Gambar: Ilustrasi
Oleh: Chusnatul Jannah 
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Khilafah selalu menjadi perbincangan hangat selama pemilu. Mulai dari isu negatif hingga positif. Khilafah nampaknya mencari jalannya sendiri untuk tetap menjadi pembicaraan publik. Terbaru, Khilafah kembali disinggung oleh Menkopolhukam, Wiranto.

Ia mengatakan, keruwetan pemilu disebabkan karena diboncengi kelompok penyeru Khilafah. Sungguh pernyataan lucu dan mengada-ada. Masalah ruwet, kenapa yang disalahkan Khilafah? Pemilu gaduh, mengapa pula Khilafah dibawa-bawa? Makin aneh cara berpikir bapak menteri satu ini.

Menarik apa yang disampaikan Kiai Said Aqil Siradj tentang Khilafah dalam acara peluncuran buku “Ironi Demokrasi” di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Ia mengatakan, umat Islam dulu memiliki kekuatan sentral di bawah kekhalifahan. Khalifah bertanggung jawab atas keberlangsungan hajat hidup umat muslim sedunia. Namun, seiring pergolakan politik, kata dia, kekhalifahan justru tumbang di tahun 1920-an. Sejumlah umat Islam di berbagai belahan dunia kehilangan pemimpin sentral. (Republika.co.id, Kamis, 16/5/2019)

Khilafah memang tak dapat ditolak oleh siapapun yang jujur membaca dan menyelami sejarah keemasannya memimpin dunia selama 13 abad. Meski penolakan terhadap Khilafah makin digencarkan, ia malah makin tenar. Khilafah dicecar, tapi ia dirindukan.

Ada yang menyebut Khilafah sebagai ancaman nyata. Bagi yang tak suka Pancasila, silakan angkat kaki dari Indonesia. Yang masih ngotot ingin tegakkan Khilafah, akan berhadapan dengan tentara. Pernyataan semacam itu tak seharusnya keluar dari lisan seorang pejabat negara.

Sangat tendensius dan arogan. Ujung-ujungnya, Khilafah selalu menjadi kambing hitam atas ketidakmampuan penguasa mengurus negara.

Khilafah sebagai gagasan Islam janganlah dimonsterisasi sedemikian rupa hingga memunculkan Khilafahfobia. Karut-marutnya persoalan di negeri ini bukan karena Khilafah, tapi penerapan ideologi kapitalisme-sekularisme. Khilafah itu bukan ancaman tapi jalan keselamatan. Khilafah itu ajaran Islam bukan kisah fiktif atau sekadar mimpi.

Khilafah tak sekadar romantisme sejarah tapi bukti nyata penerapan Islam dalam bingkai negara. Khilafah adalah pemersatu umat bukan pemecah belah. Khilafah justru menjaga keberagaman karena tak boleh ada paksaan dalam memeluk Islam. Khilafah merupakan sistem pemerintahan warisan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam. Tidak seperti demokrasi yang warisan Yunani dan Romawi.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam menamai Daulah Islam pertama sepeninggal beliau dengan sebutan Khilafah ala manhaj nubuwwah. Setelahnya, pemerintahan Islam digantikan para Khalifah. Beliau mewasiatkan agar kita berpegang teguh pada sunah mereka dengan kuat. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin sepeninggalku, gigitlah dengan geraham.” (At-Tirmidzi: Shahih)

Lantas, mengapa masih ada yang sensi dengan istilah Khilafah? Bahkan, penyerunya dicap radikal dan berbahaya. Sejatinya, ancaman terbesar negeri ini ialah penerapan ideologi kapitalisme beserta derivatnya. Sifatnya merusak dan menjajah.

Jika demokrasi, kapitalisme, dan sekularisme tak berdampak kebaikan pada kehidupan ini, bukankah kita membutuhkan penawarnya sebagai obat? Ya, Islam sebagai agama sekaligus sistem kehidupan yang mampu memberi solusi fundamental. Menyelesaikan problematika manusia hingga ke akar persoalan. Ajaran Islam  diturunkan dengan seperangkat aturan yang komprehensif dan menyeluruh.

Islam dan Khilafah bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Islam tak akan sempurna tanpa tegaknya syariat. Syariat tak akan tegak tanpa institusi yang menegakkannya, yakni Khilafah Islamiyah.

Khilafah akan melindungi harta dan nyawa kaum muslim dari cengkeraman penjajah. Menyatukan kaum muslim dalam satu ikatan akidah tanpa tersekat-sekat oleh negara bangsa. Dengan penerapan Islam, syariat dapat ditegakkan. Khilafah akan mengubah gelapnya peradaban kapitalisme dengan cahaya peradaban Islam. Membangun kembali misinya sebagai rahmat bagi semesta alam. [MO/ms]

Gambar: Ilustrasi
Oleh: Vie Dihardjo 
(Komunitas Ibu Hebat)

Mediaoposisi.com-Pemilu 2019 boleh dikatakan tidak wajar. Berbagai persoalan muncul sepanjang pesta demokrasi 2019. Puncaknya hari ini, pasca pengumuman situng KPU yang memenangkan pasangan 01. Demonstrasi pecah, memanas karena menganggap pemilu sarat kecurangan yang sistematis dan masif, bahkan BPN mengklaim menemukan 70 ribu lebih indikasi kecurangan.

Berbeda dengan pemilu 2014 maupun belasan pemilu yang dialami bangsa Indonesia, pada pemilu 2019 terasa sangat rumit, friksi yang menajam dan genting. Apakah ini hanya sekedar pertarungan 01 vs 02? Atau, kubu nasionalis vs Islam? Pancasila vs Khilafah? Adakah persoalan yang lebih gawat dari sekedar siapa yang menang?

Ada persoalan yang lebih besar dari sekedar memenangkan pertarungan yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Potensi ancaman bahwa rakyat akan menjadi kacung di negerinya sendiri.

Samuel Huntington dalam buku "The Clash Of Civilization And Remaking New Order" menyatakan bahwa negara-negara raksasa, dengan ledakan penduduk yang tidak terkendali, pasti mencari sumber-sumber alam dan penghidupan dengan membanjiri negara-negara tetangganya dan menganeksasi secara ekonomi dan politik.

Jika kolonialisme masa lalu adalah penjajahan demi merampok sumber daya alam maka neo kolonialisme adalah bertahan dari jebakan hutang negara-negara besar. China adalah negara besar di kawasan Asia. Ledakan penduduknya mencapai 1,4 milyar. Sumber daya alam nasionalnya tak mampu menghidupi jumlah penduduk sebesar itu hingga akhirnya melakukan aneksasi terhadap negara-negara tetangga.

Jebakan hutang China melalui proyek OBOR (BRI) dengan skema turnkey project, telah menjerat banyak negara. Peneliti Institute of Development Economic and Finance (INDEF) Rizal Taufikurrahman mengungkapkan, Zimbabwe memiliki hutang kepada China sebesar 40 juta Dollar dan tidak mampu membayar sehingga per 1 Januari 2016 mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan hutang. Demikian juga Nigeria, Srilanka, maupun Angola, terjebak dalam pinjaman beresiko dengan China.

Indonesia sedang berjalan menuju jebakan itu. Telah ditandatangani 23 kontrak proyek dengan China disaksikan Wapres Jusuf Kalla dalam forum Indonesia-China.

Ricuhnya pemilu 2019 adalah adu kuat dua kekuatan yang kurang peduli dengan kedaulatan negara dan sibuk dengan aspirasi kelompok melawan kekuatan yang bisa membaca bahwa negeri ini sedang berada dalam bahaya jebakan hutang China. Sebenarnya, dengan menjadikan demokrasi sebagai sistem politik maka apakah tidak ada jaminan bahwa yang peduli akan menang atau yang menang akan peduli?

Hanya Sistem Islam yang Menjaga Kedaulatan
Bernegara adalah kebutuhan manusia. Menurut Anton Minardi, prinsip bernegara telah dilakukan oleh Rasulullah. Faktanya yaitu Piagam Madinah yang menjadikan semua persoalan yang tidak bisa diatasi dikembalikan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam menyelesaikan persoalan (pengurusan) urusan umat, Rasulullah menggunakan Al-qur'an dan As-sunnah.

Ketika periode Madinah, turun ayat-ayat terkait dengan kebutuhan bernegara dan konsekuensi bernegara. Seperti menjaga kedaulatan, bermasyarakat, bermuamalah dan sebagainya.

Aturan Islam menjaga kedaulatan negara, baik berdaulat secara kewilayahan maupun berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diamanahkan pada manusia. Menurut aturan Islam, kekayaan alam sebagai bagian dari kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara. Tidak boleh dikelola secara individu, swasta, apalagi asing.

Sabda Rasulullah, "Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli yaitu, air, rumput dan api."

Hasil pengelolaan ini selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

Sejatinya, pemimpin menerapkan Al-qur'an dan As-Sunnah dalam menjalankan negara untuk mengurusi urusan umat.

Gentingnya pilpres ini tidak menjamin bahwa rakyat akan memperoleh mashlahat jika masih menjadikan demokrasi sebagai sistem politik. Hanyalah sistem Islam yang bisa menjaga agama, harta dan jiwa manusia. Wallahu'alam bisshowab. [MO/ms]

Oleh: Siti Masliha

Mediaoposisi.com-Pemilu (Pemilihan Umum) telah usai, detik-detik pengumuman pemenang pemilu sangat dinantikan oleh rakyat. Sebelumnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan mengumumkan hasil rekapitulasi pada Rabu tanggal 22 Mei 2019.

Namun tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat sehari sebelumnya KPU telah mengumumkannya dan pengumuman rekapitulasi dilakukan KPU dalam kondisi “senyap”.

Banyak pihak yang kaget dan bertanya-tanya yang kemudian memunculkan banyak spekulasi dan ketegangan di masyarakat.

Seperti yang telah dipredeksikan oleh banyak fihak akan terjadi aksi masa. Aksi masa terjadi pada hari selasa 21 mei dimulai sekitar pukul 14.00 di depan kantor BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).

Beberapa tuntutan massa aksi diantaranya;  menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU, menganulir keikutsertaan pasangan calon presiden jokowi-maruf  karena disinyalir melakukan kecurangan yang massif, dan menuntut tranparansi forensic anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meningal.

Sebelum aksi pemerintah melakukan berbagai cara untuk menghalau massa yang datang dari berbagai daerah. Bahkan aparatur pemerintah juga sudah memberikan himbauaan dan ancaman agar masyarakat tidak datang ke Jakarta untuk aksi.

Salah satunya adalah Menkopolhukam Wiranto mengimbau masyarakat di daerah tidak datang ke Jakarta untuk melakukan aksi 22 Mei terkait hasil Pilpres 2019. Wiranto menegaskan, tokoh-tokoh demonstrasi akan ditangkap apabila terbukti melanggar hukum. "Tokohnya ditangkap kalau melanggar hukum.

Ada hukumnya. Apalagi demo yang mengancam merebut menguasai. Itu yang saya anjurkan untuk jangan dilanjutkan,” kata Wiranto di lingkungan Istana, Selasa (21/5/2019), seperti dikutip Antara.

Sebab, Wiranto mengatakan, sudah ada banyak negara yang memberikan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. “Ini kan kehormatan bagi kita, jangan dinodai," tambah Wiranto.

Yang menjadi pertanyaan mengapa aksi massa ini terjadi? Hakikatknya pemilu adalah pesta rakyat yang rakyat menyambutnya dengan suka cita, kondisi saat ini justru sebaliknya.

Pertama, rakyat tidak puas dengan hasil rekapitulasi pemilu oleh KPU. Penyebab dari ketidakpuasan rakyat adalah karena carut marutnya pelaksanaan pemilu.

Carut-marut pelaksanaan pemilu antara lain, surat suara yang telah tercoblos oleh paslon tertentu, server KPU yang diretas oleh Asing, kecurangan pemilu, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dan lain-lain.

Dari kejadian ini rakyat merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Tidak ada jalan bagi rakyat untuk berdialog dengan pemerintah untuk menyapaikan keluh-kesah terkait kodisi ini. Maka rakyat menempuhnya dengan melakukan aksi massa.

Kedua, tidak ada keterbukaan pemerintah kepada rakyat. Pemerintah menutup mata dan telinga terhadap kondisi perpollitikan pasca pemilu.

Pemerintah tahu rakyat sedang bergejolak dan tidak terima dengan hasil rekapitulsi namun pemerintah diam seribu bahasa.

Rakyat mencari jalan sendiri untuk memuaskan kegelisahannya. Salah satu protes rakyat adalah pengusutan kematian anggota KPPS yang jumlahnya sangat banyak, namun hal ini tidak ada tanggapan dari pemerintah.

Ketiga, demokrasi yang melahirkan Machiavelli. Indonesia menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi dengan asas sekulerisme atau memisahkan agama dengan kehidupan yang membuat aturan serba boleh.

Hal ini menimbulkan politik Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Hal ini bisa kita lihat dalam pemilu yang diselenggarakan pada bulan april lalu, kecurangan  nampak didepan mata namun tidak ada yang mengusutnya.

Politik uang juga bisa kita lihat dalam pemilu kali ini. Segala hal yang haram diperbolehkan dalam sistem demokrasi ini.

Pemerintah telah mengkhianati rakyat dengan cara menghalalkan segala cara. Itulah kondisi pemilu yang diselenggarakan oleh Indonesia pada tahun ini. Rakyat tidak puas dengan pemilu di tahun ini.

Masikah kita berharap pada demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita? Atau kita berganti pada sistem pemerintahan lain yang berdasarnya wahyu Illahi?

Kembali pada Sistem Pemerintahan yang Benar

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur dari masuk WC sampai masalah negara. Begitu pula dalam masalah mengangkat pemimpin. Ketika Islam mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang Khalifah (pemimpin) bagi mereka, maka islam juga menentukan metode pengangkatan Khalifah.

Metode ini ditetapkan dengan Al-quran, As-Sunnah, dan Ijma' shahabat. Metode ini adalah baiat. Dengan demikian pengangkatan seoarang Khalifah itu dilakukan dengan baiat kaum muslimin kepada Khalifah untuk memerintah berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasullah. Batas waktu untuk mengangkat Khalifah di dalam negara islam adalah tiga hari dua malam.[MO/ad]

Oleh: Puji Astutik 

Mediaoposisi.com-Aksi masa menolak hasil penghitungan KPU telah menelan korban. Dikabarakn oleh suara.com, 24/5/2019 bahwa ada 8 korban meninggal dan 737 orang luka dalam aksi tersebut. Korban ini menambah deret nama meninggal dunia dalam pemilu 2019.

Sebelumnya, petugas KPPS meninggal dunia menembus angka 600 jiwa lebih (rri.co.id, 16/5/2019). Inilah harga mahal Pemilu demokrasi yang harus dibayar Indonesia. Tidak hanya trilyunan uang namun juga korban manusia.

Yang Harus diketahui dari Pemilu Demokrasi

Pemilu demokrasi adalah jalan pemilihan pemimpin yang berlandaskan pada prinsip sekulerisme. Yaitu pemilihan pemimpin yang melepaskan kriteria pemimpin dari ketentuan agama.

Demikian pula tujuan pemilihan pemimpin bukan untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT. Sehingga praktis pemilu demokrasi syarat dengan hasrat manusia untuk berkuasa.

Derivat dari politik sekuler dalam pemilihan pemimpin adalah proses pencapaian kekuasan yang menghalalkan segala cara. Mulai dari money politik, curang, bahkan sampai pada menghilangkan nyawa lawan politiknya.

Produk berbahaya berikutnya dari pemilu demokrasi adalah pemimpin yang otoriter. Baik saat kepentingan politiknya tidak tercapai ataupun saat ada kritik terhadap kepemimpinannya.

Aksi Masa dan Perjuangan Perubahan

Aksi masa menolak hasil peghitungan suara oleh KPU adalah bentuk lain dari aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan. Keinginan rakyat untuk menegakkan keadilan, proses hukum atas segala bentuk kecurangan pemilu dan perubahan Indonesia yang lebih baik.

Tuntunan keadilan dan perubahan yang didengunkan umat akan sampai pada hasilnya jika gerakan mereka dilandaskan pada kesadaran ideologis.

Yaitu kesadaran umat akan rusaknya demokrasi dan wajibnya perubahan. Jika sekedar aksi masa karena dorongan rasa kecewa dan emosi atas hasil pemilu maka akan nihil dari perubahan hakiki.

Sebagai contoh, aksi masa yang menuntut reformasi tahun 1998 silam. Aksi masa waktu itu didorong oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, KKN yang menggurita,  kekuasaan rezim yang cukup lama tanpa menyentuh kritik terhadap sistem demokrasi yang diterapkan.

Walhasil, reformasi yang berjalan kurang lebih sudah 20 tahun belum bisa membawa Indonesia pada perubahan dan kondisi yang lebh baik dan sejahtera. Masih jauh dari baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur.

Mewujudkan perubahan secara hakiki mensyaratkan adanya pendapat umum (ra’yul ‘amm) ditengah-tengah umat akan kerusakan sistem demokrasi. Dan keharusan membuang sistem demokrasi dan menggantinya.

Dikutip dari Ensiklopedia Khilafah dan Pendidikan, John Adams Presiden AS ke dua berkata, “Ingatlah bahwa demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah, dan membunuh dirinya sendiri. Demokrasi akan segera memburuk menjadi anarki”.

Jika sumber masalah –yaitu penerapan demokrasi- sudah menjadi pendapat umum dalam diri umat, maka secara alami akan menjadi kesadaran umum (wa’yul ‘amm) ditengah-tengah umat.

Kesadaran umum inilah yang akan menjadi bola mengelinding menuntut perubahan hakiki. Sehingga bukan aksi emosional, namun aksi ideologis yang dilandaskan pada pemikiran yang benar dan tindakan yang jauh dari kekerasan ataupun anarkisme. 

Bagi seorang muslim, menjadi hal fitrah untuk meyakini bahwa perubahan hakiki hanya bisa terwujud dengan Islam. Islam akan merubah kondisi dari kegelapan menuju cahaya. Yaitu cahaya atas ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya.

Islamlah yang akan menjadikan manusia menjadi khairu umat (QS. Ali Imran: 110), umatan wasathan (QS. Al Baqarah: 243), negara yang diberkahi (QS. Al A’raf: 96) dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur dengan penerapan syariat Islam secara kaffah.[MO/ad]

Oleh: Dian AK 
(Women Movement Institute)

Mediaoposisi.com-Saat ini ratusan juta pasang mata terfokus kepada negara Indonesia. Pasca diumumkannya Capres pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa hari yang lalu telah menimbulkan ketegangan diantara masyarakat.

Negeri demokrasi tersebut semakin tidak menentu kondisinya. Pada hari Selasa 21 Mei 2019 terjadi penembakan secara brutal kepada peserta aksi damai yang ingin menyuarakan pendapatnya atas kecurangan hasil pemilu.

Tepatnya di sepanjang jalan Thamrin, Jakarta menjadi saksi penembakan yang bertubi-tubi oleh para snapper yang berseragam aparat. Pasukan ini seakan haus darah dan tidak menghiraukan bahwa mereka berhadapan dengan warga sipil yang tak bersenjata. Pasukan ini membombardir dan menghujani peserta aksi dengan tembakan dan bom Molotov.

Akibatnya banyak yang terluka dan tewas. Hingga pada tanggal 22 Mei korban tewas sebanyak 16 orang. Tak hanya itu, tim medis dari Dompet Dhuafa dihalang-halangi, dipukul dan kendaraan dirusak. Mereka seakan lupa bahwa tindakan brutal tersebut telah menyalahi profesi tim kesehatan yang berhak menolong korban.

Apapun alasannya, sesungguhnya serangan barbar yang diperlihatkan aparat telah menyadarkan publik tentang dua hal, pertama kebohongan demokrasi.

Memerangi peserta aksi sama halnya membungkam kebebasan berpendapat. Jargon-jargon murahan bahwa demokrasi akan memberikan kebebasan berpendapat seluas-luasnya hanyalah kamuflase belaka.

Kedua, rezim panik mempertahankan keuasaan. Peristiwa penembakan para peserta aksi oleh snapper semakin menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak segan-segan menghabisi siapa saja yang berani melawannya.

Ada semacam ketakutan ketika publik terus-menerus menginginkan terkuaknya kebenaran hasil pemilu yang terindikasi telah terjadi kecurangan. Untuk membersihkan citranya, framing media pun dilakukan. Sungguh licik.

Sekali lagi, mempercayai demokrasi sebagai solusi masalah ini, sama saja dengan menegakkan benang basah. Klaim demokrasi sistem terbaik seketika runtuh. Rakyat menjadi tumbal demokrasi yang sarat dengan kepentingan dan kekuasaan.

Lantas, apakah kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan rakyat, tanpa rasa kepedulian terhadap nyawa rakyat akan membawa masa depan Indonesia lebih baik.[MO/ad]