersebut lah yang menjadikan penguasa memiliki tanggungjawab dan empati yang tinggi kepada rakyatnya. Peduli terhadap persoalan rakyat dan antisipatif terhadap setiap hal yang bisa menyengsarakannya.

Bagaimana negara khilafah bisa menggratiskan fasilitas infrastruktur?
Pembiayaan infrastruktur negara khilafah diambil dari Baitul mal tanpa memungut sepeserpun dari rakyat. Kas Baitul mal diperoleh salah satunya dari pengelolaan kekayaan milik umum, SDA hayati maupun SDA mineral. Misalnya tambang emas di Papua dan NTB, tambang batubara di Kalimantan, dan lain-lain, harus dikuasai dan dikelola oleh negara. Dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat diantaranya dalam bentuk infrastruktur yang memadai dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali dan gratis.

Berbeda dengan negara saat ini  yang sumber utama pendapatannya dari pajak, pada negara khilafah, pemberlakuan pajak hanya ketika tidak ada dana pada Baitul mal. Itupun dibebankan kepada kaum muslim, laki-laki dan mampu.

Fasilitas kredit juga bisa diajukan negara khilafah kepada negara maupun perusahaan asing. Namun kredit yang diajukan tersebut adalah tanpa bunga ataupun syarat yang bisa menjerat negara. Negara khilafah akan membayar lunas setelah dana infak dan pajak yang dikhususkan untuk infrastruktur tersebut sudah terkumpul. Kebijakan ini dilakukan dalam keadaan mendesak saja, untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh rakyat. Jika kebutuhannya tidak mendesak maka kebijakan tersebut tidak diambil oleh penguasa/Khalifah.

Demikianlah negara Khilafah membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan konglomerat. Karena negara khilafah diatur dengan sistem Islam. Tentu saja orientasi kepemimpinannya bukan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya, namun semata-mata ingin meraih ridho Allah Azza wa Jalla.[MOsr]