Oleh: Andini Sulastri
Mediaoposisi.com-Pelaksanaan pemilu ditahun 2019 tidak sesaui dengan asas jujur dan adil. Hal tersebut atas dasar beberapa kejadian dilapangan yang dilaporkan via offline maupun online di sosial media. Pemilihan seorang pemimpin dengan metode pemilu sangat tidak efektif dan efisien. Pemilu ini justru membuat perpolitikan menjadi kotor atas ulah rezim beserta tim pendukungnya.

Metode pemilu ini menimbulkan kecurangan dan manipulasi demi kepentingan satu pihak. terdapat fakta lapangan terjadi kecurangan-kecurangan dengan berbagai macam kasus, seperti surat suara yang telah tercoblos terlebih dahulu, manipulasi perhitungan suara, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang seharusnya memiliki sifat yang jujur.

Pemilihan umum ditahun 2019 mengalami beberapa masalah. Mulai dari rusaknya kotak suara yang dikarenakan kotak suara terbuat dari kardus, ada pula kendala atas keterlambatan distribusi surat suara ke tiap-tiap daerah, surat suara yang sudah tercoblos, sampai kepada terdapatnya beberapa korban anggota KPPS yang meninggal dunia mencapai 100jiwa lebih dan anggota lainnya yang terserang sakit akibat kelelahan. Disimpulkan, bahwa ini gagalnya KPU.

Banyaknya peristiwa-peristiwa yang berupa dampak buruk dari pelaksanaan pemilu ini. Dan dapat dikatakan bahwasanya pemilu 2019 inilah yang paling terburuk dari sebelumnya. Yang dimana politik saat ini sudah sangat kotor sampai mengahalalkan segala cara untuk menaikkan elaktabilitas dan mencapai kemenangan.

Panasnya pemilu 2019 menyambar sampai kepada tim pendukung masing-masing dari pihak yang didukungnya. Dan kecurangan yang ada  dilapang oleh salah satu kubu (pihak) akan mengakibatkan bentrok antara kubu 1 dan 2.

Banyak rakyat kecewa atas pemilu ini. Karena metode pemilihan pemimpin seperti ini tidak berefek besar kepada rakyat. Justru yang didapat adalah kecurangan-kecurangan dan fakta kotornya politik.
Indonesia mengemban demokrasi sebagai sistem saat ini yang dengan berlatar belakangi demokrasi ini paling dekat dengan rakyat, dengan pandangan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Idealnya sebuah demokrasi ini menggunakan kekuatan (suara) rakyat dan dapat menguntungkan pula  rakyat. Namun pada faktanya yang terjadi sekarang adalah siapa yang memiliki kekuasaan, maka haruslah mematuhi apa katanya.

Demokrasi hanya akan berpihak  pada penguasa demi melancarkan sistem yang berjalan yang dapat menguntungkan sebagian pihak. dan pihak yang dimaksud tersebut dialah yang memiliki kekuasaan dengan genggaman modal terbesar.

Bobroknya negara  akan semakin memperburuk suatu keadaan negara.karena sesungguhnya semua berada pada satu haluan. Metode pemilu ini tidak dapat menuntaskan permasalah negara ataupun memperbaiki negara sekalipun dalam pengubahan pemimpin. Rakyat tidak dapat berharap pada pemilu yang setiap 5 tahun dilangsungkan.

Dan sistem demokrasi yang menjadi hasil tetap dari pemilu tidak dapat memperbaiki keadan rakyat dan tatanan negara. Termasuk tatanan negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal lainnya.[MO/AS]



Oleh :  Reni Rosmawati
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com- Brunei Darussalam, baru-baru ini tengah menjadi sorotan dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bukan tanpa sebab dunia menyoroti Brunei Darussalam, pasalnya pada 3 April 2019, Brunei Darussalam telah menetapkan hukuman mati (rajam) bagi pelaku zina dan homoseksual, hukuman cambuk di muka umum bagi pelaku aborsi dan amputasi tangan dan kaki bagi pelaku,  pencurian, penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad SAW juga kriminalisasi yang mengekspos anak-anak Muslim. Undang-Undang baru itu, sebagian besar berlaku untuk penduduk Muslim, meskipun beberapa aspek juga akan berlaku untuk komunitas masyarakat di luarnya.

Sontak saja, penetapan hukum mati (rajam) bagi para pelaku zina dan homoseksual ini menuai berbagai kecaman dari berbagai pihak di tingkat Global. Salah satu kecaman datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menyebut, kebijakan ini kejam dan tidak manusiawi. Merdeka.com

Kepala urusan HAM di PBB, Michelle Bachelet, menyatakan dalam sebuah pernyataan, ia mendesak pemerintah Brunei untuk menghentikan berlakunya KUHP baru yang “Kejam” tersebut. Michelle pun mengatakan, penerapan KUHP ini, menandai kemunduran serius tentang perlindungan Hak Asasi Manusia bagi rakyat Brunei.

Sementara itu, Hotel mewah milik Brunei Darussalam yang berada di Inggris, Dorchester Hotel di demo ratusan orang. Aksi demo ini pun sebagai salah satu kecaman terhadap Sultan Hassanal Bolkiah yang menerapkan Hukuman Syariah ketat, termasuk rajam bagi pelaku seks sesama jenis (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) atau yang biasa dikenal LGBT.

Mereka pun  menganggap, Sultan Hassanal Bolkiah meniru kelompok Islamic State (ISIS) di Irak dan Suriah karena memberlakukan hukuman seperti itu. Masa juga mendesak Angkatan Udara dan Angkatan Laut kerajaan Inggris memutuskan hubungan dengan Sultan Brunei. Sindonews.com

Kecaman demi kecaman yang ditujukan kepada negara Brunei Darussalam dan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah terkait penetapan hukuman mati (rajam) bagi pelaku seks sesama jenis, membuktikan bahwa para peng-Agung Paham kebebasan saat ini tengah cemas dan takut eksistensi nya di dunia punah. Tak terkecuali PBB badan yang mensponsori paham kebebasan itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, PBB berdiri di atas asas Ideologi kufur Kapitalisme-Liberalisme. Ideologi kufur Barat ini pula, yang dijadikan sebagai landasan dalam menyusun berbagai piagam atau deklarasi. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan representasi nilai-nilai kekufuran tersebut.

Negara-negara kafir Barat khususnya Amerika, tampaknya telah berhasil memoles PBB menjadi sebuah organisasi yang tampil bagaikan pahlawan Internasional. Buktinya, negara-negara di dunia, tak terkecuali negara Islam, masih memberikan loyalitas dan kepercayaan kepada organisasi ini. Padahal PBB telah terbukti gagal dalam menyelesaikan berbagai masalah Internasional.

Organisasi Internasional terbesar yang sebelumnya bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ini, konon didirikan diatas asas persamaan kedaulatan bagi semua anggota dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan keadilan. Namun pada kenyataannya semua itu hanya sekedar retorika belaka.

Pasalnya, pemberian hak Istimewa hanya kepada segelintir negara yang tergabung kedalam anggota tetap dewan keamanan. Hak istimewa atau hak veto ini merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh 5 Negara saja.  Yakni, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Ke 5 Negara tersebut dapat melarang atau menolak suatu keputusan. Ini sungguh bertentangan dengan konsep persamaan dan kesetaraan bagi setiap anggota sebagaimana yang didengungkan.

Sejak awal berdirinya, PBB telah didominasi oleh AS yang merupakan negara Adidaya. Maka tidak heran jika, Strategi PBB dalam mengokohkan perannya di pentas politik Internasional, sesungguhnya lebih mencerminkan strategi AS dalam memanfaatkan organisasi ini. Dominasi AS dalam PBB ini, telah menjadi cara yang epektif bagi negara adidaya tersebut untuk mempromosikan dirinya sebagai pemain tunggal dalam pencaturan politik dunia.

Lewat PBB, berbagai strategi licik dan jahat digunakan AS, semata-mata untuk mengokohkan Ideologi Kapitalisme nya di Negeri-negeri Muslim. Dan membendung kekuatan lawan yakni Islam dan Komunis-Sosialis.

Namun kekuatan Islam dianggap merupakan ancaman besar bagi AS dibanding Komunis-Sosialis. Oleh karena itu, AS selalu memanfaatkan PBB untuk menjegal munculnya kekuatan Islam. Maka tidak heran jika PBB mengecam keras penerapan hukuman mati (rajam) yang ditetapkan Brunei Darussalam.

Hal ini jelas nyata membuktikan bahwa PBB, terlebih AS di dalamnya, sangat cemas dan takut terhadap muncul nya kekuatan Islam. Padahal Brunei Darussalam, hanyalah salah satu bagian kecil dari negara yang menerapkan aturan Islam. Karena kekuatan Islam sesungguhnya dalam bentuk secara real, yakni  negara Khilafah, saat ini tidak ada.

Selain itu, jika dilihat dari segi perannya, PBB dan badan-badan perlengkapan lainnya tidak lebih dari sekedar sarana bagi Negara kafir, khususnya AS, untuk mengokohkan Imperalisme (penjajahan) nya, terutama atas negara-negara Islam. Organisasi itu telah terbukti menjadi sarana yang epektif bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim. Maka Atas dasar ini lah, bergabung dengan organisasi tersebut, hanyalah membuka jalan dan kesempatan orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim.

Keberadaan PBB atau organisasi dunia lainnya akan serta merta menolak syariat Islam manakala di terapkan, di Brunei ataukah bukan. Sebab, organisasi-organisasi tersebut lahir dan berkembang dari rahim kapitalis sekular yang selalu alergi dengan ajaran Islam.

Kapitalisme dan Islam merupakan dua  ideologi yang saling bertentangan. Ibarat air dan minyak, laksana bumi dan langit takkan pernah bersatu apalagi beriring sehaluan. Kapitalisme bersifat merusak dan menghancurkan, sementara Islam membawa maslahat dan rahmat. Kebahagiaan dunia-akherat akan terwujud saat di terapkan secara kaffah dalam Intitusi  Islamiyyah, melalui sosok Khalifah.

Penerapan syariah harusnya bukan cuma di Brunei tapi diseluruh penjuru dunia. Bukan sekedar parsial tapi  revolusioner. Maka, Satu-satunya solusi agar syariat Islam bisa di terima dan diterapkan secara menyeluruh adalah dengan menggulingkan sekaligus menenggelamkan paham kufur berikut organisasinya.

Begitupun halnya,  haram dan termasuk kemungkaran yang sangat besar jika para penguasa kaum Muslim bergabung dan berhukum pada PBB. Pasalnya, organisasi yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan bangsa-bangsa itu, pada kenyataannya justru mengundang bencana,  terutama menimpa kaum Muslim. Seperti terpecah belahnya negeri-negeri Islam, munculnya krisis Palestina, Bosnia, Somalia, dan sederetan bencana lainnya, tiada lain adalah buah karya organisasi ini.

Itulah sebabnya, menerapkan seluruh aturan Islam secara Kaffah dalam bingkai Khilafah ala minhaj an-nubuwwah adalah suatu kewajiban, bahkan kewajiban yang urgen saat ini. Karena Khilafah adalah mahkota kewajiban bagi Umat Islam. Dengan menerapkan Khilafah, niscaya, harta, jiwa, darah dan kehormatan  umat Islam terjaga. Dengan Khilafah pula, ketenangan dan ketentraman akan tercipta.
Wallahu'alam bi ash-shawab [MO/ra]



Mediaoposisi.com-Komunitas Relawan Sadar (Korsa) menduga ada yang tidak beres dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya dalam proses input C1 Pemilu 2019 pada Sistem Informasi Penghitungan (Situng).

Komunitas Relawan Sadar (Korsa) menduga ada yang tidak beres dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya dalam proses input C1 Pemilu 2019 pada Sistem Informasi Penghitungan (Situng).

"Coba anggota KPU yang input data dikasih KIP, siapa tahu enggak salah lagi," ujar Amir kepada redaksi, Selasa (23/4).

"Salah input kok konsisten," lanjut kader muda Muhammadiyah ini.

Amir yang pada Pilpres 2014 lalu mendukung Jokowi menambahkan, pendukung dan simpatisan paslon 02 Prabowo-Sandi harus tetap mengawal C1 yang saat ini sudah masuk ke kecamatan.

Sebelumnya, Korsa siap menyeret komisioner KPU ke pengadilan rakyat bila terbukti ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Menurutnya, KPU selaku pelaksana pemilu telah gagal membuat pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Sejak reformasi, inilah pelaksanaan Pilpres paling buruk di negeri ini," ucap Amir.[MO/vp]


Oleh: Faizah Khoirunnisa A
Mediaoposisi.com-Suhu politik kian memanas mendekati hari H hajatan demokrasi di Indonesia. Berbagai isu mengemuka sebagai bahan pendongkrak elektabilitas ataupun demi menjegal rival.

Khilafah yang sedang menjadi buah bibir di tengah umat, ikut terseret ke dalam pusaran pilpres. Mantan kepala BIN, Hedropriyono, mengeluarkan pernyataan bahwa Pilpres kali ini merupakan pertarungan antara kelompok pro Pancasila melawan pro Khilafah sehingga ia berharap masyarakat tetap mempertahankan Pancasila dengan memilih yang pro Pancasila (www.jawapos.com, 28-03-2019).

Menanggapi hal tersebut, di malam debat pilpres, capres  nomor urut 02, Parbowo Subianto bereaksi keras bahwa tuduhan tersebut sangat tidak logis.

Haruskah Khilafah dibenturkan dengan Pancasila? Membenturkan Khilafah dengan Pancasila, menunjukkan kegagalan dalam memahami dalil-dalil Khilafah yang ada dalam nash syara’ dan kesesatan dalam mempelajari fakta sejarah saat peradaban Khilafah selama 13 abad  eksis di dua pertiga dunia.

Pancasila dengan kelima silanya yang mengandung nilai-nilai yang dipandang baik oleh bangsa Indonesia, nyatanya merupakan secuil dari kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam Islam. Para ‘alim ulama yang turut menyusun Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal Pancasila, mengakui bahwa Pancasila terinspirasi dari ajaran islam. Pun sampai saat ini, belum ada pihak yang berani mengatakan bahwa Islam bertentengan dengan Pancasila, ataupun sebaliknya.

Jika Islam tidak pernah dibenturkan dengan Pancasila, lalu mengapa Khilafah harus dibenturkan? Bukankah Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, yang praktiknya dicontohkan oleh kepala negara sekelas Rasulullah solallahu ‘alaihi wassalam dan diikuti para sahabat beliau?

Pancasila Butuh Khilafah, bukan Demokrasi

Hampir seabad mengadopsi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, bangsa Indonesia belum sepenuhnya merasakan wujud nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila Ketuhanan yang menempati posisi teratas, terciderai dengan banyaknya penistaaan terhadap ajaran agama terutama Islam. 

Simbol Islam liwa’ roya dituduh sebagai bendera teroris dan dibakar dengan sukacita, Al-Qur’an dituduh sebagai alat kebohongan, Khilafah dikriminalisasi sebagai ajaran radikal teroris, ulama dan kajiannya dipersekusi, dan masih banyak lagi kasus yang menunjukkan ternodainya sila pertama Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, masih jauh untuk bisa kita rasakan. Hari ini kita saksikan banyak ketidakberadaban yang dilakukan pejabat maupun rakyatnya. Di lingkungan pejabat, korupsi dan suap merajalela seolah menjadi budaya. 

Di kalangan rakyat, moralitas kian tergerus dengan banyaknya remaja yang terlibat narkoba, free sex, tawuran, dan anarkisme. Kriminalitas di tengah masyarakat juga masih tinggi, mulai dari pembunuhan, pencurian, pembegalan, pencabulan, dan sebagainya masih ramai menjadi headline berita.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang merangkum semboyan Bhineka Tunggal Ika, masih menjadi PR bangsa. Timor-timor sudah lepas, dan kini Indonesia harus menghadapi ancaman lepasnya Papua karena gerakan separatis yang didukung asing. Di momentum pilpres, hawa perpecahan karena beda pendapat dan pilihan terasa kuat dan menimbulkan kekhawatiran.

Tak jauh beda dengan sila lainnya, sila keempat dan kelima, juga belum berhasil diwujudkan. Budaya musyawarah dalam memustuskan kebijakan tak dilakukan penguasa. Tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan naiknya harga BBM dan listrik  yang mencekik. Ormas Islam yang hanya menyerukan ajaran Islam, dibubarkan dengan semena-mena khas diktator tanpa proses peradilan dan tak disebutkan dengan jelas apa kesalahan yang diperbuat.

Keadilan bagi seluruh rakyat, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan hukum, belum dirasakan merata. Jurang ketimpangan ekonomi masih kontras ketara, penegakkan hukum yang tebang pilih masih terasa.  Jutaan rakyat kecil masih belum mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Dari keseluruhan fakta belum terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, siapa yang harusnya disalahkan? Tentu semua elemen bangsa, karena salah dalam memilih sistem kehidupan untuk diterapkan. 

Pancasila hanya sebuah kumpulan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan norma manapun, namun nilai hanya tetap menjadi nilai jika tidak diwujudkan dengan sistem yang tepat. Demokrasi yang diadopsi Indonesia untuk menjadi sistem berbangsa dan bernegara, nyatanya justru kian menjauhkan bangsa dan negara ini dari nilai-nilai Pancailais.

Demokrasi dengan asas sekulerismenya, menjadi pangkal terpinggirkannya nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Akibatnya standar benar-salah tidak lagi disandarkan pada aturan Sang Pencipta. Tak heran jika demokrasi melahirkan banyak amoralitas dan kriminalitas.

Liberalisasi dan kapitalisasi di sektor ekonomi yang merupakan corak demokrasi, mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang parah. Sumber daya alam dan aset negara yang harusnya bermanfaat untuk rakyat, hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki akses modal. Akibatnya, keadilan dan kesejahteraan sangat sulit bahkan tak mungkin untuk diwujudkan.

Kesalahan sistemik yang dialami Indonesia melahirkan problem multiaspek yang dari tahun ke tahun kian bertambah. Sebagai solusi atas semua masalah tersebut,  tak cukup jika hanya mengandalkan Pancasila. Bangsa yang besar ini butuh sistem kehidupan yang tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan dengan benar sesuai dengan fitrah manusia, menentramkan hati dan memuaskan akal manusia. 

Sistem yang solutif dan memberikan keadilan serta kesejahteraan tak mungkin berasal dari manusia, karena manusia sifatnya lemah, terbatas, dan diliputi hawa nafsu yang bersifat merusak. Oleh karena itu saatnya kita kembalikan kehidupan ini agar berjalan ideal sesuai aturan Allah SWT dengan menerapkan syari’at Islam secara totalitas di berbagai aspek. Penerapannya sudah dijamin Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, dan fakta keberhasilannya mewujudkkan kesejahteraan, sudah dibuktikan sejarah.

Syari’at Islam yang sempurna dan penuh berkah tersebut, hanya bisa dan pernah diterapkan oleh suatu institusi negara yang bernama Khilafah. Meski hari ini dikriminalisasi dan difitnah, tegak dan hadirnya kembali sudah Allah janjikan dan Rasulullah kabarkan kepada kita. Keberadaannya kelak akan menghapuskan kedzaliman yang hari ini merajalela dan menimbulkan kesengsaraan. Lebih dari “Bhineka Tunggal Ika”, Khilafah akan menyatukan kembali negeri-negeri dari Maroko hingga Merauke.

Jadi, salah besar membenturkan Khilafah dengan Pancasila, karena hakikatnya agar nili-nilainya terwujud nyata dalam kehidupan, Pancasila hanya butuh Khilafah, bukan Demokrasi.[MO/vp]




Oleh: Mariyatul Qibtiyah, S.Pd
Mediaoposisi.com-Pemilihan umum secara langsung telah usai dilaksanakan. Masyarakat masih menunggu hasil akhir dari KPU. Namun, perseteruan antara dua kubu belum berakhir. Perbedaan hasil penghitungan suaralah yang menjadi penyebabnya. Data quick count dari 6 lembaga survei menunjukkan kemenangan bagi kubu 01. Sementara, data real count versi BPN (Badan Pemenangan Nasional) menunjukkan sebaliknya.

Di tengah kontroversi hasil pilpres, bermunculan kabar tidak sedap tentang politik uang. Seperti yang terjadi di Bengkulu, misalnya. Anggota Bawaslu provinsi Bengkulu, Khalid Saifullah menyebutkan adanya dugaan politik uang di 5 kabupaten di provinsi Bengkulu. Kelima kabupaten tersebut adalah kabupaten Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.(kompas.com, 19/04/2019)

Politik uang biasanya diberikan dengan alasan uang saksi di TPS. Namun, ada pula yang diberikan secara langsung kepada calon pemilih yang terdaftar di DPT. Politik uang untuk meraih dukungan rakyat bukanlah tindakan terpuji. Namun, sistem demokrasi yang berlaku saat ini memungkinkan hal itu terjadi.

Dalam sistem demokrasi, suara rakyat adalah penentu bagi kemenangan calon pemimpin. Sistem demokrasi menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka, siapa pun berhak mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi pemimpin. Tak peduli, apakah rakyat mengenalnya atau tidak. Yang penting, orang itu memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai UU yang berlaku.

Maka, berbagai cara ditempuh untuk meraup suara rakyat. Salah satunya adalah dengan memberikan sesuatu kepada calon pemilih. Sesuatu itu bisa berupa uang, sembako, atau yang lainnya. Harapannya, calon pemilih akan mengenal atau merasa dekat dengan calon wakil mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  peneliti psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk. Dalam penelitian itu terungkap bahwa  keterpilihan seorang calon ditentukan oleh tiga hal: diketahui, dikenal, dan disukai. Untuk meraih 3 hal itulah, politik uang digunakan. (kompas.com, 15/04/2019) Tentu saja hal ini membutuhkan dana yang sangat besar.

Direktur Prajna Research Indonesia, Sofyan Herbowo menyatakan bahwa untuk menjadi anggota DPRD kabupaten/ kota saja, seorang caleg harus menyiapkan setidaknya Rp 250-300 juta. (kompas.com, 01/08/2018) Maka wajar jika mereka akan mencari gantinya pada saat memegang jabatan.

Hal ini berbeda dengan sistem Islam. Di dalam Islam memang terdapat majelis umat dan majelis wilayah. Hanya saja, majelis umat tidak memiliki fungsi legislasi seperti dalam sistem demokrasi. Majelis umat hanya berhak untuk memberikan kritik, saran, atau masukan kepada khalifah. Anggota majelis umat dipilih dari anggota majelis wilayah. Anggota majelis wilayah dipilih melalui pemilu yang dilakukan di berbagai wilayah negara. Karena itu, masa jabatan anggota majelis umat mengikuti masa jabatan majelis wilayah.

Anggota majelis umat merupakan representasi dari seluruh rakyat. Karena itu, anggota majelis umat harus mewakili kalangan pria, wanita, muslim dan non muslim. Namun, anggota non muslim tidak boleh memberikan masukan terkait hukum syara'. Hal itu karena syariat Islam berlandaskan akidah Islam. Sedangkan mereka tidak meyakini akidah Islam. Anggota majelis umat yang non muslim hanya diperbolehkan menyampaikan masalah terkait buruknya penerapan hukum Islam terhadap mereka serta kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap mereka.

Rasulullah Saw telah memberikan contoh terkait keberadaan wakil dari umat ini. Beliau memerintahkan kepada mereka yang datang melakukan Baiat Aqabah II untuk memilih wakil untuk mereka. Rasulullah Saw bersabda,

اخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم
"Pilihlah untukku dua belas naqib dari kalian yang bertanggung jawab atas kaum mereka."

Majelis  wilayah dan majelis umat  bukan termasuk bagian dari kekuasaan. Meski demikian, siapa pun yang terpilih menjadi anggotanya, harus memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Karena, amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis tentang hal ini.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.“

Maka, seorang wakil rakyat pun haruslah orang yang bertakwa. Karena takwalah yang akan membuatnya bersikap amanah. Seperti yang dikatakan oleh  Imam al Jurjani  bahwa  takwa adalah menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Sedangkan Imam an Nawawi memaknai takwa sebagai ketaatan terhadap perintah dan larangan-Nya.

Itulah sebabnya, para sahabat dahulu sangat takut saat mendapat amanah. Mereka khawatir tidak akan mampu menjalankannya. Namun, dengan ketakwaan yang mereka miliki, mereka mampu menjalankan amanah  itu dengan sebaik-baiknya. Maka, dalam sejarah panjang peradaban Islam, rakyat  hidup bahagia dan sejahtera di bawah kepemimpinan mereka. Karena itu, untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik, kita harus menggunakan sistem Islam, yaitu sistem khilafah. Wallaahu a'lam. [MO/AS]