Oleh: Rin Suhud

Mediaoposisi.com-Isu mengenai siklus krisis ekonomi 10 tahunan sedang hangat diperbincangkan publik saat ini. Banyak pihak yang mempertanyakan, apakah siklus tersebut memang benar-benar terjadi setiap 10 tahun sekali ? Atau hanya kebetulan saja. Krisis ekonomi 1998 dan 2008 lalu merupakan krisis yang berdampak buruk bagi perekonomian global dan nasional.

Data menunjukkan, memasuki triwulan pertama 2018, banyak indikasi yang terus mengarah ke arah tersebut. Kekhwatiran masyarakat terhadap akan terulangnya krisis ekonomi pun terus menghantui. “Akhir pekan lalu, rupiah ditutup melemah menjadi Rp 13.804 per dollar. Pelemahan rupiah ini tentunya ironis, mengingat sebulan terakhir banyak sentimen positif yang berasal dari domestik, khususnya perkembangan makroekonomi kita.

Kalau kita cermati, dibalik penguatan nilai tukar dollar AS belakangan ini, lebih banyak disebabkan oleh imbas kebijakan ekonomi dan geopolitik yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kenaikan nilai tukar dolar pekan lalu sebenarnya dipicu pernyataan Trump yang menyatakan bahwa OPEC telah membuat harga minyak berada di level yang tinggi walaupun semu.

Ketidak pastian ini melengkapi ketakutan pelaku pasar uang yang sebelumnya telah muncul akibat kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS, Federal Reserve, yang diperkirakan lebih agresif selama 2018. Sejumlah analis memperkirakan, suku bunga acuan the Fed Rund Rate (FFR) akan mengalami kenaikan setidaknya tiga kali selama 2018”.(Republika.co.id: Kebijakan Trump, Penguatan Dollar AS dan Rupiah,23/04/2018).

“Nilai tukar rupiah cenderung melemah terhadap dolar AS pada semester II 2018. Tekanan terhadap rupiah didorong sentimen eksternal dan internal. Rupiah melemah 9,52% dari 2 Januari 2018 di posisi 13.542 per dolar AS ke posisi 14.835 per dolar AS pada Senin 10/9/2018. Hal itu berdasarkan patokan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor).


Nilai tukar rupiah bahkan sempat sentuh level terendah di posisi 14927 per dolar AS pada 5/9/2018. Bila melihat kurs tengah BI, rupiah merosot terjadi sejak Mei 2018. Rupiah pertama kali sentuh posisi kisaran 14.000 pada 9 Mei 2018 di posisi 14.704 ”. (Liputan6.com :Rupiah melemah imbas faktor global, 10/09/2018)
“Terhitung sejak 5 September 2018, nilai tukar mata uang rupiah  mencapai angka 14960,45 rupiah. Kenaikan angka yang cukup fantastis dari tahun 2011, yang ketika itu rupiah menguat di angka Rp 8455 tepatnya di Agustus 2011 terhadap dolar AS.


Kondisi nilai mata uang rupiah terhadap dolar yang terus melemah ditengarai terjadi karena beberapa faktor. Selain itu, sentimen negatif pada mata uang negara berkembang dipengaruhi oleh krisis  mata uang Turki dan Argentina yang merembet pada negara-negara berkembang yang mengalami isu pelebaran defisit, salah satu di antaranya adalah Indonesia”. (www.pikiran rakyat.com,5/9/18, Mengintip Kondisi 6 Negara yang terdapak Penguatan Dolar AS)

Dengan demikian, tak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme sebagai sistem ekonomi kini tengah berjaya di tingkat global, terutama setelah momentum hancurnya Sosialisme pada awal tahun 1990-an. Hampir seluruh negara di dunia menerapkan Kapitalisme dengan berbagai variasinya.

Kapitalisme modern saat ini dibangun dengan monetary based economy (ekonomi berbasis sektor moneter/non-real), bukan real based economy (ekonomi berbasis sektor real). Keuntungan ekonomi diperoleh bukan melalui kegiatan investasi produktif (produksi barang dan jasa), melainkan dalam investasi spekulatif melalui sektor non real (keuangan). Dalam ekonomi berbasis sektor moneter (keuangan) inilah, kapitalisme tidak dapat dilepaskan dengan bunga (riba).

Sistem ekonomi non-real ini berpotensi besar untuk meruntuhkan sistem keuangan secara keseluruhan. Krisis ekonomi yang melanda belahan dunia menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam sistem kapitalis.
Sistem kapitalis telah terbukti menimbulkan krisis yang berulang. Bagaimana solusi alternatifnya? Sistem keuangan Islam, telah menunjukkan ketangguhan sistem ekonomi Islam yang pernah diterapkan selama 1300 tahun lamanya dan tidak pernah mengalami krisis ekonomi global yang signifikan serta menunjukkan peran penting institusi pemerintah yang akan menerapkan sistem keuangan tersebut.

Sistem keuangan Islam secara komprehensif terdiri dari :


1.  Mata uang syar’i berdasarkan emas dan perak

Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata uang, bukan yang lain. Mengeluarkan uang substitusi harus ditopang dengan emas dan perak, dengan nilai yang sama dan dapat ditukar saat ada permintaan. Dengan begitu, uang kertas negara manapun tidak akan bisa didominasi oleh uang negara lain. Sebaliknya, uang tersebut mempunyai nilai intrinsik yang tetap tidak berubah.

Islam mewajibkan zakat atas emas (dinar) dan perak (dirham) karena keduanya dianggap sebagai mata uang dan sebagai standar harga barang dalam jual beli dan upah-mengupah tenaga kerja. Rasulullah SAW bersabda :

لَاتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَ الفِّضَةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِاْلفِضَّةِ وَ اْلفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya : “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali harus sama (ukuran keduanya), dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali harus sama (ukuran keduanya). Dan juallah emas dengan perak dan perak dengan emas bagaimana yang kalian inginkan”. (H.R Bukhori)

Ketika Islam menetapkan hukum-hukum pertukaran dalam muamalah, emas dan perak dijadikan sebagai tolak ukurnya. Rasulullah melarang pertukaran perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali sama nilainya. Beliau memerintahkan untuk memperjual belikan emas dan perak sesuai yang diinginkan. Atas dasar ini, jelas sesungguhnya mata uang syar’i adalah emas dan perak.

2. Bebas riba

Sistem keuangan Islam secara tegas melarang riba dan penjualan komoditi sebelum dikuasai oleh penjualnya. Karena itu, haram menjual barang yang belum menjadi hak miliknya secara sempurna. Haram memindahtangankan kertas berharga dari akad-akad yang batil. Islam juga mengharamkan semua sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh kapitalisme dengan klaim kebebasan kepemilikan.

Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi riba yang tampak dalam sistem keuangan dan perbankan modern (dengan adanya bunga bank) diharamkan secara pasti, termasuk transaksi-transaksi turunannya yang biasa terjadi di pasar-pasar uang maupun pasar-pasar saham.


Penggelembungan harga saham maupun uang sehingga tidak sesuai dengan harganya yang wajar dan benar-benar memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominal yang tercantum di dalamnya adalah tindakan riba. Rasulullah SAW bersabda :
                                                                                                            

      الذَّهَبُ بـِالذَّهَبِ وَاْلفِضُّة باْلِفضِّةِ وَ اْلبُرُّ بِاْلبُرِّ و الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَ التَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَ اْلمَلَحُ بِاْلمَلَحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اْستَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى


“(Boleh ditukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang setara (sama nilai dan kualitasnya) dan diserah terimakan langsung (dari tangan ke tangan). Siapa saja yang menambahkan (suatu nilai) atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berbuat riba”. (HR. Al-Bukhari dan Ahmad).

3. Bertumpu pada ekonomi sektor riil.

Bertumpu pada ekonomi riil. Sistem ekonomi Islam selalu menomor satukan kebutuhan dan pemberdayaan masyarkat secara riil bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja sebagai isu utama yang memerlukan jalan keluar dan penerapan kebijakan. Sistem ekonomi Islam memfokuskan pada manusia dan pemenuhan kebutuhannya, bukan pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Wallahu’alam bi ash showab.[MO/dr]





Oleh: Nur Fitriyah Asri
Akademi Menulis Kreatif

Mediaoposisi.com-Bakal Cawapres KH Ma'ruf Amin dihadapan caleg nasdem menyatakan jika terpilih akan membantu untuk menerapkan Nawacita jilid II. Agar Negara pada tahun 2024 tidak lagi disibukkan oleh konflik-konflik ideologi. Oleh karena itu kita harus memantapkan Islam Nusantara yang berkemajuan.

Pernyataan seorang ulama yang menjadi rujukan umat Islam sangat berbahaya dan tidak seharusnya
berkata begitu karena justru akan membingungkan dan menyesatkan umat karena menyalahi konsep/pengertian Islam hakiki.

Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam Moderat yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat
lokal, sehingga dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia (Id,m.wikipedia.org).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam acara pembukaan Munas Ulama NU di Masjid Istiqlal, Ahad (14/06/2018) mengatakan NU akan terus mengawal Islam Nusantara. Islam Nusantara yaitu Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran, berbeda dengan yang disebutnya sebagai Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara (BBC News Indonesia-BBC.com).

Islam Nusantara, dengan pemberian embel-embel nusantara akan menghilangkan makna Islam, justru
terjadi distorsi. Karena Islam itu sendiri maknanya sudah komprehensif dan sempurna untuk rahmatan lil alamin.

Islam Nusantara pada dasarnya adalah bagian dari sekulerisme pemikiran Islam yang telah digelorakan sejak tahun 80 an oleh Nurcholis Masjid, di dalam bukunya 'Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan'(Mizan, 1987) menyerukan untuk membangun Islam inklusif yang bersifat terbuka dan toleran terhadap ajaran agama lain dan budaya keIndonesiaan. Ini persis dengan argumentasi pengusung Islam Nusantara yang mempropaganda keterbukaan dan toleransi terhadap agama dan budaya nusantara.

Ini merupakan bukti bahwa upaya sekulerisasi terhadap Islam tidak pernah berhenti, terus berlanjut
hingga kini. Buku-buku yang memprogandakan sekulerisme, pluralisme, liberalisme juga terus diterbitkan, diantaranya adalah buku " Membela Kebebasan Beragama" yang diterbitkan oleh LSAF dan paramadina 2010. Pada buku tersebut dituliskan bahwa ketiga paham yakni sekulerisme, pluralisme,

liberalisme wajib dikembangkan di Indonesia sebagai prasyarat mutlak tegaknya demokrasi di Indonesia. Padahal ketiganya itu telah difatwakan haram oleh MUI.

Allah berfirman "Tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga kalian mengikuti (agama)
mereka. Katakanlah " Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi
menjadi pelindung dan penolong bagimu" (QS Al Baqarah 120).

National Intelligence Council (NIC) adalah salah satu lembaga intelegen yang dibiayai oleh Pemerintah Amerika Serikat, yang menyimpulkan bahwa pada tahun 2020 akan berdiri kembali Khilafah Islamiyah. Sehingga segala daya dan upaya dikerahkan untuk membendung tegaknya kembali Khilafah.

Orang-orang kafir imperalis beserta antek-anteknya begitu membenci Khilafah dengan memberikan citra negatif, memfitnah dan menuduh bahwa Khilafah menjadi penyebab terpecah bela dan membahayakan Negeri-negeri muslim. Sejatinya yang membuat Negeri-negeri muslim bergejolak tidak lain karena strategi devide et impera yang mereka lakukan dengan ambisinya untuk melanggengkan cengkeramannya.

Ide Islam Nusantara berpotensi besar untuk memecah belah kesatuan kaum muslim. Antar negeri muslim akan dipecah belah melalui isu kedaerahan, ada Islam Nusantara, Islam Timur tengah, Islam Eropa dan lain sebagainya. Ini merupakan politik belah bambu atau devide et impera yang merupakan
strategi penjajah untuk melemahkan kaum muslim. Mereka telah mengkotak-kotak dan melabeli: modernis-tradisional, radikal-moderat, spiritual-politik, kultural-struktural. Selanjutnya mereka memberikan dukungan baik opini maupun dana pada kelompok liberal, moderat yang pro Barat-AS dan sebaliknya akan menyempitkan ruang politik dan publik bahkan memberangus bagi mereka yang pro syariah dan khilafah.

Strategi barat dalam upayanya menghalangi penegakan Khilafah dengan beberapa cara diantaranya
dengan:

1. Pendekatan lembut (soft approach) dengan menyebarkan ajaran kapitalis, demokrasi, HAM, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme di Negeru-negeri Islam.

2. Pendekatan keras (hart approach) dengan pilitik devide et impera, mengadu domba dan memecah
belah umat Islam.

3. Pendekatan hukum (law/legal approach) dengan menciptakan undang-undang anti diskriminasi, UU Keormasan, UU anti terorisme, UU ITE (mediaumat.com/www.globalmuslim.web.id)

Karena itu kaum muslimin harus menyadari, bahwa kelompok-kelompok liberal yang eksis saat ini tidak
lebih dari mesin politik untuk kepentingan penjajah AS dan sekutunya.

Orang-orang liberal penggagas dan pejuang Islam Nusantara berkedok semboyan memajukan Islam,
berusaha menyeret generasi muslim menjadi peluru penjajah. Kucuran dana yang besar dari penjajah
cukup ampuh membius akal dan nurani mereka.

Miris, Islam Nusantara dipakai sebagai alat penjajah Barat untuk menghalangi tegaknya Khilafah. Mereka membabi buta, orang-orang tersebut telah menyerang agamanya sendiri, memposisikan dirinya sebagai musuh Allah dan Radulullah SAW.

Menyadari begitu massifnya orang-orang kaffir memusuhi Islam dan umatnya, tidak akan berhasil. Mereka membuat makar, Allah akan membalas makar mereka, Allah sebaik-baik pembuat makar ( QS Ali Imran 54). Mereka tidak tahu bahwa umat Islam mempunyai akidah yang kuat dan menyakini suatu saat akan dimenangkan Allah.

Allah berfirman "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar menukar (keadaaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik". (QS An Nur 24: 55) wallahu a'lam bish-shawab.[MO/dr]


Oleh: Sri Retno Ningrum

Mediaoposisi.com- Ulama merupakan warasatul anbiya( pewaris para nabi). Dengan keilmuaan dan keikhlasannya Beliau berjuang menyampaikan agama Allah dan menerapkan hukum Islam. Ulama kehadirannya sangat di nanti-nantikan umat, ibarat keluarga Ulama adalah Ibu bagi umat islam.
Definisi Ulama.

Ulama menurut kamus besar bahasa indonesia( KBBI) ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama. Ulama tempat bertanya umat dan pembimbing umat ketika ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Ulama juga bertugas mengoreksi kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai Islam dan menzalimi rakyat. Ulama memiliki pengaruh besar bagi Bangsa ini, khususnya kesadaran berpolitik masyarakat untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

Keresahan dan kegundahan di rasakan umat Islam, terlebih dengan berbagai persoalan yang melanda Negeri ini seperti pengangguran, kemiskinan, biaya hidup mahal, kriminalitas, pergaulan bebas, korupsi dsb menjadi umat Islam bangkit dari ketidakadilan yang di lakukan Penguasa.

Hingga muncullah upaya aksi-aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari berbagai organisasi masyarakat, tokoh umat, masyarakat umum. Aksi 212 menjadi saksi sejarah kebangkitan umat Islam.

Ikhtiar-ikhtiar umat Islam untuk menyudahi rezim yang berkuasa saat ini di gelar, hingga terbentuklah sebuah acara Ijtima Ulama dan tokoh umat yang di selenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatw( GNPF) Ulama.

Adapun tokoh yang hadir dari Pimpinan Partai seperti Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan, Sohibul Iman, Yusril Ihza Mahendra, Mandala Putra dan banyak Ulama yang hadir. Mampukah Ijtima Ulama yang melibatkan tokoh umat dan Ulama menyelesaikan persoalan Negeri ini?

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebentar lagi, dan yang sering terjadi para calon akan melibatkan Ulama untuk mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Ini terbukti, setelah (Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menetapkan calon Presiden dan wakil Presiden yakni Joko Widodo menggandeng ketua MUI yakni Bapak Ma'ruf amin dan Prabowo Subianto menggandeng Sandiaga Uno yang di dukung oleh Ijtima Ulama.

Ijtima Ulama telah resmi menetapkan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dan telah di tanda tangani pakta integritas oleh Ijtima Ulama dan tokoh umat pada ahad, 16 september 2018 di hotel grand cempaka( republika.co.id).

Namun protes di sampaikan pleh ketua DPP PDIP Hamka haq mengatakan bahwa rekomendasi memilih calon Presiden dan wakil prediden tidak mewakili semua Ulama di Indonesia( republika.co.id).

Pencarian dukungan juga di lakukan oleh kubu petahana yakni Joko Widodo dengan menggandeng Ma'ruf amin. Dukungan terlihat dari ratusan Kiai dan pengurus pondok pesantren sepakat mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden. Ada 400 Kiai dan pengasuh Pondok Pesantren yang berasal dari seluruh Indonesia menggelar silaturrahmi PPI( MSKP3I)Arifin junaedi sepakat menginginkan Indonesia di pimpin Ulam(antara news.com).

Pada hakikatnya Ulama tidak boleh terlibat Politik yang tidak sesuai dengan Islam. Apalagi sistem yang ada sekarang melahirkan pejabat-pejabat yang korupsi. Sangat di sayangkan Ulama sebagai teladan umat mengikuti sistem yang salah.

Sudah seharusnya Ulama membimbing umat dan mengoreksi kebijakan Pemerintah yang tidak sesuai Islam bukannya di manfaatkan oleh Seseorang yang haus dengan kekuasaan. Ulama sebagai panutan dan suri tauladan, Ulama wajib mengikuti tauladan Rasullah SAW " perumpamaan Ulama di bumi adalah seperti bintabg-bintang di langit yang memberikan petunjuk di dalam kegelapan bumi dan laut. Apabila dia terbenam, maka jalan akan kabur"( HR. Ahmad).

Ulama merupakan penerang umat dan membimbing umat dengan menerapkan Syariah Islam secara menyeluruh dengan begitu Ulama benar-benar menjadi warasatul anbiya(pewaris para nabi).[MO/sr]


Oleh: Maya

Mediaoposisi.com- Jika pepatah lama mengatakan banyak jalan menuju Roma, maka di era milenial sekarang ini pepatah tersebut nampaknya telah bergeser menjadi banyak jalan menuju perceraian. Bagaimana tidak? Media sosial pun kini turut berkontribusi sebagai penyebab hancurnya mahligai rumah tangga.

Dilansir oleh Antaranews.com (7/9), Pengadilan Agama Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, mencatat angka perceraian hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 447 kasus, dan sebagian besar di antaranya dipicu penggunaan media sosial yang kurang bijak.

Angka tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 775 kasus.

Hal senada juga disampaikan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karawang Abdul Hakim. Padahal sebelumnya mayoritas kasus perceraian lebih dipicu oleh faktor ekonomi atau KDRT.

Tidak bisa dipungkiri, derasnya arus globalisasi menjadikan gadget lolos sebagai salah satu solusi terbaik menjawab keterbatasan informasi dan komunikasi. Sifatnya yang praktis, efektif dan efisien tak urung menjadi kelebihan tersendiri yang kemudian banyak diminati berbagai kalangan.

Namum, ibarat dua sisi mata pedang, semua kelebihan bernilai positif tersebut tetap saja bisa berpotensi sebagai alat untuk bunuh diri.

Pada kasus perceraian ini saja misalnya, cekcok akibat medsos lebih didominasi faktor kecemburuan. Kondisi ini menunjukkan banyaknya kalangan yang belum memahami bagaimana batasan pergaulan antara pria dan wanita.

Embel-embel dunia maya yang melekat pada media sosial, menjadikan mereka santai, bahkan berani menerobos segala batasan itu dengan dalih tak bersua secara nyata. Padahal, dari sinilah sejatinya bibit bibit perselingkuhan dan kekacauan itu bermula.

Belum lagi efek candu yang diberikan gadget, tentu akan membuat manusia kalang kabut bila tidak diiringi pengendalian diri yang apik. Lalai akan tugas dan kewajiban masing-masing pihak, bahkan menelantarkan anak adalah harga yang musti dibayar oleh mereka yang gila kesenangan duniawi.

Sebagai asas suatu ideologi rusak, sekulerisme berhasil mempropagandakan liberalisme. Konsep yang mengusung kebebasan ini pada akhirnya hanya melahirkan perilaku yang kebal terhadap larangan dan ancaman Tuhan. Akibatnya, bukan tidak mungkin jika benteng terkecil seperti ketahanan keluarga pun bisa hancur dengan mudah.

Bila ditarik benang merahnya, jelas sekali bahwa ketiadaan peran agama dalam kehidupan berhasil membuat masyarakat kehilangan gambaran secara utuh tentang Islam. Pada tataran ini, aspek agama hanya difokuskan pada perkara spiritual, padahal sejatinya eksistensi Islam terlalu sempurna jika dikerdilkan sebatas pada perkara itu.

Terkait tata pergaulan, maka sesungguhnya hukum asal kehidupan pria dan wanita adalah terpisah. Keduanya hanya bersinggungan sebatas pada perkara yang diperbolehkan oleh syari'at, yakni masalah pendidikan kesehatan dan muamalah. Itu pun masih disertai dengan larangan berkhalwat dan ikhtilat (campur baur).

Ketetapan tersebut tentu tidak hanya berlaku di dunia nyata. Kata kunci infishal (terpisah) juga harus dipegang teguh tatkala interaksi dilakukan di dunia maya.

Karenanya, sangatlah mendesak edukasi mengenai tata pergaulan Islam, yang kemudian didukung oleh suasana kondusif yang dihadirkan oleh negara. Kolaborasi inilah yang nantinya mampu meminimalisir segala kemungkinan terjadinya perselisihan dan cekcok rumah tangga akibat kesalahpahaman.[MO/sr]




Oleh: Arin RM, S.Si
"Member TSC"

Mediaoposisi.com- Menuju tahun politik, apapun sering dilakukan demi bisa menarik simpati masa. Seluruh area darat maupun udara melalui dunia maya pun tak luput dari lirikan menarik simpati tadi. Dan demi meraih simpati ini, terkadang nalar sehat tak dimainkan. Apapun bentuk kegiatan yang mampu dilaksanakan pasti dipilih asalkan berpeluang mendapatkan dukungan.

Termasuk diantaranya kegiatan yang kekinian dan disukai banyak orang. Soal sesuai agama aturan Islam ataukah tidak, itu urusan belakangan.

Yang terbaru, dunia maya dikejutkan oleh beredar nya video dangdutan di luar kebiasaan. Dikatakan di luar kebiasaan dikarenakan di panggungnya ada sosok yang justru tidak seharusnya di sana. Sosok tersebut adalah ulama sepuh berinisial KHMA. Tak seharusnya beliau melihat pemandangan biduan berjoget ria. Cukuplah perwakilan partai ataupun kawan sesama calonnya. Begitu seharusnya.

Namun, yang terjadi justru KHMA tetap di panggung. Justru terlihat happy dengan isyarat gerakan tangganya. Ia bertepuk tangan mengikuti irama. Entah apa yang dirasakannya. Terpaksa dengan keadaan itu ataukah bagaimana, yang pasti sebagai muslim layak prihatin atas kejadian di atas
KHMA sangat dikenal luas sebagai sosok ulama.

Bahkan beliau menduduki posisi penting di lembaga Islam di Indonesia. Oleh karenanya, sangat disayangkan apabila sifat keulamaan beliau justru dikikis paksa dengan keadaan seperti di atas.
Apa yang terjadi pada beliau adalah pelajaran bahwa ketika Islam hanya melekat pada sosok hebat saja, belum cukup untuk mengubah kondisi yang tidak islami.

Ibarat ikan sehat diletakkan di air keruh lagi terkontaminasi polusi, maka ikan itu pun jadi terimbas. Agar ikan bisa tetap sehat, maka ikan itu harus dikembalikan lagi ke habitatnya. Air yang jernih.

Habitat ulama adalah lingkungan jernih. Ulama menghebat dan menguat dengan ilmunya di tempat sehat. Kemudian dari sana ia mulai beranjak untuk menularkan apa yang dikuasai kepada masyarakat. Ulamalah yang mengedukasi masyarakat dengan tsaqafah dan pemikiran, termasuk politik Islam.

Edukasi ini yang nantinya akan membuat masyarakat mengetahui keruhnya politik ala demokrasi. Lalu dengan sukarela membuangnya jauh-jauh sehingga lingkungan masyarakatnya jadi jernih kembali.

Teguhnya ulama dengan konsep politik Islam akan membuat marwah ulama terjaga. Terlebih di tahun politik seperti ini. Ulama tak lagi dijadikan stempel legitimasi bagi kepentingan politik tertentu. Pun ulama tak ditarik paksa sebagai pendulang suara di ranah politik praktis.

Entah sebagai calon langsung ataukah berada di balik calonnya. Tak ada lagi suasana saling tarik suara ulama demi menyukseskan politik ala demokrasi.

Tanpa kejelasan politik Islam, ulama dikerat demokrasi hingga tampak berseberangan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika ulama mengadakan pertemuan sekalipun, rawan kepentingan demokrasi ada di sana.

Bahkan aroma saling memanfaatkan untuk kepentingan demokrasi pun terbaca dari  laman m.republika.co.id, yang menuliskan headline "Politikus PDIP: Intinya Ulama Bukan Digelar Atas Nama MUI (14/09/2018). Dari laman yang sama akhirnya justru diberikan bahwa "Ijtima Ulama II Resmi Dukung Prabowo Sandiaga" (16/09/2018).

Oleh karena itu sudah seharusnya ulama kembali kepada posisi awalnya. Ulama adalah pewaris Nabi dengan keilmuannya dan ketakutannya kepada Allah. Sudah saatnya lah ulama kembali mendudukkan marwahnya dengan justru menjadi garda terdepan di tengah umat dalam rangka melindungi umat dari rezim yang cenderung keras terhadap Islam.

Ulama adalah edukator yang perlu kembali masuk ke jajaran dakwah agar umat paham syariat, lalu menjadikannya pedoman dan standar berperilaku. Agar Islam kembali tegak dan memuliakan manusia sebagaimana konsep Islam Rahmatan Lil' Alamin yang dijanjikan.[MO/sr]