Oleh: Wulandari Muhajir
(Mahasiswi FKIP Unismuh Makassar)

Mediaoposisi.com- "Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi" ungkapan dari salah seorang pendukung 02. Ungkapan yang menunjukkan dalam hatinya yang kacau, ada luka besar yang menganga atas tragedi MRT Lebak Bulus.

MRT Lebak Bulus yang menjadi TKP atas pembantain kepercayaan rakyat pendukung 02. Rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi menyisakan kekecewaan masyarakat yang sedari awal telah berjuang bersama Pak Prabowo dalam menguliti keganjilan dan kecurangan pilpres. 

Emak-emak yang turun jalan, korban kerusuhan 21-22 Mei, ulama yang ditangkap dan dikriminalisasi, pembubaran ormas yang berusaha menegakkan keadilan dengan syariah Allah. Perjuangan itu seolah sirna beriringan tawa antara Pak Prabowo  dan Pak Jokowi dalam laju kereta. 

Apakah Pak Prabowo yang dari awal telah berkomitmen dibarisan rakyat untuk menegakkan kebenaran, justru berbelok dan meninggalkan pasukannya?.

Tragedi MRT Lebak Bulus itu pun menuai pro dan kotra. Dari pihak pro berpendapat bahwa duduknya antara petahana dan oposisi dalam satu meja menandakan kembalinya kedamaian di Negeri Indonesia. Duduk santainya  dua belah pihak yang sempat bersitegang ini berujung pada sebutan 'cebong' dan 'kampret' menjadi almarhum.

Lain lagi pada pihak kontra yang justru mengangap ini adalah langkah awal perjuangan. Pasalnya mereka (para oposisi) tidak lagi bernaung di belakang nama Prabowo. Tragedi MRT menandakan Prabowo telah membiarkan Jokowi berhadapan langsung dengan rakyat.  

Rakyat yang sedari awal telah kenyang janji-janji kampanye yang tak pernah terealisasi. Janji yang harusnya memakmurkan rakyat tapi justru menyerang rakyat hingga terkapar.

Benarkah Pak Prabowo Telah Berpaling?

“Sepertinya pengumuman hasil pilpres oleh KPU dan pengumuman sidang MK telah berhasil menumbangkan Pak Prabowo” ungkapan para pendukung yang kecewa. Tapi sepertinya tak perlu banyak berspekulasi, tragedi MRT suatu hal yang lumrah di negeri dengan sistem kapitalis.

Negeri yang berasas pada manfaat semata, yang ikatannya berasas pada kepentingan. Yang mana ikatannya berupa ikatan yang  temporal, anggotanya hanya diikat pada kemaslahatan (kepentingan) semata. Jika tujuannya (kepentingannya) sudah tercapai maka ikatan itu akan melemah dan bisa jadi hilang.

Koalisi yang terbentuk diawal perjuangan, untuk memenangkan Pak Prabowo nyatanya berakhir pilu, ikatan demi ikatan mulai melemah dan hilang. Kekecewaan dari pendukung dan pengusung, serta emak-emak milenial. 

Bahkan hastag #unfollowprabowo mewarnai jagad media sosial. Benarlah ucapan Khalifah Ali Bin Abu Thalib "Tidak lah aku merasakan kepahitan hidup selain berharap kepada manusia". Karena demikianlah tabiat manusia. Mereka dengan mudahnya dibutakan oleh harta dan tahta.

Solusi Islam atas Tragedi MRT

Tragedi MRT adalah buah dari sistem sekuler, sistem yang hanya berdasar pada manfaat, tanpa memperhitungkan mudharatnya. Sistem sekuler yang melahirkan liberalisme, maka kebenaran bukan lagi menjadi standar yang terpenting adalah kepuasan. 

Sedangkan dalam sistem islam yang dijunjung tinggi adalah kebenaran yang mutlak dari Allah, Sang Pencipta yang tahu seluk beluk akan ciptaan-Nya. Sehingga kemaslahantan rakyat bukan lagi janji kampanye belaka.

Teladan kemaslahatan rakyat ketika aturan Allah diterapkan ada pada saat negara khilafah masih tegak. Negara Khilafah dalam mencari pemimpin bukan dengan menumbalkan rakyatnya. 

Pemimpin yang dicari bukan pemimpin yang haus kekuasaan, akan tetapi pemimpin yang amanah, yang siap berada digarda terdepan untuk menegakkan kebenaran. Seorang pemimpin memimpin karena ketakutannya kepada Allah.

Kisah teladan ketika islam memimpin peradaban datang dari Umar bin Abdul Aziz dibai'at menjadi pemimpin (khalifah). Namun  Umar bin Abdul Aziz justru menagis lantaran membayangkan betapa beratnya pertanggungjawaban ketika duduk di tampuk kekuasaan. Pertanggungjawaban dalam mengurus umat, dan lebih lagi pertanggungjawaban di pengadilan Allah kelak. 

Hasilnya kegemilangan dan kemakmuran pun mewarnai masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan juga negara khilafah islamiyah ikatannya bukan ikatan kepentingan belaka, tapi ikatan yang mengikat rakyat adalah ikatan ideologi islam. 

Ikatan terkuat diantara ikatan yang lainnya yang ada dimuka bumi. Ikatannya tidak terikat waktu, emosional, dan kepentingan seperti koalisi partai yang dibentuk untuk memenangkan kandidat. Ikatan ini menguat ketika mempromosikan kandidatnya, namun ketika kandidatnya berhasil merebut tahta kekuasaan, maka mereka yang awalnya berloalisi akan saling sikut untuk berebut kursi.

Maka hanya ikatan ideologi islam yang  mengikat masyarakat secara mendasar dan mengakar. Dalil al-Quran yang menerangkan ikatan yang hakiki yaitu:

إِنَّمَا الْمًؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Sungguh orang-orang Mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian dirahmati (TQS al-Hujurat [49]: 10).

Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum Mukmin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, VIII/212).

Karena bersaudara, normal dan alaminya kehidupan mereka diliputi kecintaan, perdamaian dan persatuan. Jika terjadi sengketa dan peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan yang harus dikembalikan lagi ke keadaan normal dengan meng-ishlâh-kan mereka yang bersengketa, yakni mengajak mereka untuk mencari solusinya pada hukum Allah SWT dan Rasul-Nya (Al-Qasimi, Mahâsin at-Ta’wîl, VIII/529).

Selanjutnya berdasarkan ayat di atas, takwa harus dijadikan panduan dalam melakukan ishlâh dalam semua perkara. Dalam melakukan ishlâh itu, kaum Mukmin harus terikat dengan kebenaran dan keadilan; tidak berbuat zalim dan tidak condong pada salah satu pihak (Wahbah az-Zuhayli, Tafsîr al-Munîr, XXV/239).

Artinya, sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah SWT, yakni ber-tahkîm pada syariah. Dengan begitu mereka akan mendapat rahmat-Nya.
Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا

Berpeganglah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan jangan bercerai-berai (TQS Ali Imran [3]: 103).

Imam Ibnu Katsir (Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm, I/477) menyatakan bahwa tali Allah (habl Allâh) adalah al-Quran. Siapapun yang berpegang teguh pada al-Quran berarti berjalan di atas jalan lurus. Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada mereka untuk berpegang pada al-jamâ‘ah dan melarang mereka dari tafarruq (bercerai-berai).

Dalil tersebut mengindikasikan betapa Allah tidak suka dengan yang namanya bercerai-berai. Sehingga umat muslim harusnya mempunyai ikatan yang kuat yang berupa ideologi islam sebagai satu-satunya ikatan yang benar dan kuat. Bukan ikatan yang dibangun diatas kepentingan apalagi atas emosional semata.

Khilafah Selamatkan Negeri

Jadi khilafah bukan lagi sesuatu yang membuat umat islam takut terhadap ajarannya sendiri (islamofhobia), apa lagi sampai memusuhinya. Karena khilafah adalah solusi dari problem umat atau penyakit umat yang sudah komplikasi saat ini. Khilafah adalah negara yang tujuannya untuk meri'ayah umat, melakukan kepengurusan terhadap umat.

Hanya khilafah yang bisa melahirkan pemimpin yang takut kepada Allah (amanah). Dan hanya khilafah yang mampu mengikat masyarakat dengan ikatan yang kuat dan benar, sehingga tidak ada perpecahan dalam negara.

Negara Khilafah beda kasta dengan negara demokrasi yang bernaung di bawah sistem sekuler kapitalis. Negara dengan sistem sekuler kapitalis hanya menzhalimi rakyat. Hanya karena ambisi ingin melanggengkan kekuasaan, maka kepercayaan rakyat ditumbalkan dan darah-darah rakyatnya pun ditumpahkan.

Pembantaian kepercayaan masyarakat akan terus berkelanjutan, ketika demokrasi masih menggurita dari sabang sampai merauke. Maka masyarakat harus cuci tangan dari demokrasi dan beralih pada solusi yang hakiki, yaitu khilafah islamiyah.

Negara yang menerapkan aturan Allah Azza wa Jalla secara Kaffah. Negara yang menjadikan islam sebagai sistem yang pengatur kehidupan untuk kemaslahatan manusia. Karena islam adalah rahmatan lil alamin, islam adalah solusi untuk segala problem. 

Khilafah bukanlah ancaman, maka dari itu seluruh umat harusnya saling merangkul untuk menegakkan kembali mahkota kewajiban menuju kebangkitan.
Wallahu'alam bish shawab. [MO.IP]

Oleh: Arlianah
(Mahasiswa Yogyakarta )

Mediaoposisi.com-Beredar rekaman pelecehan oleh bosnya, Baiq Nuril Maknum sebagai mantan guru perempuan asal Mataram justru mendapat hukuman dari pengadilan.

Rekaman tersebut membuktikan bahwa bosnya melecehkannya secara seksual, namun justru Baiq dilaporkan ke polisi atas tuduhan Pelanggaran UU ITE . Akibatnya, ia harus terkurung dipenjara selama dua bulan tiga hari dan denda Rp500 juta. Hal ini mengakibatkan ia kehilangan pekerajaan .

Bukan hanya itu, posisinya sebagai Ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus anak, terpaksa beralih kepada Suaminya, akibatnya Suami pun menjadi ikut kehilangan pekerjaan.
Dimanakah keadilan negeri demokrasi?

Seharusnya peradilan hukum di negeri ini bisa lebih profesional dalam mengambil keputusan. Fakta diatas menunjukkan bahwa Baiq sebagai korban yang harusnya mendapat perlindungan hukum bukan sebagai tersangka yang malah terjerat hukum.

Fakta ini menunjukkan kembali bahwa penerapan hukum di negeri ini belum mencapai puncak keadilan alias tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Lagi-lagi hak rakyat untuk mendapat keadilan tidak bisa dipenuhi oleh tata kelola peradilan negeri ini.

Berbeda dengan tata kelola Islam yang tidak memandang siapa , tapi apa yang ia lakukan. Jika jelas salah dan melanggar ketentuan Syari'at Islam , maka tak ada pembenaran atasnya dan berhak mendapat hukuman atas perbuatannya.

Tidak akan dibiarkan orang terdzolimi akibat ulah orang lain. Karena paradigma pemikiran rakyat dengan Penguasa beserta aparatur negara adalah taat kepada Allah ,Sang Pencipta dan Pengatur makhluk-Nya. Tidak akan membiarkan kemaksiatan untuk menutupi kebenaran.

Inilah buah sistem peradilan yang berasal dari pemikiran manusia. Keputusan yang diberikan,  berdasarkan kepentingan dan dominan tidak berkeadilan.

Tagline yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah pemanis bibir saja, sedang fakta menunjukkan pahitnya hidup dalam sistem ini.

Sudah banyak fakta yang menunjukkan penerapan sistem sekuler yang memisahkan peraturan agama dalam kehidupan akan selalu membuktikan ketidakseriusan negara dalam mengurusi urusan rakyatnya.

Negara hanya dijadikan sebagai fasilitator bukan eksekutor. Padahal, seharusnya peradilan yang dijalankan harusnya berasal dari arahan negara yang dipimpin oleh kepada negara dan distandarkan pada ketentuan yang benar. Mengadili yang salah, dan membela yang benar. Bukan sebaliknya.

Tak ada solusi lain atas segala problematika hidup ini kecuali kembali kepada penetapan Sistem Islam yang akan menghasilkan tata kelola kehidupan yang tidak diskriminatif.

Karena Islam bukan hanya agama spiritual namun juga mencakup sistem kehidupan yang peraturannya mencakup segala aspek kehidupan, dan ketika ini diterapkan, maka kita akan melihat dan merasa Islam Rahmatan Lil'aalamiin yang sesungguhnya.[MO/ad]

Oleh: Merli Ummu Khila

Aku melihat para pemimpin yang bertopeng
Aku menyaksikan
wajah pemimpin serakah yang menjarah
Melahap apa saja
Lalu kenapa rakyat hanya kamu beri remah-remah?

Wahai para pemimpin berwajah kubangan
ditutupi topeng-topeng kemunafikan
Bersembunyi di balik wajah lembut nian
mengatasnamakan rakyat yang tersudutkan
Tidak kau lihatkah rakyat sudah megap-megap sekarat dan tergagap
Kenapa kau memikirkan golonganmu sendiri, partaimu sendiri
-Anggoro Suprapto

Mediaoposisi.com- Pemilu sudah usai, pemenang sudah diumumkan meski penuh kontroversial. Presiden yang disinyalir bukan pilihan rakyat dengan terbuktinya pilpres penuh kecurangan.

Namun apa hendak dikata, dalam demokrasi penguasa bisa melakukan apa saja.dan bisa melegalkan apa saja.

Namun ternyata pertarungan belumlah usai, jika kemarin pertarungan dua kubu demi mengumpulkan suara terbanyak, kini pertarungan didalam kubu pemenang.

Semua partai pengusung sibuk berebut kursi kekuasaan, semua ingin mendapatkan jatah yang terbanyak.

Persis seperti ayam berebut makan yang sebarkan. Saling sikut, saling menjatuhkan dan merasa paling berhak mendapat yang terbesar .

Seperti dilansir oleh KumparanNews, 3 Juli 2019. PKB telah mengusulkan 10 nama menteri ke Jokowi. Terkait hal ini, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman menilai, usulan PKB itu adalah hal yang biasa

"Kalau sampai 20 juga tidak apa-apa. Namanya juga usulan yang tentunya semuanya akan kembali kepada hak prerogatif presiden," kata Maman kepada kumparan, Rabu (3/7).

Namun demikian, Maman tetap memberikan catatan bahwa semua harus dipertimbangkan dengan proporsional dan melihat berbagai macam pertimbangan.

Salah satunya pertimbangannya adalah perolehan kursi di parlemen dan komitmen Golkar mendukung Jokowi, jauh sebelum Pilpres 2019 digelar.

Aroma persaingan menduduki kursi kekuasaan semakin kentara diperlihatkan. Begitulah demokrasi yang dijalankan sudah tidak sesuai slogan yang dielu-elukan. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat yang mana?

Demokrasi tidak ubahnya sebuah sistem transaksional antar para penguasa dan pemilik modal. Dan perlu diingat bahwa penguasa itu bukanlah wakil rakyat tapi wakil partai yang secara tidak langsung memaksakan rakyat untuk memilihnya sebagai wakil rakyat.

Dalam demokrasi sah saja mengejar kekuasaan melalui partai. Dan partai hanyalah sebuah bangunan rapuh yang sarat kepentingan pribadi namun dipoles sedemikian rupa seolah berdiri atas aspirasi rakyat.

Disaat kekuasaan dijadikan bancakan maka sulit menampik jika mereka berebut kursi demi kepentingan pribadi atau partai.

Bagaimana nasib rakyat?

Jika melihat kebelakang sudahkah rakyat puas dengan kinerja rezim saat ini?
Jika mereka yang berkuasa itu-itu juga.

Partai pemenang pun sama. Lalu apa ada harapan baru?.
Jika sebuah kekuasaan berdiri bukan atas pilihan rakyat apakah akan berpihak kepada rakyat?

Mengurai pertanyaan di atas tidak perlu seorang politikus handal karena rakyat bisa menyimpulkan dan menilai sendiri kinerja pemerintah dari rezim ke rezim.

Permasalahan negeri ini sudah sedemikian kompleks dari urusan makan sampai urusan moral semua darurat.

Pengangguran semakin banyak, biaya hidup semakin tinggi, kriminalitas dan tergerus nya moral anak bangsa karena pengaruh gaya hidup barat yang masuk tanpa filter.

Belum lagi umat Islam yang kerap dibentrokkan dan kriminalisasi ulama , hukum yang tebang pilih.


Lalu apa solusinya?

Tidak ada jalan lain kecuali mengganti sistemnya. Karena jika rusak itu sistemnya maka orang yang ada didalam nya pun ikut rusak.

Ibarat sebuah mobil yang sudah tidak layak beroperasi, mau diganti seorang sopir yang handal sekalipun tidak menjamin kendaraan melaju dengan lancar.

Seperti negeri ini kalaupun berganti pemimpin tidak bisa menjamin kesejahteraan yang hakiki. Karena meskipun semangat untuk perubahan sedemikian besar namun nantinya hanya akan memperbaiki masalah cabang. Bukan akar permasalahan.

Adalah sistem Islam yang mampu mengentaskan segala permasalahan karena bersumber dari dzat penciptanya manusia yaitu Allah Swt. Sistem Islam yang berpedoman pada Alquran dan As-sunah. Sistem yang kedaulatan ditangan Allah sedangkan kekuasaan ditangan umat.

Umat mempunyai kekuasaan memilih seorang pemimpin untuk mengatur sebuah negara namun aturan yang dipakai berasal dari Alquran dan As-sunah. Negara  hanya pelaksana dan masyarakat sebagai pengontrol.

Lalu bagaimana sistem Islam berdiri?

Untuk melakukan perubahan dalam masyarakat diperlukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh dari pemahaman,standar dan keyakinan yang diadopsi masyarakat saat ini diganti dengan yang sesuai dengan Islam. Dan tentu saja tidak dengan jalan kekerasan.
Ketika dimasyarakat sudah di pahamkan sehingga menjadi satu dari pemikiran, perasaan serta peraturan.

Adapun metode yang dicontohkan Rasulullah ada 3 tahapan untuk mewujudkan sistem Islam

1.    Tahapan Pembinaan (Marhalah Tatsqif)

Yaitu tahap pembinaan dengan menanamkan pemikiran-pemikiran Islam. Berupa akidah dan syariat Islam. Sehingga masyarakat mempunyai pola pikir dan pola sikap Islam. Sehingga akan lahir masyarakat yang menstandarkan setiap aktifitasnya pada syariat Islam.

2.    Tahapan Interaksi dengan Ummat (Marhalah Tafa’ul ma’al Ummah)

Pada tahapan ini yaitu berinteraksi dengan masyarakat dengan melakukan pembina khusus dan umum seperti

Melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang perlu dilakukan agar pemikiran-pemikiran dan ide-ide Islam menjadi opini umum yang lahir dari kesadaran umum .

3.    Tahapan Penerimaan Kekuasaan (Marhalah Istilamil Hukmi)

Tahapan ini adalah tahapan pengambilalihan/penerimaan kekuasaan serta penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh.

Hal ini terjadi dahulu ketika dalam waktu satu tahun Mush’ab bin Umair berhasil menyiapkan Madinah menjadi tempat bagi Rasulullah untuk menegakkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh.

Jadi menjadi sebuah negara Islam terdiri atas 3 asas

1. Individu yang bertakwa
2. Masyarakat sebagai pengontrol
3. Negara sebagai pelaksana hukum syara.

Ketika ketiga asas tersebut sudah siap diatur oleh aturan Islam. Maka berdirilah sebuah institusi yang dipimpin oleh khalifah dalam daulah khilafah ala manhaj nubuwah atau sesuai dengan metode yang dicontohkan Rasulullah.[MO/ad]

Oleh:Astia Putri, SE., MSA
(Member Komunitas Pena Langit)

Mediaoposisi.com-Kita semua mungkin sudah mulai terbiasa ketika membayar makanan di sebuah restoran dengan harga semisal lima puluh ribu rupiah, dengan adanya tambahan sebesar lima ribu rupiah (10%).

Kedepannya, kita juga sepertinya harus terbiasa dan tak terkejut ketika membeli pecel lele di pinggiran jalan seharga dua puluh ribu rupiah namun mesti membayar sebesar dua puluh dua ribu rupiah.

Mungkin sebagian berujar apalah arti dua ribu rupiah, padahal bagi seorang mahasiswa, urusan membayar parkir dua ribu rupiah saja bisa jadi perkara yang menyakitkan.

Palembang merupakan daerah yang mulai menerapkan penarikan pajak daerah 10% kepada warung makan kaki lima semisal warung pecel lele hingga pempek.

Kebijakan ini banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, mengingat kenaikan pajak di Palembang tidak hanya terjadi sekali ini.

Beberapa bulan lalu, pemerintah juga telah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan hingga 300-400%. Usut punya usut, berbagai kenaikan pajak ini dilakukan dalam rangka tercapainya target PAD sebesar 1,3 triliun. (Detik.com, 9/7)

Tidak hanya pajak daerah, pemerintah pun memberikan kejutan baru lewat berbagai rencana kenaikan tarif pajak pusat.

Bea materai akan segera diubah dari enam ribu rupiah menjadi sepuluh ribu rupiah. Jangan manyun dulu, masih ada lagi.

Menteri Keuangan pun telah mengusulkan pengenaan cukai pada plastik, usulan ini telah dipertimbangkan bahkan telah mendapat sambutan yang baik dari DPR hingga rencana diperluas ke seluruh produk berbahan plastik. (CNBC Indonesia, 2/7)

Bagaikan diperbudak pajak. Inilah realitas yang terjadi. “Perbudakan” ini menyeret rakyat yang akhirnya berpotensi melakukan tindakan kecurangan demi mengurangi besarnya pajak yang disetor ke negara.

Pemerintah pun bernasib sama, diperbudak oleh paradigma sesat bahwa tak ada cara lain yang lebih efektif untuk menyelamatkan negara selain dengan pemasukan sektor pajak.

Terjadinya kenaikan pajak ini nyatanya telah menunjukkan lemahnya peran seorang ayah untuk memberikan makan anak-anaknya, bahkan lebih mengenaskannya justru memeras anak demi mengenyangkan perut dan membesarkan rumah.

Gambaran ini tentu tidak berlebihan mengingat betapa menyedihkan kondisi pemerintah yang terus saja menjadi “vampir” atas rakyatnya sendiri, bahkan hingga golongan paling kecil semisal pedagang kaki lima.

Benar saja seorang pengamat ekonomi berujar akan ketidaksingkronan kebijakan pemerintah ini dengan cita-cita memajukan UKM. Kemajuan apa yang diharapkan jika UKM terus saja dipalak di segala sisi?

Usaha menggenjot pendapatan lewat pajak ini diwajarkan oleh pemerintah demi menutup defisit anggaran yang terus terjadi.

Kondisi defisit ini memerlukan sebuah keran pendanaan yang mengucur secara cepat diperoleh dari tahun ke tahun. Sayangnya dalam sistem ekonomi kapitalis, kucuran itu hanya deras mengalir lewat dua sumber yakni pajak dan hutang.

Besarnya dana demi pembangunan negara kerapkali disiasati dengan dibukanya gerbang pinjaman berkedok penjajahan, semisal proyek OBOR China ataupun pinjaman IMF.

Sebuah proyek hutang besar-besaran dengan lilitan riba (bunga) yang mencekik. Cekikan ini akhirnya memaksa pemerintah untuk pula mencekik rakyat lewat sedikit demi sedikit menghapus subsidi.

Meningkatkan pajak dan membiarkan asing dan aseng berkuasa menguras sumber daya Indonesia demi sepercik bagi hasil dan (lagi-lagi) pajak yang tak seberapa ditarik dari perusahaan-perusahaan raksasa tersebut.

Kekacauan demi kekacauan, kesulitan demi kesulitan ekonomi yang terus terjadi seharusnya mampu dipahami sebagai akibat dari semakin jauhnya pemerintah dari sistem pengaturan terbaik yang datang dari Sang Maha Pengatur.

Realitas yang ada menunjukkan pemerintah justru disetir dengan pengaturan khas ala manusia yang lemah, yang memahami  bahwa “diperbudak” pajak membuat ekonomi terangkat, riba tak mengapa selagi bermanfaat, kepemilikan asing dan aseng tak mengapa selama dana didapat, hingga negara tersandera oleh para kapital yang mengerat.

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna telah secara terang-terangan memberikan solusi atas pengelolaan ekonomi.

Tiga prinsip sistem ekonomi Islam yakni asas kepemilikan, pemanfaatan hingga distribusi telah menguraikan secara komprehensif dan mendalam tata kelola ekonomi yang mampu membawa kesejahteraan dan keberkahan. Islam tidak menjadikan pajak sebagai jalan utama memperoleh pendapatan negara.

Bahkan tidak akan menjadikan pajak sebagai pendapatan rutin yang terus menjadi penopang negara dari tahun ke tahun. Pajak hanya akan ditarik dalam kondisi darurat dan hanya kepada orang-orang mampu.

Kategori mampu adalah orang-orang yang kelebihan harta, yakni setelah dipenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Hal ini berarti pajak tidak akan dipungut dari orang-orang miskin.

Lantas dari mana sumber pendapatan negara? Negara Islam memiliki baitul mal yang sumber pendanaannya berasal dari sumber yang syar’i semisal fa’i, jizyah, kharaz, harta milik umum yang dikelola dan dilindungi negara dan lain sebagainya sesuai dengan syariat.

Islam secara tegas melarang pemanfaatan barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum untuk dikelola oleh individu dan untuk memperkaya individu. Sebagaimana hadis nabi.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Ibnu Majah)

Sungguh, kesejahteraan dan keberkahan ini hanya akan menjadi sebuah kemustahilan, jika negara tak kunjung beranjak dari kegelapan sistem ekonomi kapitalis menuju sistem ekonomi Islam.

Dan sungguh hanya negara dengan penguasa dan perangkat pemerintah yang merindu kenikmatan tidak hanya dunia namun juga akhirat sajalah yang bersedia mewujudkannya.

Nikmat ini bukan tentang manfaat namun tentang taat hingga negara menjadi hebat karena ke dalam syariat ia berkhidmat.[MO/ad]

Oleh: Nursyam
(Anggota MT Khairunnisa Bal-Tim)
     
Mediaoposisi.com-Saat ini, peradilan tertinggi di Indonesia menjadi sorotan dunia. Hal ini terjadi setelah penolakan Mahkamah Agung (MA) atas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril Maknun, 37, mantan guru perempuan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Alasannya, Baiq Nuril tak mampu hadirkan bukti baru atas kasus pelecehan seksual yang menimpanya.

Sebagian media internasional pun ikut memberitakan. Ditolaknya PK oleh MA membuat Baiq Nuril harus tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Putusan ini kembali mencederai keadilan hukum yang ditegakkan di negeri ini. Maksud hati melaporkan pelecehan, malah berkebalikan. Ia dilaporkan balik karena dituduh telah menyebarkan rekaman dirinya dengan Kepala Sekolah tempatnya bekerja.

Yang mana video tersebut adalah bukti pelecehan seksual terhadap dirinya yang dilakukan oleh atasannya pada saat masih menjadi guru honorer.

Kejadian yang dialami oleh Baiq Nuril bukanlah sesuatu yang Baru tetapi sudah  banyak sekali hal yang sama terjadi.

Masih teringat kasus nenek Minah  yang dijatuhi hukuman satu bulan 15 hari karena dituduh telah mencuri tiga buah Cokelat di kebun milik PT Rumpun Sari Antan.

Nasib yang sama juga menimpa nenek Asyani yang dituduh mencuri tujuh batang kayu jati milik perum  jati bumi. Nenek Asyanipun dajatuhi  hukuman selama 5 tahun penjara, ditambah lagi denda sebanyak Rp 2 milyar.

ketidak adilan hukum telah dirasakan oleh masyarakat bawah sudah sekian lama . tidak ada pembelaan bagi mereka  baik dari pemerintah ataupun para hakim yang bijaksana karena keadilan hukum dalam sistem demokrasi hanya berpihak kepada pemilik kekuasaan

Hukum bisa dibeli oleh orang kaya, hukum yang memiliki rekayasa jadi tidak heran apabila kasus yang menimpa orang berpangkat atau berduit kebanyakan tidak diproses tumpul keatas tapi sangat tajam kebawah.

Masyarakat  mustahil dapat  merasakan keadilan hukum apabila masih memakai sistem demokrasi karena demokrasi tidak memiliki tuntutan yang jelas mengenai pentingnya menegakkan keadilan.

Oleh sebab itulah pelanggaran-pelanggaran terus saja terulang dan sudah seharusnya kita meninggalkan sistem yang buruk ini untuk menggantinya dengan  sistem Islam  karena hanya Islam yang memiliki solusi yang tepat atas semua permasalahan yang ada saat ini.

Keadilan dalam islam

Pemimpin di dalam islam memikul tanggung jawab yang berat yakni diberikan amanah agar bertanggung jawab atas segala urusan pemerintahannya.

Pemimpin harus bisa memutus suatu perkara dengan adil juga agar mereka melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya.

Perkara mencari keadilan hukum juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Di mana saat itu beliau mendapati baju besi miliknya ada di tangan seorang nasrani,  Ali bin Abi Thalib ahirnya meminta baju tersebut dengan cara yang sangat baik dan sopan, namun orang nasrani tersebut tidak mau mengembalikannya.

Ali bin Abi Thalib yang saat itu adalah seorang pemimpin Negara meminta agar perkara itu di bawa ke pengadilan.

Namun karna Ali bin Abi Thalib tidak bisa mendatangkan saksi kepengadilan maka hakim yang di kenal sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib tetap memutuskan bahwa baju besi tersebut adalah milik orang nasrani.

Meskipun ahirnya orang nasrani tersebut mengembalikan dan mengakui bahwa baju basi itu adalah milik Ali bin Abi Thalib

Adapun kisah Abu Yusuf beliau adalah seorang hakim agung di masa kholifah Harun Ar-Rasyid. Abu Yusuf pernah mengadili sebuah perkara antara Harun Ar-Rasyid dengan seseorang yang beragama nasrani.

Sengketa yang terjadi kapada mereka diputus oleh Abu Yusuf dan memenangkan orang nasrani sedangkanHarun Ar -Rasyid diputus kalah. Karna memang terbukti kebenaran berpihak kepada orang nasrani.

Hukum dalam islam diterapkan tanpa ada perbedaan perlakuan karena faktor agama, ras, suku, golongan, pangkat, dan kedudukan.

Pempimpin dan para jajarannya wajib menjalankan dan menegakan hukum pada rakyat dan harus bertindak dengan adil, berdiri atas semua golongan ketika menegakkan hukum.

dalam tuntunan Islam sangat penting untuk menegakkan keadilan sebab keadilan merupakan salah satu fondasi untuk mewujudkan kehidupan sosial yang baik serta menegakkan Keadilan merupakan salah satu misi utama dari syariat.

Fungsi pemimpin adalah untuk menetapkan kebenaran dan menghapus ke batilan. Bisa dipastikan bahwa tegaknya islam sebagai   pelindung dan perisai bagi umat akan  Mewujudkan keadilan yang hakiki kepada seluruh masyarakat.[MO/ad]