Oleh: Na’imah
(Pendidik Generasi)


Mediaoposisi.com-Pernikahan adalah ibadah mulia yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya. Selain itu, Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk sarana meningkatkan ukhuwah Islamiyyah, memperluas dan memperkuat tali silaturahmi diantara manusia, mendapatkan kehidupan sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dengan penuh kasih sayang  dan warohmah (kehidupan yang dirahmati oleh Allah SWT).



Dalam Al Qur'an disebutkan "Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu ".( QS. An-nisa : 1 ). 


Sayangnya, dalam kondisi sekuler hari ini justru ibadah mulia tersebut menjadi berbeda dalam pandangan masyarakat terutama pernikahan dini. Pernikahan dini dianggap sebagai pemicu polemik dinegeri ini. Seperti pemicu tingginya angka stunting, menimbulkan KDRT, kanker serviks, perampasan hak pendidikan, hak bermain dan lain sebagainya. 


Hal itulah yang menjadi legalitas untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan dini. Upaya pencegahan itu dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa  usia diizinkan bagi pria maupun wanita melakukan pernikahan adalah 19 tahun. 


 Ironisnya pencegahan pernikahan dini yang digaungkan di seantero negeri itu, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Diantaranya para intelektual melalui seminar-seminar maupun kuliah umum, seperti di salah satu universitas Kalimantan



Sebenarnya bila menilik kebijakan pencegahan nikah usia dini, ada hal yang sangat berbahaya dibelakangnya. Pertama  bahwa kebijakan yang dirumuskan itu  bernafaskan kebebasan dalam kehidupan. 


 Kebebasan agar agama tidak dijadikan acuan dalam beraktivitas.  Ini terlihat dari pernyataan aktivis perempuan yang juga peneliti gender dan Islam – Lies Marcoes-Natsir – mengatakan ”ruang publik yang sedang berayun ke arah yang lebih konservatif membuat hukum primordial dan hukum agama dinilai sebagai sesuatu yang lebih utama dibanding hukum nasional.” 


menyikapi pertentangan antara UU-PA dengan UU-P, di mana UU-P nomor 1/1974 masih mengizinkan pernikahan anak perempuan dengan usia 16 tahun dan adanya dispensasi pernikahan anak dari pengadilan.


Kedua memalingkan fungsi negara dalam menjaga kebutuhan dan martabat rakyatnya.  Menuduh pernikahan dini yang diperbolehkan agama sebagai pemicu tingginya angka stunting, tingginya KDRT, kanker serviks, perampasan hak pendidikan maupun hak bermain adalah salah kaprah. Misalkan, tingginya angka stunting sebenarnya dikarenakan pola asuh orang tua yang salah mengenai asupan gizi. 


Kedua, terkait kondisi perekonomian orang tua yang masuk dalam kategori miskin. Saat ini, kasus stunting sendiri paling banyak dijumpai di wilayah Indonesia bagian timur. Kesalahan pola asuh tentang asupan gizi hingga kondisi perekonomian orang tua sesungguhnya adalah buah pahit dari sistem kehidupan sekuler kapitalistik. Keluarga dipapari berbagai stressor (tekanan), krisis ekonomi dan disfungsi negara. 


Ujungnya ketangguhan imunitas tubuh melemah, selain berakibat hilangnya fungsi akal. Kelaparan dan gizi buruk terbukti meningkat seiring dengan meningkatnya harga pangan akibat krisis ekonomi. Bahkan penyakit justru jadi objek kapitalisasi. 



Akibatnya, biaya berobat tidak saja mahal, tetapi juga layanan kesehatan yang justru memperparah penyakit yang diderita dan bahkan mengancam jiwa, selain tidak memperhitungkan halal dan haram. 


Disisi lain akibat sistem sekuler kapitalis, industri-industri yang nyata merampas hak pendidikan maupun hak bermain anak hingga merampas ketenangan masyarakat justru tidak menjadi perhatian bahkan cenderung terus ditingkatkan dengan alasan ekonomi. 


Seperti game-online, film-film, majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang menstimulasi anak melakukan pornoaksi, kekerasan hingga yang mengerikan yaitu pembunuhan. Mereka berteriak lantang menentang hukum Islam yang memuliakan dan menjaga martabat dengan pernikahan, tetapi diam dengan pacaran ,Free sex,  aborsi yang menjadi momok ditengah-tengah masyarakat.


Islam sebagai agama yang sempurna, sangat lengkap dan rinci dalam menjelaskan setiap hukum-Nya. Aturan yang diberikan oleh sang pencipta justu akan membawa kemuliaan dan ketentraman bukan justru membawa pada jurang kesengsaraan.   Masalah seperti stunting, KDRT, hak anak, Islam telah mengaturnya,   


Pertama pendidikan (taklim) dan pembinaan (tasqif) akidah anak betul-betul harus dijalankan optimal baik dalam lingkup keluarga hingga negara. kepribadian (syakhsiyah) mereka harus digembleng sehingga saat baligh mereka telah siap menerima taklif hukum syariat,. Jadi, kesiapan untuk menikah pun telah ada sejak dini. Tidak seperti sekarang. 


Tingkat kematangan organ reproduksi pada anak-anak pada zaman sekarang tidak diimbangi dengan kematangan cara berpikir. Tontonan dan gaya hidup liberal pada saat ini cenderung mendorong anak-anak dan remaja untuk pacaran, bersenang-senang sesuai keinginan mereka dan mengumbar syahwat saja. Sehingga jika menikah, mereka akan gagap dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tidak memahami bagaimana peran seorang suami dan istri. 


Padahal jika peran itu dipahami dan dijalankan, misalkan peran Istri sebagai ummu warobatul bait akan mencetak generasi-generasi hebat. Dalam kapitalisme, peran ummuwarobatul bait terbajak oleh pemikiran kesetaraan gender yang terus dihembuskan oleh negara. Akibatnya lupa dan meninggalkan  peran mulianya karena  dialihkan hanya menjadi mesin pencetak uang. 


Disisi lain maraknya fenomena seks bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) tidak terelakkan. Maka sangat wajar jika kemudian menikah di usia yang masih belia menjadi pilihan dan pelarian sekaligus sebagai solusi pragmatis dari permasalahan sosial ini dan lagi-lagi semua itu justru akan menimbulkan konflik baru.  


Kedua negara yang fungsi besarnya sebagai ra’in (pengurus) rakyat, wajib memperhatikan pemenuhan kebutuhan rakyatnya, seperti pemenuhan gizi. Dari mana dananya? dana itu bisa didapat dari hasil pengelolaan harta milik umum. 


Sayangnya dalam kapitalisme, pengelolaan serta hasil dari harta milik umum itu dimonopoli oleh individu, swasta bahkan asing-aseng. Wajar saja jika angka stunting terus bertambah jika solusi negara hanya memberikan himbauan untuk selalu memakan makanan bergizi, tetapi tidak memberikan kemudahan kepada rakyat dalam mendapatkannya. Seperti terus menaikkan bahan-bahan pokok. 


Maka kedua solusi itu akan dapat terlaksana dengan maksimal jika kita mencampakkan sistem kapitalisme dari kancah kehidupan dan kembali pada aturan Islam secara kaffah dalam sebuah negara yang membawa pada kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh alam. 


Bukan sebaliknya, menjadikan hukum/aturan Islam yang berasal dari Sang Pencipta Allah SWT sebagai kambing hitam dari munculnya konflik akibat aturan fasad yang diterapkan.[MO/ia]



Wallahu’alam bisshowab





Oleh: Mochamad Efendi 


Mediaoposisi.com-Khilafah itu ajaran Islam dan tidak perlu diragukan.  Banyak tokoh seperti UAS, Emha Ainun Najib dan masih banyak lagi ulama' yang ilmunya mendalam dan muklish mengakui bahwa Khilafah adalah ajaran Islam.  



 Bahkan orang yang memusihi khilafah dan menganggapnya ancaman saja juga mengakui bahwa khilafah itu Islami.  Jadi ketinggalan zaman dan kurang update,  orang Islam yang masih memusuhi dan menganggap khilafah sebagai ancaman. Bahkan kalau kita mau jujur khilafah akan menyelamatkan negeri ini dari kehancuran.



Setiap tarawih di bulan Ramadan nama khalifah sering diperdengarkan oleh bilal mulai dari al kholifatul ula amirul mukminin syaidina Abu Bakar ash-Shiddiq, al kholifatul tsaniyatu  amirul mukminin Umar bin Khottob, al kholifatul tsalitsatu amirul mukminin syaidina Ustman bin Affan, al kholifatul robiatu amirul mukminin syaidina Ali bin Abi Tholib



Tentunya bukan tanpa tujuan,  sesuatu diperdengarkan setiap tahun dengan tujuan agar umat Islam mengingat bahwa dulu pernah ada satu peradaban manusia yang sangat tinggi dan dalam kepemimpinan Islam yang disebut khilafah dan pemimpinnya disebut khalifah. 


Kehidupan Islami terjaga dan menenggelamkan kemaksiatan dan kejahatan.  Kehidupan Islami juga membentuk generasi unggul dan berkepribadian Islam.  Pemimpin luar biasa yang ditaati oleh rakyatnya bukan karena takut atas ancaman tapi karena cinta pada pemimpinnya. Jika demikian,  khilafah memang ajaran Islam yang tidak boleh dilupakan. 


Khilafah adalah makhota kewajiban karena banyak kewajiban hanya bisa ditunaikan jika ada institusi negara yang malakukannya,  yakni khilafah. Jika kamu yakin atas kebenaran al-Qur'an dan yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan terbaik buat umat manusia, pasti kamu meinginkan ajaran Islam bisa diterapkan secara kaffah. 



Hanya sistem pemerintahan khilafah yang bisa melakukannya karena kedaulatan di tangan syara'. Berbeda dengan sistem demokrasi kedaulatan di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Oleh karena itu,  hukum dibuat sesuai dengan selera mereka dan sering tidak memenuhi unsur keadilan bagi seluruh rakyat.



Sebagai contoh RUU omnibus law ternyata lebih berpihak pada pungusaha dari pada buruh. Pasti nilai keadilan tidak terpenuhi jika yang membuat hukum adalah manusia.  Begitu juga saat MA membatakan kenaikan iuran BPJS.  Pemerintah tidak segera melaksanakannya dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.  Harusnya kebutuhan dasar dijamin oleh negara bukan pada perusahaan asuransi yang berhitung untung rugi.


Tidakkah rusaknya sistem saat ini sudah menjadi cukup bukti dan alasan bagi umat untuk mencampakkan demokrasi dan menggantinya dengan khilafah yang kata Aiunun Najib khilafah adalah ide Allah yang tidak boleh dimusuhi. 




Setiap hari berita kriminal dan hasrat penyimpangan sexual terus saja kita saksikan. Ngeri,  pembunuhan dan sadisme menghiasi portal berita di sosial media. Perlahan hati kita mati dan kurang peka dengan semua penyimpangan yang terjadi dalam sistem demokrasi.

Yang menyampaikan kebenaran dipersekusi dan dikriminalisasi.  Sementara guyonan yang tidak bermutu dan sia-sia dianggap satu kebaikan yang harus dipertahankan.  



 Bullying menjadi gaya hidup, mendapatkan kepuasaan dan kesenangan meskipun dengan menyakiti dan melukai temannya sendiri. Kebencian disimpan dalam hati meskipun untuk memusuhi saudaranya yang menginginkan ajaran Islam diterapkan secara kaffah.  


 Harusnya khilafah didukung dan diperjuangkan karena hanya sistem khilafah yang akan bisa mene rapkan ajaran Islam secara kaffah dalam kehidupan nyata sehingga kehidupan Islami yang kita cita-citakan bisa terwujud dan menenggelam kemaksiatan dan kejahatan. Kebaikan dan kebenaran Islam menjulang tinggi diangkasa.  Kemudian,  Islam akan menjadi rahmatan lil 'alamin.[MO/ia]








Oleh: Mochamad Efendi



Mediaoposisi.com-Sering kali kita enggan berbicara tentang politik karena dalam sistem demokrasi politik adalah kotor.  Segala cara dilakukan untuk mencapai tujuan politik,  yakni kursi kekuasaan.   


Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mencapai kekuasaan harus menggunakan cara curang.  Bahkan bila perlu teman dikorbankan untuk maraih kekuasaan.  Ngeri,  politik dalam sistem demokrasi memang kejam dan kotor. 
 

Memperjuangkan idealisme dalam demokrasi memang omong kosong.  Memperjuangakan kebenaran dalam sistem demokrasi hanyalah mimpi dan hanyalah. Memberantas kemaksiatan adalah ilusi seperti halnya pemberantasan korupsi itu tidak mungkin terjadi.   



Rakyat hidup sejahtera hanya janji politik yang hanya manis dimulut saja,  tapi tidak pernah terwujud.  Orang yang baik dan bersih ketika terjun di dunia politik dalam sistem demokrasi berubah menjadi monster yang siap menghisap uang rakyat untuk biaya politik yang sangat tinggi agar bisa memperoleh kekuasaan dalam genggaman. 



Kata mempolitisasi selalu dikaitkan dengan aktifitas yang kotor dan kejam.  Sehingga agama sering dijauhkan dari politik agar tetap bersih,  sehingga muncullah ide pemikiran sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Kekuasaan dibiarkan dipegang oleh orang- orang kotor,  culas dan tamak atas harta dan kekuasaan.  Sementara orang -orang yang baik pergi meninggalkan dunia politik.   



Mereka mulai menikmati kelezatan beribadah tapi tidak peduli dengan kerusakan dan kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya.  Mereka menutup mata dan telinga atas fakta politik kotor dan membiarkan para politikus busuk menguasai kehidupan. 



Sebaliknya dalam pandangan Islam politik adalah aktifitas yang mulia yakni riayah su'unil umah atau mengurusi urusan umat. 


Wajar jika dalam sistem Islam, pemimpin sangat perduli dan perhatian pada rakyatnya.  Kebutuhan dasar akan terpenuhi dan dijamin negara tanpa harus membayar. Pemimpin berpihak pada rakyat dan setiap kebijakan yang diambil selalu dikaitkan dengan ajaran Islam yang lurus dan mulia.  


 Rakyat hidup aman dan sejahtera karena pemimpin memperjuankannya dalam aktifitas politiknya.  Cara kotor dalam berpolitik dijauhi diganti dengan yang baik untuk mencari ridho Allah.  Indah dan mulianya politik dalam pandangan Islam.




Mengkaitkan semua hal dengan ajaran Islam termasuk juga dengan politik adalah suatu kebaikan dan keharusan agar hidup berkah dan semua masalah bisa terselesaikan dengan mudah. Islam adalah solusi fundamental untuk seluruh masalah kehidupan.   Semua masalah ada jawabannya dalan Islam karena Islam adalah agama paripurna dari yang Maha Sempurna.   


Masihkah kita mau mengambil hukum yang tidak digali dari sumber hukum Islam, tapi dari hawa nafsu manusia yang tidak memenuhi unsur keadilan untuk semua rakyatnya. Politik dan agama tidak bisa dipisahkan dalam pandangan Islam seperti dua sisi mata uang.  


Masihkah kita menganggap politik itu kotor? Faktanya memang demikian karena kita hidup dalam sistem kotor yang menjauhkan agama dari kehidupan. 



Tapi,  politik adalah aktifitas mulia dalam pandangan Islam karena tujuan berpolitik untuk mengurusi urusan rakyat bukan kekuasaan seperti dalam sistem demokrasi. Dan agama harus hadir saat berpolitik untuk membersihkan semua yang kotor dalam politik ala demokrasi.[MO/ia] 





Oleh : Aida Al Farisi
(Aktivis Dakwah Kampus Makasar)


Mediaoposisi.com-Entahlah apakah ini janji tulus, modus, ataukah jurus dalam menenangkan rakyat menghadapi tentang kerasnya hidup di sistem Kapitalis ini. Menyelamatkan kursi kekuasaan agar tetap bertahta di atas mimbar. 



Wabah menyebar, tebaran janjipun kian disebar. Lalu apakah rakyat akan menikmati? Atau hanya ibarat menelan fill pahit saja, tanpa menyembuhkan? Mungkin jawabnya pada rumput yang bergoyang. Jakarta, CNN Indonesia- Pemerintah akan memberikan insentif senilai RP 3 juta kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal di tengah penyebaran virus Corona Copid- 19. 



Syaratnya, karyawan tersebut terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. “Pemerintah menyiapkan skema bagi mereka yang ter- PHK yaitu melalui pembiayaan dari BP Jamsostek,” ujar Sekretaris Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media, Selasa (24/03/2020). 


 

Presiden Joko Widodo mengeluarkan berbagai insentif untuk melawan dampak virus Corona terhadap ekonomi. Insentif akan dibiayai dari realokasi anggaran berbagai kementeriaan dan lembaga senilai RP 62, 3 triliun. Dilansir dari CNN Indonesia.com, Alokasi dana. Tambahan bansos Kartu Sembako Murah Rp 4,5 triliun. 



Penyaluran Kartu Prakerja RP 10 triliun. Menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 gaji buruh manufaktur RP 8,6 trliun. Kredit usaha mikro dan kecil RP 10 M. Pembiayaan kendaraan bermotor, dari industri multifinance/ leasing kepada sopir, ojek dan nelayan. Dan subsidi selisih bunga KPR di atas 5 persen selama 10 tahun, Minggu (29/03/2020).



Inilah jurus ekonomi rezim, dalam melawan dampak virus corona terhadap ekonomi rakyat. “Saya telah perintahkan semua menteri, gubernur, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APDB),” ungkap Jokowi, Selasa (24/03/2020).



Jika kita telisik lebih jauh kebijakan- kebijakan yang diberikan kepada rakyat, misalnya tunjangan Kartu Sembako Murah dari RP 150 ribu naik menjadi RP 200 ribu per bulan untuk satu keluarga. Lalu penyaluran Kartu Prakerja, tujuannya dalam rangka mengurangi dampak resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat virus Corona, sehingga setiap pekerja diberikan honor insentif RP 1 juta per bulan selam tiga bulan sampai empat bulan. 




Terus penanggungan Pajak Penghasilan (PPh), kebijakan ini berlaku enam bulan. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan relaksasi kredit untuk UMKM. Relaksasi ini diberikan oleh perbankan dan Industri Keuangan  non Bank (IKBN) lain. Pemerintah akan melarang kreditur menggunakan debt collector dalam menagih utang kepada debitur. 


Dan berkaitan dengan subsidi selisih bunga dengan bunga 5 persen selama 10 tahun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah akan memberikan subsidi uang muka bagi masyarakat yang akan mengajukan kredit rumah bersubsibsidi. Maka menganalisa insentif- insentif yang diberikan pemerintah, pastinya tidak akan terlalu atau mampu mendongkrak ekonomi rakyat. Apalagi mengatasi dampak wabah secara ekonomi. 


Program- program ini hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Prasyarat yang berbelit, sehingga memungkinkan masyarakat tidak bisa memanfaatkan program ini. Ditambah lagi layanan administrasi negara yang saya kira kita semua mengetahui bagaiamana ribetnya. Dan yang terpenting kita perlu ketahui belum ada dukungan penuh dari pihak lain (perbankan). 


Solusi- solusi yang ditawarkan pemerintah adalah solusi tambal sulam. Hanya sekedar pengobat peri luka rakyat, abis hilang, nyeri lagi. Tak mampu mengeringkan hingga menghilangkan sayatan luka. Tentu pandangan ini lebih kepada efek pencitraan, di tengah kisruh wabah corona yang semakin membuka topeng penguasa dalam bingkai ideologi kapitalisme. 



Rezim kapitalis terbukti gagal dalam memberikan pemenuhan kebutuhan kepada rakyat. Kebijakan neoliberal hanya beriorentasi pada pencitraan demi mempertahankan kursi kekuasaan. Ada wabah ataupun tidak jeritan duka rakyat tetaplah terdengar. Negeri ini semakin memperlihatkan keterjajahan ekonominya. 



Kebutuhan negeri yang rakyatnya sekitar 200 jiwa, pasarnya masih dikuasai asing. Jargon ekonomi kerakyatan, ekonomi pancasila dan jargon- jargon lainnya terbantah dengan penderitaan rakyat yang kian hari kian membuat hati miris dan teriris. 



Kebijakan- kebijakan yang hanya akan berjalan selama penyebaran wabah, tak akan mampu membuat negeri ini mandiri. Sebab negeri ini tetap akan tergantung dengan negara lain. Ekonomi neoliberal akan semakin mengukuhkan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. 



Negara- negara maju berstatus negara produksi. Akibatnya negara berkembang akan tetap menjadi negara konsumen, termasuk Indonesia. Kegagalan ideologi kapitalis- sekularisme, dengan aspek ekonomi kapitalnya terbukti gagal dalam kancah kehidupan. Kegagalan untuk mensejahterakan, adalah fatarmorgana. Lahirnya 1 persen orang kaya, yang memiskinkan jutaan orang di dunia. 



Indonesia hanya akan menjadi negara yang  berdaulat dan rakyat merasakan kesejahteraan jika kita mencampakan kapitalis liberal. Tidak ada jalan lain selain kita harus kembali kepada ajaran islam secara kaffah. Sebuah syariah, tuntunan dan kewajiban yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Politik Islam tentu adalah aktivitas dalam rangka mengurusi urusan umat. Memastikan umat menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. 


Politik ekonomi mewajibkan negara dalam menjamin kebutuhan pokok tiap individu (sandang, pangan hingga papan). Negara akan menjamin kekayaan alam yang merupakan milik rakyat akan dinikmati oleh masyarakat. 


Kepemilikan umum seperti barang tambang, air, hutan, padang, listrik akan dikelolah oleh negara dan hasilnya diberikan kepada pemenuhan kepentingan umat. Sistem ekonomi terbangun dengan tiga pilar pertama kepemilikan, kedua pengelolaan kepemilikan, dan ketiga distribusi. 


Sistem ekonomi Islam berupaya menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan umat. Keamanan, kesehatan dan pendidikan menjadi jaminan yang wajib didapatkan oleh umat. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara pemenuhan pokok berupa (sandang, papan dan pangan), serta kebutuhan pokok berupa jasa (keamanan, kesehatan dan pendidikan). Pemenuhan kebutuhan jasa pokok dengan mekanisme langsung, yakni pemenuhan langsung oleh negara.



Sedangkan pemenuhan pokok berupa barang melalui mekanisme tidak langsung, yaitu negara menciptkan kondisi dan jalan serta sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Langkah- langkah yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan tentu bertahap. Negara memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja mencari nafkah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT  


“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagiaan dari rezki- Nya. Dan hanya kepada- Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.” (QS Al- Mulk: 15). 



Selanjutnya negara menyediakan lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja mendapatkan pekerjaan. Sebagaimana Rasulullah SAW “Seorang imam (khalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Al Bukhari dan Muslim). 


Jika ada yang tidak mampu bekerja, maka dalam memenuhi kebutuhannya, akan diberikan kepada ahli waris, wali. Tapi jika wali juga miskin, tetangga bertanggung jawab dalam memenuhi sementara kebutuhan. Namun jika tetangga juga tak mampu, maka negara yang akan mengambil alih tanggung jawab. Jaminan kebutuhan pokok berupa jasa (keamanan, pendidikan dan kesehatan), ini langsung dipenuhi oleh negara. 


Khilafah berkewajiban mewujudkan pemenuhan bagi seluruh rakyat. Dalam menjamin keamanan, negara Khilafah tentu menerapakan hudud (qishas dan diyat). Kesehatan, maka negara Khilafah akan menyediakan tempat- tempat berobat, tenaga medis yang ahli, pelayanan yang berkualitas, dan administrasi yang mudah. Demikian juga dengan masalah pendidikan termasuk kategori kemaslahatan, yang wajib didapatkan oleh seluruh rakyat. 


Ad- Damsyiqy menceritakan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin al- Khaththab, mereka para guru digaji sebesar 15 dinar setiap bulannya (1 dinar, setara dengan 4,25 gram emas). Semua ini hanya akan mampu terwujud jika terterapkan syariah kaffah, dalam bingkai daulah Khilafah Rasyidah.[MO/ia]



WalLahu a’alam bishowab.





Siti Hartinah Ode, SH

(The Voice of Muslimah Papua Barat)



Mediaoposisi.com-Pemerintah telah mengumumkan data terbaru kasus covid-19, hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dalam siaran langsung akun YouTube BNPB Indonesia. Per Senin kemarin kasus covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 1.414 kasus yang tersebar di 31 provinsi, dengan total kasus meninggal dunia sebanyak 122 orang dan total kasus yang sembuh sebanyak 75 orang. 

 
Dengan jumlah kasus positif covid-19 yang terus bertambah peran pemerintah sangatlah dibutuhkan. Lockdown merupakan solusi yang telah digunakan oleh beberapa negara terdampak covid-19, seperti Fhilipina, Malaysia, China -negara asal wabah-, India dan Italia demi memutuskan mata rantai penyebaran virus covid-19. 


Hal itu terbukti bisa menekan angka penyebaran virus ini. Tetapi, pemerintah Indonesia tidak memperlihatkan tanda-tanda untuk melakukan lockdown. Menjadikan social distancing sebagai solusi telah terbukti gagal, buktinya angka pasien positif semakin bertambah bukan berkurang. 




Langkah baru pun diambil oleh pemerintah untuk dalam penanganan penyebaran covid-19. Langkah itu adalah dengan memberlakukan UU Darurat Sipil. Dilansir dari CNBC.com (30/03/2020) bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan siap melakukan pembatasan sosial berskala besar menghadapi penyebaran virus corona (Covid-19). 



Hal ini akan dibarengi dengan darurat sipil. "Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," kata Jokowi, Senin (30/3/2020)



Apa itu UU Darurat Sipil? Istilah ini -darurat sipil- ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Nomor 23 Tahun 1959 dalam keadaan bahaya. Dalam peraturan tersebut terdapat tiga tingkatan bahaya dari yang terendah hingga tertinggi. Tingkatan pertama adalah darurat sipil, tingkatan kedua darurat militer dan tingkatan ketiga keadaan perang.



Ahli hukum dari UGM Yogyakarta, Oce Madril, tidak habis pikir atas rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan darurat sipil sebagai langkah terakhir mengatasi penyebaran Corona. "Entah mengapa Perppu 1959 yang dirujuk. Padahal ada regulasi UU Penanggulangan Bencana tahun 2007 dan UU yang dibuat oleh Presiden Jokowi, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," Ujar Oce Madril, (31/03/2020)


Inilah yang menjadikan kebingungan di tengah-tengah rakyat. Kebijakan yang diambil oleh penguasa negeri ini tidak sesuai dengan problem yang ada. Ibaratkan kotak yang dipakasa masuk di dalam wadah segitiga berukuran kecil, maka akan kotak tersebut harus potong dan dibuang bagian-bagiannya sehingga bisa muat dalam wadah. Yang artinya, penguasa saat ini memaksakan kehendaknya dalam memberikan solusi terhadap penanganan covid-19, padahal solusi itu bukanlah solusi yang tepat. 




Bukan hanya itu, Natalius Pigai yang merupakan seorang aktivis HAM asal Papua, dalam Roml.id (30/03/2020) dengan judul "Saya Tolak Darurat Sipil" menulis beberapa poin tentang penolakkanya terhadap UU Darurat Sipil tersebut, poin-poin tersebut diantaranya: 


1. Kita harus pahami bahwa virus Corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional, melainkan perang melawan kuman. Ancamannya bukan militer dan nyata tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda. 


2. Negara harus menyiapkan sistem Layanan Kesehatan khusus pengibati virus Corona secara memadai sampai dipolosok. 


3. Menyiapkan Tenaga Profesional dan perawat secara masif. 


4. Integrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer. 


5. Memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat anti kuman. 


6. Negara menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus Corona.



Mantan sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu juga ikut mengkritik pemerintah yang menetapkan kebijakan darurat sipil. Melalui aku twitternya, Said menuliskan "Corona mengejar nyawa rakyatmu, pemimpin negara yang normal membantu rakyatnya. Tapi, anda malah mengejar rakyatmu dengan cambuk darurat sipil. Ya Allah lindungi kami dari kedzaliman ini. #TolakDaruratSipil".



Lebih lanjut, Pasal 1 Perppu itu menyebutkan tiga syarat Presiden menetapkan Indonesia dalam keadaan bahaya untuk sebagian atau seluruh wilayahnya. Pertama, keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. 



Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara



Apakah Penguasa salah langkah? Dalam kasus penanganan covid-19 jawabanya adalah iya. Seperti yang terdapat dalam poin-poin dari tulisan Natalius Pigai, bahwa yang sedang dihadapi saat ini adalah virus yang bisa menular kapan saja, bukan perang secara konvesional. 



Secara nyata Indonesia tidak menghadapi bahaya (bentrokan) fisik. Inilah yang menjadi pertanyaan, padahal terdapat UU yang telah disahkan sendiri oleh Presiden Jokowi di tahun 2018 yang mengantur tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU No. 6 Tahun 2018 pasal 52 poin (1), "Selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat". 



Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat telah menghindar dari tanggung jawabnya dalam menjalankan kepemerintahan.
Yang menjadi sebuah kekhawatiran adalah jika UU Darurat Sipil diberlakukan, maka rakyat akan mendapat tekanan penuh dari pemerintah, dan hal itu membuat rakyat tidak berdaya dalam menyuarakan aspirasinya. 




Berkaca pada negara-negara yang telah melakukan karantinan skala besar (lockdown) yang memberikan bantuan kepada rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (bahan pangan). Filiphina telah melakukan lockdown, dimana setiap hatinya akan ada petugas yang memberikan bahan pangan di depan rumah setiap warga, kontenislam.com (24/03/2020). Malaysia telah melakukan lockdown, dimana para petinggi negaranya memotong gajinya dan disumbangkan untuk kebutuhan rakyatnya, RM.co.id (27/03/2020). 


Dalam pidatonya, Presiden Ghana, Akufo Addo memberikan sebuah pidato saat akan melakukan lockdown yang dapat menampar wajah pemerintah Indonesia, isi pidato tersebut, "Kamintahu bagaimana menghidupkan kembali perekonomian, yang tidak kami tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang meninggal". 



Selayaknya penguasa negeri ini berkaca pada negara-negara yang telah melakukan lockdown. Karena upaya tersebut telah berhasil menekan angka penyebaran virus covid-19. 




Islam adalah agama yang sempurna, memiliki seperangkat aturan dari skala kecil -seperti mandi, makan, minum dan bermuamalah- sampai skala besar -seperti negara-. Seperti halnya dalam bencana wabah Islam pun memiliki solusi tuntas, yaitu dengan melakukan lockdown atau karantina terhadap para pasien positif dan daerah yang terkena wabah tersebut,yang termaksud ODP (Orang Dalam Pengawasan) pun tidak diperbolehkan untuk keluar dari daerah tersebut. 



Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. Rasulullah Saw., bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim). 



Bukan tanpa alasan hadis di atas, tetapi inilah solusi tuntas dalam permasalahan wabah. Dengan mengkarantina daerah yang terkena wabah tersebut virus tidak akan menyebar ke daerah-daerah yang lain dan tidak akan terjadi masa keos karena wabah. 



Disinilah peran penting pemerintah (Khilafah). Daerah yang terisolasi akan diperhatikan dan dipantau dengan serius oleh khalifah. Semua kebutuhan pangan, para medis, obat-obatan, tim pemandi jenazah akan dipenuhi oleh pemerintah (Khilafah).  Khalifah akan menggerakan setiap devisi yang terkait untuk bisa menekan dan menghilangkan wabah tersebut. 


Para ilmuan akan dikirim untuk meneliti wabah tersebut dan sesegera mungkin membuat vaksin yang dapat menanggulangi wabah. Alat-alat medis yang dibutuhkan akan dikirim dengan jumlah yang memadai sehingga para medis tidak kekurangan. Bahan pangan pun akan diperhatikan dan khalifah akan memastikan daerah karantina tidak kekurangan. 


Bantuan-bantuan tersebut itu bukan berasal dari hutang luar negeri, tetapi berasal dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah. Negara Islam adalah negara yang luas, meski terbentang laut diantaranya, tetapi tetap berada salam satu naunagn panji Rasulullah, al-liwa. Tidak ada sekat nasionalisme yang memisahkan wilayah-wilayah tersebut. Mereka akan patuh pada satu perintah yaitu seorang khalifah. 


Dengan ketakwaan yang ada dalam benak setiap individu negara Khilafah, mereka akan tunduk pada khalifah. Karena khalifah terpilih adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab penuh dan tunduk pada Allah Swt., dan Rasulullah Saw. Maka setiap kepytusanya -khalifah- akan terus terikat pada al-qur'an dan sunnah. 


Maka, sudah saatnya sistem saat ini berganti. Karena sistem saat ini telah memperlihatkan ketidak mampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan pemimpinya telah abai dan lari dari tanggung jawabnya sebagai pelingung rakyat dan negara.[MO/ia]


Wallahu'alam bi shawab.