Mediaoposisi.com- Ini ada cerita lucu tentang cara pemimpin mengelola percakapan. Saya adalah pimpinan DPR yang mengurusi bidang salah satunya bidang pendidikan dan agama, tapi malah diantisipasi secara berlebihan. 

Kemarin (22 Mei), saya telah dilarang untuk berceramah di Masjid kampus UGM. Rupanya, Rektorat kampus telah ditekan oleh Istana. Lalu pihak rektorat menekan takmir masjid sehingga mencoret saya dari daftar. Takmir masjid sudah minta maaf. 

Coba anda bayangkan; nalar apa ini. Kira-kira, kita ini kan sudah ada di zaman Denokrasi yang terbuka. Coba kita mengimajinasikan apa yang ada di kepala orang-orang di Istana itu. Apa yang mereka takutkan dari kata-kata saya, sehingga, di kampus, tempat mimbar akademik dan kebebasan itu dijamin, mereka tidak berani mendengarkan apa yang ingin kita katakan.

Dan yang lebih konyol lagi, apa masih ada guna larangan untuk berbicara di jaman sekarang ini ?. Ini saya bicara di sini sedang distreaming, jutaan orang (bisa) menonton. Kalau mau saja, di dalam kampus, di WC bisa saja saya buat video ditonton jutaan orang (kampus).

Tapi Istana, dengan mentalitas jadulnya itu tadi, marah pada saya. Lalu membreidel. Jadi mereka menganggap masih ada gunanya (efektif) breidel dan larangan. Ini adalah fitur-fitur dan cara kampungan. 

Dan kalau memakai logika jaman 2.0 (jaman milenial), breidel sudah tidak ada gunanya lagi. Sosial media melekat dalam diri dan kamar setiap orang. Setiap orang di negeri kita bisa memviralkan diri tentang apa yang ingin dia sampaikan. Dengan caranya sendiri. Tanpa bisa diganggu.

Tapi (di rejim ini) kok masih ada larangan. Orang menulis status, ditangkap. Bung Ahmad Dhani nulis di akun twitter, ditangkap. Saya dengar akunnya diambil alih kepolisian. Followernya 2,7juta. Akunnya diambil alih dengan paksa. 

Jadi, Reformasi 2.0 ini harus kita lakukan, karena Rezim ini tidak memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak paham bahwa mesin yang bernama demokrasi ini demikian canggihnya, sehingga peran negara makin lama makin minimalis.

Kebebasan diantara rakyat itu tumbuh, dinamika dan perubahan semakin cepat, dan apabila negara tidak bisa beradaptasi dan bekerja lebih cepat, maka ia akan tertinggal. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ini. Mereka tidak tahu cara mengelola ini semua, sehingga akhirnya mengambil langkah-langkah konyol. Dalam semua bidang.

Ideologi Pancasila yang sudah terbukti lebih dari 70 tahun menjaga Indonesia dan menyatukan kita semua, jangankan dibikin canggih dengan kemampuan artikulatif dari pemimpinnya, untuk mengungkapkan kebanggaan kita pada ideologi bangsa kita ini, malah dia kacaukan ideologi Pancasila itu, dia rusak ideologi bangsa kita dengan semboyan yang macam-macam.

'Saya Pancasila, Saya Indonesia'. Seolah-olah yang lain tidak pancasila dan tidak Indonesia. 

Demikian juga dalam dunia politik. Kebebasan partai politik untuk berekspresi 'ditangkap' dengan penuh kecemasan oleh penguasa. Sehingga partai-partai itu dipecah. Bahkan ada partai yang nyawanya sekarang itu ada di tangan Menkumham. Adudomba dalam politik begitu luar biasa.

Presiden kita ini tidak presidensial. Apalagi negarawan. Dia bukan negarawan. Kemampuannya untuk membaca keadaan negara sekarang ini sangat lemah sekali. Kemampuannya untuk menjurubicarai keadaan itu tidak ada. Dia tidak paham Indonesia. 

Dia tidak paham Sabang Merauke. Dan mungkin baru pertamakali dia pergi le Papua, sehingga sekarang bolak-balik kesana pakai pesawat kepresidenan.

Dia bukan Angkatan Reformasi. Dia tidak pernah berjuang. Tidak pernah duduk di pinggir jalan. Apalagi pakai ikat kepala dan demonstrasi. Tidak pernah. Kawan kita dari awal hidupnya dagang mebel. Kita jujur ngomong ini. 

Tapi memang, orang kalau jadi Presiden, kelihatan sanggup. Karena jadi presiden itu ada staf ini itu. Ada ajudan. Ada 12 mobil mengiringi jalan. Ada paspampres. Pakainan resmi dinas. Ada orang-orang pintar di sekelilingnya yang membuat kebodohan itu jadi pelan-pelan tak kelihatan.

Semua itulah yang membuat kawan ini seolah-olah bisa menjadi Presiden. Tapi sudahlah. Cukup. Sadarlah bangsa Indonesia. Bahwa kawan kita itu sudah tak sanggup. Tapi kita tak boleh minta dia lempar handuk ditengah. Ada mekanismenya. Nanti di 2019, kawan kita itu dengan sadarlah, bahwa, janganlah di situ (Istana). 

Cari tempat lain. Nanti boleh maju lagi Pilpres kapan-kapan kalau latihan tinjubya sudah agak bagus. Kalau orang diingat mundur baik-baik, orang juga bisa menerima kembali baik-baik. Seperti Mahathir. 

Jadi kalau usul saya, Pak Jokowi istirahat dulu (dari Pilpres di 2019 nanti). Latihan dulu. Ambil kursus kepemimpinan di Amerika kah. Sebulan dua bulan. Kumpul sama aktivis dulu. Ngopi dulu sama kita. Belajar dulu tentang teori pergerakan. Belajar teori pembangunan. Belajar pidato tanpa teks. Sudah semua itu dilakukan dan hal-hal lain yang dibutuhkan, persiapkan diri.

Saya katakan. 2019 nanti, generasi baru mestinya yang harus memimpin Indonesia. Yang terlibat dalam denonstrasi. Yang berani menggulingkan rezim. Yang siap dengan situasi sekarang. Jadi, kita harus mulai ngomong jujur. Apalagi puasa. Nanti habis Ramadhan kita mesti lebih jujur lagi tentang kondisi hari ini.

Karena kekacauan yang terjadi sekarang ini, bubarkan ormas, tuduhan makar kepada yang kritis, penegakan hukum yang tidak berpegang pada azas keadilan dan sebagainya, itu adalah bentuk dari amatirnya pemimpin kita. Tetangga negara kita itu tertawa melihat betapa amatirnya pemimpin kita. Sakit perut. 

Dalam demokrasi, memang kadang-kadang pemimpin itu kadang dianggap tidak penting. Karena ada transformasi dari figur kepada sistem. Tapi bagi kita para aktivis, mengerti betul bahwa pemimpin kita ini sudah tak sanggup. Tidak ada janji pilpresnya yang diselesaikan. Tidak ada satupun.

Tapi sekarang, di negara kita, tanpa prestasi pun, rakyat diminta tepuk tangan. Padahal masalah tidak selesai. Ketimpangan luar biasa. Saya menulis buku tentang indikator ketimpangan yang nampak nyata.

Ini kita punya standar yan miris tentang kesejahteraan bahwa kalau orang makan dengan 5000 rupiah atau 10.000 rupiah dianggap sejahtera. Padahal ini salah. Sementara orang yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu dibungkam. Supaya yang nampak itu puja-puja.

Kalau mau diri kita aman di negeri ini, maka lancarkan puja puji saja. Maka diri kita selamat. Akan aman. Selama anda di pihak pemerintah, maka apapun yang anda perbuat, anda akan aman-aman saja. Kasus Novel Baswedan sudah berapa lama tidak ketemu dalangnya. Tapi ini teroris dibongkar sedemikian cepat. Seolah-olah aparat super canggih.

Kita rakyat ini sudah pintar semua. Jangan dibohong lagi. Sudahlah. Tapi ini isyarat. Kalau ada situasi yang sudah ugal-ugalan seperti sekarang ini, maka kekuasaan itu sebentar lagi tumbang.

Insya Allah. Tanggal 17 April tahun depan, 11 bulan lagi mudah-mudahan sudah ada nama orang lain di Istana sana.

Mahasiswa dan aktivis gerakan harus memiliki keyakinan akan perubahan ini. Sebab kuncinya adalah keyakinan. Saya akan menyampaikan kisah-kisah. Seperti kisah Nabi Ibrahim as melawan Namrud. Atau kisah Nabi Musa as dengan Fira'un. Atau kisah Ashabul Kahfi.

Semua kisah para pejuang ini, ada kaitannya dengan keyakinan. Kaitannya dengan Iman. Kaitannya dengan apa yang kita yakini dalam hidup ini. "Mereka (yang lain) berkata, 'Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela (berhala-berhala ini), namanya Ibrahim" (QS 21:60). Itu inti dari ayat itu.

Jadi kritis itu adalah sifat dari seorang pemuda. Dan kekritisan itu dibarengi dengan keyakinan yang kuat. Bagaimana cerita Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Itu luar biasa hikmahnya. Kisah Ashabul Kahfi juga demikian (QS. 18: 13-14).

Jadi ini soal keyakinan. Yang kalau keyakinan kita ini kuat, maka misi perubahan ini akan jalan. Tapi kalau keyakinan kita pas-pasan, maka ini tidak akan jalan.

Maka tugas kita ini di bulan Ramadhan ini adalah menumbuhkah dan menguatkan keyakinan kita. Bahwa kita semua ingin berjuang untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Kalau seandainya Jokowi bisa lebih baik, tidak bohong, bisa sejahterakan rakyat, berani menemui mahasiswa kalau didemo. Bisa menepati janji kampanye  ngapain kita capek-capek berjuang mengganti Presiden.

Tapi karena dia bohong dan dusta maka kita perlu berjuang untuk menggantinya. Demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan umat. Demi kebaikan bangsa dan demi kebaikan di masa depan.

Semoga Ibadah kita, shaum kita, Ramadhan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang kuat jiwanya menghadapi tantangan yang akan datang kepada kita. [MO/sr]




Oleh: AM. Ruslan

Mediaoposisi.com- Masih ingat tragedi memalukan awal Ramadhan tahun lalu? Ya? Acara seminar tentang Khilafah dan Keindonesaian yang seyogianya menghadirkan guru besar fakultas hukum Undip Prof. Dr. Suteki M. Hum, yang ditemani narasumber lain yang juga dosen Fisika Undip Choirul Anam, M.Si, di hotel candi Semarang batal trrselenggara. 

Pihak berwewenang dalam hal ini aparat kepolisian melarang acara tersebut, alasannya juga tidak jelas. Yang jelas hanyalah ACARA SEMINAR TENTANG KEISLAMAN, KEINDONESIAAN DAN KEKHILAFAHAN ITU TIDAK BOLEH ADA. TITIK!!!

Prof. Suteki mengutarakan kekecewaannya beliau dalam postingan facebook menganggap ini adalah sebuah bentuk intimidasi dan pembungkaman suara-suara ilmuwan atau bentuk PERSEKUSI ILMUWAN, beliau mempertanyakan kepada pihak yang melarang acara tersebut, 
" Mengapa acara seperti ini tidak boleh diselenggarakan?

Apakah Guru besar seperti saya pun "tidak berhak" untuk mengupas, menyandingkan, menandingkan antara Islam, Keindonesiaan serta Khilafah?" Tanya beliau di status Facebooknya. 

Keheranan beliau juga bertambah karena beliau bukanlah anggota HTI, Beliau hanya mencoba mendudukan bagaimana relasi atau hubungan antara agama dan negara secara keilmuan. Ini adalah sesuatu yang baik dan tidak memiliki unsur bahaya sedikitpun

"Kadang saya ini heran juga, wong saya ini bukan anggota HTI. Saya hanya ingin mendudukkan bgm Relasi antara agama dan negara secara keilmuan. Relasi antara Kitab suci dan Konstitusi. Bagaimana kedudukan Pancasila dlm kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. So..bisakah Indonesia dengan sistem khilafah.. Ini didiskusikan secara terbuka. Disaksikan orang banyak, tdk ada rencana makar juga..laaah bahayanya di mana?" Ungkap guru besar hukum UNDIP tersebut di postingannya.

Dan diakhir kekecewaan beliau mempertanyakan para politisi atau orang-orang yang dengan sombongnya melontarkan slogan ILMU BEBAS NILAI dan sebuah tantangan bagi para ilmuwan yang berani lantang bersuara di negeri antah berantah ini.

"Masihkah kita berani menyombongkan diri dan berkata: Sungguh ilmu itu bebas nilai!?
Pintu telah tertutup, tinggal jendela kecil untuk hirup segarnya udara berdebu. Masih adakah ilmuwan sejati bertahan di negeri ini?
##INIKAHPERSEKUSIILMUWAN?"

Ternyata tidak sampai di situ rupanya PEMBUNGKAMAN SUARA KEBENARAN & KEBEBASAN BERPENDAPAT dilakukan dalam dunia DEMOKRASI ini.

Guru besar Hukum yang mengampu mata kuliah PANCASILA, hukum dan lainnya ini, dipanggil oleh pihak Kampus karena menganggap Prof. Suteki melanggar kode etik ASN dan ANTI PANCASILA.

Tuduhan ini sangatlah LUCU kalau enggan berkata SANGAT TIDAK MASUK AKAL! Mengapa? Jawabannya sederhana, KARENA BELIAU DOSEN YANG MENGAMPU MATA KULIAH PANCASILA DAN SUDAH MENGAJAR SELAMA 24 TAHUN! Ditambah lagi bahwa beliau mendapat penghargaan sebagai peserta terbaik dalam PENATARAN P4.

Mengenai tuduhan kepada beliau yang Pro Khilafah karena menjadi saksi ahli di pihak HTI, maka ini juga merupakan tuduhan yang menggelikan. Khilafah adalah ajaran Islam dan Prof. Suteki sebagai akademisi yang jujur akan keilmuan beliau menyampaikan apa adanya tentang HUKUM PROGRESIF dan KEKHILAFAHAN.

Maka jelaslah sekarang, bahwa jika ada yang berseberangan dengan kepentingan REZIM, maka bisa dipastikan dia ANTI PANCASILA. Meski ia DOSEN PENGAMPU PANCASILA DAN GURU BESAR HUKUM sekali pun.

Inilah gambaran NEGARA DEMOKRASI. KEBUSUKAN,  KEBOBROKAN dan KEKACUAN lah yang akan terus ada. Padahal jawaban dari permasalahan segala bentuk negeri ini amatlah sederhana. 

KAPASITAS NEGARA UNTUK MENJAMIN SUARA/PENDAPAT/GAGASAN ILMUWAN ATAU TOKOH BAHKAN ORMAS TERTENTU.. HANYA ITU!!! BUKAN MALAH MERAMPAS KEBEBASAN MEREKA.

Apakah ini tanda bahwa REZIM TELAH KALAH SECARA INTELEKTUAL? [MO/sr]


Oleh : Noveratufianti

Mediaoposisi.com- Tanggung Jawab Negara Mensejahterakan Rakyat (Petani)

Dalam pandangan Islam, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa).

Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Oleh karena itu tentunya, kebijakan pangan Negara harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Oleh karenanya perhatian negara pun akan dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian ini,agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi.

Langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat khilafah Islam tanpa terkecuali.Peningkatan produksi pertanian dalam Khilafah akan ditempuh melalui kebijakan:

Kebijakan pertanian: intensifikasi dan ekstensifikasi 

Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan intensifikasi dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani;

membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Sekali lagi, pilihan atas teknologi serta sarana produksi pertanian yang digunakan harus berdasarkan IPTEK yang dikuasai, bukan atas kepentingan industri pertanian asing.

Negara harus melindungi air sebagai milik umum, dan sebagai input produksi pertanian. Karenanya, air beserta sarana irigasinya tidak boleh diswastanisasi.

Adapun ekstensifikasi pertanian dapat dicapai dengan:

Mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah yang mati. Lahan baru bisa berasal dari lahan hutan, lahan pasang surut, dan sebagainya sesuai dengan pengaturan Negara.

 Tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki oleh seseorang, dan tidak tampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, maupun yang lainnya. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami.

Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin al-Khaththab telah bersabda: “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud].


«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah ia memberikan kepada saudarnya. Apabila ia mengabaikannya, hendaklah tanahya diambil. [HR al-Bukhari dan Muslim].

1. Setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya secara optimal. 

Bagi siapa saja yang membutuhkan biaya untuk perawatan tanah tersebut, akan diberi modal dari Baitul Maal (kas Negara), sehingga yang bersangkutan bisa mengelola tanahnya secara optimal.

Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Umar bin al-Khaththab pernah mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang dipagarinya setelah membiarkannya selama 3 tahun”.

2. Kebijakan distribusi: cepat, pendek, dan merata

Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebuthan-kebuthan primernya secara menyeluruh. Penataan distribusi kekayaan oleh negara Khilafah dilaksanakan dalam keseluruhan sistemnya, mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya bagi kemaslahatan warga negaranya.

Bahkan apabila masyarakat mengalami kesenjangan antar individu, negara dalam hal ini khalifah diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan kemerataan/ keseimbangan harta dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Kebijakan ketersediaan pangan

Ketersediaan kebutuhan pangan merupakan hal penting yang dijamin oleh negara. Oleh karenanya negara harus memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, dan penghidupan tanah mati, serta pelarangan terbengkalainya tanah.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian, agar stok kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya. Dan sebagai proteksi terhadap ketersediaan pangan ini
negara melarang adanya praktek penimbunan barang (termasuk menimbun bahan kebutuhan pokok), karena hal ini akan menyebabkan kelangkaan bahan bahan kebutuhan pokok tersebut.

4. Jaminan Kesejahteraan negara yang meringankan beban masyarakat 

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang didambakan kita semua, jaminan inipun selayaknya akan diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Apalagi yang menyangkut kebutuhan vital, maka dalam pelaksanaannya negara tidak dibenarkan membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyatnya.

Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dibebankan kepada negara dari baitul mal, hal ini pun dilakukan ketika mekanisme penjaminan kebutuhan itu belum dipenuhi secara layak melalui hukum nafkah.

Dalam konteks hubungan internasional, Islam juga menetapkan adanya kewajiban syar’i bagi negara untuk membantu negara lain yang membutuhkan bantuan pangan. Hal ini seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abdul Majid saat memimpin Kekhilafahan Turki Ustmani.

Pada tahun 1845, terjadi kelaparan besar yang melanda Irlandia yang mengakibatkan lebih dari 1,000,000 orang meninggal.

Untuk membantu mereka, Sultan Abdul Majid berencana mengirimkan uang sebesar 10,000 sterling kepada para petani Irlandia. Akan tetapi, Ratu Victoria meminta Sultan untuk mengirim 1,000 sterling saja, sebab dia sendiri hanya mengirim 2,000 sterling. Maka, Sultan pun mengirim 1,000 sterling. Namun, secara diam-diam beliau juga mengirim 3 kapal penuh makanan.

Pengadilan Inggris berusaha untuk memblokir kapal itu, tapi meski demikian makanan tersebut sampai juga ke pelabuhan Drogheda dan ditinggalkan di sana oleh para pelaut Ustmani. Dengan peristiwa ini rakyat Irlandia, khususnya mereka yang tinggal di Drogheda, menjadi bersahabat dengan orang Turki.

Peristiwa ini juga menyebabkan munculnya simbol-simbol Usmani di kota tersebut. Jadi ketahanan pangan di era ketika Islam diterapkan sebagai satu institusi bukan suatu ilusi belaka.

Khatimah

Jadi jelas, impor beras/pangan  dan kenaikan harga-harga nya yang terjadi saat ini bukan karena jumlah pangan tidak mencukupi kebutuhan manusia, melainkan karena sistem distribusi yang buruk, akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan kurangnya (bahkan tidak adanya) tanggungjawab negara dalam sistem rusak seperti ini.

Nah, belum saatnyakah bagi kita untuk kembali pada solusi yang paripurna,

yaitu sistem Islam(Khilafah) yang akan mensejahterakan rakyat, yang telah memberikan solusi dengan sistem syariahnya, untuk mengatasi masalah krisis pangan sekaligus dapat memacu peningkatan produksi pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan?? Sistem ini bukan saja telah teruji, tapi juga terberkahi dunia-akhirat. [MO/sr]




Oleh : Noveratufaeni

Mediaoposisi.com- Perum Bulog kembali menegaskan bahwa stok beras nasional sangat aman menghadapi Ramadan dan Lebaran 2018. Stok beras yang berada di gudang Bulog saat ini tercatat melebihi 1 juta ton, yakni sekitar 1,2 juta ton.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso menyampaikan, jumlah stok beras yang mereka kelola senantiasa berubah secara jumlah, dari waktu ke waktu.

"Stok Bulog itu kan ada dua, yang cadangan beras pemerintah (CBP) dan beras komersil. Itu jumlahnya tidak diam, setiap jam terus bergerak. Pengadaan serapan lokal bergerak," tutur dia di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (11/5).

Karyawan menegaskan, ketersediaan beras saat ini terhitung cukup, bahkan berlebih untuk Bulan Ramadan nanti, dan bisa menyanggupi kebutuhan beras nasional hingga enam bulan ke depan. (Merdeka.com, 15/5/18).

Namun ternyata di lapangan berkata lain. Pemerintah melalui kementerian Perdagangan memutuskan untuk menambah impor beras sebanyak 500.000 ton.

“Asal tambahan (asal beras) ditentukan oleh Bulog, ada Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, Pakistan dan India,” kata Direktur Jenderal Pedagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Detik Finance, 15/5/18).

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengaku impor beras 500.000 ton merupakan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), guna menambah pasokan beras dalam negeri. Sebab, stok beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) berada di bawah angka 1 juta ton.

“Berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) pada tanggal 9 Januari 2018, impor beras dapat dilakukan jika cadangan beras pemerintah atau stok beras Bulog di bawah 1 juta ton,” ungkapnya. (merdeka.com 19/1/18)

Dalam waktu bersamaan,menjelang bulan puasa harga beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan, detikFinance merinci kenaikan harga beberapa komoditas tersebut berdasarkan pantauan di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat.

Seperti daging ayam yang saat ini dijual dengan harga Rp 38.000-40.000 per ekor dari harga normal sekitar Rp 35.000 per ekor. Bobot ayam tersebut memiliki bobot sekitar 9 ons per ekornya.

"Udah naik dari kemarin, biasanya ini kan dijualnya Rp 35.000 per ekor. Tapi sekarang dari Utan Kayu (peternak/agen) aja yang ayam hidup Rp 32.000/ekor," kata salah satu pedagang ayam potong, Martini kepada detikFinance.

Sementara itu kenaikan juga terjadi di beberapa komoditas lain seperti cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp 35.000 per kilogram (kg), sementara itu pada minggu lalu cabai rawit merah dijual dengan harga Rp 30.000/kilogram.

Ada juga komoditas lain seperti cabai merah keriting dijual dengan harga Rp 30.000 per kg dari harga sebelumnya Rp 27.000 per kg. Kemudian cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp 30.000 per kg dari minggu lalu Rp 25.000 per kg. (Detik Finance, 15 Mei 2018).

Keberpihakan Pemerintah,pada siapa?

Menyikapi hal ini, pemerintah seharusnya mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras.

Terlebih, beberapa daerah menyatakan surplus beras. Selain itu, banyak pula kepala daerah yang lebih memilih untuk membeli dari daerah-daerah lain. Kebijakan impor beras, tidak mensejahterakan petani dan bertentangan dengan program nawacita yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terutama soal kedaulatan pangan.

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Perburuan rente ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan perberasan di Indonesia.

Supply dan demand (mekanisme pasar) semata. Akibatnya ketika harga beras melambung penyebabnya disandarkan pada tingkat supplydemand masyarakat. Sehingga untuk mengatasi gejolak harga solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply.

Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras. Dengan berlindung di balik argumentasi melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau oleh masyarakat, pemerintah hanya melihat harga beras dan pemenuhan pasokan beras dari sisi beras lokal yang tidak mampu memenuhinya.

Pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand merupakan watak Kapitalis yang menjadi asas kebijakan pemerintah. Dalam kasus kenaikan harga beras awal tahun ini, pemerintah seperti yang dinyatakan wapres Jusuf Kalla menganggap kenaikkan harga beras antara Rp 5.000 – Rp 6.000 sebagai cermin mekanisme pasar telah berjalan dengan baik.

Untuk menurunkan harga beras yang telah naik tersebut, harus ditempuh dengan menambah pasokan beras. Karena petani belum panen, pemerintah menganggap impor beras sebagai jalan terbaik.

Menurut pemerintah kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan.

Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Memang benar kenaikkan harga beras sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pelarangan impor beras melainkan karena struktur ekonomi yang timpang sebagai akibat kebijakan Kapitalisme pemerintah.

Adalah sangat menggelikan jika negeri ini dalam menuntaskan kemiskinan melalui metode impor beras dan pencabutan subsidi. Masalahnya daya beli masyarakat juga betul-betul sangat rendah akibat penerapan berbagai kebijakan ekonomi pro kapitalis/pro liberal yang berhasil memiskinkan rakyat secara structural.

Kenaikan harga BBM, privatisasi sector-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak semisal pendidikan kesehatan, listrik, air dll adalah contoh kebijakan-kebijakan pro lib, di bawah diktean WTO, IMF dan Bank Dunia, yang jelas-jelas telah membawa dampak yang begitu berat atas kondisi ekonomi masyarakat.

Adanya kenaikan harga pangan dunia tentunya kian memperburuk keadaan. Masyarakat kian kesulitan mendapatkan kebutuhan pokoknya yang berarti tambahan daftar panjang orang miskin di Indonesia.

Terkait hal ini Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick menuturkan, ”Sebuah penilaian terkini di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 3/4 orang miskin merupakan pembeli beras sepenuhnya. Peningkatan harga beras relatif sebesar 10 % akan menghasilkan tambahan dua juta orang miskin, yakni sekitar 1% dari jumlah penduduk”.

Tak hanya itu, kondisi krisis diatas diperparah dengan fakta kelangkaan barang akibat problem distribusi dan produksi komoditas pangan. Tak jarang untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya masyarakat harus antri berjam-jam.

Terkait masalah distribusi, pola/rantai distribusi pertanian senyatanya memang masih sangat panjang yang tak jarang berpengaruh terhadap tingkat harga. P

anjangnya rantai distribusi ini bisa diakibatkan oleh bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah antar musim serta jarak dan aksesibilitas antar wilayah yang belum terpecahkan, maraknya praktek penimbunan yang dilakukan para spekulan, maupun akibat pola distribusi pangan yang diterapkan pemerintah saat ini.

Sebagaimana diketahui, untuk mempermudah distribusi bahan pangan pokok, pemerintah telah menetapkan Bulog sebagai penanggungjawab resmi. Sayangnya pola distribusi yang dijalankan lembaga ini selain belum efektif pelaksaannya, juga sangat kental dengan unsur kapitalistik.

Bulog yang seharusnya berfungsi sebagai stabilisator ketersediaan bahan pangan pokok untuk kepentingan rakyat (Public Service Obligation/PSO) malah bertindak sebagai pedagang yang cari untung. Adapun terkait masalah produksi, pada faktanya tingkat produktivitas pangan di Indonesia memang terus merosot.

Tercatat, rata–rata produktivitas padi hanya 4,4 ton/ha, sementara jagung hanya 3,2 ton /ha. Jika dibandingkan dengan negara produsen pangan lain di dunia khususnya beras, produktivitas padi di Indonesia ada pada peringkat ke 29.

Dalam hal ini, Pemerintah sebenarnya bukan tidak berusaha sama sekali. Hanya saja berbagai program yang dicanangkan alih-alih mampu meningkatkan produksi pangan, malah arahnyapun kian tidak jelas.

Program ekstensifikasi pertanian yang dulu –antara lain—digalakan melalui program transmigrasi dan pembukaan lahan sawah sejuta hektar misalnya, nasibnya juga tidak jelas, terutama pasca penerapan otonomi daerah, dimana tak sedikit daerah yang justru menolak program-program tersebut. Disisi lain, konversi lahan di daerah-daerah subur terus terjadi.

Di Pantai Utara, Barat sampai Timur Pulau Jawa misalnya, tiap tahun terjadi konversi lahan pertanian beririgasi tidak kurang dari 500 ha. Padahal, lahan beririgasi Indonesia yang sebesar 10.794.22 ha setengahnya berada di pulau Jawa, dan telah menyumbangkan padi sebanyak 48.201.136 ton, lebih dari setengah kebutuhan padi Indonesia.

Dapat kita bayangkan, konversi lahan beririgasi tentu berdampak nyata terhadap penurunan produksi pangan. Begitupun dengan program intensifikasi pertanian yang tetap tak mampu mendongkrak tingkat produksi pangan.

Ditengarai, tetap rendahnya produktivitas ini terjadi karena pilihan terhadap metode peningkatan produksi seringkali tidak didasari oleh pertimbangan ketepatan dengan kondisi setempat, melainkan didikte oleh kepentingan-kepentingan industri pertanian Negara-negara maju atasnama program bantuan pertanian FAO.

Bank Dunia dan Bank – Bank pembangunan nasional lainnya. Diketahui, mulai dari penggunaan bibit unggul, system pengairan, pupuk, dan anti hama (pestisida) memang di dominasi oleh perusahan-perusahaan besar yang menguasai 60 % pasaran dunia seperti Ciba-Gergy, Monsanto, Pfizer, Sandoz, Cargill, Shell, ITT, General Foods.

Kondisi ini dikuatkan oleh keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian sebagai penyedia kebutuhan pangan yang juga sering kalah oleh industri atau pertanian berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa untuk membiayai impornya dan akibat desakan Bank Dunia, IMF dan Lembaga Bantuan Internasional lainnya demi kelancaran pembayaran bunga dan cician utangnya.

Tidak mengherankan jika dana dan perhatian terhadap pertanian tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri (food crops) sering tersisihkan oleh tanaman untuk dijual (cash crops).

Kondisi ini kemudian diperparah dengan penerapan kebijakan swastanisasi penguasaan air sebagai milik umum, atau pada kondisi tertentu pemerintah menyerahkan pengurusan air dan sarana irigasi kepada petani, padahal umumnya kemampuan mereka terbatas.

Dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi World Trade Organization (WTO).

Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif.

Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.......[MO/sr]



Oleh: indriani, SE, Ak

Mediaoposisi.com- Dunia tenaga kerja Indonesia kini ramai dengan pemberitaan terkait TKA yang masuk ke Indonesia. Di beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat didapati banyak TKA yang menempati posisi tententu, seperti buruh, sopir, dan lain-lain.

"Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik keras Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menurutnya tidak berpihak kepada kepentingan tenaga kerja lokal. Dia mengusulkan DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai tenaga kerja asing." (CNN indonesia)

Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada 26 Maret 2018. Pro dan kontra bermunculan. 

Terlebih bagi tenaga kerja lokal yang pastinya harus siap bersaing dan semakin sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan akibat dari penerapan Perpres ini. 

Bisa diprediksi bagaimana persaingan yang semakin tajam akan memunculkan masyarakat yang rawan konflik. Seolah masalah demi masalah tiada habisnya disuguhkan, di tengah meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia yang masih menjadi persoalan utama.

Selain itu, keberadaan tenaga kerja asing ini akan merusak budaya dan melanggar agama. Bagaimana miras, prostitusi, sex bebas dan pedofilia tidak bisa dilepaskan dari tenaga kerja asing. 

Demi memperlancar investasi, beberapa tahun lalu aturan perdagangan minuman beralkhohol masuk dalam paket deregulasi. Publik tentu belum lupa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua guru berkewarganegaraan Amerika Serikat di Jakarta International School (JIS) tahun 2014. Demikian juga banyak kasus pedofilia yang bermula dari orang asing.

Alasan kemudahan TKA demi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja lokal, hanyalah tipuan. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, investasi asing justru berujung pada derasnya TKA masuk ke Indonesia. 

Karena tidak sedikit adanya investasi asing yang mempersyaratkan adanya tenaga kerja asing. Di samping itu adanya tuntutan kemudahan TKA sebagai konsekuensi dari semakin derasnya arus investasi asing yang menjadi bagian dari berbagai perjanjian perdagangan pasar bebas, salah satunya MEA (masyarakat Ekonomi ASEAN).

Investasi asing seakan menjadi satu-satunya solusi bagi pendanaan pembangunan di Indonesia. Ini tidak lain jebakan global untuk menghilangkan kemandirian suatu negara dan membuatnya tergantung sehingga mudah untuk dikuasai.

Allah SWT tidak mengijinkan orang-orang Islam memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim yang dengannya kaum muslim bisa dihabiskan hingga ke akar-akarnya. Allah juga tidak mengizinkan kepada penguasa kaum muslim untuk mendahulukan kepentingan dan tekanan negara penjajah dibandingkan memenuhi hak rakyatnya.

Islam memerintahkan penguasa untuk memenuhi hak rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan negara berperan layaknya perisai yang akan melindungi rakyatnya dari marabahaya yang akan menyerangnya.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda : “Sesungguhnya pemimpin itu perisai. (Rakyat) akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah serta bertindak adil, maka ia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat buruk hasil perbuatannya.”

Pemimpin dalam Islam akan bertanggung penuh atas rakyatnya, baik laki-laki atau perempuan, muslim maupun non muslim. Tidak akan membiarkan rakyatnya kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal, menciptakan lapangan kerja bagi para kepala keluarga.

Penguasa wajib menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Islam menetapkan bahwa asset ekonomi yang mengusai hajat hidup orang banyak merupakan kepemilikan umum dan dikelola oleh negara. Dan Islam akan menutup peluang berkembangnya perekonomian non riil. Islam pun akan mengharamkan riba dan spekulasi bursa saham.

Sungguh sangat jelas bahwa Islam mempunyai solusi untuk menyelesaikan persoalan TKA, kebutuhan investasi, penciptaan lapangan kerja dengan penerapan ekonomi Islamnya. Ini harus ditopang dengan penerapan syariah di bidang lainnya. Dan negara yang menerapkan syariah Islam kaffah, akan menjadi negara mandiri dan berdaulat. Negara ini bernama Khilafah Islamiyah.[MO/sr]