Oleh : Rizkya Amaroddini
(Jurnalis Media Oposisi)

Mediaoposisi.com Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif batal hadir dalam pemeriksaan. Kuasa hukum Ahmad Michdan juga menyampaikan hasil pertemuan dengan penyidik di hadapan massa pendukung yang menggelar aksi di depan Mapolda Jawa Tengah. Kuasa hukum menyatakan bahwa Slamet Ma’arif terkena flu berat dan tekanan darah tinggi.

Kriminalisasi ulama terus berlanjut. Ketidakadilan terus menghujam para ulama. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan berlangsung menyudutkan umat Islam. Alasan di panggil ke polda jateng karena menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Islam.

Indonesia kian memanas memasuki dunia politik. Di perkuat dengan ungkapan Asep Syarifuddin (Wakil ketua Presidium Alumni 212) bahwa banyak orang-orang melakukan pelanggaran termasuk kepala daerah. Namun saat ada konsolidasi untuk membentuk PA 212 tiba-tiba di tangkap.

Prosidium alumni 212 di bentuk semata-mata membela Islam. Begitu pula saat Ustad Slamet Ma’arif datang ke Surakarta untuk konsolidasi membela Islam dan Negara ini. Selain itu, Ustad Slamet Ma’arif datang ke Solo karena menghadiri tablig akbar dan memenuhi undangan acara Ulama di Solo.

Ummat berkumpul di Semarang dalam membela Ulama. Amur Yudha (Ketua Pimpinan Pemuda Hijrah Semaranng) mengungkap bahwa  perkumpulan hari itu untuk menyatukan kekuatan Ummat Islam, menunjukkan keberanian di hadapan Rezim yang zhalim.

Slamet Ma’arif hari ini menyampaikan yang hak, namun hari ini telah di tangkap oleh rezim, maka dari itu sudah saatnya untuk kita berjihad.” [MO/ra]

Gambar: Ilustrasi

Oleh : Zahratun Nahdah
(Suara Muslimah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Saya kaget!!! ternyata Debat Pilpres II pada tanggal 17 Februari 2019, menjadi saksi atas kegagalan Jokowi dalam memberikan transparansi data saat debat. Pasalnya ada beberapa isu yang disampaikan kepada publik yang datanya tidak valid.

Bila itu data dibawa ke meja sidang skripsi, ditampilkan sedetil mungkin dengan seabrek wacana yang telah disusun bagus, lalu dipasang kamera dengan sudut pandang yang pas. Ternyata diketahui bahwa fakta yang terjadi dilapangan bertolak belakang 180 derajat dengan data yang disajikan Jokowi pada saat sidang. Akibatnya, sidang skripsi Jokowi terancam gagal. Begitu logikanya.

Mengapa demikian? Mari kita tinjau kembali data-data prestasi yang disampaikan Jokowi selama 4 setengah tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Data pertama, Jokowi menyebut selama tiga tahun terakhir ini tidak terjadi kebakaran hutan. Pernyataan ini disampaikan ketika menanggapi isu lingkungan. Faktanya, Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa sejak tragedi kebakaran hutan terhebat tahun 2015, setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Satu hal yang paling mengesankan bahwa Jokowi lupa kalau dia pernah selfie di area kebakaran hutan.

Dikutip Kompas, Data PKHL Kemenlingdup dan Kehutanan tahun 2016, ada 14.604,84 Ha area lahan terbakar. Tahun 2017 ada 11.127,49 Ha area lahan hutan terbakar. Tahun 2018, ada 4.666,39 Ha area lahan hutan terbakar. Maka, terbantahlah data yang disajikan Jokowi di meja sidang. Oleh karena itu, para penguji dan pimpinan sidang (rakyat) akan berpikir ulang untuk meloloskan Jokowi dua periode.

Data kedua, Jokowi mengakui tidak ada konflik untuk pembebasan lahan insfrastruktur. Dengan bangga jokowi menyebut pemerintah memberi “ganti untung lahan yang harusnya disebut ganti rugi”. Seketika riuh rendah sorak cebong bersaut-sautan bangga pada pangeran kodok. Tapi itu hanya euforia sesaat.

Menurut Jawa Pos, ada sebanyak 659 kasus konflik lahan pada tahun 2017. Diantaranya pembangunan jalan tol Kualanamu, PLTA Waduk Cirata, Pembangkit Listrik Tenaga Bumi Daratei Mataloko, perluasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Dominique Edward Osok, dll.

Data ketiga terkait isu pangan. Tahun 2018, Jokowi bilang Indonesia impor jagung hanya
180.000 ton. Jokowi juga mengklaim ada produksi 3,3 juta ton yang dilakukan petani, sebagai sebuah prestasi besar. Aduh! bangganya dia.

Sekali lagi data Jokowi tidak relevan! faktanya data BPS menunjukkan bahwa impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta. Luar biasa perbandingan data yang dilampirkan. Sangat jauh berbeda dari yang terdata di lapangan. Hal ini semakin memperkuat tim penguji skripsi Jokowi untuk tidak meluluskannya sebagai sarjana. Begitu akal sehatnya seharusnya.

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kebenaran pun yang keluar dari mulut Jokowi saat Debat Pilpres II. Seharusnya, presiden itu menjadi Bapak Pengayom rakyatnya, bukan malah membohongi rakyat dengan seonggok data tipu-tipu yang digunakan untuk mengelabui rakyat.

Bayangkan saja jika Indonesia dipimpin oleh presiden yang gemar mengarang
data, hal ini akan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, saran yang tepat
bagi Calon Presiden ini yaitu, sebaiknya Jokowi mundur dan berhenti menjalankan
tugasnya sebagai pejuang dua periode.

Maka, adapun solusi yang saya ingin tawarkan adalah mari kita bangun Indonesia dengan sistem yang pernah ada di dunia yakni khilafah. Yaitu kepemimpinan umum yang dengan gagah menjaga hajat hidup rakyat tanpa harus diintervensi asing, menyediakan fasilitas pendidikan gratis, dan kesehatan gratis tanpa premi tiap bulan. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Program-program tersebut terbukti awet selama 14 abad berjaya di dunia. Dan sejarah mencatat bahwa tidak ada sistem yang mampu menandingi kejayaan khilafah, baik itu kapitalis maupun sosialis.

Jadi, mari kita tarik kesimpulan dengan menggunakan akal sehat yaitu solusi yang paling baik saat ini untuk Indonesia adalah kembali kepada sistem yang sudah pasti dan terbukti mampu membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang tidak pernah mengumbar 1001 janji dan pastinya tidak pernah PHP-in rakyat yakni dengan sistem khilafah. [MO/re]

Oleh Isromiyah SH, pemerhati generasi 
Mediaoposisi.com-Kota Balikpapan telah lama dikenal sebagai kota minyak karena  kekayaan alamnya berupa minyak bumi. Sebutan ini memberikan gambaran  kebutuhan warga Balikpapan akan minyak terpenuhi secara merata. Namun ada yang menarik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi lll DPRD Kota Balikpapan dan PT Pertamina pada 6 Februari 2019.
 
“Ini kota minyak tapi ada antrean BBM, di Jawa itu jarang ada antrean  di SPBU,” kata Mauliddin, anggota Komisi lll(Tribunkaltim.co,6/2/19). Yang dituding penyebab antrean panjang saat mengisi BBM adalah jadwal pengisian BBM khusus solar berubah. Dulu 24 jam menjadi hanya malam hari saja. Para anggota dewan mendapat informasi kuota BBM solar di beberapa SPBU dikurangi.

Aris Buana Humas Pertamina MOR VI Kalimantan meyatakan, Pertamina tidak melakukan pembatasan stok, baik itu premium, solar dan lainnya. “Kita menyesuaikan kebutuhan  kuota Balikpapan. Kalau untuk antrean sejauh ini masih kami atasi, dan kami lihat bahwa tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhnnya memang banyak pasti kita akan tambahkan stoknya. Baik itu subsidi maupun non Subsidi”(Tribunkaltim.co,7/2/19). 

Menurutnya masyarakat Balikpapan cenderung mengeluh banyaknya antrean menutupi toko-toko dan usaha warga setempat. “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda setempat maupun pihak kepolisian juga Dinas Perhubungan untuk melakukan alternatif pengisian SPBU malam hari,” tambah Aris. Kebijakan itu sudah dilaksanakan dari akhir tahun kemarin.
             
Mengenai kuota, pertamina belum melakukan update data.karena sejauh ini permintaan premium menurun dan solar meningkat. “Untuk bahan bakar pertalite terus meningkat karena banyak orang sadar bahwa BBM berkualitas minimal round 90. Untuk solar juga banyak yang beralih ke Pertamina Dex Lite,” kata Aris. Benarkah masyarakat memenuhi kebutuhan BBM dengan memilih yang non subsidi yang jelas lebih mahal, padahal secara alami justru yang murah yang dicari?
            
Pada hakekatnya sumber daya alam yang terkandung di bumi adalah milik Allah Swt.  Dalam Islam sumber daya alam seperti minyak termasuk dalam kepemilikan umum, maka pengelolaannya hanya dilakukan oleh negara tanpa ada campur tangan swasta, apalagi asing. Selanjutnnya bila negara tidak mampu, bisa mengambil pemasukan dari rakyat hanya untuk ongkos produksi semata, tanpa ada perhitungan keuntungan. 

Selanjutnya semua pemasukan dari rakyat masuk dalam kas baitul mal, yang dikelola negara untuk menjamin kontinuitas ketersediaan BBM tersebut. Sementara pengelolaan ala kapitalistik, karena perusahaan asing telah menguasai lebih dari 80% usaha hulu minyak, maka minyak mentah yang diambil harus dikonversikan dulu dengan harga internasional. Selisih dari pemasukan itulah yang dinamakan subsidi BBM. Darimanakah negara menutupinya, tentu saja dari pajak. 

Pada hakekatnya yang terjadi selama ini adalah rakyat mensubsidi kebutuhan mereka sendiri melalui pajak yang mereka bayarkan. Dengan perhitungan konversi ke harga internasional tersebut, mayoritas pendapatan akhirnya masuk ke kantong para kapitalis, penguasa industri hulu BBM, sehingga yang paling banyak diutungkan adalah perusahaan asing, bukan rakyat sendiri.
             
Sistem Islam mampu mengatasi kesenjangan antara kapasitas produksi dan konsumsi BBM. Pemasukan ke kas baitul mal juga berasal dari sektor lain yang mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi BBM sekaligus medorong penurunan konsumsi BBM dalam negeri, seperti dari sektor kepemilikan inndividu, sektor kepemilikan umum selain BBM baik berupa gas, hasil tambang, mineral, batu bara, listrik, hutan dan sebagainya. Kemudian dari sektor kepemilikan negara yang dapat digunakan sepenuhnya oleh negara untuk kepentingan negara dan kemaslahatan umat.
             
Bahan bakar minyak adalah kebutuhan vital masyarakat. Pengelolaan BBM  harusnya tidak hanya fokus pada hitung-hitungan produksi semata, namun juga melibatkan aspek lain yang menjamin kontinuitas ketersediannya ditengah masyarakat. Dengan dikelola oleh orang-orang yang amanah, pengelolaan BBM dan sumber daya alam lainnya dengan sistem yang benar tentu akan memberikan hasil yang lebih optimal.
wallahuA’lam.[MO/AS]

Gambar: Ilustrasi

Oleh : Pupung Ummu Ayyubi

Mediaoposisi.com-Beragam persoalan negeri mencuat satu persatu. Riuh rendah pembahasan saling berjibaku. Termasuk RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) yang terus didesak untuk segera diketok palu.

Digulirkan sejak tahun 2016 oleh Komnas Perempuan kepada DPR, RUU PKS ini ibarat kotak Pandora dalam mitologi Yunani. Tampak indah dari luar, tapi berisi keburukan di dalamnya.

Alih-alih bertujuan memberikan penyelesaian untuk kekerasan seksual, RUU ini justru sarat dengan konsep Barat yang liberal. Diantaranya rawan konten terhadap pelegalan zina, hubungan sejenis dan seks bebas. Sekalipun bantahan telah digulirkan dari para pengusung dan pendukung RUU PKS ini.

Fakta di luar pun telah berbicara. Ketika sebuah hukum yang sudah dilegalisasi justru menjadi bumerang bagi korban, sementara pelaku pelanggaran melenggang bebas dalam zona nyaman.

Seperti yang terjadi pada kasus Baiq Nuril. Seorang guru honorer di Mataram, yang merupakan korban pelecehan seksual secara verbal. Bukannya mendapat hak pembelaan, justru vonis bersalah yang dijatuhkan. Sementara pelaku pelecehan dan pelaku penyebar rekaman suara justru bebas dari jerat hukuman. (m.cnnindonesia.com)

Begitulah fakta dari hukum racikan manusia. Kaya dengan beragam rasa dari logika dan kepentingan yang ada. Sementara fakta sudah nyata di tengah-tengah umat tentang terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual yang kian marak.

Sesungguhnya akar masalahnya sudah bisa kita tarik keluar. Bahwa hal-hal tersebut adalah akibat dari tidak adanya aturan terhadap pergaulan dan interaksi sosial di masyarakat.

Gencarnya serangan pornografi dan pornoaksi yang merajalela bisa dengan sangat mudah diakses siapa saja. Aurat laki-laki dan perempuan dapat dipertontonkan secara bebas sehingga memicu kemunculan naluri biologis (gharizatun nau) manusia. Hal itu dilakukan tanpa disertai aturan yang mampu mengontrolnya. Lalu, timbullah penyakit di masyarakat, yaitu seks bebas dan hubungan sejenis.

Ketika naluri biologis tersebut tersalurkan atas dasar suka sama suka, maka berujung pada zina atau prostitusi. Ketika tidak tersalurkan secara suka sama suka, terjadilah tindak perkosaan.

Selanjutnya dari zina dan perkosaan tersebut, bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Akibatnya, dapat berujung pada tindakan aborsi.

Solusi tuntas untuk masalah ini, sejatinya, bisa diselesaikan dengan penerapan syariat Islam. Dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menjaga auratnya dan menundukkan pandangannya (Al Qur'an Surat An Nur ayat 30-31 dan Al Ahzab ayat 59). Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. (Wikipedia)

Selanjutnya, Islam juga melarang adanya khalwat. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas RA,
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda : ”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersepi-sepi (berkhalwat) dengan seorang perempuan, kecuali (perempuan itu) disertai mahramnya.” (HR. Bukhari & Muslim)

Selain itu, Islam pun melarang ikhthilath (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), sebagaimana dijelaskan dari Abu Dawud Ath-Thayalisi yang meriwayatkan di dalam Sunannya, dan lainnya, dari Nafi’, dari Ibnu umar Radhiyallahu ‘anhuma  bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika membangun masjid, beliau membuat pintu (khusus) untuk wanita, dan dia berkata: “Tidak boleh seorangpun laki-laki masuk dari pintu ini."

Hadist lain dari Abu Dawud yang diriwayatkan dalam Sunan dan Bukhari di dalam Al-Kuna, dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, dari bapaknya Radhiyallahu ‘anhu bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhthilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para wanita: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan.” Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya. (Ini lafazh Abu Dawud).

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam, dalam hadits diatas, mencegah ikhthilath laki-laki dan para wanita di pintu-pintu masjid, sewaktu masuk ataupun keluar. Hal itu juga dilakukan beliau saat melarang para wanita ikhthilath di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan; kesesatan), apalagi jika ber-ikhthilath yang selain daripada itu.

Aturan-aturan Islam inilah yang sesungguhnya harus diterapkan di tengah-tengah umat. Sehingga pintu zina bisa ditutup. Pelecehan ataupun kekerasan seksual pun bisa dihindari.

Tambahan, penegakan sanksi/hukuman dalam Islam, yaitu jinayat (qishas, hudud dan ta'zir) wajib dilakukan sebagai bentuk efek jera pada pelakunya. Seperti sanksi hudud untuk pelaku zina, yaitu rajam untuk pelaku yang sudah menikah dan cambuk 100 kali untuk yang belum menikah.

Karena sejatinya Islam telah hadir dengan kesempurnaan. Mengisi jawaban dari setiap tanya kehidupan. Juga menjadi penjaga dan perisai untuk segenap insan. Wallahu a'lam. [MO/re]

Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd
(Praktisi Pendidikan)

Mediaoposisi.com-Bahasa pemrograman komputer tetiba menjadi tren di jagat dunia maya semenjak Jum'at, 15 Februari 2019 hingga Sabtu  (16/2/2019). Dua kata yang tak asing bagi pengguna teknologi komputer yaitu uninstall dan shutdown pun tersemat dengan nama pemimpin negeri ini.

Hastag #UninstallJokowi dan #ShutDownJokowi merebut posisi teratas jagat twitter Indonesia bahkan dunia. Dan murni dilakukan oleh orang, bukan mesin.

Ada komentar lucu dari beberapa netizen di luar negeri. Dari pemilik akun @markmarquez165 mempertanyakan: what is app #UninstallJokowi?.

Yang lebih lucu adalah cuitan dari pemilik akun @kangtaehyungs yang mempertanyakan dua hastag tersebut, apakah sejenis malware atau program komputer baru? Yang dijawab dengan kocak oleh pemilik akun @Al_akbar16 dengan bahasa gado-gado Inggris-Indonesia, menjelaskan siapa itu Jokowi.

Ada apa ini? Mengapa posisi orang nomor 1 di negeri ini seakan terjerambab di jagat maya. Padahal, media massa mainstream selalu memberitakan keberhasilan serta sepak terjang kepemimpinannya yang merakyat. Bahkan para pendukung rezim pun selalu berada di garda depan dalam mempromosikan serta memuji setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Media sosial telah menjadi sarana untuk rakyat mencurahkan isi hatinya. Ketika media mainstream tak lagi memberikan kepuasan akal sehat dan kejujuran, jagat maya pun menjadi wadah aspirasi yang sebenarnya. Meskipun dijebak dengan UU ITE dan pasal ujaran kebencian, netizen tak pernah takut menyuarakan ketidaknyamanannya selama dipimpin oleh rezim petahana. .

Munculnya dua hastag tersebut sesungguhnya adalah wujud dari rasa lelah di php rezim. Beribu janji sudah dilontarkan saat kampanye, namun hanya sedikit yang terwujud.

Bahkan banyak kebijakan yang dianulir setelah baru saja dikeluarkan. Gegabah dalam mengambil keputusan, plin plan dalam membuat kebijakan, ingkar janji pun jadi makanan sehari-hari.

Janji mengangkat guru honorer menjadi PNS, dia tinggal blusukan ke pasar saat guru honorer menagih janji di depan istana negara. Janji tidak menambah hutang, justru sebaliknya. Saat ini hutang kita sudah membahayakan APBN.

Janji tidak impor, malah impor. Tersinggung dijuluki rezim diktator, tapi mengeluarkan perppu ormas yang memberikan kewenangan pemerintah membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Pasal karet UU ITE delik ujaran kebencian pun telah memakan banyak korban di pihak oposisi.

Janji membuka seribu lapangan pekerjaan, malah jadi memberi kesempatan bekerja kepada tenaga kerja asing. Pengangguran pun semakin bertambah. Ekonomi semakin sulit dengan naiknya BBM yang mengakibatkan harga komoditas pun naik.

Harga tiket pesawat mahal, bahkan bagasi berbayar, hingga saat ini tak ada solusinya. Bandara di bangun megah dengan dana yang tak sedikit, akhirnya menjadi mubazir.

Imbas dari kenaikan harga tiket pesawat ternyata berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang memerlukan jasa pengiriman lewat udara.

Akibat ongkos kirim yang melonjak, harga barang pun ikut naik, rakyat semakin menjerit. Tiket mahal dengan bagasi berbayar namun keamanan dunia penerbangan pun masih menjadi PR besar bagi petahana.

Pembelian saham freeport yang kontrak karya sebenarnya hanya tinggal 1 tahun, justru malah merugikan kita. Ternyata hanya mengalihkan pengelolaan ke perusahaan swasta yang lain dengan kontrak karya yang lebih lama.

Masalah baru pun muncul ketika sejumlah pekerja freeport dipecat. Mereka pun melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan (14/2).

Pembangunan jalan tol dengan bantuan hutang dari negara lain, padahal sudah ada jalan biasa. Tarif tol pun mahal, akhirnya pengemudi pun lebih memilih jalan biasa. Banyak pedagang yang merugi karena tak menjadi jalur lintasan kendaraan lagi.

Di sisi lain, masih banyak desa-desa yang memerlukan jembatan. Bahkan bisa jadi keberadaan jembatan akan menjadi jantung kehidupan warga di sana. Menghubungkan desa tersebut ke desa yang lain, ataupun ke pusat kota.

Tak jarang kita melihat foto-foto petualang kehidupan, siswa berseragam sekolah, ibu-ibu menggendong anak, bergelantungan di tali temali yang melintas di atas sungai. Tanpa alat pengaman.

Belum lagi kita menyaksikan buruknya birokrasi dan pelayanan publik negeri ini. Kesehatan, pendidikan, keamanan, serta keadilan yang tak pernah memuaskan jiwa.

Prinsip ada duit urusan lancar telah mendarah daging. Korupsi kepala daerah, anggota dewan, dan para pejabat, sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum. Hampir setiap hari terdengar berita OTT para koruptor. Bahkan di kabupaten Cianjur, rakyat mengadakan syukuran karena bupatinya tertangkap tangan melakukan korupsi.

Seperti tak ada habisnya membicarakan kerusakan negeri ini. SDA semakin dikuasai asing. Defisit anggaran. Utang luar negeri sudah mencapai Rp5.275 trilyun demi infrastruktur (15/2).

Ada dua faktor penyebab kerusakan ini, yaitu pemimpin dan sistem. Setiap kali pemilu, kita selalu memilih pemimpin. Namun pemimpin yang terpilih bukan yang terbaik, bahkan cenderung lebih buruk dari sebelumnya.

Hal itu terjadi karena Kriteria calon pemimpin tidak distandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihatlah UU Pemilu, tak ada mensyaratkan mampu membaca Al-Qur'an, apalagi ahli dalam ilmu agama.

Jadi wajar saja jika peraturan serta kebijakan yang dikeluarkannya tak pernah menyelesaikan masalah bahkan menzalimi rakyat. Karena peraturan dan kebijakan itu mereka buat sendiri.

Manusia yang serba terbatas ini, tak mampu menjangkau hakikat. Sehingga, produk aturannya takkan mampu menyelesaikan masalah, hanya menguntungkan sebagian dan merugikan yang lain.

Dalam Islam, haram memilih pemimpin yang bodoh, yaitu yang tak paham ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Haram pula memilih pemimpin zalim, yaitu yang mengatur negeri tanpa menggunakan syariat Islam. Haram pula memilih pemimpin ingkar janji, karena Allah sendiri telah mengharamkan surga bagi pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya.

Pemimpin bodoh, zalim, dan ingkar janji adalah produk sistem demokrasi. Asas sekuler, memisahkan agama dari kehidupan dan negara, mencetak manusia jadi-jadian. Mengaku Islam tapi anti ajaran Islam, ulama dikriminalisasi, ormas Islam dibubarkan, zalim, diktator dan refresif.

Jadi, pilihlah pemimpin yang cerdas, yang tau bahwa nafasnya akan ditimbang di hari kiamat kelak. Yang siap menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam maka rakyat takkan terzalimi. Hanya pemimpin cerdas yang takkan ingkar janji.[MO/ad]