Oleh : Salwa Hidayah ( aktivis dakwah)

          Mediaoposisi.com- Di setiap negeri pasti memiliki sumber daya manusia yang berdomisili di negeri tersebut, dan memiliki sumber daya alam, karena ini adalah aset negeri. jika aset -  aset ini hancur maka negeri tersebut juga hancur, lalu bagaimana dengan kondisi negeri yang diberi julukkan”paru- paru dunia” saat ini???

NEGERI  YANG NESTAPA
Jakarta, kompas.com- Pihak Badan Nasional penanggulangan bencana menyebut, jumlah titik api atau hotspot di Indonesia tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Diseluruh Indonesia, berdasarkan data BPNB, ada 2.862 titik api. 

Berdasarkan badan meteorology, klimatologi geofisika (BMKG), terdeteksi asap di wilayah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Semenjung Malaysia, Serawak Malaysia, dan Singapura. Hal ini membuat kualitas udara di sekitar titik api dan wilayah yang terdampak memburuk berdasarkan aplikasi AirVisual yang dipantau pada senin(16/8/2019).

 Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas, memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia antara lain, sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup segala jenis flora dan fauna, penyaring udara, serta mencegah global warming. Dan yang memiliki hutan terluas adalah Indonesia sehingga dia disematakan sebagai ”paru paru dunia”.

Namun sayang, hutan yang dimiliki oleh negeri ini  sudah dilahap habis oleh si jago merah, seperti data diatas terdapat 2,862 titik api, yang berarti berhektar- hektar hutan dan pembukaan lahan telah habis dilahap si jago merah, ada 2 kemungkinan yang menyebabkan kebakaran terjadi, kemungkinan pertama: diakibatkan oleh gejala alam seperti musim kemarau, namun kemungkinan ini bisa dipatahkan dengan realita banyak nya titik api yang ada, karena tidak mungkin banyaknya titik api dikarenakan faktor alam, kemungkinan kedua: ada dalang  dibalik semua kebakaran yang terjadi dihampir seantero nusantara. 

kemungkinan ini adalah kemungkinan yang paling akurat tidak  mungkin ribuan hektar hutan bisa terbakar dengan sendirinya tanpa ada oknum yang membakarnya, dan si oknum juga pasti mempunyai kepentingan pribadi, orang - orang yang melakukan ini pasti memilki segudang uang yakni capital (pengusaha), dan capital  tidak akan bisa membakar hutan tanpa izin sang penguasa negeri ini.

Padahal dampak  dari kebakaran hutan dan pembukaan lahan ini sangatlah berbahaya bagi makhluk hidup seperti manusia dan hewan, ada beberapa dampak dari kebakaran tersebut 1) dampak keseimbangan pada ekosistem alam, misal punahnya flora dan fauna langka karena hilangnya rumah mereka, pencemaran udara, hilangnya unsur hara pada tanah sehingga menyebabkan tanah menjadi tandus, 2) dampak pada kesehatan masyarakat, kebakaran hutan dan pembukaan lahan sangat berdampak pada kesehatan manusia karena kebakaran menimbulkan asap yang sangat pekat dan dapat menyebabkan masyarakat terkena ISPA ( Infeksi Saluaran Pernapasan Atas ),  penyakit ini jika tidak kunjung diobati akan menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas akut dan berakhir dengan kematian. Dan saat ini 2.637 jiwa yang terkana penyakit ISPA  dalam kurung waktu 3 bulan, ini adalah jumlah yang fantastis.

Jika masalah ini juga tidak kunjung terselesaikan, maka akan semakin banyak lagi korban yang terkena penyakit ini, banyak solusi yang mestinya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangka asap, seperti membuat hujan buatan atau dengan meletakkan kipas angina di sepanjang jalan sebagaimana cara ini dilakukan di negeri sebrang yaitu Malaysia, namun solusi ini hanya solusi  temporer bukan solusi tuntas. 

Solusi tuntas yang harus dilakukan pemerintah adalah menangkap oknum - oknum yang membakar dan memiliki kepentingan dengan hal ini serta mengeluarkan undang - undang bagi yang membakar hutan dan lahan secara massif maupun tidak massif. Namun pemerintah negeri ini justru bungkam dengan seluruh kondisi rakyatnya.

Inilah jika pemimpin yang dilahirkan dari sebuah sistem yang tidak memilki asas yang komprehensif dan  protktif, dan sebuah sistem yang melahirkan para capital  yang tidak bertanggung jawab, sistem ini adalah kapitalis liberal sistem yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, yang menjadikan materi dan kekuasaan sebagai tolak ukur dari perbuatan bagi para pengemban sistem kapitalis ini.

NEGARA YANG BAHAGIA.
Untuk membangun negeri yang bahagia bin sentosa harus mempunyai landasan yang kuat yaitu sebuah sistem yang bisa mengatur aspek kehidupan secara universal ( menyeluruh ), sistem ini adalah mabda islam karena hanya islamlah satu satunya mabda yang mempunyai subtansi yang jelas.

Dalam pandangan mabda islam kasus pada masalah diatas haruslah segera dibasmi oleh negara karena tugas Negara adalah mengurusi urusan rakyatnya (ri’ayah syuunil ummah),  banyak solusi yang diberikan islam untuk kasus diatas, pertama : islam sangat mengecam dalang yang memiliki kepentingan  kasus  ini apalagi dalang dari kasus ini adalah orang eksternal yaitu asing dan aseng yang tidak memiliki kepentingan di dalam negeri tersebut, kedua : negaralah yang harus mengelola sumber daya alam seperti hutan, laut dan lain - lain yang hasilnya untuk mensejahterakan rakyat dan negara, seperti membangun infrastuktur negara dengan cara tidak hutang terhadap negara lain, menggratisi biaya kesehatan, pendidikan dan segala hak yang harusnya menjadi kewajiban negara untuk memberikannya pada rakyat.

Mabda islam pernah diterapkan di satu instansi negara selama 14 abad, dan terbukti selama 14 abad islam menjadi sistem yang mengatur kehidupan manusia hanya 200 kasus yang terjadi, dan mabda islam juga  mengeluarkan pemimipin unggul seperti Ummar bin Khatab yang terkenal dengan ketegasannya, Ummar bin Abdul Aziz yang pada masanya tidak ada rakyat yang miskin. Maka hanya dengan mabda islamlah yang dapat menciptakan suasana negeri yang bahagia bin sentosa dan mabda islam hanya bisa diterapkan dalam satu instansi negara yang bernama khilafah.

Wallahu a’lam bishawab. [MO/AS]


Oleh: Ema Fitriana Madi, S.Pd.

Mediaoposisi.com-Membingungkan. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sikap pemerintah terhadap kondisi perdagangan di negeri ini. Bagaimana tidak, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi global adalah dengan memperkuat pasar lokal. 

"Cintailah dan pakailah produk dalam negeri. Jadi, domestiknya dulu kita kuatkan," kata Enggar ditemui usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Sarinah dan empat e-commerce untuk pemasaran secara online di Jakarta (Kompas.com, 6/10/2019). Sementara di sisi lain, fakta membuktikan bahwa kebijakan impor menjadikan berbagai kategori produk membanjiri Indonesia mulai dari makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, elektronik, mainan, dll., bahkan tak ketinggalan pula sampahpun impor. Netizen menilai pemerintah tidak konsisten dan tidak sungguh-sungguh membangun ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Memang miris, kebijakan impor kerap mematikan lahan ekonomi di Indonesia. Startup yang didanai oleh investor asing terutama e-commerce ternyata turut andil dalam memperparah defisit neraca dagang atau current account defisit (CAD). Pasalnya, e-commerce dikuasai barang impor. 

Peneliti INDEF Bhima Yudistira mengatakan data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Artinya produk lokal hanya 7%. (Cnbcindonesia.com, 05/08/2019). Bahkan industri tekstil misalnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat 9 pabrik tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor dalam kurun waktu 2018-2019 (Cnbcindonesia.com,09/10/2019).

Kebijakan impor yang tidak tepat akan menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, untuk lingkup yang lebih besar lagi, kebijakan impor mengancam kesehatan fiskal negara. Bagaimana tidak, dimulai dari paham kapitalisme liberal yang jelas merupakan ideologi impor dari barat yang berbasis sekularisme, negara kita dijebak dengan utang. 

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia pada kuartal I-2019 tercatat sebesar US$ 387,6 miliar atau Rp. 5.581 T (Cnbcindonesia.com, 17/03/2019). Jumlah utang ini akan terus bertambah seiring makin hobinya negara Indonesia melakukan aktivitas impor segala macam komoditas. Kronologinya sederhana, aktivitas impor membutuhkan dolar sebagai alat transaksi, tidak mungkin kita membeli barang impor dengan mata uang rupiah. 

Dengan begitu, semakin banyak negara melakukan impor, semakin banyak dolar yang dibutuhkan. Pada akhirnya jika cadangan devisa/stok dolar yang dimiliki Indonesia menipis, pemerintah maupun swasta akan melakukan utang luar negeri demi mendapatkan amunisi dolar sebagai modal untuk berbelanja lagi.

Aturan Islam Menyejahterakan dan Penuh Berkah

Dalam Islam, perdagangan masuk dalam wilayah jual beli yang hukumnya boleh (QS. al Baqarah:275). Namun, Islam mengatur bahwa  negara haruslah memperhatikan beberapa hal terkait ekspor-impor, diantaranya: 

pertama, kepada pihak siapa akan melakukan kerjasama. Menurut negara asalnya, Islam membaginya atas tiga: 

(1) kafir harbi, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang bermusuhan dengan negara Islam dan kaum Muslim; 

(2) kafir mu’âhad, yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam; 

(3) warga negara Islam. Terkait dengan warga negara kafir harbi, mereka diperbolehkan melakukan perdagangan di negara Islam, dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Kecuali warga negara Israel, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan negara-negara kafir harbi fi’lan lainnya, sama sekali tidak diperbolehkan melakukan perdagangan apapun di wilayah negara Islam.

Adapun warga negara kafir mu’âhad, maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara negara Islam dengan negara mereka. 

Sementara warga negara Islam, baik Muslim maupun non-Muslim (ahli dzimmah), mereka bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara Islam, dan menguatkan musuh. Negara harus selalu melakukan pengontrolan sesuai dengan apa telah diatur oleh Islam.

Kedua, barang yang ditransaksi juga harus sesuai standard halal. Jika negara tidak bisa memastikan kehalalan suatu barang, maka barangnya tidak diperjualbelikan, tidak pula diimpor ke dalam.Tindakan ini harus dilakukan, karena Islam menetapkan standar halal-haram terhadap barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat. Jika terbukti haram, atau setidaknya syubhat, maka tidak boleh diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi.

Ketiga, negara wajib mengawasi jalannya jalur perdagangan, termasuk praktik makelar (samsarah). broker/makelar inilah yang akan menghubungkan antara pihak importir dan pembuat kebijakan (pemerintah) yang untuk memuluskannya diberikan fee (komisi) yang lebih tepatnya disebut risywah (suap), lantaran hubungan dekat atau politik. maka dengan jasanya, pembuat kebijakan membuat keputusan, bahwa perusahaan importir tersebut mendapatkan tender impor, seperti yang biasa dilakukan dalam sistem demokrasi. 

Keempat, negara haruslah menindak tegas siapapun, termasuk pejabat yang terlibat dalam kerjasama yang menyalahi Syariat Islam, karena akan merugikan kemaslahatan rakyat dan negara.

Walhasil, jika Indonesia terus bertahan menjadikan kapitalisme sebagai solusi, maka masalah yang menimpa tak kunjung usai, malah kian bertambah. Maka, tak ada pilihan lain, Indonesia hanya butuh Islam sebagai solusi sehat dan penuh berkah bagi masyarakat dan negara. [MO/vp]



Oleh : Nasrudin Joha
Mediaoposisi.com-Pertarungan antar parpol itu baru dimulai setelah pengumuman putusan MK. Sejak pengumuman putusan MK, pertarungan bergeser. Dari pertarungan untuk memenangi hati rakyat, menjadi pertarungan untuk memperebutkan kursi dan posisi menteri.

Mau dibilang trias politica, pemisahan kekuasan, pembagian kekuasan, faktanya kekuasaan eksekutif itu yang paling Gurih. Karena anggaran, itu yang mengelola eksekutif.

Bayangkan saja, Presiden bisa menjadi legislator sekaligus pelaksanaan UU, termasuk menghukum secara politik bagi siapapun yang dianggap 'melanggar UU'. Begitu juga menteri, jabatan menteri jauh lebih seksi ketimbang anggota Dewan.

Wajar saja, jika ada anggota dewan terpilih diangkat menjadi menteri, pasti posisi anggota dewan serta merta ditinggalkan. Alasan memenuhi panggilan amanah, komitmen membangun masa depan bangsa, itu alasan klise saja. Yang benar adalah bahwa di kementrian, itu duit lebih bejibun dan wewenang lebih powerful.

Menteri memiliki bawahan banyak, Ditjen hingga struktur kementrian yang ada di wilayah dan daerah. Kalau anggota DPR ? Paling banter cuma punya staf ahli.

Kembali ke urusan menteri, partai semua berebut baik yang tadinya berkoalisi atau mengaku oposisi. Baik yang sebelumnya menyatakan hidup mati ikut Jokowi, atau yang sok berucap akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Semua sama saja, untuk urusan menteri semua partai kemaruk.

Beberapa mitra koalisi Jokowi yang selama ini mendukung penuh, namun mulai diabaikan setelah putusan MK, mulai mempersiapkan diri. Semua partai mengajukan proposal, baik dengan pola menghiba memohon dengan sangat, atau yang bernada mengancam.

Sebelum pengumuman kabinet menteri, semua pihak masih menahan diri. Tetapi ketika pengumuman menteri, dan terbukti Jokowi tidak mempertimbangkan proposal menteri yang diajukan partai atau kelompok kepentingan, maka sejak saat itu 'gencatan senjata' secara resmi diumumkan dicabut.

Karena porsi menteri terbatas, meskipun dengan menambah sejumlah nomenklatur, tetap saja akhirnya ada yang tidak kebagian jatah. Partai yang patah hati inilah, setelah gagal merapat ke Jokowi akan kembali merapat kepada rakyat dan akan melakukan serangan politik masif untuk mendeligitimasi kekuasan Jokowi.

Apalagi, mereka paham betul borok-borok kekuasan Jokowi karena sebelumnya berada di kubu yang sama. Baik dengan tangan sendiri, maupun meminjam tangan orang lain, para petualang politik yang diabaikan Jokowi ini akan melakukan serangan balasan, mencabut masa gencatan senjata, dan mengumumkan era 'perang baru' untuk menunjukan kepada Jokowi dan PDIP, bahwa mereka sangat keliru berani mengabaikan peran pihak lainnya.

Jadi, rakyat musti waspada. Huru Hara politik ini belum akan berakhir, KPK yang telah dikuasai partai akan jadi rebutan partai untuk menghajar partai lainnya, melalui kewenangan dewan pengawas KPK yang berada dibawah kekuasan Presiden.

KPK akan digunakan untuk menghantam elektabilitas partai lawan dengan mengungkap borok-borok korupsi kadernya, diunggah ke publik. Padahal, sejatinya semua partai itu bermusuhan. Mereka, jelas punya hasrat ingin menguasai kekuasan sendirian.

Pasca pengumuman menteri itulah, era baru pertarungan politik bermula. Pertarungannya akan lebih hebat dari sebelumnya.

Bagaimanapun mereka tidak mungkin terima ditinggalkan, setelah banyak berkorban untuk mendudukkan Jokowi ditampuk kekuasan Presiden. Tanpa dukungan mitra koalisi dan kelompok kepentingan, Jokowi dan PDIP tidak mungkin memenangkan kontestasi. Enak saja, giliran menikmati kue kekuasan PDIP mau meninggalkan.

Karena itu, sebelum pengumuman struktur menteri, gencatan senjata diberlakukan. Setelah itu, perang akan dilanjutkan. [MO/vp].


Oleh: Mochamad Efendi 
(Pengamat dari el-Harokah Research Center)

Mediaoposisi.com-Mahasiswa adalah motor penggerak satu perubahan karena mereka mempunyai keberanian dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan. Mereka digerakkan oleh idealisme yang  membara dan menggelora didalam dada mereka. 

Mahasiswa tidak boleh diam saat ada kedzaliman nyata di depan mata. Ini adalah bukti dari kecerdasan sosial yang mahasiswa miliki dan kepekaan mereka dalam melihat fenomena sosial dan politik disekitar mereka.

Selain mendalami bidang ilmunya sampai pada taraf ahli, mahasiswa harus peduli dengan masalah umat. Walaupun meluruskan sesuatu yang bengkok terkadang beresiko jika berhadapan dengan penguasa yang anti-kritik. Seperti yang terjadi pada salah satu aktivis mahasiswa muslim Hikma Sanggala yang kena drop out (DO) oleh Rektor   IAIN Kendari beberapa waktu yang lalu. Ini adalah bentuk kedzaliman yang harus dilawan.

Hanggala dicap sebagai aktivis radikal, padahal dia memang seorang yang kritis dan dikenal sebagai mahasiswa dengan prestasi akademik yang baik. Mahasiswa yang ideal adalah mereka yang memiliki prestasi akademi, tapi peduli dan tanggap dengan permasalahan umat. Inilah mahasiswa yang benar-benar cerdas.

Terbukti sumpah pemuda dan juga reformasi dimotori oleh mahasiswa yang menginginkan satu perubahan karena melihat kedzaliman yang nyata. Sering perubahan yang digulirkan tanpa konsep yang dikaitkan dengan dengan Islam sebagai solusi fundamental bisa dibelokan orang-orang yang punya kepentingan pribadi atau kolompok.

kecerdasan mahasiswa yang diatas rata-rata harus mampu melihat pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aksi mahasiswa yang memiliki tujuan lurus dan bersih dari kepentingan. Perubahan hakiki diharapkan datang dari mereka yang idealis, berfikir kritis dan mampu melihat fakta dengan cerdas. Jangan sampai gerakan mahasiswa yang menginginkan perubahan hakiki ditunggangi kepentingan pribadi maupun kelompok yang mengambil keuntungan dari aksi mahasiswa.

Demonstrasi mahasiswa pada hari Senin (23/9), merebak di sejumlah daerah Indonesia sebagai bentuk aksi protes terhadap rencana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sejumlah rancangan Undang-undang yang dianggap kontroversial. (https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190923175703-32-433107/wiranto-minta-mahasiswa-cari-jalan-lebih-etis-ketimbang-demo).


Kebangkitan mahasiswa dalam menyikapi berbagai permasalahan di negara ini ditunggu oleh umat. Mahasiswa setelah reformasi tidak terdengar gaungnya lagi. Mahasiswa diam saat terjadi kecurangan dan kedzaliman. Namun sekarang mahasiswa kembali bangkit dari tidurnya. Mahasiswa jangan mau jadi antek penguasa. Mahasiswa bergerak dengan idealismenya yang tinggi.

Namun, mahasiswa harus tetap waspada jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan sesaat. Perubahan hakiki yang diperjuangkan mahasiswa harus dikawal agar tidak berhenti ditengah jalan dan agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang mengambil keuntungan dari aksi mahasiswa.

Mahasiswa harus mengetahui dan memahami apa yang sedang diperjuangkan dan yang menjadi tuntutannya pada panguasa. Setiap poin tuntutan harus dipahami betul untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan aksi mahasiswa.

Mahasiswa harus memiliki standart nilai yang benar dalam perjuangannya. Semua poin yang diperjuangkan harus dikaitkan dengan ajaran Islam apalagi bagi mahasiswa muslim, semua hal yang diperjuangkan harus sesuai dengan hukum syara'. Jangan sampai undang-undang yang diperjuangkan ternyata tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi penting sekali bagi mahasiswa untuk memahami agenda perjuangannya agar tidak disusupi oleh kepentingan orang-orang liberal yang menumpang dalam aksi mahasiswa. [MO/vp]

Oleh : Nasrudin Joha 

Mediaoposisi.com-Acara Muslim United #2 yang sedianya diselenggarakan di Masjid Gedhe Kauman Jogja dikabarkan batal. Penyebabnya, Raja Jogja tidak memberi izin. Tidak jelas apa yang menyebabkan Sultan menolak mengeluarkan izin Kegiatan Muslim United #2 yang bertajuk 'Sedulur Saklawase'.

Namun, menurut Panitia Pelaksana dari Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Syukri Fadholi, menduga penolakan itu karena pihak Keraton menerima informasi yang salah. Sebab menurutnya banyak beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan Muslim United diisi oleh orang-orang berpaham radikal.

Sebelumnya pihak otoritas keraton Jogja melalui KGPH Hadiwinoto sempat mengeluarkan surat yang memperbolehkan panitia Muslim United menggunakan Alun-alun Utara sebagai tempat kegiatan. Namun surat itu akhirnya dicabut.

Awalnya, atas dasar surat yang sempat dikeluarkan KGPH Hadiwinoto itu akhirnya pihak panitia mempersiapkan segala hal. Panitia menyebut persiapan sudah 80 persen sebelum akhirnya dilarang Keraton. Klimaksnya, hari ini Sabtu (12/10) panitia kelabakan karena terpaksa memindahkan keseluruhan agenda yang telah dipersiapkan sejak lama menuju Masjid Jogokariyan. Kondisi inipun belum menjamin kepastian agenda dapat terselenggara tanpa gangguan aspek legalitas dari rezim.

Pihak Keraton enggan menyebut alasan pencabutan surat yang dikeluarkan KGPH Hadiwinoto, dan akhirnya sultan juga tidak mengeluarkan izin. Sultan juga diam, tak mengunggah secuil pun alasan mengapa tidak memberikan izin, dan sama sekali tidak mengindahkan persiapan panitia yang sudah mengeluarkan banyak energi untuk acara ini.

Sedianya, sejumlah ulama dan aktor ternama akan hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Felix Siauw, hingga Arie Untung. Namun energi panitia untuk menghadirkan para ulama ini tidak membuat Sultan dan pihak keraton jogja, merasa iba dan terketuk hatinya untuk memberikan izin.

Sebelumnya, Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono menjelaskan tidak dikabulkannya izin karena atas pertimbangan keamanan, mengingat situasi nasional tengah banyak demonstrasi. Namun alasan ini tentu sangat absurd, karena kegiatan Muslim United tidak atau bukan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa.

Alasan ini juga bertentangan dengan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Jogja, saat terjadi aksi masif demo mahasiswa jogja ke Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Sultan mengaku tak bisa melarang mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya ke Jakarta. Hanya saja Sultan HB X mengimbau agar tak anarkis.

Sultan menyatakan ikut demonstrasi adalah hak warga masyarakat, karenanya sultan tidak bisa melarang dan mempersilakan. Asal tidak melakukan perusakan saja. (Demonstrasi) dengan tertib sesuai dengan izin. (24/9).

Andaikan benar alasan penolakan pemberian izin karena faktor Keamanan, pertimbangan keamanan, terkait maraknya demonstrasi dan ujuk rasa, sebagaimana yang diungkap Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, tentu Sri Sultan selaku Raja Jogja tidak akan mempersilakan mahasiswa jogja demo ke Jakarta. Karena itu, alasan tidak keluarnya izin karena pihak Keraton menerima informasi yang salah terkait beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan Muslim United diisi oleh orang-orang berpaham radikal, justru yang lebih dominan dan reasonable, menjadi sebab batalnya acara Muslim United di jogja.

Padahal, sampai hari ini tidak jelas apa yang dimaksud radikal ? Siapa yang punya wewenang menyematkan label radikal ? Atas dasar apa seseorang, apalagi ustad sekelas Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Felix Siauw, hingga Arie Untung dilabeli radikal ?

Apakah ada kasus Ustaz Abdul Somad ngebom ? Ustaz Hanan Attaki menusuk pejabat ? Ustaz Derry Sulaiman menggorok dan membakar hidup-hidup orang lain seperti tragedi di Wamena ? Ustaz Felix Siauw membubarkan pengajian ustadz yang lain ? Yang ada, Ust Felix yang sering jadi korban pembubaran. Apalagi Arie Untung, artis yang taubat dan hijrah ke jalan Islam ini apalkh layak disebut radikal ?

Alasan yang paling bisa dicerna selain tudingan radikal kepada penyelenggara dan ustadz-ustadz penceramah Muslim United, juga alasan kejumawaan. Warisan Feodalisme keraton jogja yang terus dilestarikan. Di uri-uri.

Alasan ini terkonfirmasi melalui pernyataan Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Kridhamardawa, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro, yang dengan jumawa mengatakan Keraton tidak perlu menjelaskan alasan tidak dikabulkannya izin acara tersebut. Suami Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hayu itu berdalih Masjid Keraton tempat acara tersebut merupakan Kagungan Dalem atau milik keraton.

Dalam kaidah fiqh Islam yang disebut masjid itu milik umat, milik publik, tidak sah dan batal kedudukan seseorang, individu, atau institusi yang mengaku atau mengklaim sebagai pemilik masjid. Secara fiqh, demi hukum masjid menjadi domain publik.

Adapun status individu atau institusi hanya diberi amanah mengelola masjid, itu sifatnya pelayanan, administrasi, bukan mendaku hak masjid sebagai miliknya. Demikian pula, status masjid Gedhe Kauman itu milik umat, milik publik, bukan milik keraton.

Keraton hanya berkedudukan sebagai pelayan, administrator, untuk melayani rakyatnya. Bahkan, istana keraton kesultanan jogja itu milik rakyat, karena raja jogja itu juga raja rakyat.

Bukanlah status sultan itu karena pengakuan dari rakyat ? Bukan sekedar pemberian trah dari nenek moyang ? Andaikan, sultan mewarisi tahta sementara rakyat menolak mengakui kekuasan sultan, apakah sultan masih berkuasa ?

Saya kira diera modern, penuh keterbukaan ini, sultan Jogja tidak boleh lagi mempraktikkan kejumawaan, gaya pemimpin feodal. Apalagi, Sultan hari ini sedang mengalami kemelut tahta. Jika sultan mangkat, tahta Keraton jogja tidak mungkin diwariskan kepada Puteri-Puteri Sultan.

Jika sultan mau merubah Paugeran, mengubah trah singgasana diteruskan putri raja, sultan tak cukup mengeluarkan Sabda Pandita Ratu. Sultan butuh dukungan dan legitimasi umat.

Jika sultan zalim kepada umat, memimpin dengan gaya jumawa dan ego mempertahankan tradisi feodalisme keraton, Sultan akan dijauhi umat, sultan akan dijauhi rakyat.

Wahai sultan, jika memang dirimu mengemban amanah agama (selain amanah pemerintahan), kenapa dirimu tega mempersulit syiar agama Islam melalui acara Muslim United ? Bertaubatlah Sultan, mumpung Ajal belum menjemput.[Ad/MO]