Oleh : Puspita Ningtiyas, SE

Mediaoposisi.com-KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan kembali mengeluarkan kartu sakti untuk membantu masyarakat Indonesia guna mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Salah satunya adalah kartu pra-kerja. (5/12/2019). Berikut sejumlah fakta nya :

(1) Kartu pra-kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling). Tujuannya adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp 10 triliun untuk program kartu pra-kerja pada 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, biaya tersebut termasuk untuk pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3-7 juta per orang. Kemudian, dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000. Lalu, insentif yang diberikan setelah pelatihan sebesar Rp 500.000 dan terakhir biaya pengisian survei yang dilakukan tiga kali serta diberikan insentif sebesar Rp 50.000. Sehingga, total manfaat per peserta Rp 3,65 juta hingga Rp 7,65 juta.

(3) Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk tahun depan (2020) ada 2 juta kartu pra-kerja yang disiapkan pemerintah. Sebanyak 1,5 juta kartu akan diakses secara digital, Sedangkan sebanyak 500 ribu kartu bisa diakses secara reguler atau berbentuk kartu.

(4) Pemerintah akan melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk program kartu pra-kerja. Peserta pengguna kartu ini dapat memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti GoJek, Tokopedia, Jobstreet dan platform lainnya. Pelatihan akan disediakan oleh perusahaan swasta dan dilakukan secara online (e-learning) dan offline (tatap muka). Pelatihan ini dilakukan di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) milik pemerintah termasuk BLK (Balai Latihan Kerja), LPK swasta dan industri.

Kartu prakerja sebetulnya adalah wajah baru dari program pelatihan vokasi yang sudah digenjot Jokowi di periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber daya Manusia Indonesia.

Pendidikan vokasi dianggap menjadi solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompeten, berdaya saing, dan siap bekerja profesional. Hal ini juga sesuai dengan politik pasar bebas yang sudah sejak lama diaruskan oleh negara pertama ( baca : Negara Adidaya ) dalam hal ini Amerika. Pertanyaannya, mampu kah kebijakan pelatihan vokasi yang di formalisasikan dalam bentuk kartu ini mampu menjadi solusi atas penggangguran dan kemiskinan di Indonesia ?

Berdasarkan data BPS per Februari 2019, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,82 juta orang. Sehingga kartu pra kerja dipastikan tidak akan mampu menutup angka pengangguran yang ada. Hal ini sesuai dengan "Prinsip first in first serves, Artinya yang lebih dulu mendaftar akan dapat mengikuti pelatihan vokasi lebih awal dibandingkan yang mendaftar belakangan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. ( dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/11/2019). 

Terlebih lagi, calon penerima kartu pra kerja harus diseleksi dan mendaftar secara online melalui laman resmi kemenaker.go.id, memilih lembaga pelatihan vokasi melalui website atau aplikasi, pelatihannya pun sebagian besar melalui online. Jelas hanya kalangan tertentu yang bisa menjangkau manfaat dari kebijakan ini.

Dan sangat di sayangkan, pelatihan vokasi ini justru hanya akan menguntungkan para pemilik modal, dalam hal ini perusahaan besar berbasis digital, mengingat subyek pelatihan adalah mereka. Alhasil, bukan menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru kembali lagi rakyat yang harus mengalah menjadi korban keserakahan kapitalis swasta dalam dan luar negeri. 

Secara sunnatullah kemiskinan telah mucul dalam kehidupan. Allah SWT meninggikan risqi sebagian manusia atas sebagian yang lain ( QS.39 :53 ; QS.29:62 ; QS.43:42 ; QS.16:71). Secara faktual, AM.Saefuddin membagi kemiskinan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah ( natural poverty ) dan kemiskinan struktural ( structural poverty ).

Yang pertama, terjadi karena misalnya cacat mental atau fisik, lahir dari dan dalam keadaan keluarga miskin dan faktor lainnya yang tidak terduga ( bencana alam, kebangkrutan dll ). Sedangkan kemiskinan struktural diciptakan oleh sistem, nilai, dan perilaku rusak manusia. Sistem sosialis dan kapitalis dengan asas manfaat bebas nilai, membidani kelahiran para elit politik dan konglomerat yang menghalalkan segala cara, bergelimang kemewahan di atas penderitaan mayoritas besar umat manusia.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural, problem hakikinya sesungguhnya bukan pada masalah produksi, bukan juga pada masalah teknologi ( baca : revolusi 4.0 ) , Problem hakiki ekonomi muncul dari interaksi manusia yang terkait dengan barang dan jasa, dengan kata lain, problem hakiki ekonomi adalah masalah distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Jika distribusi bermasalah maka kemiskinan akan muncul karena harta hanya berputar di beberapa orang saja.

Buktinya, Menurut Tanri Abeng (Mantan Menteri BUMN RI): 50,3 % harta kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 1% penduduknya, menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra (Mantan Menteri Sekertaris Negara RI): 74 % tanah di Indonesia telah dikuasai oleh 0,2 % penduduknya, menurut Prof. Dr. Pratikno (Mantan Rektor UGM, Menteri Sekertaris Negara): 70 % - 80 % Sumber Daya Alam Indonesia telah dikuasai oleh pihak asing. 

Islam memiliki mekanisme agar distribusi kekayaan tersebar merata dengan cara memberikan kejelasan hukum tentang kepemilikan ( Al-milkiyah) , pemanfaatan ( At-tasharruf fil milkiyah ) dan pengelolaan harta di tengah-tengah manusia ( Tauzi’u Tsarwah Bainan-naas ).

“…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Al-hasyr 7.
Mekanisme ini hanya bisa diwujudkan dalam bingkai negara Islam ( baca : Khilafah) dan jika Indonesia melepaskan diri dari hegemoni Amerika yang memegang kendali ekonomi dunia.[Mo/db]

Oleh Malinda Situmorang, S.Pd ( Aktivis Muslimah Kaffah Aek Kanopan )

Mediaoposisi.com-Masih teringat dengan program Jokowi  disaat kampanye yang disiarkan live oleh kompas tv dalam debat kelima Jokowi-ma’ruf Amin. Jokowi janjikan tiga program kartu kerja untuk rakyat jika ia terpilih menjadi presiden, yaitu :
1.Kartu sembako murah, dengan harapan kartu ini dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako murah karena sudah didiskon pemerintah dan sudah disubsidi.
2.Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu ini akan dapat membantu biaya pendidikan dari usia dini sampai kuliah. “Kalau sebelumnya biaya pendidikan itu digratiskan hingga jenjang SMP atau bahkan SMA, kalau ini akan sampai keperkuliahan”. ungkapnya.
3.Kartu Pra kerja, kartu ini digunakan untuk pelatihan para pencari kerja baik pelatihan di dalam negeri ataupun diluar negeri, baik lulusan SMA atau SMK/ Akademik. Dengan kartu ini juga kalau belum bekerja bisa digaji, ungkap Jokowi di siarkan di fokus pagi Indosiar.
Ada beberapa janji jokowi yang akan direalisasikannya jika ia terpilih menjadi presiden, janji ini disampaikan guna untuk menarik simpati masyarakat agar masyarakat percaya dan mau kembali memilih Jokowi untuk 2 periode, karena mengingat di periode pertama Jokowi gagal memenuhi  janji-janjinya disaat kampanye di tahun 2014.
Tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024, seperti yang sudah dijanjikan bahwa Jokowi akan segera merealisasikan janjinya pada maret 2020 yaitu janji akan memberikan kartu pra kerja dengan nilai yang menggiurkan. Kartu Pra Kerja yang dicetak secara digital dengan saldo yang bisa didapat berkisar antara Rp 3.650.000 hingga Rp 7.650.000.  
Dikutip dari Surya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) Muhadjir Effendy ketika ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang sabtu 30 November 2019 memberi penjelasan kartu pra kerja dibagikan kepada para pengantin baru yang masuk dalam kategori miskin, ia menjelaskan pemberian kartu pra kerja kepada para pengantin baru ini masuk kedalam program sertifikasi nikah.
Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja (TRIBUNNEWS.COM), “Jadi kartu pra kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para penganggur. Uang (yang didalam kartu) itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,”katanya.
Ada kejanggalan dimana diawal kampanye jokowi  mengatakan akan memberikan gaji bagi yang belum bekerja. Tapi Muhadjir Efendy sebagai Menteri  Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan tidak dibagikan kepada pengangguran. Dan di lain sisi ternyata banyak syarat-syarat yang harus di ajukan untuk mendapatkan kartu pra kerja dan syarat yang diajukan belum tentu dapat dipenuhi oleh jutaan penggangguran yang ada.
Menteri KetenagaKerjaan Ida Fauziah menyebut ada delapan cara untuk bisa mendapatkan kartu pra kerja. Pertama, calon peserta harus mendaftarkan diri melalui kemenaker.go.id. Kedua, pemerintah akan melaksanakan proses seleksi secara online. Ketiga, kalau calon peserta lulus seleksi maka mereka perlu memilih lembaga pelatihan Vokasi melalui Website atau aplikasi. Keempat, peserta nantinya akan mengikuti pelatihan sesuai pilihan mereka. Kelima, setelah mendapatkan sertifikasi kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi.
Keenam, perserta akan dapat isentif persiapan melamar pekerjaan sebesar Rp.500.000. Ketujuh, peserta akan memberikan penilaian dan evaluasi proses pelatihan yang telah diikuti. Kedelapan, peserta harus mengisi survei kepekerjaan yang dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data apakah sudah mendapatkan kerja atau belum (JAKARTA,KOMPAS.com).
Melihat banyak nya syarat-syarat dan rumitnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengangguran, jelas hal ini bukanlah solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sebab, dengan syarat yang diberlakukan belum tentu pengangguran yang ada di indonesia mampu memenuhinya.
Karna jika negara serius ingin memperbaiki sistem Ekonomi Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia maka seharusnya ada langkah yang sistemik yang harus dilakukan oleh negara yaitu membuka lapangan pekerjaan secara menyeluruh, baik di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan  untuk menyamaratakan perekonomian yang baik dan menyegerakan membenahi iklim usaha bukan hanya sekedar janji manis kartu pra kerja yang belum tentu terealisasi kedepannya.
Langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan Negara adalah membatasi hubungan kerja sama luar negeri, baik dari peminjaman ataupun dari akses impor. Kita mengetahui bahwa dengan gencarnya pemerintah melakukan pinjaman kepada asing, hal ini justru menghambat pertumbuhan Ekonomi di indonesia karena pinjaman yang diberikan pihak asing selalu ada bunga, ini yang membuat Indonesia tidak bisa terlepas dari jeratan pihak asing.
Dan hutang Indonesia di awal tahun 2019 mencapai  5.581 T, wajar dengan hutang yang menggunung Indonesia tak bisa berbuat apa-apa dengan pihak asing, sampai banyak dari sumber daya alam kita yang akhirnya jatuh kepada pihak asing dan dikelola oleh pihak asing, salah satunya adalah PT Freepot yang ada di Papua.
Seharusnya Pemerintah Indonesia berani memutuskan hubungan kerja sama dengan pihak asing dalam masalah peminjaman dana maupun impor agar kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia tidak mudah dikuasai dan jatuh ke pihak asing, karena bagi asing tidak ada makan siang gratis jika Indonesia tak bisa membayar hutang, maka SDA akan mudah dikuasai pihak asing.
Tapi, itu semua tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau pemerintah Indonesia pada saat ini masih mengambil asas sekulerisme yaitu pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Jika pemahaman ini masih terus mengakar di Indonesia tidak ada jaminan Indonesia ini akan lebih baik kedepannya, maka dari itu asas ini harus di buang dan diganti dengan asas yang datangnya dari Allah SWT melalui hukum yang terterap didalam islam.
Sebab islam mengatur segala aspek kehidupan baik dari masalah ibadah, politik, pergaulan, ekonomi bahkan sampai ke masalah bagaimana islam mensejahterakan rakyat didalam kehidupan, contohnya dalam kepemimpinan Umar bin Khatthab gaji guru sebesar 15 dinar.
Dan dalam ekonomi sandang, pangan, dan papan dijamin oleh negara. Bahkan pendidikan digratiskan oleh negara, sampai pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid di baghdad pernah dikerahkan 800 dokter dan klinik kesehatan keliling. Begitu luar biasanya di saat Islam memimpin kehidupan, kesejahteraan dan keadilan itu akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya kita kembali kepada sistem islam, sebab islam mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nya, bukan hanya sekedar janji-janji manis yang ditawarkan. Wallahua’lam Bish Showwab [Mo/db]


Oleh : Tri Idayanti

Mediaoposisi.com-Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang tidak ada habis-habisnya.bagaimana tidak, kemiskinan menjadi permasalahn yang ada hampir di seluruh negara-negara dibelahan dunia. Di Indonesia saja, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,22 persen. Angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Papua masih memiliki persentase kemiskinan yang tertinggi di mana persentase kemiskinannya 26,55 persen. Disusul oleh Papua Barat (21,51 persen)," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).Selain di Papua dan Papua Barat, persentase kemiskinan di atas rata-rata nasional juga terjadi di NTT yang mencapai 20,62, Maluku 17,65, Gorontalo 15,31, Aceh 15, 01, Bengkulu 14,91, NTB 13,88, dan Sulawesi Tengah 13,18 persen.Selain itu, ada pula Sumatera Selatan sebesar 12,56, Lampung 12,30, Yogyakarta 11,44, Sulawesi Tenggara 11,04, Sulawesi Barat 10,95, Jawa Tengah 10,58 dan Jawa Timur 10,20 persen. Dikutip dari CNN Imdonesia.

Seperti yang yang kita ketahui bahwa Papua adalah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu gunung emasnya. Tetapi mengapa Papua tercatat oleh Badan Pusat Statistika (BPS) sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi ? Hal ini sangat bertolak belakang dengan kekayaan alam yang dimiliki Papua.

Idealnya Papua menjadi provinsi yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan kekayaan alamnya itu. Tapi apalah daya ketika kekayaan mereka banyak dikuasai oleh asing dan aseng. Asing dan aseng dengan mudahnya mengeruk kekayaan alam yang ada di Papua.

Setiap hari berton-ton emas di ambil oleh perusahaan Freeport, salah satu perusahaan asing yang melakukan perjanjian kontrak dengan pemerintahan Indonesia untuk mengambil emas yang ada di Indonesia. Setelah Freeport selesai kontrak pada tahun ..., pemerintah Indonesia malah memperpanjang kontrak dengan Freeport. Mau sampai kapan kekayaan Indonesia di kuasi oleh asing.

Dengan adanya kesepakatan kontarak antara pemerintahan Indonesia dengan PT Freeport, Indonesia sejatinya tidak mengalami keuntungan. Hanya segelintir orang saja yag mengalami keuntungan yaitu para pembuat kebijakan yang katanya ingin mensejahtarakan rakyat.

Masyarakat hanya memperoleh keuntungan yang tidak seberapa. Bila dihitung-hitung antara keuntungan dan kerugian, masyarakat mengalami banyak kerugian. Dengan keuntungan yang tidak seberapa dan kerugian yang besar, salah satu kerugiannya adalah alam Papua menjadi rusak. Yang dulunya gunung emas menjulang tinggi, sekarang berlubang, yang dulu hamparan hutan luas terbentang sekarang hanyalah tanah yang tandus.

Solusi Islam
Isalm adalah agama yang sempurna, termasuk didalamnya juga ada cara untuk mengatasi kemiskinan. Islam sangat memperhatikan sekali kebutuhan pokok manusia seperti papan, sandang dan pangan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan berarti tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang dituntut dalam kehidupan agar dapat hidup secara layak.

Sistem ekonomi Islam sangat menekankan upaya memberantas kemiskinan ditengah masyarakat baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural terjadi karena adanya ketimpangan dalam distribusi kekayaan akibat kesalahan dalam pemilihan sistem ekonomi dan kekeliruan dalam kebijakan negara.

Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor individual seperti adanya sifat malas, kekurangmampuan dalam bekerja baik karena alasan fisik maupun non fisik, kesalahn dalam memahami rizki atau adanya “budaya” miskin.

Pendekatan Islam dalam memerangi kemiskinan adalah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpatisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang ada. Setiap orang didorong berusaha keras untuk sukses dengan inisiatifnya sendiri.

Pemerintah dalm Islam harus bertindak memberikan pertolongan, jika semua peluang ekonomi ternyata telah dikuasai oleh segelintir individu tertentu. Islam tidak medorong pemecahan masalah itu melalui tindakan-tindakan jangka pendek seperti pemberian uang atau barang konsumsi, tetapi dengan tetap menekankan pentingnya kemandirian bagi setiap orang melalui partisipasi dalam ekonomi masyarakat. Tindakan-tindakan jangka pendek hanya relevan untik kondisi mendesak atau untuk orang-orang secara fisik tidak mungkin bekerja.

dalam ekonomi Islam mengenal tiga konsep kepemilikan. Yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan kepemilikan umun dan kepemilikan negara. Kepemilikan Individu adalah hukum syariah yang berlaku pada barang pada dzat maupun manfaat, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain seperti disewa, ataupun diambilalih melalui cara dibeli.

Cara – cara atau sebab kepemilikan individu yang disahkan syariat antara lain adalah bekerja, pewarisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara, harta yang diperoleh tanpa daya dan upaya.

Dalam Islam mengenal tiga kepemilikan yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kekayaan alam yang ada di Papua misalnya emas adalah kepemilikan umum yang tidak boleh di kuasai oleh individu atau sekelompok orang bahkan asing.

Yang berhak mengelola emas tersebut adalah negara yang nantinya hasilnya akan didistribusikan kepada rakyat. Itulah indahnya Islam, aturannya banyak mengandung kebaikan ketika diterapkan. Karena aturan Islam berasal dari sang Pencipta yang menciptakan kita semua dan alam semesta. Otomatis Dia lah yang mengetahui baik buruknya untuk ciptaanya sehingga dibuatlah aturan sebagai pedoman. Dan pedoman itu adalah Al Quran dan Hadis.

Ketika kita melihat kondisi saat ini, Al – Quran dan hadis diterapkan secara parsial sehingga kondisi saat ini sangat memilukan, terutama umat Isla sendiri. Dan penerapan Al Quran dan Hadis secara keseluruhan hanya bisa di terapkan dalam bingkai khilafah ‘ala minhajin Nubuwwah [MO/s]



Oleh : Merli Ummu Khila
Kontributor Media, Pegiat Dakwah

Mediaoposisi.com-Demokrasi dan korupsi, selamanya akan selalu terintegrasi. Kesimpulan ini bukan sekedar opini ataupun provokasi, melainkan sebuah keniscayaan karena asas yang dibangun berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas.

‌Demokrasi melahirkan pejabat korup. Besarnya biaya untuk meraih sebuah tampuk kekuasaan tidak sebanding dengan gaji yang didapat. Inilah yang menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan untuk berbagai kepentingan. Dari suap-menyuap hingga penggelapan uang rakyat.
Regulasi pemilu mensyaratkan suara terbanyak sebagai pemenang.  Kecurangan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemilu. Demi meraup suara rakyat segala cara menjadi halal dilakukan oleh para calon. Persaingan bukan lagi berdasarkan visi misi. Namun bagaimana memenangkan kompetisi dengan cara curang.
Ketika kekuasaan diraih dari hasil kecurangan, bukan mustahil jabatan dijadikan ajang mengembalikan modal dan memperkaya diri. Perhatikanlah akhir-akhir ini masyarakat disuguhi berita terbongkarnya kasus/skandal  korupsi seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Pelindo, proyek fiktif di Kemen PUPR dan Suap di KPU libatkan partai penguasa.

Seperti juga yang baru-baru ini terjadi pada seorang komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

Seperti dilansir oleh cnnindonesia.com 14/01/2020), KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.
Ia diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu politikus PDIP Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

Suap-menyuap di kalangan pejabat bukan hal yang baru. Demi memuluskan kepentingannya, segala cara dilakukan. Ratusan ribu aduan yang masuk ke laporan KPK. Ribuan kasus diproses. Upaya KPK memberantas korupsi seolah tak kunjung usai. Lembaga ini hanya sibuk menindak tersangka. Tidak sampai pada pencegahan.

Praktik korupsi di dalam sebuah lembaga negara terus merebak bak jamur di musim hujan. Hilangnya rasa malu pada pejabat yang tertangkap tangan dan lemahnya pengawasan dalam sebuah institusi, seolah memberi peluang para pejabat untuk korupsi. Yang menjadi permasalahan utama adalah buruknya sistem dana tata kelola negara.

Islam Membawa Solusi

Penyebab korupsi yang paling utama adalah karena mahalnya ongkos untuk menduduki sebuah jabatan. Sehingga seseorang yang hendak menjabat bisa jadi sudah memperhitungkan bagaimana balik modal setelah kompetisi dimenangkan. Pada akhirnya korupsi menjadi wabah yang menjalari pemangku kekuasaan.

Dalam Islam untuk menduduki sebuah jabatan akan di isi  seseorang yang kompeten dibidangnya. Dan tidak dengan jalan demokrasi yang menjadikan voting sebagai landasan. Sehingga sebuah jabatan tidak akan diperebutkan seperti saat ini. Karena dalam Islam sebuah jabatan adalah amanah yang akan diawasi di dunia dan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam Islam praktik korupsi adalah perbuatan tercela dan pelakunya akan mendapat hukuman setimpal yang membuat efek jera.

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap." [HR. Ahmad, No. 6532, 6778, 6830, ; Abu Dawud, No. 3582; Tirmidzi, No. 1337 ; Ibnu Hibban, No. 5077

Solusi dari karut marutnya sistem kapitalisme yang melahirkan pejabat korup, adalah mengganti sistem dengan yang lebih baik. Sistem yang tentu saja bukan buatan manusia. Sistem paripurna yang menggunakan ide dan metode Islam.

Menjadikan landasan hukum syariah Islam menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dan sistem ini mampu mengatur seluruh alam, tidak hanya umat Islam saja. Terbukti sebelum runtuhnya Daulah Turki Usmani, Khilafah Islamiyah mampu menyejahterakan tidak saja umat Islam, akan tetapi kaum Nasrani dan Yahudi pun ikut menikmati kehidupan dalam bingkai syariah Islam.

Wallahu'alam bishawab. [MO/s]


Oleh : Mira Susanti 
(Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)

Mediaoposisi.com-Pemerintah akan membuka kembali keran impor garam industri sebanyak 2,92 juta ton pada tahun 2020. Bahkan, naik 6% dari tahun sebelumnya sebanyak 2,75 juta ton.Impor garam ini menjadi perhatian.

Lantaran kualitas garam lokal dianggap masih belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industri, NaCl di atas 97%. Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk mengatakan masalah kualitas menjadi kebutuhan utama bagi industri. Ini jadi hal pokok di samping harga impor yang kompetitif.

Adapun komitmen untuk menghentikan keran impor sebenarnya sudah muncul sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Anggota DPR RI periode 2014-2019 Bambang Haryo mengingat Jokowi pernah berkeinginan agar Indonesia dapat swasembada garam.

Sebenarnya ini adalah alasan klise yang terus digaungkan oleh pemerintah. Namun miskin realisasinya kecuali demi memuluskan bisnis korporasi asing. Dengan alasan  kurang mencukupilah, kualitas yang masih rendahlah dan sebagainya.

Apakah rakyat semudah itu percaya kalau negeri ini miskin kualitas garamnya? Tentu saja tidak. Sebagaimana pernyataan Sekretaris Jenderal Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (Sekjen A2PGRI) Faisal Badawi justru mengatakan kualitas garam dalam negeri tidak kalah dibanding garam impor.

Sejatinya impor garam merupakan tindakan gegabah penguasa. Melihat fakta Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hampir seluruh pulau-pulaunya berhadapan langsung dengan sumber bahan baku garam yakni lautan bebas. Justru aneh jika negara yang kaya akan sumber bahan baku harus mengimpor garam. Seharusnya itu berlaku untuk Indonesia sebagai negara pengekspor terbanyak. Tapi hari ini semua terbalik.

Yang menjadi persoalannya , apakah pemeritah sudah menyerap kebutuhan garam dari petani garam lokal ? Jika itu belum maka pemerintah wajib mengunci mati seluruh kran impor. Beralih pada perbaikan manajemen pemerataan penyerapan garam terutama  untuk kebutuhan dalam negeri.
Kalau masalah kurangnya kualitas garam ,maka  tugas dan kewajiban pemerintahlah memberikan support petani garam untuk meningkatkan mutu dan kualitas garam.

Dan menjadikan bahan evaluasi bersama untuk perbaikan jangka panjang. Agar kita mampu bersaing ,terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bukan justru membuka kran impor. Tapi sayangnya selalu "Impor" dijadikan solusi fundamental seperti persoalan lainnya.

Pertanyaannya sebenarnya siapa yang diurusi dan yang mengurusi  negeri ini ?. Jawabannya siapa lagi  kalau bukan pada negara pengimpor garam yang notabenenya adalah asing. Ketika kran impor  itu dibuka siapapun bisa masuk. Maka ia akan mudah menelan petani garam kecil.

Itu sama saja penguasa pasrah dan rela  membunuh usaha mereka secara perlahan- lahan. Atas nama investasi. Rakyat gigit jari, asing malah asyik menari- nari di atas penderitaan rakyat.

Kapan majunya negara kalau semua di serahkan kepada asing. Sebab ketika impor diberlakukan, garam lokal secara otomatis akan tersingkirkan.  Inilah semakin menunjukkan bukti bahwa kuat dan tajamnya cengkraman asing atas negeri ini. Kita seolah dianggap bodoh dan selalu mengantungkan hidup kepada mereka. Kita dibuat tak berdaya dalam menentukan kualitas dan harga garam kita sendiri.

Seakan-akan persoalan negeri ini tidak kunjung usai, persoalan yang dihadapi datang silih berganti tanpa henti. Tentu akar persoalannya tidak lain dan tidak bukan adalah Selama negeri ini tetap berpijak pada sistem kapitalistik yang liberal .Maka mustahil kekayaan alam bisa dikelola  dengan selamat tanpa syariatNya secara Kaffah. [MO/s]