Oleh:  Fida Hafiyyan Nudiya, S.Pt
(Pegiat Komuitas Revowriter)

Mediaoposisi.com- Akhir-akhir ini portal berita nasional maupun platform sosial media ramai memberitakan pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainu Majdi terkait dukungannya terhadap Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pemberitaan ini sontak membuat publik terkejut dan menyayangkan.

Bagaimana tidak, TGB yang selama ini didukung kuat oleh Persatuan Alumni (PA) 212 sebagai calon presiden yang akan membawa angin segar menggantikan presiden sebelumnya, justru kini berubah haluan menjadi pendukung rezim yang sudah banyak membuat kebijakan zhalim dan menyengsarakan rakyat.

Beberapa waktu lalu, TGB dalam wawancara khusus menjelaskan terkait dukungannya atas Jokowi. TGB mengklaim dukungannya terhadap Jokowi didasari atas pengalaman pribadinya. Dimana ketika ia memimpin NTB sebagai gubernur, ia membutuhkan dua periode.

Untuk Indonesia, menurut saya, fair, kalau kita memberikan kesempatan kepada pemimpin untuk melaksanakan visi-misinya secara berkelanjutan di dalam dua periode,” ujarnya dalam tayangan sebuah stasiun TV swasta.

Sistem Politik PHP
Dalam sistem demokrasi, tidak heran jika ada politisi yang mudah berubah haluan politik. Sekarang oposisi, besoknya menjadi kawan. Misalnya. Sebab demokrasi merupakan sistem yang berasaskan pada kedaulatan rakyat, juga merupakan alat untuk ketercapaian kepentingan sistem Kapitalisme. Sehingga tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan sejati.

Fenomena TGB hanyalah satu dari fakta politik demokrasi yang cuma PHP dan saling sandra. Saat ada kepentingan yang sama, mereka bahu-membahu. Tapi jika salah satunya tersandung suatu kasus, misalnya korupsi, mereka saling sandra. Demokrasi juga meniscayakan penyingkiran ideologi Islam dalam perjuangan menegakkan syariat Islam.

Fenomena persekusi terhadap banyak ulama dan aktivis dakwah, berikut pembubaran ormas secara paksa telah menjadi bukti inkonsistensi demokasi. Padahal demokrasi sendiri berkoar-koar menyerukan kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.

Begitu juga dengan pihak-pihak yang kontra atau kritis, mereka justru dibungkam hak asasinya, tidak diberikan ruang berpendapat atau berekspresi. Ada pula yang dibungkam dengan rupiah dan jabatan, sehingga pendapatan mempengaruhi pendapat.

Kembali pada Perjuangan Hakiki
Secuil fenomena TGB diatas tidak perlu membuat kita kecewa. Gantungkanlah harapan hanya pada Allah SWT. Saatnya ummat beralih pada jalan perjuangan yang dicontohkan Rasulullah saw. Tak hanya fokus pada orang, tetapi juga pada sistem.

Jalan perjuangan Rasulullah saw terdahulu tidaklah mudah, banyak onak dan duri yang senantiasa menghambat langkah dan berusaha membelokkan fokus beliau. Namun karena harapan yang digantungkan hanya pada Allah saja, beliau tidak mudah berpaling.

Rasulullah juga konsisten dalam menyampaikan kebenaran sesuai dengan metode yang Allah tunjukkan, yakni berdasarkan Al-Qur’an dan wahyu. Maka, kita pun harus mencontoh metode yang telah beliau gariskan.

Diantaranya berdakwah tanpa kekerasan, konsisten menyerukan kebenaran dan meluruskan penguasa yang zhalim dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar. Serta berjihad di jalan Allah. Sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam, sistem yang akan membawa Rahmat bagi seluruh alam.[MO/sr]





Oleh: Desi Maulia
(Anggota Share Kajian Muslimah)

Mediaoposisi.com- Ada yang baru dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di tahun 2018 ini. Jika di tahun sebelumnya pemerintah menerapkan sistem rayonisasi, tahun ini pemerintah membuat aturan baru berupa sistem zonasi.

Dalam sistem rayonisasi yang dipentingkan adalah capaian prestasi di bidang akademik sedangkan pada rayonisasi lebih mementingkan jarak radius rumah siswa dengan sekolah.

Sistem zonasi ini memiliki tujuan untuk menjamin akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga serta menghilangkan diskriminasi terutama di sekolah negeri. Sistem Zonasi ini didasari oleh Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018 (www.detiknews.com).

Dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili  pada radius terdekat dari sekolah dengan ketentuan kuota paling sedikit 90% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Calon peserta didik yang berada di luar zona yang telah ditentukan Pemda dapat diterima dengan melalui jalur prestasi dengan kuota 5% dan perpindahan domisili orangtua atau wali atau alasan terjadi bencana alam/social dengan kuota 5% (www.kompas.com).

Meski memiliki tujuan yang baik dalam hal pemerataan pendidikan, namun pada prakteknya sistem zonasi ini justru menimbulkan masalah. Ketentuan radius terdekat tempat tinggal dari sekolah serta ketimpangan jumlah sekolah dengan calon peserta didik menyebabkan banyak anak kehilangan haknya untuk sekolah.

Masalah juga timbul pada wilayah yang  berpenduduk padat namun tidak terdapat sekolah negeri disana sehingga memaksa calon peserta didik untuk mendaftar di desa tetangga dengan berebut kuota 5% dengan peserta didik dari daerah lain yang berada di luar zona tersebut.

Masalah lain yang timbul adalah persoalan penerimaan dengan jalur surat keterangan tidak mampu yang tidak menetapkan kuota maksimal. Hal ini menyebabkan para orangtua berbondong-bondong mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar anaknya diterima di sekolah negeri (www.cnnindonesia.com).

Meskipun dalam ketentuan ditetapkan SKTM yang diterima maksimal 6 bulan sebelumnya, namun justru menimbulkan konflik baru berupa pemalsuan SKTM.

Jika ditinjau ulang sejatinya pendidikan termasuk pada kebutuhan primer manusia. Demikian pula Islam telah menggariskan bahwa setiap rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka Allah SWT telah menetapkan tanggung jawab penyelenggaraan proses pendidikan itu di tangan Khalifah.

Khalifah wajib membuka dan membangun sekolah baik sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi sesuai dengan jumlah calon peserta didik yang ada. Khalifah juga wajib menyelenggarakan pendidikan yang mudah diakses untuk semua kalangan baik kaya maupun miskin. Pembiayaan pendidikan dalam Islam sepenuhnya ditanggung oleh negara yang diambil dari Baitul Mal.

Dana untuk pendidikan ini diambilkan dari dua pos yaitu pertama dari pos faI dan kharaj, yang kedua dari pos kepemilikan umum. Pos kepemilikan umum ini didapat dari pengelolaan hasil tambang, minyak, gas dan kekayaan alam yang  lain.

Dana pendidikan ini nantinya akan digunakan untuk menggaji guru dan memenuhi segala macam sarana dan prasarana pendidikan seperti untuk membangun sekolah, perpustakaan, asrama, buku-buku pegangan dan sebagainya.

Semua ini dilakukan dengan sebuah paradigma bahwa Khalifah adalah pengurus rakyatnya. Dia bertanggung jawab atas terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya termasuk dalam pendidikan. Khalifah menyadari bahwa apa yang menjadi amanahnya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAWSeorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karenanya Khalifah berusaha untuk menjalankan amanah tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan Allah SWT.[MO/sr]


Oleh: Abu Nawas Barnabas 

Mediaoposisi.com- Dung ! Eng Ing Eng ? Tiba-tiba petugas KPK berkunjung ke rumah Dir PLN Sofian Basir. Mereka bukan mau cabut meteran listrik, bukan karena rumah bos PLN tak mampu bayar tunggakan listrik, tapi ini terkait Gawe KPK, menyelidiki korupsi.

Sadar rumahnya digeledah, Sofyan menggelar konferensi pers di Kantor Pusat PLN. Dia didampingi oleh beberapa jajaran direksi PLN. Ada beberapa maklumat yang disampaikan Bos PLN yang terkenal dengan fatwa *'Klo Mau Tarif Listrik Turun, Cabut Meterannya'.*

Pertama, Basir menyebut PLN menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. "Mungkin yang tepat Basir menghormati proses hukum, bukan PLN. "Itu yang digeledah rumah pribadi, bukan institusi PLN. Lantas apa kaitannya dengan PLN ? Apalagi membawa jajaran direksi ikut komferensi pers ?

Kedua,Dirut PLN sebagai warga negara patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Ya, memang harus begitu. Tidak patuh pun tidak penting, karena KPK bisa saja memburu siapapun yang tidak patuh pada hukum, jadi tehadap hal ini tidak perlu diapresiasi, biasa saja.

Ketiga, kedatangan KPK terjadi pada Minggu 15 Juli 2018, sebanyak 10 orang dari KPK hadir di kediaman Dirut PLN dan diterima dengan terbuka dan kooperatif. Memang harus demikian, jika tidak kooperatif apalagi kabur dari proses hukum, KPK tinggal terapkan DPO, selesai.

Keempat, Sebagai tuan rumah Basri membantu KPK dengan "memberikan sejumlah dokumen informasi terkait proyek Riau 1 serta dokumen-dokumen terkait objek." Aneh juga, dokumen lnstitusi PLN diboyong Kerumah.

Memang PLN tidak punya ruang arsip ? Memang PLN bekerja dengan managemen Warung Nasi ? Dagangan tidak habis dibawa pulang ? Aneh bin ajaib, dokumen projek ada dirumah !

Kelima, Proses penggeledahan di tempat tinggal Basri dilakukan dengan fair dan terbuka. Dirut bangga dengan cara kerja secara profesional yang dilakukan oleh KPK. "Weleh-weleh, bangga apa ketar ketir ?" Liat saja mimik muka saat konferensi, mengkonfirmasi kebanggaan atau kegalauan ? Apalagi sebelumny

a santer beredar kabar rekaman Basir dengan Rini yang diduga kuat 'Ada main' dalam pengelolaan PLN.

Keenam, KPK dan PLN selama ini memiliki hubungan kerjasama berupa MoU dalam mengawal proyek-proyek Nasional PLN. Alhamdulillah PLN saat ini banyak kemajuan menyelesaikan proyek-proyek listrik yang hasilnya sudah bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Benar, tapi tidak termasuk didalamnya MoU untuk melakukan penyimpanan berkas kerja dirumah, atau mau melakukan penyimpangan. Sudahlah, tudak perlu berkelindan dibalik berbagai dalih dan alasan.

Dan manfaat ? Yang mana ? Periode PLN dibawah Basri, justru rakyat tercekik dengan tarif super tinggi. Yang belanja, yang jajan, uang transport, semua tersedot hanya untuk bayar listrik. Rakyat bekerja, dapat gaji ibarat cuma buat bayar listrik. Manfaat yang mana ? Rakyat yang mana ?

Ketujuh, PLN akan terus kooperatif untuk memberikan keterangan jika diperlukan KPK. Mungkin lebih tepatnya Basri yang harus kooperatif. Karena yang digeledah itu rumah Basri, bukan kantor PLN. Kalau ada kasus tentu terkait pribadi Basri, bukan institusi PLN. Karenanya, kasihan sekali institusi PLN jika dijadikan bunker.

Publik sudah paham, tidak ada asap tidak ada api. Kesulitan rakyat atas tarif listrik yang mencekik, memberi permakluman jika rakyat marah dan berdoa agar Allah SWT menimpakan balasan kepada siapapun yang berbuat kezaliman.

Rakyat juga berhak sakit hati, saat mengeluh tarif listrikn justru Sofian Basir menyarankan cabut meteran. Kelakuan super menyakitkan bagi rakyat kecil.

Jadi, peristiwa ini akan ditunggu rakyat sampai semua kezaliman terbongkar. Tidak akan ada sedikitpun kezaliman, kecuali Allah SWT pasti akan memberikan balasan, didunia juga diakherat kelak. "Gusti Allah Mboten Sare Pak !".[MO/sr]



Oleh: Umar Syarifudin 
(pengamat politik internasional)

Mediaoposisi.com- Politik di negara-negara demokratis gaduh dan menghasilkan menciptakan siklus konflik kepentingan dengan sengaja dalam mengejar kepentingan politik mereka.

Ini jelas terlihat, masyarakat di berbagai wilayah dunia merasakan pahit getir sirkus demokrasi, yang mana tidak ada posisi yang konsisten kecuali kepentingan dan para politisinya tidak memiliki kedudukan permanen baik persahabatan ataupun koalisi permanen maupun lawan politik yang ajeg.

Demokrasi telah memiliki dua sayap politik: sayap penguasa dan oposisi. Demokrasi mengklaim bahwa peran oposisi adalah untuk mengoreksi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa semua usulan didengar sehingga pemerintah dapat merespon secara baik.

Tetapi faktanya, kita merasakan apatisme di berbagai kalangan masyarakat terhadap partai politik pro-demokrasi menjadi wakil dari kepentingan beberapa elit dan bukan rakyat jelata. Inilah realitas perasaan umat terhadap keberadaan partai-partai politik dalam peradaban Kapitalisme.

Era demokrasi – liberal ini, sikap politik mereka berputar di sekitar kepentingan dan kekuasaan mereka. Hari ini politisi terlihat mendukung masalah ini dan besok menolaknya. Anomali politik yang labil.

Oleh karena itu tidak aneh untuk melihat para politisi dan partainya bersaing dengan lawan politiknya bila itu tampak sebagai ancaman bagi kepentingan politiknya. Terlihat jelas dalam tarik menarik polemik antara oposisi dan Pemerintah dan pendukungnya, acapkali kita rasakan tidak dalam era demokratis ini berasa pragmatistik dan kapitalistik.

Kaum Muslim di dunia muslim khususnya, telah melakukan banyak penolakan sirkus politik Demokrasi atau apa yang disebut perjuangan untuk membawa Demokratisasi yang ideal, karena kesadaran iudeologis dan kesadaran atas realitas mengantarkan mereka menginginkan bahwa kedaulatan hanya untuk Allah (swt) saja.

Di media sosial ada begitu banyak suara kaum muslim yang menolak semua politisi dan parpol yang menipu rakyat dengan mimpi palsu untuk membawa perubahan nyata.

Mereka yakin, perubahan nyata hanya terwujud kekuasaan dan penguasa yang berpihak melindungi kepentingan Islam dan Muslim dan keadilan. Dan inilah realitas hakiki yang menakutkan Barat dan Amerika yang mengaku penjaga Demokrasi.

Barat penjaga demokrasi dan paling demokratis? Anda lihat pada Pemilihan Presiden AS dalam seluruh pertunjukan sirkus ini, lelucon tersebut berada di ‘Demokrasi’dengan hasil Donald Trump sebagai pemenang. Seluruh prosesi pemilu yang gaduh ini menghasilkan Presiden sarkastik, dan ini telah menunjukkan kepada dunia garis patahan dan bahaya dari sistem demokrasi.

AS menyajikan perwujudan pemilihan yang menghayati model politik bahwa kampanye penghinaan kepada pribadi lawan politik dan serangan antara dua kandidat daripada debat tentang kebijakan dan prinsip nyata. Ini tidak mengherankan karena ini adalah karakteristik umum dari politik demokratis sekuler di seluruh dunia.

Dan seperti halnya banyak negara demokrasi di dunia Barat, penggunaan retorika xenofobia dan anti-imigran untuk menarik prasangka-prasangka dasar para pemilih juga merupakan ciri utama kampanye pemilihan Trump. Tidak mengherankan bahwa banyak media dan komentator politik menggambarkan pemilu sebagai refleksi sistem demokrasi Amerika yang rusak.

Mari kita putar kembali rekam jejak cacat politik demokrasi di negara penjaganya. Adalah fakta bahwa pemilu AS merepresentasikan seorang politisi yang menghina setengah dari penduduknya, dan yang menjalankan salah satu kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat yang paling memecah belah,

dan yang membual tentang wanita yang menyerang secara seksual, dan yang secara terbuka menyatakan kekagumannya pada Putin.

Trump, yang dalam kampanyenya menghina hampir setiap minoritas di negaranya – Hispanik, Muslim, orang cacat, dan imigran – bahkan dapat dianggap sebagai calon pemimpin negara manapun, apalagi menjadi presiden terpilih dari negara adidaya terkemuka di dunia, berbicara banyak tentang kegagalan dan bahaya sistem demokrasi.

Walhasil, muncul banyak pertanyaan tentang kredibilitas sistem politik manapun yang memberi ruang retorika rasis, hate speech, Islamophobia dan memecah belah untuk digunakan sebagai alat pemilu yang sah secara hukum.

Di sisi lain, lawan politik Trump, yakni Hillary Clinton – waktu itu mengalami rangkaian tuduhan korupsi dan memiliki reputasi sebagai pembohong dipilih sebagai kandidat terbaik untuk dijalankan bagi demokrat. Ini serangkaian bukti tentang betapa cacatnya sistem ini.

Tulisan ini menjadi lebih ringkas, dan Andapun telah merasakan banyak ketimpangan di era ini. Sementara di dunia muslim yang membentang dari Merauke sampai Maroko terus bergejolak. Fakta semakin menipisnya harapan masyarakat dalam demokrasi sebagai metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah duniawi mereka.

Di saat yang sama hasrat dan cinta yang kuat untuk hidup dalam naungan Islam telah memberi tekanan besar pada para penguasa pengkhianat yang tunduk pada asing, memaksa sebagian mereka untuk membuat lip service lewat beberapa media sebagai sosok peduli Islam di hadapan masyarakat.

Sekali lagi, dunia sangat membutuhkan sistem politik yang benar-benar peduli terhadap umat manusia – Muslim dan non-Muslim, pria dan wanita, hitam dan putih – anti rasisme.

Sebuah sistem politik meningkatkan status perempuan dan memiliki solusi yang teruji oleh waktu yang kredibel terhadap politik, ekonomi, dan masalah-masalah sosial masyarakat mana pun daripada dibangun di atas retorika kosong kosong untuk mengatur rakyat kecil.

Bukan sistem politik yang dijalankan oleh elit politik yang kaya lalu demi kepentingan elit politik kaya, atau taipan bisnis yang bernafsu untuk kekuasaan dan prestise.

Dunia tidak membutuhkan penyelenggaraan politik yang tidak paham tentang bagaimana memberikan cara hidup yang adil bagi semua dan memecahkan masalah negara. Dunia butuh Islam.[MO/sr]





Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Mediaoposisi.com- Mungkin negeri ini terlalu miskin prestasi, sehingga sebuah rencana atau diskusi negosiasi pun di klaim sebagai prestasi. Pada kasus Lalu Muhammad Zohri, prestasinya nyata, hanya apresiasi Jokowi yang lebai.

Zohri diketahui sudah tujuh kali menorehkan prestasi di bidang atletik, namun baru saat ini Presiden kirimkan perintah untuk merenovasi rumah. Itupun, setelah TNI lebih dahulu memugar dan merenovasinnya. Maka wajar, jika bantuan Jokowi ditolak.

Pada kasus Freeport, Jokowi mengumbar aksara kebanggaan, telah mengambil 51 % saham Freeport. Parade dusta terbuka yang diikuti sorak sorai dan tepuk tangan para pendukungnya. Pendukung Jokowi sendiri nampak seperti Cheerleader, hanya tahu sorak sorai tanpa paham betul apa yang sedang terjadi.

Nyatanya ? Freeport sendiri membantah. Para pengamat menghujat. Bahkan ada yang menyebut "TINDAKAN REZIM JOKOWI BODOH KUADRAT". Tahun 2021 Freeport habis kontraknya, kenapa mau membeli saham untuk memperpanjang kontrak hingga 2041 ? Kenapa tidak sabar menunggu hingga 2021, ambil alih tambang dan kelola sendiri ? Tanpa keluar duit sepeserpun ?

Soal Freeport itu bukan urusan privat, bukan diskusi elit tertentu, sehingga komitmen merampok negeri ini tidak bisa lagi didiskusikan terbatas pada kalangan tertentu. Rakyat sudah melek, umat Islam sudah tahu, berbagai kedustaan yang selama ini disembunyikan.

Bagi Freeport, mereka juga kelimpungan menghadapi era digital saat ini, dimana informasi tidak lagi mampu dimonopoli pihak tertentu. Freeport tidak bisa dengan cukup mengkondisikan pejabat di level tertentu. Freeport kelimpungan menghadapi kritik publik yang mengeroyoknya. Termasuk kesemutan menghadapi dakwah politik umat Islam.

Kembali ke Rezim Jokowi, sulit untuk tidak menyebut Rezim Jokowi sebagai pendusta, pembohong. Kasus Freeport ini, hanya menambah daftar kebohongan Rezim sebelumnya.

Memang benar, Rezim butuh legacy prestasi untuk menyongsong 2019 ditengah dahaga publik yang menginginkan pergantian rezim. Namun, memoles rencana prestasi secara prematur bukannya mengerek citra positif, tetapi justru membenamkan posisi Jokowi.

Pola-pola kekuasaan yang dijalankan Jokowi berdiri tegak diatas asas yang rapuh, bangunan yang ringkih, sehingga setiap saat berpotensi tumbang. Akar kekuasaan tidak dalam dan menghujam.

Nampaknya umat harus segera merapatkan barisan, tidak saja berfokus mengganti pemimpin tetapi sekaligus mengganti sistem kepemimpinan. Demokrasi sekuler yang rusak ini, sesungguhnya biang dan akar masalah dirampoknya sumber daya alam negeri ini oleh para penjajah.

Tidak cukup dengan mengganti pemimpin, tetapi juga harus ganti sistem. Jika umat masih memercayai demokrasi, maka umat akan dipaksa untuk memilih pemimpin-pemimpin antek yang menjalankan misi penjajahan di negeri ini.

Saatnya umat menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan daulah Khilafah. Ingat, hanya dengan syariat Islam negeri ini akan mendapat keberkahan.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

_“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”_

(Qs. Al-A’raf: 96).[MO/sr]