Oleh : Halimah Tunnisa
(Aktivis Muslimah Kaffah Rantauprapat)



Mediaoposisi.com-Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kejadian yang mengarah ke penistaan Agama baik dari pemuka politik maupun publik figur, bukan hanya itu saja bahkan melalui aplikasi game pun digunakan untuk memperburuk agama Islam. Seakan akan tak habisnya mereka  menghinakan agama islam. Tidak hanya di negeri kita tercinta Indonesia namun juga belakangan ini ada pendeta yang bersal dari luar negeri yang menghinakan islam.

Penghinaan yang dilontarkan bukan hanya sekedar satu bahagian saja namun mencakup pada bagian terpenting dari ajaran agama islam itu sendiri. Seakan-akan mereka bebas melontarkan apa pun sesuka hati mereka terhadap islam tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Kebencian demi kebencian mulai sangat tampak mereka tunjukan baik itu agama Islam nya maupun ajaran ajaran yang dibawa oleh Islam. 

Mulai dari penghinaan terhadap Rasulullah SAW sampai wajibnya Khilafah pun mereka tentang dan hinakan. Tidak hanya terkait pada penghinaan Rasulullah dan Khilafah namun juga tata cara sholat dalam islam.

Seperti berita yang dikutip dari CNN Indonesia | Sabtu, 16/11/2019 17:12 WIB “Sukmawati menjelaskan video itu merekam momen ketika ia sedang berbicara di forum anak muda yang mengusung tema “Membangkitkan Nasionalisme, Menangkal Radikalisme, dan Memberantas Terorisme. Dalam ceramah itu, Sukmawati juga membahas soal perekrutan teroris.

Sukmawati mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, ada kelompok teroris melempar sejumlah pertanyaan saat proses perekrutan. "Ada pertanyaan mereka adalah mana lebih bagus antara Alquran atau Pancasila. Saya hanya menceritakan kembali bahwa saya dapat informasi itu," ucap Sukmawati”.

Dalam pidato yang dilontarkan oleh Ibu Sukmawati seakan akan membandingkan peran Nabi Muhammad dengan Ir. Soekarno yang notabene adalah pahlawan Plakmator bagi negara Indonesia. Namun yang menjadi pusat permasalaan adalah orang yang diperbandingan tersebut tidak seharusnya diperbandingkan, karena dilihat dari waktu dan masa perjuangan kedua belah pihak yang jauh berbeda tersebut. 

Tidak sekedar memperbandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno saja namun juga memperbandingkan Pancasila dengan Al-Qur’an yang mana pun tak seharusnya diperbandingkan. Karena sudah pasti Al-Qur’an jauh lebih sempurna dibandingkan yang lain lainnya. Pun dilihat lagi Pancasila itu sendiri diambil dari inti sari Al-Qur’an itu sendiri. 

Jika kita kilas ulang bahwa ibu Sukmawati bukan kali pertama menjukkan ketidak sukaannya terhada ajaran Islam, di tahun 2018 juga pernah membandingkan yang tidak seharusnya juga harus diperbandikan, yaitu atribut kebudayaan dengan syariat islam yang ada dalam Islam. Jelas pada saat itu umat Islam menunjukkan kemarahannya terhadap pernyataan Ibu Sukmawati.

Lain lagi tentang game yang juga tidak lama ini menunjukkan penginaan terhadap agama Islam yang ditunjukkan melalui aplikasi game Remi yang biasa digunakan oleh kalangan Pria dan Pemuda ini memicu kemarahan umat Islam. Seperti yang dilansir dari VIVA News, Senin,11/11/19|14:20 WIB, 

“Permainan yang diduga diproduksi oleh Developer Paragisoft itu dinilai menistakan agama. Di dalam game terdapat pilihan menu yang tidak pantas dengan menghina islam dan Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wasallam. Tentu kami mengecam keras adanya aplikasi game tersebut,” ujar ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Garut, Sirojun Munir, Senin,11 November 2019.

Menjadi bahan olokan bahkan alat untuk menakuti orang lain sudah sangat sering sekali kita lihat dan perdengarkan baik di media pertelevian maupun media sosial. Seolah olah menunjukan apapun ajaran maupun simbol yang menjadi bahagian dari agama Islam adalah sebuah ketakutan yang harus dihilangkan dari lingkup negara. 


Ketakutan ini menunjukan polemik yang luar biasa dampaknya , karena bukan hanya Non Muslim saja yang menjadi target mereka untuk merasa takut terhadap simbol-simbol tersebut, namun juga umat muslim  pun menjadi terpengaruh dan bahkan membenci simbol-simbol agamanya sendiri. Tak habis cara mereka menjadikan simbol dan ajaran islam sebagai umpan untuk menjatuhkan agama Islam dan orang orang yang membela agama islam itu sendiri. 

Hukum yang diberikan oleh negara pun tak setimpal dengan penghinaan yang dilakukan oleh oknum, bahkan  Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin malah meminta umat Islam agar memaafkan Ibu Sukmawati atas tindakan nya yang membandingkan peran Nabi Muhammad Dengan Ir. Soekarno.

Ketika islam tak lagi dijadikan titik utama pemecahan persoalan hidup, saat Al Qur’an tak lagi dijadikan sebagai aturan dalam hidup, maka mereka yang tak minginginkan Islam berjaya akan mencari bagaimana cara agar umat Muslim jauh dari Islam itu sendiri. 

Timbullah asas pemisahan agama dari kehidupan, penghilangan pengaturan hidup dari keseharian umatnya (baca: sekulerisme) maka kemudian muncullah penghinaan demi penghinaan, penistaan demi penistaan, penodaan dan bahkan menjadikan islam sebagai ketakutan yang luar biasa yang harus dihilangkan dari pikiran umat dan dunia.

Inilah bukti bahwa kehancuran demi kehancuran akan terjadi tatkala umat islam menjauhkan agama dari dirinya sendiri, tak menjadikan islam sebagai mabda (ideologi), tak menjadikan aturan dalam kehidupan, menentang ajaran demi ajaran yang dibawa oleh Islam. 

Yang pada akhirnya maraknya islamophobia baik dari kalangan non-Muslim maupun umat muslim itu sendiri. Tak ada lagi ketakutan bagi mereka untuk mengolok-olok Islam, menghinakan islam, menodai serta menistakan ajaran islam. Mereka mulai menunjukkan kebencian mereka terhadap agama islam secara terang terangan.

Hanya dengan tegaknya Islam lah yang dapat  menyelesaikan persoalan yang ada pada saat ini. Dengan tegaknya Khilafah islam akan terjaga dengan baik. Hukuman bagi penista akan ditegakkan seadil-adilnya, tak akan ada lagi mulut atau tangan tangan nakal manusia untuk menghinakan Agama Islam. 

Tidak ada sistem yang lebih baik penjagaannya selain dari pada Islam. Tidak ada aturan yang lebih tegas selain islam. Hanya Islam satu satunya dan tak ada yang dapat menandinginya.[MO/ia]



Aisyah Karim, SH

Mediaoposisi.com-Pada Selasa (3/12/2019) dinihari, tiba-tiba tagar #TangkapEnggar menjadi terpopuler di jagad sosial media Twitter. Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjadi sorotan. Warganet mempersoalkan 20 ribu ton dari stok 2,3 juta cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog rusak karena terlalu lama disimpan. Beras busuk tersebut harus dimusnahkan atau diolah menjadi produk turunan. 

Namun tindakan ini terganjal dana talangan dari pemerintah yang belum ada kejelasan. Ekonom senior Rizal Ramli angkat bicara soal sisa beras 20 ribu ton yang membusuk. Menurut Mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur ini, potensi kerugian impor jor-joran tersebut melebih skandal Century yang merugikan negara hingga Rp 7 triliun (harianterbit.com 05/12/2019).

Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Saputra mengatakan, adanya 20 ribu ton beras impor karena Enggartiasto Lukita, Mendag kala itu yang ngotot untuk melakukan impor, sementara petani sedang panen raya. Enggar tidak mengindahkan kritik yang menyebut impor akan membuat Indonesia kelebihan beras dan akan berujung sia-sia karena beras akan busuk.

Pemerintah menutup mata dan memekakkan telinga terhadap jeritan petani dan resiko rapuhnya ketahanan pangan nasional. Tentu saja ini adalah kedzaliman yang luar biasa, penguasa lebih mengutamakan keuntungan pemburu rente atau mafia impor pangan daripada nasib petani dan masyarakat.


Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU (Economist Intelligence Unit). Peringkat tersebut paling buruk diantara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62).

Lembaga riset kebijakan pangan yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat, merilis indeks kelaparan global 2019. Dikutip dari situs resmi Global Hunger Index (GHI), diketahui tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di Indonesia mendapat skor sebesar 20,1 dan termasuk dalam kategori serius. Dari 117 negara yang tercantum dalam laporan itu, Indonesia menempati peringkat 70.

Tumpukan beras busuk 20 ribu ton sekaligus 22 juta rakyat dalam bencana kelaparan kronis. Inilah fakta buruknya pendistribusian kekayaan dalam kapitalisme yang dikawinkan dengan mental koruptif  penguasa akibat penerapan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan distribusi harta kekayaan beredar di sekitar orang-orang kaya saja.

Oleh sebab itu, solusi problem utama ekonomi sebenarnya adalah bagaimana mengatur distribusi harta kekayaan sehingga semua individu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Masalah sistemik harus diselesaikan dengan solusi sistemik pula. Mau tak mau, suka tak suka jika memang serius menginginkan solusi, ganti sistem adalah jalan keluarnya.

Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah Swt. berfirman:

كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59]: 7).

Rasulullah saw bersabda:
وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى
Penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan maka jaminan Allah telah lepas dari mereka. (HR Ahmad, al-Hakim dan Abu Ya’la).

Banyak ayat al-Quran dan al-Hadits yang berbicara masalah distribusi kekayaan, diantaranya nash-nash yang memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam QS al-Hajj [22]: 28; al-Baqarah [2]: 177, 184, 215; al-Insan [76]: 8, al-Fajr [90]:13-14; dan al-Maidah [5]: 89. Al-Quran menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin.

Islam juga melarang aktivitas-aktifitas yang dapat menimbulkan kekacauan ekonomi, salah satunya adalah penimbunan barang.  Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta. Siapa saja yang ditemukan melakukan penimbunan maka ia akan disanksi oleh negara dengan sanksi ta`zir.
Dengan periayahan yang paripurna, tidakkah kita merindukan sistem Islam yang Mulia!.[MO/ia]





Oleh : Lilik Yani


Mediaoposisi.com-Pemerintah dinilai perlu melakukan audit medis terkait rekomendasi rujukan dokter kepada pasien untuk menurunkan defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya, tindakan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan.

"Dua obral rujukan yang membuat BPJS Kesehatan kerap defisit adalah operasi caesar untuk ibu melahirkan dan pemasangan ring untuk pasien sakit jantung, " kata dokter Terawan, menteri kesehatan.

Terawan menyebut tagihan penanganan pasien sakit jantung mencapai Rp 10,5 triliun. Penanganan persalinan juga terlihat berlebihan dengan jumlah tagihan Rp 5 triliun.

"Banyak pelayanan berlebihan. Tidak sesuai dengan literatur yang ada. Kita akan degradasi. Mana pelayanan yang belum sesuai dengan pelayanan yang ada, kita naikkan," kata Terawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Terawan menilai, dengan mengevaluasi pelayanan yang bisa diberikan melalui BPJS Kesehatan, beban yang selama ini ditanggung bisa dikurangi. Bahkan bisa berkurang hingga 50%.

Sepertinya pendapat pak Menteri Kesehatan itu bagus. Beliau akan turun langsung untuk mengevaluasi layanan  rumah sakit kepada pasien BPJS Kesehatan. Jangan sampai ada dokter yang memberikan pelayanan berlebihan kepada pasien. Tapi apakah masalah bisa selesai semudah itu?

Karena dari pihak rumah sakit dan dokter yang melayani pasien juga akan  membela diri. Mereka yang memeriksa pasien, akan tahu kondisi seperti apa yang harus melakukan pemasangan ring. Dokter yang berhadapan langsung dengan pasiennya, tentunya yang bisa memutuskan pasien perlu pemasangan ring atau tidak.

Perlu duduk bersama antara pihak BPJS Kesehatan yang defisit, Rumah Sakit dan dokter yang bertanggungjawab terhadap pasien, dan Menteri Kesehatan yang bertanggungjawab atas semua kondisi yang ada. Agar tidak ada saling curiga, ada keterbukaan data, dan tentunya mengutamakan kepentingan umat.

Orientasi semua yang dilakukan seharusnya untuk kesejahteraan umat. Pasien yang sakit berat mendapat pelayanan yang memadai. Pasien yang sakitnya tidak parah, bisa dilakukan terapi sesuai kebutuhannya, atau kalau bisa dilakukan pencegahan maka akan lebih baik, sehingga tidak memerlukan biaya pengobatan.

Dari sisi dokter yang kompeten mendiagnosa pasien, pastinya akan tahu apa yang dilakukan karena sudah disumpah dokter, untuk memperhatikan kepentingan pasien. Tidak sekedar mencari jalan pintas, supaya tidak ribet dipasang alat saja, atau dilakukan operasi saja. Karena ada paksaan dari pasien misalnya. Maka para dokter peduli umat akan paham amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya.

Untuk pihak BPJS Kesehatan, betulkah sudah dievaluasi kinerja dalam wilayahnya sendiri? Sudahkah dana umat dikelola dengan optimal, untuk kepentingan umat, dikembalikan untuk kemaslahatan umat? Atau mungkin ada sebagian yang digunakan untuk kesejahteraan para pengelolanya? Karena sebenarnya sistem BPJS sendiri adalah salah. Karena berbasis riba dan asuransi yang dilarang oleh syariat Islam.

Sesuatu yang awalnya salah, mana mungkin bisa dikelola dengan benar? Sumber yang salah, dikelola dalam bentuk apapun tidak membawa berkah. Makanya tidak heran, jika bertubi-tubi masalah akan datang karena tidak sesui aturan Allah sang pemilik kehidupan.

Sedangkan bapak Menteri Kesehatan selaku pimpinan yang membawahi BPJS, Rumah Sakit, Dokter, umat peserta BPJS, maka akan dimintai pertanggungan semuanya. Menteri Kesehatan selaku pembantu Presiden, hendaknya bisa memberi masukan yang benar. Jika ada masalah di bidang bawahannya tadi, karena akar permasalahan yang melanggar hukum syara.

Seharusnya tanggung jawab kesehatan umat adalah negara. Bukan umat diwajibkan membayar iuran BPJS. Kemudian ketika BPJS mengalami defisit, negara mengadakan audit, dan ujung-ujungnya dengan mudah akan menaikkan iuran 100%. Pastinya itu kebijakan yang salah. Audit dan kenaikan iuran bukan solusi yang benar. Umat bukannya mendapat solusi justru jadi bencana jika iuran akan dinaikkan.

Bagaimana mungkin, kesehatan umat yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara tapi dikembalikan kepada umat sendiri untuk menanggung masalahnya?

Negara bukan saja wajib memelihara kesehatan umat, tetapi juga keamanan, pendidikan, perekonomian, dan semua bidang lainnya itu menjadi tanggungjawab negara. Jika semua beban itu dialihkan kepada swasta berarti negara sengaja berlepas tangan terhadap seluruh kewajibannya. Termasuk juga dalam hal kesehatan umat.

Bagaimana umat akan sejahtera hidupnya, dan bisa beribadah nyaman, jika segala masalah hidupnya ditanggung sendiri. Termasuk masalah kesehatan ini, umat harus membayar iuran setiap bulannya. Apalagi adanya info kalau BPJS mengalami defisit, maka iuran akan dinaikkan. Maka umat semakin berat beban hidupnya. Umat semakin menderita.

Lantas kemana fungsi negara yang seharusnya meriayah umat? Masihkah umat percaya dan taat kepada kondisi sistem seperti ini?
Tidakkah umat ingin kembali pada sistem Islam yang bernama khilafah? Khilafah yang dulu sempat ada berabad-abad lamanya.

Sistem dimana negara sangat memperhatikan kebutuhan umat. Dalam bidang kesehatan disiapkan fasilitas Rumah Sakit terbaik, dokter dan para medis terbaik, peralatan kesehatan, pengobatan dan fasilitas penunjang serba terbaik. Semua diberikan gratis. Bahkan pasien akan mendapat uang saku, karena selama sakit tidak bisa belerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Itu hanya masalah kesehatan. Belum masalah pendidikan, perekonomian, pemerintahan dan semua bidang lainnya. Lantas, darimana khilafah mendapat dana?
Adanya sumber daya alam yang dikelola oleh negara secara amanah, bukan diserahkan asing apalagi dijual.

Makanya tidak heran, jika dana milik negara bisa  mencukupi kebutuhan umat, sehingga umat akan sejahtera, bisa hidup aman, nyaman, dan bisa beribadah dengan tenang.

Siapa yang tidak rindu sistem yang sesuai aturan Allah itu kembali diterapkan?
Saatnya kita berjuang bersama menyampaikan kebenaran sesuai aturan Islam. Agar khilafah kembali memimpin dunia. Wallahu a'lam bisshowab[MO/ia].



Oleh:Siti Ma'rufah  
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berkata, "Saya kira ini kan pikiran yang bagus. Kalau kita harus punya ayam kurang satu orang satu ekor kan berarti ada 267 juta ayam."Jakarta, Minggu (24/11).

Selain itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko juga berkata, "Perlu setiap rumah ada (memelihara) ayam, sehingga telurnya itu bisa untuk anak-anaknya," Jakarta, Jumat (15/11).
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191124155635-20-451040/mentan-dukung-usul-moeldoko-soal-satu-keluarga-pelihara-ayam.

Dari serangkaian informasi tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:
Pertama, pemerintah telah gagal dalam mengurus rakyat. Terbukti salah satu alasan diusulkannya kebijakan tersebut adalah karena Indonesia belum bebas dari stunting. Data terakhir di tahun 2018 angka stunting Indonesia mencapai angka 38%.

Kedua, kebijakan gerakan nasional 1 keluarga 1 ekor ayam bukti bahwa pemerintah lepas tangan dari tanggung jawab kepada rakyat. Data penyandang syunting yang tinggi akan membuat rakyat semakin was was. Mau tidak mau rakyat akan berusaha untuk terbebas yaitu dengan melaksanakan solusi yang diusulkan pemerintah. 

Permasalahannya, solusi tersebut sama halnya dengan memberikan ide semata. Tidak ada pemberian fasilitas gratis yang seharusnya diberikan negara. Namun disini rakyatlah yang bergerak, sedangkan pemerintah tinggal engkang engkong saja.

Ketiga, Kebijakan gerakan 1 keluarga 1 ekor ayam tersebut tidak akan bisa menuntaskan permasalahan syunting dalam skala kecil dan kemiskinan skala besar. Mengapa? Ayam bukanlah satu-satunya kebutuhan rakyat Indonesia. Banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi rakyat. Walaupun dari pelihara 1 ayam ini bisa menghasilkan hasil ternak yang banyak, maka kemiskinan tetap saja akan melanda Indonesia. 

Hal ini lantaran kebijakan pemerintah pada Agustus kemarin yang membuka lebar-lebar kran impor ayam dari Brazil yang akhirnya membuat peternak Indonesia merugi sebesar 2 triliun. Disuruh beternak tapi pemerintah sendiri yang menghancurkan harga pasar. 

Inilah alasannya mengapa Indonesia baru-baru ini melegalkan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi syarat impor daging di Indonesia. Pada Agustus kemarin, Enggartiasto menyatakan bahwa, "Sekarang kalau tidak (impor) bagaimana? Ya kita sudah kalah di pengadilan, di WTO. Kita kalah itulah namanya dispute settlement, DS48 itu."

Jadi, Indonesia telah melanggar aturan Internasional dalam bidang ekonomi sehingga Brazil menuntut dalam peradilan Internasional dan hasilnya Indonesia kalah. Alhasil, mau tidak mau Indonesia harus suka rela membiarkan Brazil mengekspor besar-besaran ke Indonesia walaupun tanpa label halal. Inilah bukti bahwa kerjasama Internasional dengan sistem kapitalis adalah sistem yang bisa memaksa manusia keluar dari aturan agama.

Lalu bagaimana solusinya?
Indonesia harus lepas dari cengkraman sistem kapitalis yang rusak ini. Yaitu dengan stop kerjasama internasional, kemudian kelola sumberdaya alam yang sangat melimpah di Indonesia, jalankan siatem lemerintahan dengan siatem yang adil memanusiakan manusia sebagaimana sistem Islam.[MO/ia]



Oleh: Nurbaiti Tarihoran


Mediaoposisi.com-Pada awal Desember diperingati sebagai hari AIDS sedunia, atau yang sering kita dengar dengan sebutan HIV/AIDS, penyakit berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian bagi siapapun yang menjadi korbannya. Hingga saat ini masyarakat dunia belum menemukan obat penawar dari penyakit berbahaya ini, bahkan cara mengatasi penularannya. 

HIV/AIDS telah menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun. Bahkan terapi ARV (Antiretrovirals) yang diakui dunia sebagai obat yang digunakan untuk mengobati HIV/AIDS pun belum mampu menyembuhkan HIV secara menyeluruh.

Saat ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat 30% dari jumlah sebelumnya 15% (Tahun 2018). Hal ini senada dengan penuturan Kemenkes RI per tanggal 27 Agustus 2019, penderita HIV di DKI Jakarta masih terbilang banyak, yaitu 62.108 jiwa. Kemudian disusul Jawa Timur 51.990 orang, Jawa Barat 36.853 orang, Papua 34.473 orang, dan Jawa Tengah 30.257 orang.

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Dimana orang yang terkena virus ini akan sangat mudah terinveksi penyakit lainnya dan daya tahan tubuhnya pun semakin hari akan semakin lemah. Seseorang yang terinveksi HIV jika tidak mendapat penanganan yang tepat akan berakibat fatal, karena dalam jangka waktu 5-10 tahun HIV akan berkembang menjadi penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).

Pada tahun 1978 virus ini ditemukan di San Fransisco, Amerika Serikat pada para pelaku homo seksual. Sedangkan di Indonesia HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada turis asing di Bali tahun 1981. Para turis datang ke Indonesia dengan membawa virus ini dan menularkannya lewat hubungan seksual, atau dalam bahasa medis sering disebut Penyakit Menular Seksual (PMS).

Pergaulan bebas yang marak terjadi di sekeliling kita, memberikan peluang besar penyebaran penyakit mematikan ini. Selain itu paham Liberalisme di negeri ini semakin memperlebar pintu masuk penyebaran HIV/AIDS. Mulai dari usia dewasa, remaja, bahkan anak-anak kecil yang tidak berdosa pun terbawa arus Liberalisme. 

Dari penuturan yang disampaikan Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Widyawati penderita penyakit ini justru dialami anak-anak, ibu rumah tangga remaja bahkan tenaga kesehatan yang menangani pasien HIV/AIDS.

Penderita HIV/AIDS (ODHA) di kota Jakarta sendiri didominasi oleh para lelaki penyuka sesama jenis alias Homo Seksual, ibu rumah tangga, perempuan pekerja seks, waria dan pria pekerja seks. Penyimpangan kelainan seks lelaki penyuka sesama jenis ini memicu peningkatan penularan HIV/AIDS, karena mereka tidak hanya berhubungan dengan sesama jenis tetapi juga dengan istri mereka.

Hal inilah yang mengakibatkan tingginya penderita HIV/AIDS yang dialami ibu rumah tangga. Perilaku homoseksual, berzina, gonta-ganti pasangan seks dan lainnya  menjadi pemicu awal penularan virus berbahaya ini. Semua itu adalah buah pemikiran barat akibat dari Liberalisme yang ada dalam sistem Demokrasi. 

Budaya ini telah menjadi kebiasaan dan trend di negara-negara besar, seperti Amerika, Inggris, Irlandia dan Negara-negara yang menjadi pengikut dan budak-budak pengusung Demokrasi. Tak terkecuali di negeri ini, segala macam bentuk budaya, kebiasaan dan tingkah laku orang-orang barat maupun Yahudi satu persatu sudah mulai merasuki sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia.

Pergaulan bebas, Free sex, pacaran, aborsi serta narkoba dikalangan remaja ABG/millenial, pelajar maupun mahasiswa sudah tak bisa dibendung lagi. Istilah Bucin (Budak Cinta), bahkan sudah menjangkit hingga ke anak-anak SD. Semua ini adalah dampak dari Liberalisme yang merajai negeri ini. 

Masih jelas dalam ingatan kita beberapa bulan yang lalu, salah satu petinggi negeri ini bahkan dengan terang-terangan mendukung LGBT. Padahal sudah jelas sekali, LGBT salah satu pintu masuk penyakit mematikan ini.

Pemerintah dan masyarakat dunia telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi  penularan HIV/AIDS guna mengurangi jumlah penderitanya, namun semuanya gagal. Misalnya saja, saat pemerintah mencanangkan program Kondomisasi yang ternyata gagal menekan kasus HIV/AIDS. Kenyataannya yang kita lihat justru semenjak adanya kondomisasi, penderita HIV/AIDS semakin meningkat. 

Para pelaku zina pun semakin merebak dikalangan pelajar, maupun mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS juga terus gencar dilakukan, LSM-LSM telah banyak yang memberikan edukasi kepada mereka-mereka yang rentan terkena HIV/AIDS. Seperti penyuluhan pada para pelaku seks aktif, seperti Pekerja Seks Komersial (PSK). 

Pengetahuan tentang HIV/AIDS pun telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Misalnya dikemas dalam materi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan disosialisasikan ke sekolah-sekolahNamun sayang, materi penyuluhan tentang HIV/AIDS untuk masyarakat umum maupun pelajar itu minus muatan moral dan agama. 

Bahkan faktor moral dan agama sengaja dihilangkan dan sama sekali tabu dibicarakan, karena menurut mereka HIV/AIDS sekadar fakta medis yang tidak bisa dikait-kaitkan dengan moral dan agama.

Kebebasan yang diagung-agungkan menjadi sumber masalah yang terjadi di negeri ini. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW menegaskan dalam hadistnya yang berbunyi “Tidaklah nampak Zina di suatu kaum, sehingga dilakukan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka Tha’un(wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada obatnya dan tidak pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya”

Begitu jelasnya Rasulullah menyampaikan, bahwa akan ada penyakit yang tidak akan ada obatnya akibat dari perbuatan Zina tersebut. Semakin jelas terlihat bahwa akar masalah dari penyakit menular ini adalah perilaku Zina yang merajalela di kalangan masyarakat. 

Ditambah lagi dengan tidak adanya sanksi yang bisa menghentikan para pelaku Zina dan penyimpangan lainnya. Seharusnya, pemerintah memberikan sanksi kepada para pelaku Zina yang dapat membuat dan memberi efek jera kepada para pelaku Zina. Dalam Islam para pelaku Zina dan sejenisnya akan dikenakan sanksi atau hukuman, seperti yang telah tercantum dalam firman ALLAH 


“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambuk” (QS. An-Nur: 2). Hukuman atau sanksi ini berlaku bagi yang belum menikah (ghair muhshan), dan bagi yang telah menikah (muhshan), maka Islam memberlakukan sanksi rajam (dilempari batu) hingga mati.

Hukuman atau sanksi ini bukan hanya diberikan kepada pelaku zina, dengan rajam bagi yang muhshan, atau dicambuk 100 kali bagi ghair muhshan, tetapi semua bentuk pelanggaran yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina. Dalam hal ini, Islam menetapkan sanksi dalam bentuk ta’zir, yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim. 

Dengan cara seperti itu, maka seluruh pintu perzinaan benar-benar telah ditutup rapat-rapat oleh Islam. Inilah yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengatasi dan menuntaskan akar masalah dari virus yang mematikan ini.

Dengan menerapkan seluruh ketentuan dan hukum ini, masyarakat akan terbebas dari perilaku seks yang tidak sehat. Tidak hanya itu, prilaku seks yang menjadi sumber penyakit AIDS pun benar-benar telah ditutup rapat. Jika pelaku zina muhshan di-rajam sampai mati, maka salah satu sumber penyebaran penyakit AIDS ini pun dengan sendirinya bisa dihilangkan. 

Bukan dengan sosialisasi penggunaan kondom ataupun dengan menertibkan lokalisasi pelacuran. Itu semua tidak akan mengurangi jumlah ODHA di negeri ini.Sedangkan bagi mereka yang tertular penyakit AIDS yang bukan pelaku zina, seperti ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya yang heteroseksual, atau anak-anak balita, dan orang lain yang tertular melalui jarum suntik dan sebagainya.

Maka negara wajib menyediakan layanan kesehatan nomor satu bagi penderita penyakit ini. Mulai dari perawatan, obat-obatan hingga layanan pengobatan. Karena itu merupakan masalah kesehatan yang menjadi hak masyarakat., Selain itu seorang Khalifah juga akan meneliti dengan serius untuk menemukan obat yang bisa menanggulangi virus HIV/AIDS, untuk itu maka para penderitanya bisa dikarantina. 

Dalam karantina itu, mereka tidak hanya dirawat secara medis, tetapi juga non medis, khususnya dalam aspek psikologis. Penderita AIDS tentu akan mengalami tekanan psikologis yang luar biasa, selain beban penyakit yang dideritanya, juga pandangan masyarakat terhadapnya. Dalam hal ini, ditanamkan kepada mereka sikap ridha (menerima) kepada qadha’, sabar dan tawakal. 

Dengan terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka agar lebih terpacu melakukan amal untuk menyongsong kehidupan berikutnya yang lebih baik.

Semua solusi dan pemecahan ini hanya akan terwujud jika negeri ini menerapkan hukum-hukum Islam, bukan hukum selainnya. Selama sistem Demokrasi masih menjadi pedoman, Liberalisme dan HAM dijadikan tameng dalam menentukan setiap peraturan dan tindakan, maka yang terlihat adalah kehancuran, kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela. Hal ini sesuai dengan apa yang ALLAH sampaikan 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. ALLAH menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum: 41)

Berbeda halnya jika yang diterapkan adalah sistem Islam, maka keberkahanlah yang akan kita lihat. Seperti yang tercantum dalam firman ALLAH “Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 96) 

Dengan demikian Islam telah berhasil mengatasi masalah HIV/AIDS ini hingga ke akar-akarnya. Semuanya itu tentu hanya bisa diwujudkan, jika ada Negara Khilafah yang bukan saja secara ekonomi mampu menjamin seluruh biaya kesehatan rakyatnya, tetapi juga mampu mengatasi akar masalah ini dengan pondasi akidah Islam yang luar biasa. Wallahua’lam bi ash-shawab.[MO/ia]