Oleh : Ummu Hanif, 

Mediaoposisi.com-  Ramadhan tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar rekomendasi 200 penceramah. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, daftar itu dibuat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang selama ini kerap meminta rekomendasi penceramah kepada pihaknya.

Ada tiga kriteria yang menjadi acuan hingga para dai itu masuk daftar rekomendasi Kemenag, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi (detik.com, 21 mei 2018).

Kebijakan ini sontak menui kontroversi di masyarakat. Umat islam kembali pecah dan mengkubu sesuai pendapatnya, setuju dan tidak setuju. Bagi yang setuju, mereka beralasan memudahkan untuk menilai kualitas da’i, sehingga yang tidak masuk daftar nama tidak perlu diperhatikan lagi.

Bagi yang tidak setuju, mereka menganggap karena ini berpotensi memecah belah kaum muslimin, juga akan menimbulkan stigma buruk bagi da’i yang tidak masuk daftar nama dari Kemenag.

Sesungguhnya ketika kita kembalikan lagi kepada islam, bagaimana memandang mengenai kewajiban dakwah, maka kita pasti akan menemukan kesepakatan. Karena setiap perbedaan pendapat yang terjadi diantara kita adalah karena keterbatasan kita sebagia manusia, yang kemudian dipaksa untuk menentukan nilai baik – buruk terhadap sesuatu.

Jelas pada akhirnya akan terjadi polimik yang memungkinkan berujung pada perpecahan. Karena manusia ketika berpendapat, pasti akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tempat tinggal, tingkat ekonomi, pengalaman dan lain sebagainya. Yang antara orang satu dengan orang lainnya berbeda – beda.

Islam mengajarkan kita, bahwa tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah baligh dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam untuk menyampaikan dakwah.

Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wata’ala, sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khoiru ummah (sebaik-baik umat) kepada umat Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassallam.

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS: Ali Imron 110)

Di dalam ayat ini terkandung dua hal; pertama, mulianya umat Islam adalah dengan dakwah. Kedua, tegak dan eksisnya umat Islam adalah dengan menjalankan konsep amar ma’ruf nahi munkar.

Sehingga bisa dipahami bahwa apapun profesi dan pekerjaan seorang muslim, tugas dakwah tidak boleh dia tinggalkan. Setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dakwah adalah jalan hidup seorang mukmin yang senantiasa mewarnai setiap perilaku dan aktifitasnya.

Berdasarkan hal ini, kita harusnya lebih bisa bijaksana. Bahwa para da’i, apapun latar belakang pendidikan serta profesinya saat ini, tidak bisa dikatakan mereka tidak layak untuk menjadi da’i. Karena dakwah, adalah tugas langsung dari Allah kepada seluruh kaum muslimin.

Selian itu, kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk enggan belajar. Karena mereka akan berpikir bahwa belajar islam, haris kepada yang memiliki kapasitas seperti dalam daftar nama yang telah dirilis Kemenag.

Ketika disekitarnya tidak ada yang demikian, maka dia tidak mau belajar. Kita tahu semangat belajar yang rendah dari masyarakat kita, dengan adanya pembatasn seperti ini, pasti akan menjadi pembenaran ketika mereka semakin enggan belajar.

Maka, janganlah menyalahkan islam, ketika umatnya tidak mampu menjalankan syari’at islam dengan baik. Karena, bagaimana mungkin seseoang akan menjalankan syari’at, ketika dia sendiri tidak paham apa itu syari’at. Bagaikan pungguk merindukan bulan, ketika mengingankan masyarakat semakin islami, sementara para da’i dibatasi.[MO/sr]

Oleh : Isfawati Mahmud, S.Ft
(Mahasiswa Program PascaSarjana Universitas Udayana)

Mediaoposisi.com-  “Korban terbesar terorisme adalah UMAT ISLAM. Hakikatnya tak ada perang terhadap terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan TERORISME” (John Pilger, Jurnalis Australia).

Framing negatif terhadap Islam terus digulirkan. Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam, pelaku menggunakan cadar, peci dan sarung, adanya buku-buku Islam, dll kerap dijadikan sebagai bukti dalam aksi terorisme tersebut. Hal ini membuktikan bahwa seakan-akan ajaran Islam menjadi biang dari munculnya aksi ini.

Beberapa kejadian terror akhir-akhir ini membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dilansir oleh beberapa media nasional terkait aksi terror di dalam Mako Brimob, menyusul pengeboman 3 GKI di Surabaya, insiden ledakan di rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan berselang 2 hari kembali terjadi aksi terror di Polda Riau.

Kecaman-kecamanpun bermunculan dari berbagai kalangan mengutuk tindakan yang tidak berprikemanusiaan tersebut. Bahkan presiden Joko Widodo mengecam keras pemboman tiga gereja di Kota Surabaya dengan menyebut bahwa aksi terror itu sebagai tindakan di luar batas kemanusiaan.

“Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya”.

Selain itu, presiden mendesak DPR dan kementrian terkait untuk merampungkan revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah diajukan pemerintah sejak Februari 2016 lalu. “Kalau nanti di akhir sidang (DPR) Juni belum rampung, saya akan keluarkan Perppu,”kata Jokowi di Jakarta.

Tapi tak banyak pengamat pun yang menduga bahwa aksi-aksi terror ini didalangi oleh kelompok-kelompok radikal yang terafiliasi ISIS. Lebih dari itu, framing negatif terhadap identitas Islam juga sangat disayangkan. Beberapa video viral di media yang mana seorang perempuan yang bercadar dipaksa turun bus karena dianggap terorris.

Dan juga seorang santri yang memakai ransel dan membawa kardus yang berisi pakaian dicurigai sebagai teroris. Hanya karena penampakan mereka seperti itu, apakah bisa langsung diintimidasi ? seperti inikah keamanan yang diberikan oleh Negara ? Justru hal-hal seperti itu yang memunculkan Islamphobia di kalangan masyarakat.

Ketika pelaku terror bukan dari kalangan Islam atau bukti-bukti yang didapatkan tidak ada unsur keislaman maka sejatinya hal tersebut tidak dikatakan sebagai aksi terorisme melainkan tindak kriminal biasa.

War on terrorism hanyalah kedok untuk tujuan sesungguhnya yaitu war on Islam. Sebab, bila mereka sungguh-sungguh ingin memerangi terorisme, maka siapa saja yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan mestinya harus dianggap teroris dan diperangi.

Kenyataannya ? Itu hanya berlaku untuk orang atau kelompok Islam. Masak Hamas yang berjuang untuk membebaskan Palestina disebut teroris, sedang Israel yang menjajah dan menindas Palestina tidak disebut apa-apa?” ungkap Ismail Yusanto, Jubir HTI.

Padahal sejatinya Islam merupakan ajaran yang sangat mulia. Pandangan islam tentang terorisme tentu saja tidak sesuai dan bukan ajaran Islam. Terorisme justru musuh dalam Islam.

Jihad yang merupakan ajaran Islam sering kali dianggap sebagai bentuk terorisme, padahal dalam Islam bukan mengajak untuk berjihad dalam arti melakukan terorisme. Hal inilah yang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam itu sendiri.

“Pembuatan bom bunuh diri yang mengatasnamakan Tuhan adalah perbuatan sangat kejam. Sebab, Tuhan tidak mengajarkan hal tersebut. Mereka melakukan aksi karena sudah terpengaruh dengan syahwat kekuasaan. Kalau melakukan kekerasan atas nama agama sudah perbuatan yang melebihi setan”, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif di Yogyakarta, Minggu 13 April 2018 (viva.co.id).

Islam melarang untuk membunuh manusia yang bukan karena suatu hukuman atau atas melakukan kerusakan di muka bumi.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al Maidah ayat 32 : “ Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya” .

Selain itu dalam islampun mengatur bahwa ada tiga golongan orang-orang kafir yang haram untuk dibunuh yaitu :

kafir dzimmi (orang kafir yang membayar jizyah sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin), kafir mu’ahad ( orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu tertentu, dan kafir musta’man ( orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin). 

Oleh karena itu tindakan terorisme yang mengarah kepada pembunuhan tentu bukanlah ajaran Islam.[MO/sr]



Oleh : Irianti Aminatun 
(Penulis Bela Islam)

Mediaoposisi.com- Isu terorisme kembali mencuat. Dalam hitungan hari,  ledakan beruntun terjadi. Dimulai dari kerusuhan di Mako Bimob, pemboman tiga gereja di Surabaya lalu ledakan di rusunawa, Wonocolo Sidoarjo. Tak berhenti di situ aksi teror bom kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya, dan terakhir penyerangan di Mapolda Riau.  

Selama penjajahan Barat masih berlangsung, isu terorisme akan senantiasa hadir, sebab terorisme adalah alat untuk menekan, mencitraburukkan kaum Muslimin yang berupaya untuk mendakwahkan Islam kafah dan berupaya menerapkannnya dalam kancah kehidupan agar menjadi rahmat, menggantikan sistem kapitalis yang rusak dan merusak.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir menjelaskan bahwa Barat ketika  melakukan penjajahan akan melihat “Apakah negeri yang hendak dijajah itu memiliki peradaban yang hendak diperangi oleh negara Kapitalis dan perlu dimasuki peradaban kapitalisme yang rusak agar mudah didominasi dan dirampok kekayaan alamnya? 

Ataukah negeri itu kosong tanpa ada peradaban di dalamnya yang perlu diperangi, sehingga hanya perlu dijajah, dirampas kekayaannya, dan di dominasi?”.

 Indonesia  adalah wilayah dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan tsaqofah Islamnya,  akan menjadi penghalang bagi penjajahan Barat dalam mengeksplotasi kekayaan alamnya. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa terorisme akan senantiasa ada di Indonesia.  

Maka yang harus disadari oleh kaum muslimin dibalik  isu terorisme, ada teror yang lebih berbahaya yang masuk membonceng isu teror bom. Teror itu adalah teror identitas pada umat Islam, teror yang sudah disiapkan untuk mengkotak-kotakkan identitas umat Islam dalam rangka melemahkan aqidah islam dan memecah belah umat.

Sebagai contoh, beberapa saat setelah bom meledak di Surabaya,  Pemerintah langsung mendesak DPR agar segera mensahkan RUU terorisme, agar ada payung hukum untuk menjerat para teroris.  

Padahal berdasarkan keterangan Ketua Pansus Revisi Undang-Undang no.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Muhammad Syafi’i dalam sebuah video, tertangkap kesan bahwa ada upaya “ pemberantasan teroris” yang diutamakan dibandingkan “pemberantasan terorisme” sebagaimana titel RUU ini. 

Jadi ukuran keberhasilan penanganan terorisme lebih dinilai dari kuantitas berapa banyak orang (terduga, tersangka, terdakwa, terpidana, tertembak dll) yang bisa ditindak, bukan bagaimana tindakan terorisme itu diberantas.

Banyak hal yg bisa kita lihat dari  muatan RUU yang diajukan pemerintah, antara lain adalah meniadakan proses due of law (mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak), begitu terduga langsung bisa ditindak. Disinilah pemerintah akan cenderung main hakim sendiri. Di samping itu narasi kejadian terorisme juga diserahkan kepada pemerintah. 

Intinya jika RUU Terorisme yang diajukan pemerintah ini segera disahkan  maka akan berdampak luas pada penggunaan hukum hanya sebagai alat gebuk penguasa terhadap orang dan kelompok yang dicurigai dan bertentangan dengan Pemerintah.

Contoh lain, Pemerintah juga mencoret mubaligh yang dianggap radikal dan merilis 200 mubaligh yang direkomendasikan oleh kemenag RI. Menurut Kemenag, 200 mubaligh ini telah memenuhi syarat tiga kriteria yakni kompetensi, reputasi, dan komitmen kebangsaan.  

Rilis ini secara implisit memonopoli penentuan kelayakan ulama atau mubaligh. Rilis ini memiliki makna bahwa ulama atau mubaligh yang layak di undang untuk berdakwah hanya yang dirilis, sementara yang lain tidak layak diundang dan tidak layak berdakwah di tengah masyarakat. Padahal dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. 

Maka rilis ini berpotensi membungkam pelaksanaan kewajiban bagi kaum muslimin dan membungkam dakwah Islam hakiki. Tak berlebihan kalau kaum Muslimin menduga, rilis mubaligh ini merupakan alat kontrol pemerintah atas dakwah Islam. 

Kenyataannya, lebih dari 200 juta Muslim Indonesia terus menjadi sasaran serangan politik identitas yang merupakan teror bagi kepercayaan diri umat Islam dan penindasan identitas bagi mereka yang ingin melaksanakan Islam kafah. 

Menjadi seorang Muslim sekarang harus diukur dari kategorisasi “buatan Barat” dimana sosok “Muslim Moderat” disenangi dan dipuja, sementara “Muslim radikal” harus dimusuhi dan dibasmi.

Jelas ini adalah bagian tak terpisahkan dari imperialisme, sebagaimana pemikiran ikon orientalis Asia Tenggara, Snouck Hurgronje. 

Ia berkata “Tidak ada faedahnya kita memerangi kaum Muslimin atau berkonfrontasi untuk menghancurkan Islam dengan senjata. Itu semua bisa kita lakukan dengan mengadu domba mereka dari dalam dengan menanamkan perselisihan agama, pemikiran dan madzhab, dan menumbuhkan keraguan kaum Muslimin pada kebersihan pemimpin-pemimpin mereka”.

Oleh karena itu sebagai Muslim harus cerdas dan berani menolak pengkaitan aksi-aksi  terorisme dengan Islam dan kewajiban menegakkan Syariah dan Khilafah. Umat Islam harus tetap teguh dan istiqomah mengokohkan identitas sebagai Muslim kafah dalam berislam serta dalam perjuangan demi terwujudnya kehidupan Islami melalui tegaknya Syariah dan Khilafah. 

Tidak gentar terhadap setiap tantangan, hambatan dan ancaman hingga cita-cita mulia itu benar-benar terwujud.

 Allah SWT mengingatkan kepada kaum Mukminin : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (TQS Ali Imran ayat 139).




Oleh : Ummu Aqeela 
( Pemerhati Media Sosial )

Mediaoposisi.com- " Apa artinya sebuah nama " kalimat kutipan penyair William Shakespeare yang sering sekali kita mendengarnya. Seandainya tanpa kita beri nama setangkai mawar, dia tetap akan berbau harum, begitulah kira-kira filosofi dari kutipan kata tersebut. 

Berbeda dengan sekarang, sebuah nama menjadi sangat berarti dan sangat diperhitungkan terutama deretan nama-nama para ulama ataupun da'i di Indonesia. Karena baru-baru ini Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubalig untuk menyiarkan kegiatan keagamaan Islam. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan rekomendasi itu dikeluarkan setelah pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka. Menurut Bapak Menteri, pada tahap awal, Kementerian Agama merilis 200 daftar nama mubalig.

Tidak sembarang mubalig tapi yang hanya memenuhi tiga kriteria, yaitu: mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi. Bapak Menteri berharap rilis daftar nama mubalig ini bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses para penceramah yang mereka butuhkan. 

Langkah ini diharapkan akan memperkuat upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai misi Kementerian Agama. Diketahui dalam 200 nama mubalig atau penceramah Indonesia terdapat nama-nama penceramah kondang yang sering muncul di layar kaca. Salah satunya yaitu Ustaz Yusuf Mansur, Ustazah Mamah Dedeh atau Dedeh Rosidah, Ustaz Aa Gym, Ustaz Said Aqil Siraj, Ustaz Arifin Ilham dsb. (Merdeka.com 18/05/2018)

Sayangnya, nama Ustad Abdul Somad, Ali Hidayat, Bachtiar Nasir, Felix Siauw, Haikal Hasan dan Zulkifli Ali yang dikenal sebagai ustad akhir zaman, tidak tercantum didalamnya. Inilah yang kemudian menyebabkan polemik di masyarakat. Karena nama-nama Mubaligh diatas yang dianggap berkompeten untuk umat tidak masuk dalam daftar rekomendasi Kemenag. Banyak yang berspekulasi tentang ketidak munculan nama-nama mubaligh tersebut dalam daftar Kemenag.

Dalam Islam sendiri sebuah nama sangatlah penting karena menyangkut indentitas serta kepribadian seseorang. Bagaimana kita mengenalnya dan berinteraksi dengannya jika kita tidak mengenal namanya. 

Berbeda di dalam dakwah apalah artinya sebuah nama, pangkat, jabatan, atau apapun yang melekat. Ketika apa yang terucap adalah kebenarannya hendaknya kita mempercayai dan meyakininya. 

Seperti yang disandarkan pada ucapan Ali bin Abi Thalib "Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi Apa yang disampaikan". Dan dakwah sendiri adalah kewajiban setiap umat baik laki-laki ataupun perempuan.

Allah pun berfirman :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ … ﴿١١٠﴾

Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS: Ali Imron 110)

Didalam ayat diatas mengandung makna yaitu bahwa dakwah adalah kewajiban umat manusia untuk menegakkan yang ma'ruf dan melawan kemungkaran, dengan begitu Islam akan tetap bisa tegak dan eksis hingga akhir jaman. Ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi kewajiban umat seluruhnya maka tidak etis ketika kita membebankan tugas itu hanya pada Ulama dan Mubaligh saja.

Karena dakwah adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Adapun keberadaan Ulama dan Mubaligh adalah sebagai tonggak dan penuntun umat. 

Pengertian Umat sendiri begitu luas yakni seluruh manusia mulai dari Individu/personal, masyarakat, bahkan negara. Negara sendiri adalah sebagai tingkatan tertinggi untuk memberikan wadah dan rasa aman untuk para pengemban dakwah. 

Bukan malah mengambil keputusan yang bisa berujung polemik dan dapat memecah belah umat. Semoga langkah yang dilakukan Kemenag bukanlah bagian  dari pembungkaman dakwah di Indonesia. Karena ketika suara para Ulama dan Mubaligh dibungkam untuk kepentingan tertentu maka kesesatan umatlah yang akan dihadapi. 

Tetaplah berjuang para Pengemban dakwah tetaplah yakin bahwa catatan nama yang sesungguhnya hanya di tangan ALLAH SWT. Tetap Istiqomah dengan apa yang diserukan, jika semua itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah. 

Jangan lelah membuka mata umat bahwa pemikiran dan hukum-hukum syariat itu harus diperjuangkan dan diterapkan jika keselamatan dunia dan akhirat yang diinginkan. Berjuang dalam kondisi apa pun dan dengan resiko terbesarpun, hingga Allah memenangkan dakwah ini.[MO/sr]



Oleh : Nurindah Fajarwati Yusran
(Marketing Khansa Property)

Mediaoposisi.com-  "Kurs Rupiah terhadap dolar AS kini semakin melemah dan berada di angka 14 ribu rupiah per dolar AS", ini salah satu pemberitaan yang mulai teralihkan dengan pemberitaan baru seputar terorisme yang tidak kalah menghebohkan.

Sejak awal bulan Mei, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terombang-ambing setelah bertahan di angka kisaran Rp 13.800 pada Maret lalu. Tanda-tanda memburuknya nilai tukar rupiah pada dasarnya ditandai day range rupiah berada di kisaran Rp 14.023 hingga Rp 14.023 per dolar AS dimana pelemahan ini tercatat 3,73 persen sejak awal tahun 2018. 

Pada 7 Mei, indeks nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama dunia berada di 90,40%, indeks dollar naik 0,35% ke 90,46%. Menurut Research Analyst FXTM, Lukman Otunuga, pertumbuhan Indonesia tiga bulan ini kurang sesuai perkiraan. Apalagi berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal I/2018 turun sebesar 0,42 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Dilansir Tribunnews.com, Sabtu (12/05/2018), merujuk data Bloomberg, nilai rupiah pada Jumat (11/05) mengalami penguatan ke level Rp 14.028 per dolar AS di posisi penutupan dagang sebelumnya Rp 14.084 per dolar AS. Nampaknya penguatan ini hanya akan bersifat sesaat,  mengingat kurs mata uang Indonesia sangat sering terdepresiasi akibat penguatan mata uang negara maju. 

Bagi pengamat ekonomi ini terdengar wajar dan menjadi hal biasa. Tidak sedikit komentar,  "tidak perlu panik,  pelan-pelan semuanya kembali normal". Tetapi terkahir, Jumat (18/05/17), metronews.com merilis diwakili menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah menetapkan usulan asumsi kurs rupiah dalam penyusunan kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2019 dalam rentang Rp13.700-Rp14.000 per USD. Ini menandai jika rupiah harus siap ditekanan Rp.14.000 an per dolar hingga waktu yang tidak diketahui.

Dampak Ekonomi Kapitalis

Tidak hanya Indonesia, rupiah hari ini sejalan dengan sebagian besar mata uang kawasan Asia. Hanya dollar Hong Kong, peso, dan yen yang menguat terhadap dollar AS hari ini. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Nanang Hendarsah, menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap melemahnya kurs rupiah. 

"Depresiasi rupiah sebesar 1,3 persen, lebih kecil dibandingkan India 1,9 persen dan Australia 1,4 persen, " ujar Nanang pada idntimes.com. Bukanlah sebuah prestasi jika selalu menyandingkan peringkat Indonesia dengan negara tetangga yang saat ini berada di depresiasi terendah ke 3 se Asia. 

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) menjadi pemicu utama pelemahan rupiah, terlebih kebijakan ekonomi Trump memang fokus untuk menguatkan nilai tukar dolar AS dengan menguasai pasar global. Bank sentral AS, the Federal Reserve (The Fed), diperkirakan lebih agresif dengan tiga kali lagi menaikkan suku bunga. 

Faktor lain yang menjadi pemicu melemahnya nilai tukar disebabkan dampak investasi. Para investor asing dibukakan ruang yang lebar untuk menjadi investor di bidang publik yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak seperti pertambangan dan infrastruktur publik.

Adapun hasil dari anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar tahun ini semakin menambah beban utang luar negeri Indonesia dan defisit neraca berjalan meningkat. Sehingga kekuatan nilai tukar uang hari ini dapat memicu kapan saja perang dagang global. 

Hasilnya selama sumber daya strategis dan hajat hidup serta produksi ditentukan pihak asing,  pasar domestik juga di pasok asing,  maka nilai tukar negara akan naik-turun. 

Imbasnya pemenuhan hajat hidup orang banyak tidak akan pernah terselesaikan, ekonomi lesu dan menambah daftar kemiskinan bagi negara-negara berkembang. Sebaliknya negara-negara maju semakin rakus dan terdepan di pasar global.  

Krisis mata uang adalah salah satu faktor yang disebabkan oleh ekonomi kapitalis, dimana mata uang yang nilai nominalnya tidak ditopang oleh nilai yang bersifat melekat pada uang tersebut. 

Uang kertas yang tersebar di masyarakat pada dasarnya berstandar pada kekuatan masing-masing negara,  tidak secara global. Sehingga jika stempel pemerintah memiliki kelemahan ekonomi seperti saat ini,  mata uangnya pun akan ikut melemah. 

Satu-satunya cara untuk menyelesikan krisis global adalah menghilangkan penyebab utamanya yakni sistem ekonomi kapitalis dan menggantinya dengan sistem ekonomi Islam. Dalam menangani mata uang, Islam telah memberikan solusi lewat sistem ekonomi moneter yang stabil dan berkeadilan yang ditentukan oleh dua faktor yakni jenis mata uangnya dan pengunaan mata uangnya. 

Dari sisi mata uang, uang kertas hari ini di pensiunkan dan digantikan dengan emas dan perak. Sebab kedua mata uang ini memilikin nilai intrinsik yang kuat dan stabil yang sama sekali tidak terpengaruh infalsi sebagaimana uang kertas yang digunakan saat ini. 

Sedangkan dalam hal penggunaan mata uang yang benar adalah mengembalikan fungsi mata uang sebagai alat tukar saja, tidak sebagai komoditas sebagaimana saat ini. Namun, implementasi sistem ekonomi khususnya moneter berasas Islam yang menguntungkan semua pihak hanya dapat terlaksana dalam institusi khilafah Islamiyah.[MO/sr]