Rizkya Amaroddini
(Junalis Media Oposisi)
Mediaoposisi.com-  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy atau Rommy ditangkap oleh KPK pada Jumat (15/3/2019) karena diduga terkait kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama.
Pada Jumat (15/3/2019) malam, Romy telah dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa. Kejadian ini menjadi sorotan publk, karena ungkapan dari Romy justru menjatuhkan dirinya dalam OTT.
Pada Sabtu (16/3/2019), beredar sepucuk surat tulisan tangan yang diduga kuat ditulis oleh Rommy. Inilah beberapa isi surat yang berjudul "Surat Terbuka Untuk Indonesia"
1. Saya ingin memulai dengan pepatah Arab: musibah yang menimpa suatu kaum akan menjadi manfaat dan faidah untuk kaum yang lain.
2. Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan firasatpun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.
3. Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah resiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius yang moderat.
4. Kejadian ini juga menunjukan inilah resiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah
5. Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Inilah resiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mohon doanya.
6. Kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air; rekan-rekan pengurus DPP DPW, DPC, PAC dan Ranting: saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini.
Jika hal ini di anggap sebagai jebakan. Perlu di pertanyakan, dalih apa lagi yang ingin di berikan kepada khalayak ? Penangkapan secara OTT jelas aka nada bukti-bukti yang kuat. Kalau hanya pengklarifikasian atas kejadian yang ada bukti itu sungguh lucu bukan. Sudah cukup sandiwaranya !! [MO/ra]


Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Beredar luas rekaman video Ketua KPK , Agus Raharjo menghimbau agar pemilih meneliti rekam jejak calon, terkait Pilpres dan pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi. Secara spesifik, ketua KPK berkomitmen akan memilih calon pemimpin yang jujur, profesional dan berintegritas.

baca juga : Sesumbar Isu HTI Anti Pancasila, Rommy Malah Ketangkap KPK

Tentu saja, kreteria jujur, profesional dan berintegritas ini bisa menjadi rekomendasi dan panduan bagi segenap rakyat Indonesia untuk memilih calon pemimpin, khususnya capres yang akan diberi amanah untuk memimpin Indonesia hingga tahun 2024. Sebab, bahaya sekali jika bangsa sebesar Indonesia ini dipimpin seorang yang pembohong, amatiran (bodoh) dan tidak bisa dipercaya (khianat).

Pertanyaannya, apakah sosok jujur, profesional dan berintegritas itu ada pada pribadi Jokowi ? Mari kita periksa.

*Jujur adalah* berkata dengan apa adanya dan tidak melebih lebihkan perkataan tersebut. Pengertian Jujur adalah suatu prilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan. Jika karakter jujur ini dinisbatkan kepada Jokowi, jelas jauh panggang dari api.

Jokowi justru dikenal luas sebagai sosok pembohong, sering melebih lebihkan, tidak sejalan antara kata dengan perbuatan. Misalnya saja, Jokowi bohong tidak bagi bagi kursi, tidak bagi bagi menteri. Faktanya, kabinet Jokowi dikenal luas sebagai kabinet gemuk yang merupakan representasi bagi jatah kekuasaan untuk partai.

Jokowi juga bohong, berbusa tidak akan Import dan utang. Faktanya, di era Jokowi Import gila-gilaan, bahkan kinerja eksport kacau di semua bidang. Akibatnya, neraca perdagangan tekor. Mengenai hal ini, Jokowi sendiri mengakui 'bodoh banget kita'. Soal hutang ? Jokowi jagonya.

Jokowi juga tak sekata dengan perbuatannya. Baru saja berjanji keluarkan kartu prakerja, buru-buru diklarifikasi maksudnya tidak demikian. Jokowi menepis anggapan negara akan menggaji pengangguran. Jika mau diulas, mungkin butuh waktu paling tidak 324 hari, 24 jam 25 menit, untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi seluruh kebohongan Jokowi.

*Profesional menurut Wikipedia adalah * istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah.

Dalam konteks capres, profesional bisa diartikan secara luas sebagai kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola pemerintahan yang bertumpu pada standar ilmu, konstitusi, hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga kinerja pemerintahan dapat memberikan layanan maksimal kepada rakyat.

Jokowi justru sebaliknya, mengelola Pemerintahan secara amatiran, sering salah, sering koreksi, sering keliru. Bahkan, Jokowi pernah mengaku tidak membaca dokumen yang dia tanda tangani. Wah, bahaya sekali mengelola negara model begini.

Ketidakprofesionalan Jokowi juga terlihat pada kasus batalnya pembebasan Ust. ABB. Pernyataan kepala negara, yang dikoreksi bawahan, akhirnya menganulir pernyataan sebelumnya yang telah mengabarkan kepada publik akan membebaskan Ust ABB tanpa syarat. Dalam kasus ini, Yusril yang seorang profesional hukum tata negara menjadi korban ketidakprofesionalan Jokowi.

*Adapun Integritas adalah* suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

Jokowi berintegritas ? No No. Jokowi orangnya mencla mencle, isuk tempe sore dele. Omongannya tidak bisa dipegang. Gampang sekali lempar tanggung jawab kepada bawahan.

Jokowi karakternya lemah, mudah diintervensi partai dan bawahan. Soal prinsip ? Prinsip Jokowi Ora urus, tidak punya integritas dan harga diri.

Terakhir Jokowi mempermalukan segenap bangsa Indonesia kepada dunia, karena mengklaim telah melobi Malaysia dalam soal bebasnya Siti Aisyah. Padahal, perdana menteri Malaysia menampik klaim ini. Luar biasa memalukan, benar-benar tidak berintegritas.

Jadi berdasarkan uraian diatas, nampaknya ketua KPK ingin menyampaikan pesan secara implisit agar rakyat *'jangan Pilih Jokowi'.* Sebab, kreteria jujur, profesional dan berintegritas, ketiganya itu tidak ada pada sosok Jokowi. []


Oleh : Nasrudin Joha

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

Mediaoposisi.com-“Agama Seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya.” *(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 927)*

Ma'ruf Amien mengaku menjadi cawapres setelah didorong oleh Rommy. Rommy, menjadi tersangka KPK setelah kena OTT KPK di Jawa Timur. Untuk melihat 'kualitas' agama Ma'ruf, kita bisa mengukur dengan melihat kualitas Rommy, orang dekat yang telah 'mendorong' Ma'ruf Amien maju mencalonkan diri sebagai cawapres, mendepak posisi Machfud MD.

Melihat 'agama' itu tidak melulu hanya melihat sholat. Tapi, tegaknya nilai agama pada pribadi seseorang. Maling, adalah ciri dari rusaknya agama seseorang.

Tidak dianggap beragama baik, jika ternyata seseorang melakukan perbuatan nista, mencuri harta yang menjadi hak orang lain. Padahal, dalam agama mencuri itu kategori dosa besar, dimana had nya harus dipotong tangannya.

Berteman dengan seorang pencuri, menunjuken rusaknya agama seseorang. Sebab, sesekali atau sering, dia sadar akan bercengkrama dan makan bersama, padahal diantara sumber nafkah untuk makan bersama itu berasal dari harta haram.

Harta hasil mencuri, harta dari maling, jika dimakan bersama akan menjadi 'darah dan daging' yang menempel pada tubuh. Perlahan, darah dan daging ini akan mempengaruhi pemilik tubuh, berkarakter seperti maling.

Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat lain juga bersabda :

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَة

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 5534 dan Muslim 2628).

Pada kasus OTT Rommy, publik bertanya-tanya. Bagaimana kondisi agama Ma'ruf Amien ? Apakah, kondisinya tidak jauh beda dengan sahabatnya dari PPP yang baru saja kena OTT KPK ?

Rommy jelas, kena kasus korupsi dan ditangkap KPK. Meski belum divonis hakim, 1000 % kasus OTT KPK itu pasti divonis 'koruptor'. Koruptor itu bukan sembarang maling, tapi maling kelas kakap, menyalahgunakan kekuasaan untuk memeras rakyat.

Apakah, permainan 'pandai besi' mantan Ketum PPP juga akan berimbas dan 'Nyiprat' mengenai muka Ma'ruf ? Tentu, publik bertanya karena posisi Ma'ruf akan mendampingi Jokowi mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa ini.

Lepas dari itu, lebih penting dari itu, publik musti mematikan memilih pemimpin yang agamanya benar-benar baik. Bukan sekedar seremoni beragama.

Masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Untuk melihat mana yang agamanya baik, umat Islam wajib mengarahkan pandangan. Bukan saja kepada calon, tetapi juga pada barisan tokoh dan ulama yang mendukung calon.

Dimana barisan penista agama ? Orang dengan sejarah PKI ? Tokoh liberal ? Syiah ? Inus ? LGBT ? Pembakar bendera tauhid ? Partai sekuler yang anti Islam ? Para koruptor dan maling yang merapat ke kubu calon ?

Itu saja, cukup untuk dijadikan dasar dan pertimbangan untuk memilih pemimpin. []


Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Publik masih ingat, betapa karibnya persahabatan Presiden Jokowi dengan Rohmamurozy (Rommy) Sang Ketum PPP yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan, dibeberapa kesempatan Rommy nampak begitu akrab berinteraksi dengan Jokowi.

Berbagai pose foto kebersamaan Jokowi - Rommy, beredar luas di lini masa jejaring sosial media. Netizen, begitu gesit menghadirkan 'momen kemesraan' antara Rommy dan Jokowi yang rasanya, baru kemarin terjadi.

Rommy memang agak sial, bukannya mendapat dukungan moril dan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya, TKN Jokowi justru mengkapitalisasi penetapan tersangka Rommy sebagai prestasi Jokowi. Bahkan, dimunculkan istilah yang hiperbolis 'hukum tajam keatas'. Sebuah prosa yang terlalu berhalusinasi.

Rommy sendiri sadar, kariernya sudah tamat. Tidak saja di TKN, kubu Jokowi, juga diinternal PPP. Kader partainya, pasca penetapan tersangka ini akan berebut tulang dunia, menengadah keatas untuk merebut bola jabatan Ketum PPP.

Faksi-faksi PPP yang pernah disingkirkan, loyalis Suryadharma, akan bertarung dan mencoba mengambil alih kendali. Secara politik, posisi PPP sudah diujung tanduk. Seberapa dingin pun pemegang kekuasaan partai penerima singgasana Rommy, kejatuhan PPP sudah sulit diselamatkan.

Yang disayangkan tentu kubu Jokowi, setelah Rommy berikan apapun yang dibutuhkan, sampai PPP yang dikenal partai Islam mengusung Ahok sang penista agama di Pilkada DKI Jakarta, ternyata setelah habis manis sepah dibuang. Rommy, saat ini hanya residu politik. Sulit, untuk mengais gain politik -dari kamera dengan sudut pandang apapun- ihwal posisi Rommy.

Jelas, posisi Rommy menggerus elektabilitas Jokowi. TKN Jokowi sedang mengkalkulasi seberapa besar dampak destruktif kasus Rommy bagi elektabilitas Jokowi, sambil terus mencari saluran kanalisasi agar kelakuan Rommy tidak dipersepsikan sebagai karakter Jokowi.

Jurus paling awal diluncurkan, kedukaan dan nestapa Rommy dikapitalisasi menjadi prestasi penegakan hukum Jokowi. Padahal yang OTT itu KPK, kok diklaim prestasi Jokowi ? Udah, Amiiin aja biar cebong senyum kegirangan.

Hari hari Kedepan akan sangat sulit bagi Rommy. Argumen awal untuk buang malu, Rommy bisa menyanyikan lagu 'dijebak'. Paling tidak untuk bedak muka, agar tidak terlalu bopeng dalam kasus ini.

Hari berikutnya, sudah saatnya Rommy terbuka. Menyanyikan lagu merdu, menyebut nama sesuai urut kacang dan sesuai peran. Tidak perlu menjadi mafia sejati yang mengambil alih semua tanggung jawab dan menutupi peran pihak lainnya. Toh, OTT itu selalu diawali dengan penyadapan. KPK juga sudah tahu siapa saja yang terlibat.

Kembali ke Jokowi, kenapa Jokowi diam ? Tidakah Jokowi memiliki kewajiban moral untuk mengunggah rasa prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang dialami Rommy ? Ingat ! Kena OTT KPK itu musibah, bukan kesalahan. Faktanya, semua pejabat itu terlibat kasus korupsi. Tinggal nunggu giliran saja.

Sekali lagi kepada Pak Jokowi, janganlah melupakan kebajikan Rommy. Dia (baca: Rommy) telah melakukan banyak hal dan berkorban dengan ukuran yang besar untuk pencapresan Pak Jokowi. Jika tidak bisa membantu, janganlah buang badan seolah Pak Jokowi tidak pernah kenal dan dekat dengan Mas Rommy.

Pak Jokowi, meminjam istilah Bung Roma, Anda sungguh terlalu ! []


Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Hebat bener bangsa ini, 'apem' saja laku 80 juta. Sekarang, ada 'apel' seharga 18 miliar. Dalihnya, kebangsaan. Modus saja mau bancakan uang rakyat.

Setelah slogan 'aku Pancasila' tidak bertuah, semua yang sok 'aku Pancasila' masuk penjara, dari Setya Novanto sampai yang paling mutakhir Romahurmuzy, ini modusnya ganti slogan. 'Kita Merah Putih' begitu klaimnya, untuk menghalalkan apel seharga 18 miliar.

Memangnya kalo sudah merah putih, sudah joget sana sini, orasi kosong tanpa makna, urusan bangsa ini kelar ? Jateng sendiri, masih memiliki segudang problem yang tidak kunjung diselesaikan. Duit 18 miliar, lebih elok jika dipergunakan untuk menuntaskan problem rakyat, bukan sekedar bikin euforia dan hiruk pikuk yang tidak jelas.

Belum lagi, anggaran yang dipatok mendadak, tanpa perencanaan matang rawan diselewengkan menjadi modus saja. Jadi ajang konsolidasi politik jelang pemilu dan Pilpres.

Setelah kekuasaan pusat benar-benar digenjot habis untuk mendukung petahana, sekarang giliran penguasa didaerah juga digunakan untuk hal yang sama. Sudahlah ! Tidak usah berbusa dengan ujaran apel kebangsaan, sebut saja konsolidasi politik. Untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Apa manfaatnya menghamburkan 18 miliar duit rakyat ? Cuma mau bilang 'kita merah putih'?

Lantas jika ada yang mengkritik pemborosan ini, kemudian mudah dituduh anti merah putih ? Omong kosong ujaran kebangsaan. Ganjar saja, terlibat kasus e KTP. Begitu berbusa ngomong merah putih.

Kenapa publik musti rewel ? Cerewet ? Karena itu uang rakyat. Jika publik diam, kekuasaan akan terus lazim disalahgunakan. Mereka, harus paham rakyat ini tidak bodoh seperti yang mereka fikirkan.

Janganlah berpesta pora diatas bangkai penderitaan rakyat. Berempatilah. Lihat saja, anggaran kesehatan rakyat terbengkalai, utang negara menggunung, banyak problem didaerah yang bisa diselesaikan dengan angka 18 miliar.

Sayang sekali, 18 miliar diantaranya hanya digunakan untuk mengundang artis nyanyi nyanyi. Rakyat Ga kenyang disuguhi nyanyi nyanyian, atau deklarasi deklarasian. Rakyat butuh pemimpin yang real memikirkan hajat mereka. []