Oleh: Hana Annisa Afriliani, S.S
(Pengamat Sosial)

Mediaoposisi.com- Pekik kemerdekaan menggema di seluruh penjuru negeri. Semua bersuka cita merayakan hari jadi Republik Indonesia. Mulai dari anak-anak hingga para lansia terlibat dalam euforia mengikuti 17an.

Namun ada yang terlupa, bahwa pekik merdeka yang digaungkan tak seindah realita. Karena faktanya, negeri ini terpasung derita. Hutang negara yang kian menggunung menjadi salah satu bukti bahwa negeri ini belum sepenuhnya merdeka.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai US$387,5 Miliar atau sekitar Rp5.425 triliun (kurs Rp14 Ribu per dolar AS). Angka tersebut naik 8,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu US$330,04 miliar. (Cnnindonesia.com/15-05-2018)

Sayangnya pemerintah justru mengklaim, utang luar negeri adalah upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan insfrastruktur. Padahal sejatinya, utang luar negeri kelak akan menghancurkan sebuah negara.

Bagaimana tidak, negara akan tersandera oleh pihak yang memberi hutang. Akibatnya negara tak lagi mandiri menentukan segala kebijakan. Semua akan berjalan sesuai arahan negara pemberi hutang, terutama dalam aspek perekonomian dan politik. Sungguh ironis.

Hal ini bukannya tanpa bukti. Negara yang tersandera hutang tak akan mencapai 'kemerdekaan' yang hakiki. Contohnya, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka dan Pakistan. Mereka adalah negara-negara yang gagal membayar hutang kepada China. Konsekuensinya beragam, mulai dari mengganti mata uang menjadi Yuan hingga menukar pelabuhan dengan utang.

Begitu juga yang terjadi pada Yunani. Ia resmi menjadi negara bangkrut karena tidak mampu membayar utang sebesar USD 1,7 miliar atau setara Rp 22,7 triliun ke International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 lalu. 

Jadi, alangkah berbahayanya jika suatu negara tersandera hutang. Lebih-lebih hutang berbasis riba. Dan mirisnya negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim seperti ndonesia pun melakukannya. Jelas jauh dari keberkahan, sebab syariat telah mengharamkan riba.

 Sinyal-sinyal ancaman terhadap negeri ini akibat hutang telah banyak diperingatkan oleh beberapa kalangan, di antaranya Ekonom Senior Institute for Development for Economics and Finance (Indef), Faisal Basri.

Pada akhir Maret 2018 lalu, beliau mengatakan bahwa pemerintah mengobral utang dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki pihak asing. Ini jelas berbahaya. Negara akan terus bergantung pada suku bunga asing, ungkapnya. (Tempo.co/21-03-2018)

Maka alangkah kita telah terjebak dengan pekik merdeka sementara realitasnya negeri ini masih terjajah. Terkungkung dalam jeruji sistem kapitalis yang perlahan tapi pasti mampu merobohkan negeri.

Oleh karena itu, kita harus secepatnya menyadari untuk tak sekadar larut dalam euforia seremonial tahunan, namun lupa berbenah diri. Aset negara dikuasai asing, perpolitikan disetir asing, lapangan pekerjaan diserbu asing, bahkan pemikiran generasi muda pun massif disusupi ide-ide asing.

Dampaknya bisa kita lihat realitanya hari ini, generasi muda larut dalam gaya hidup liberal nan permisif. Lupa jati diri. Sibuk raih eksistensi. Memuja syahwat, mengabaikan syariat. Maka kasus kriminalitas dan amoral ramai menjerat generasi. Sungguh memprihatinkan!

Lantas, masihkah kita bangga teriak merdeka sementara berbagai polemik begitu deras menerpa negeri? Masihkan kita lantang memekik "merdeka!" sementara ada realitas suram yang menanti cahaya perubahan?

Sungguh, kita harus bergerak, berjuang memperbaiki negeri demi terwujudnya kemerdekaan yang hakiki. Tiadalah yang lain kecuali jika kita menerapkan Islam secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan. Sebab sejatinya Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.[MO/sr]


Oleh: Amma Muiza

MediaOposisi.com-Beberapa hari lagi Indonesia memperingati hari kemerdekaan, dengan bermacam cara dan budaya. Perayaan ini tentu tidak lepas dari sudut pandang kemerdekaan. Sebagian orang memandang Indonesia sudah merdeka sejak 73 tahun yg lalu. 

Sebuah kemerdekaan yang mutlak sehingga layak di peringati, dirayakan dengan meriah bahkan mewajibkan masyarakat untuk menghadiri perayaannya. Sebagian lagi menyatakan bahwa Indonesia masih belum merdeka, dengan anggapan bahwa kemerdekaan adalah sebuah kebebasan ruang gerak rakyat. Bebas berpendapat, bebas berkarya, dan bebas berfikir. 

Sebagian lain menganggap Indonesia belum merdeka karena alasan lain, yaitu Indonesia masih di kungkung oleh hegemoni Barat, dengan cengkraman kapitalis - sekuler yang nyata terpampang di setiap sendi sosial. Perbedaan sudut pandang ini tentu dipengaruhi oleh fakta yang dipahami, empati yang di tumbuhkan dalam diri, dan tanggung jawab pribadi. 

Jadi, mari kita coba memperbanyak fakta lapangan, fakta saudara kita di Indonesia ini, fakta yang sebenarnya sudah berlangsung lama, namun mata hati menutup acuh terhadapnya. 

Saat bicara tentang krisis di Indonesia, tidak hanya kondisi ekonomi yg tergadai. Krisis sosial, pendidikan, moral, hukum, hingga SARA. Tak ayal Indonesia disebut-sebut mengalami krisis multidimensi. 

Dari sisi ekonomi, jeratan hutang Indonesia mencapai 4000 trilyun rupiah, disertai dengan angka pengangguran yg tinggi, nilai impor yg cenderung meningkat dan angka kemiskinan yang masih tinggi (BPS, 2018)

Dari sisi pendidikan, rakyat masih merasakan ketidak merataan fasilitas pendidikan diikuti dengan rendahnya kualitas pendidikan (IDN times, 2018) Begitu pula isu pornografi dan pornoaksi dikalangan pelajar semakin miris. 

Indonesia yang disebut negeri kaya sumber daya alam, sayangnya kekayaan terus dikuasai dan dieksploitas dengan liar— bukan oleh bangsa sendiri tapi oleh perusahaan asing. 

Tambang emas, minyak, gas dan banyak sumberdaya alam lainnya di negeri ini telah lama dikuasai dan diekploitasi oleh PT Freeport, Exxon Mobile, Newmont, dan banyak perusahaan asing lainnya. Sebuah eksploitasi yang legal tersebab dilindungi oleh undang-undang. 

Di ranah politik, banyak keputusan politik di negeri ini—terutama dalam bentuk undang-undang—terus berada dalam kontrol pihak asing. Semakin digali, problem pelik negeri ini seolah tidak ada habisnya. Ditambah Bencana alam sebagai peringatan jiwa yang tak henti mengetuk bangsa ini.

Namun demikian, pada saat yang sama sebagian masyarakat seolah tak pernah menyadarinya, tampak dalam antusiasme perayaan hari kemerdekaan. 

Sepatutnya kita menengok dan mempelajari fakta ini, sehingga memunculkan pertanyaan kritis, "sudahkah Indonesia merdeka?" Diikuti dengan sejumlah semangat terarah untuk perbaikan Indonesia, bukan sekedar perayaan kosong tak bermakna.

Maka layak pula makna kemerdekaan hakiki diwujudkan dalam kehidupan ini. Kemerdekaan yang sebenar, bukan merdeka semu yang dipaksakan atas fakta-fakta yang berkebalikan. Jika kita mengkaji detil makna merdeka, ada sebuah misi utama Islam untuk memerdekakan manusia. Islam dengan kesempurnaannya, bertujuan mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah SWT. 

Itu pula arti kemerdekaan hakiki. Islam memandang kemerdekaan hakiki terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan dan perbudakan oleh sesama manusia. Perbudakan yang tampak dari kekangan manusia atas manusia, hegemoni keji sebuah bangsa atas bangsa lain, pemaksaan dzalim kehendak penguasa atas rakyat kecil.

Dengan kata lain Islam menghendaki agar manusia benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan dan penghambaan oleh manusia lainnya. Inilah misi Islam dalam mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk seluruh umat manusia. 

Dalam goresan tinta sejarah, misi kemerdekaan atas umat yang dibawa oleh Islam ini tergambar jelas saat Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada penduduk Najran. Di antara isinya berbunyi:

“…Amma badu. Aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba (manusia)… "(Al-Hafizh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa an-Nihayah, v/553).

Dengan demikian, pelik masalah bangsa ini, yang mengikat erat penduduknya, menjadikannya dalam keadaan tidak bebas merdeka. Hanya kembali kepada Allah swt - lah, dengan berpegang pada aturan-Nya, kemerdekaan hakiki akan dapat diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia.[MO/sr]








Oleh: Yulida Hasanah
(Pengisi Majlis Ta’lim Khoirunnisaa’ Kalisat, Jember)

Mediaoposisi.com- Tepat  hari kamis, tanggal 9 Agustus lalu, Presiden Jokowi sah menentukan Cawapres pendampingnya untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

Putusan Jokowi untuk menggandeng Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden didukung oleh sembilan parpol koalisi pendukung Jokowi, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, PKB, PPP, PDIP, PSI, Perindo, dan PKPI.

Dan pada hari itu juga Jokowi mendeklarasikan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang juga dihadiri sembilan ketua umum parpol pendukung Jokowi. Jokowi sendiri mengaku mempunyai sejumlah alasan menggandeng Ma'ruf Amin.

Dia menyampaikan dalam sebuah konferensi pers di kawasan Menteng Jakarta, mengapa Ma'ruf Amin yang dipilih. Karena beliau adalah sosok utuh sebagai tokoh agama yang bekerjasama, dan merupakan sosok yang kaya pengalaman di sejumlah institusi legislatif dan pemerintahan. (sumber : Liputan6.com)

Pasangan Capres dan Cawapres ini tidak luput dari pro kontra di masyarakat terutama umat Islam di Indonesia. Bahkan media –media mainstream sangat gencar menonjolkan keunggulan dari Cawapres, Ma’ruf Amin. Tentunya, media sebagai pilar ke 4 dalam Demokrasi memiliki tujuan penting dalam memvisualisasikan narasi-narasi manisnya Demokrasi.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden membawa dampak positif bagi Indonesia. Sebab, isu SARA tidak lagi menjadi mainan politik di pemilihan presiden mendatang.
Namun demikian, keputusan ini cukup mengagetkan bagi pasar.

"Pelaku pasar awalnya berharap sosok pendamping jokowi berasal dari tokoh yang berpengalaman dibidang ekonomi bisa birokrat, akademisi atau pengusaha. Permasalahan ekonomi saat ini tidak kalah urgent dengan persoalan identitas dan kebhinekaan," jelasnya.

Ada hal menarik yang perlu kita cermati, terkait dengan Isu SARA, Identitas (Muslim/non muslim) dan Kebhinekaan yang selama ini dianggap oleh penguasa dan jajarannya sebagai ‘momok’ yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini.

Dan sejak Jokowi memutuskan untuk berdampingan dengan Ulama,harapannya Ulama bisa bersinergi dengan Umara dalam menjalankan politik demokrasi. Namun, apakah kita begitu saja percaya dengan narasi manisnya demokrasi yang pada dasarnya bukan bersumber dari Islam ?

Isu SARA, Identitas, dan Kebhinekaan : Senjata Demokrasi di Indonesia.
Sejatinya, demokrasi merupakan paham yang diusung di negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, sering tidak digambarkan dalam bentuknya yang asli, yaitu sebagai gagasan atau paham yang menyingkirkan hukum-hukum Allah dan membebaskan manusia untuk membuat hukum/undang-undang sendiri.

Jadi, demokrasi menjadi kendaraan kapitalis untuk menancapkan akar Sekularismenya secara kuat di negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia.Disadari atau tidak, karena demokrasilah, umat Islam yang menginginkan Islam menjadi aturan negerinya dicap membawa SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

Disadari atau tidak, karena Demokrasilah, umat Islam yang menginginkan pemimpin yang sesuai dengan Syari’at Islam akhirnya malah terjatuh pada politik Identitas semata. Dan disadari atau tidak, karena demokrasilah, umat Islam yang menyatukan seluruh umat dengan sistem kepemimpinan Islam malah dituduh mengancam Kebhinekaan.

Bukankah, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan memilih pendamping dari kalangan Ulama itulah yang seharusnya dianggap mencoreng demokrasi itu sendiri ? tapi, sepertinya hal ini ‘sah-sah saja’ dalam politik demokrasi, selama umat Islam tidak menuntut “Politik Islam” dijadikan sebagai jalan Politik negeri ini.

Dan demokrasi telah sukses melemahkan gambaran politik Islam (devisualisasi politik Islam) di mata umat islam, yang sempat menguat pada saat Pilkada Jakarta tahun 2016 lalu.

Kembali menguatkan perjuangan Politik Islam
Sesungguhnya tujuan Allah SWT menciptakan makhluk, menurunkan Al Qur’an dan mengutus para Rasul tidak lain adalah agar Allah menjadi satu-satunya yang disembah dan tidak disekutukan dengan apapun (QS. Adz-Dzariyat ayat 56). Dialah satu-satunya Pencipta, dan hanya Dia pula yang berhak memerintah (QS. Al An’am ayat 57).

Allahlah satunya yang berhak menghalalkan, mengharamkan dan membuat aturan/hukum. Maka, siapapun yang mengklaim berhak ditaati secara mutlak dan berhak membuat aturan secara mutlak, sungguh ia telah menjadi sekutu bagi Allah SWT. Siapa saja, apakah ia seorang individu, jama’ah, organisasi, institusi, DPR, MPR, parlemen atau apapun namanya.

Oleh sebab itu, menjadi perkara yang sangat urgent bagi umat Islam untuk memperjuangkan tegaknya kembali hukum-hukum Allah SWT sebagai satu-satunya hukum yang diterapkan oleh Negara. Dan menyebarkan Islam sebagai Kepemimpinan berpikir (Qiyadah Fikriyah). Perjuangan ini tidak mungkin kuat sebelum ‘keyakinan’ terhadap Islam telah menyatu dalam hati-hati umat dan betul-betul mantap di dalam benak.[MO/sr]


Oleh: Arin RM, S.Si
(Member TSC, Frelance Author)

Mediaoposisi.com-Ashobiyyah merupakan sifat fanatik buta yang biasanya tampak dalam hal bersikap membela dan mengikuti pihak yang menjadi sasaran.  Baik pihak tersebut benar ataupun salah.

Ashobiyyah bisa dalam berbagai keadaan, seperti Ashobiyyah terhadap suku, negara, madzhab, atau apa saja. Paham ini telah dilarang oleh Nabi, sebagaimana hadits berikut:

Barangsiapa yang terbunuh di bawah bendera (fanatisme) buta, mengajak pada ashobiyyah atau menolong karena ashobiyyah (fanatik), maka matinya seperti mati Jahiliyyah” (H.R Muslim dari Jundab bin Abdillah al-Bajaliy).

Memahami akan adanya bahaya bagi muslim bersikap ashabiyah, musuh Islam justru menemukan celah di sana. Eksistensi ashabiyah akan menjadikan persatuan muslim jauh panggang dari api. Artinya, dengan ashobiyyah penjajah bebas menancapkan pengaruhnya untuk terus menjarah kekayaan negeri-negeri muslim.

Oleh karenaya, mereka memodifikasi ashobiyah sedemikian rupa menjadi neo-ashobiyah bernama nasionalisme.

Nasionalisme menurut Hans Kohn diartikan sebagai “keadaan pada individu yang dalam pikirannya merasa bahwa pengabdian paling tinggi adalah untuk bangsa dan tanah air” (mustanir.com, 2015).

Syeikh Taqiyyudin An Nabhani mengatakan

Nasionalisme tidak bertolak dari ide yang lahir melalui proses berpikir yang benar dan sadar. Maka dari itu, nasionalisme bukan ide yang layak untuk membangkitkan umat manusia. Sebab dalam suatu kebangkitan, diperlukan suatu pemikiran yang menyeluruh (fikrah kulliyah) tentang kehidupan, alam semesta, dan manusia, serta pemikiran tertentu tentang kehidupan untuk memecahkan problem kehidupan” (Taqiyuddin An Nabhani, 1953).

Maka, berangkat dari definisi tersebut, atas nama nasionalisme, sentimen dimainkan. Persatuan muslim di seluruh dunia dipecah. Kebangkitan terus dicegah. Dibangun egosentris berwilayah. “Kita beda negara, maka beda penetapan hari raya”, begitulah sederhananya.

Kesusksesan neo-ashabiyah ini saat ini nampak kembali. Ada perbedaan antara Makkah dan negeri ini dalam penentuan hari raya idul adha. Bahkan sempat dipertanyakan dalam headline media elektronik: “Idul Adha di Saudi 21 Agustus, Mengapa di RI Baru Esoknya?” (news.detik.com, 13/08/2018).

Di laman tersebut dinyatakan alasan perbedaan tanggal karena faktor perbedaan matla’ saat melakukan rukyat hilal dan juga karena berdasarkan hisab. Padahal mengutip dari tulisan ustadz Shiddiq al Jawi, Penentuan Idul Adha (10 Dzulhijjah) bergantung pada penentuan awal bulan Dzulhijjah.

Dalam hal ini para fuqaha sepakat, bahwa penentuan awal bulan Dzulhijjah hanya didasarkan pada rukyatul hilal saja, bukan dengan hisab. Ini ditegaskan oleh Syaikh Abdul Majid al-Yahya dalam kitabnya Atsar Al-Qamarain fi Al-Ahkam Al-Syar’iyah,

Tak ada khilafiyah di antara fuqaha, bahwa rukyatul hilal adalah standar/patokan dalam penentuan masuknya bulan Dzulhijjah….” (Abdul Majid al-Yahya, Atsar Al-Qamarain fi Al-Ahkam Al-Syar’iyah, hal. 198).

Khusus untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah yang terkait dengan Idul Adha, rukyatul hilal yang menjadi patokan utama adalah rukyatul hilal penguasa Makkah, bukan dari negeri-negeri Islam yang lain. Kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil merukyat hilal, barulah rukyat dari negeri yang lain dapat dijadikan patokan.

Dalilnya adalah hadits dari Husain bin Al-Harits Al-Jadali RA, dia berkata,

Amir (penguasa) Makkah berkhutbah kemudian dia berkata,”Rasulullah telah berpesan kepada kita agar kita menjalankan manasik haji berdasarkan rukyat. Lalu jika kita tidak melihat hilal, dan ada dua orang saksi yang adil yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya.

(HR Abu Dawud, hadits no 2339. Imam Daruquthni berkata,”Hadits ini isnadnya muttashil dan shahih.” Lihat Sunan Ad-Daruquthni, 2/267. Syaikh Nashiruddin Al-Albani berkata,”Hadits ini shahih.” Lihat Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Dawud, 2/54).

Maka mestinya, umat Islam di seluruh dunia yang tidak sedang menunaikan ibadah haji menjadikan penentuan hari Arafah di tanah suci sebagai pedoman. Bukan berjalan sendiri-sendiri seperti sekarang ini. Apalagi Nabi Muhammad juga telah menegaskan hal itu. Jika dalam urusan hari raya saja terjadi perbedaan, maka betapa perpecahan itu sungguh sebuah kenyataan.

Perpecahan ini adalah barometer gratis bagi penjajah untuk mengukur indeks kesatuan umat. Untuk perkara yang identik dengan kebahagiaan saja masih berbeda, maka urusan melawan dominasi asing dalam urusan pemebabasan penjarahan SDA pasti tidak jauh berbeda. Belum dalam posisi siap bangkit.

Demikianlah keadaan umat bila tidak bersatu. Umat akan terus berpecah belah dalam berbagai hal, termasuk dalam perkara ibadah. Karena itu, perpecahan ini harus dihentikan. Caranya, umat Islam harus bersungguh-sungguh, dengan segala daya dan upaya masing-masing, untuk berjuang mengenyahkan neo-ashobiyyah.

Umat pun harus menghilangkan induk dari neo-ashobiyyah yakni demokreasi kapitalisme, untuk kemudian menggantinya dengan Islam saja. Untuk perjuangan ini, kita dituntut untuk rela berkorban, sebagaimana pelajaran dari peristiwa besar yang selalu diingatkan kepada kita, yaitu kesediaan Nabi Ibrahim as.

Memenuhi perintah Allah mengorbankan putranya, Ismail as. Lalu dengan penuh tawakal menjawab seruan Allah, memperjuangkan kembali Islam yang menyatukan seluruh muslim dunia, termasuk dalam urusan penentuan hari raya.[MO/sr]


Oleh: Erwina Mei Astuti 
(member revowriter) 

Mediaoposisi.com- Pemilu akbar semakin dekat. Tahun 2019 tinggal beberapa saat. Pemilihan pemimpin negara ini akan digelar. Pasangan calon telah resmi diundangkan. Siapakah kira-kira yang tampil melenggang dan duduk di tampuk kekuasaan?

Wajah lama muncul kembali, mengulang masa lima tahun yang lampau. Bergandengan dengan wajah baru yang tak asing. Masing-masing yakin akan mampu mendulang suara. Berbagai komentar pro kontra datang bersliweran. Silih berganti menyampaikan pendapat dan unek-uneknya. Sosok ulama yang didamba memunculkan pula rasa kecewa. Kekhawatiran terjebak dalam pusaran demokrasi sehingga tak mampu meluruskan. Sosok pengusaha mapan dengan amalan dhuha yang kuat plus wajah nan rupawan juga memikat. Entahlah siapa yang akan jadi pemenang. Tetaplah umat penentu kemenangan walau akhirnya akan ditinggalkan.

Pemimpin sebagai Posisi Vital
Keberadaan pemimpin dalam suatu masyarakat merupakan keniscayaan. Padanya akan bertumpu tanggung jawab akan nasib yang dipimpinnya. Problem masyarakat butuh pengaturan agar solusi yang ditawarkan sesuai dengan harapan. Tanpa seorang pemimpin, pengaturan akan solusi terjadi amburadul. Konflik dan friksi berpotensi muncul.

Jangankan suatu masyarakat yang besar, 3 orang yang berkumpul harus ada yang diangkat sebagai pemimpin. Dalam hadits disebutkan bahwa "Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." (HR Abu Dawud). Pemimpin bak perisai, sebagaimana hadits “Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya. Apabila ia memerintahkan untuk bertaqwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia akan mendapat pahala. Tetapi jika ia memerintahkan dengan selain itu, maka ia akan mendapat akibat buruk hasil perbuatannya.” [Hadis Riwayat Muslim, 9/376, no. 3428]

Posisi pemimpin sangat vital. Namun pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah kelak. Karenanya pemimpin harus senantiasa berjalan di jalan yang benar agar tidak tergelincir dalam kesalahan. Pemimpin harus memiliki standar benar salah dalam menjalankan aktivitasnya. Bukan pandangan pribadi atau pendapat mayoritas masyarakat. Standar itu adalah syariat Islam.

Adapun pemimpin dalam Islam ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriterianya yaitu laki-laki, muslim, balig, berakal, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugasnya. Ketujuh kriteria ini akan mengantarkan pada tugas pemimpin untuk mengatur urusan masyarakat.

Hipokrisi Demokrasi
Sayangnya pemimpin sejati belum didapatkan di negeri ini saat ini. Akankah pasangan capres dan cawapres menjadi pemimpin sejati? Tak lekang dari ingatan betapa umat Islam sebelumnya "terluka". Kasus penodaan agama harus menunggu lama untuk diproses hukum. Disisi lain stigma radikalisme, terorisme sangat cepat dilekatkan. Pembubaran ormas Islam yang menyerukan ajaran Islam hingga menelorkan perppu ormas, kilat dilakukan. Dampaknya muncul persekusi dan kriminalisasi atas ulama dan ajaran Islam. Luka yang belum sembuh itu kembali menganga manakala pasangan calon pemimpin menggandeng ulama. Taubatan nasuha ataukah simbolisasi belaka demi mendulang suara? Inilah hipokrisi demokrasi, suara rakyat hanyalah kebutuhan sesaat menjelang pesta demokrasi. Selanjutnya, selamat tinggal rakyat, kepentingan dan kekuasaan menanti dekapan. Janji yang dilontarkan hanyalah angin lalu yang tak meninggalkan bekas. Justru jeratan kesengsaraan semakin menguat ketika kapitalisme menjadi sistem yang diterapkan.

Saatnya instropeksi, menyadari hipokrisi demokrasi dan kembali kepada aturan ilahi. Baik sistem maupun pemimpinnya. Pilih hanya pemimpin sejati. Wallahua'lam bisshowab.