Oleh : Yulida Hasanah 
( Ibu Peduli Generasi, tinggal di Jember )
 
Mediaoposisi.com- Sebagaimana telah ramai diberitakan di media lokal Jember maupun media Nasional. Jember Fashion Carnaval (JFC) sukses menduduki urutan ketiga dalam karnaval dunia Nottinghil (Amerika Serikat) dan Reunion (Perancis). Hal tersebut yang memicu JFC untuk semakin Go Internasional. Pada Calender of Event 2018, JFC akan mengusung tema “Asia Light” sebagai salah satu bentuk JFC sudah kelas dunia.

Temanya sudah pasti Internasional. Tapi kami belum bisa menyebut, apakah datangkan peserta dari luar atau tidak. Masih rahasia. Tunggu tanggal mainnya pada 7 hingga 12 Agustus 2017. Tanggalnya sudah fix, jadi wisatawan bisa mempersiapkan jauh-jauh hari untuk bisa datang ke Jember,” ujar CEO JFC Dynan Fariz.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwsata Arief Yahya merasa bangga dengan keberhasilan JFC yang diketuai Dynan Fariz. Pria asal Banyuwangi itu juga tidak sungkan menyebut jika JFC merupakan festival terbaik di Indonesia. Dan sudah tahun ke-16, dijalani secara konsisten.

Tiga hal kuat yang membuat Jember semakin mendunia dengan karnaval. Event yang dimotori oleh Dynand Fariz itu mengangkat pamor Jember dan Jawa Timur. (sumber :gardanasional)

Bertolak belakang dengan JFC yang tahun 2018 ini sangat sibuk menyiapkan event tahunan tersebut untuk Go Internasional, kondisi Islam dan Ajaran Islam hari ini sangat gencar di boomingkan dengan tujuan agar Islam dan Ajarannya dinusantarakan.

Istilah ‘Islam Nusantara’ yang menguat akhir-akhir ini sejak diusung menjadi tema besar Muktamar NU tahun 2015 lalu .

Islam nusantara yang di narasikan sebgai Islam yang cinta damai, toleran dan yang pasti Islamnya adalah Islam ala Indonesia, Islam yang bernuansa lokal. Dari Istilah ini, ada target menusantarakan Islam. Upaya ini, selain menyempitkan makna Islam, juga akan mereduksi Islam sebagai petunjuk bagi manusia di muka bumi ini.

Sebab, menusantarakan Islam akan berimbas pada penolakan penolakan terhadap simbol-simbol keislaman yang tidak sesuai budaya nusantara yang tidak begitu jelas asal muasalnya,

misalnya seperti yang pernah terjadi pada mahasiswi yang dipaksa melepas cadarnya di sebuah kampus islam negeri beberapa waktu lalu. Simbol-simbol Islam yang “dituduh” sebagai simbol Arab akan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai nusantara. Sungguh ironi bukan?

Ironi umat islam di negeri mayoritas muslim hari ini dengan adanya serangan budaya barat yang salah satunya ditunjukkan dengan pagelaran tahunan seperti JFC, yang jelas-jelas tujuannya adalah menjadikan Indonesia seperti Rio de Janeiro, Brazil yang dikatakan telah berhasil menjadikan JFC Go Internasional tahun ini.

Ironi yang dirasakan umat Islam di negeri inipun juga semakin lengkap dengan serangan pemikiran berupa Ide Islam Nusantara yang di amini dan dielu-elukan penguasa negeri ini. Hal ini tidak lepas dari upaya negeri kafir penjajah seperti Amerika Serikat yang tidak senang melihat Umat Islam ber Islam sesuai dengan Ajaran Islam Kaffah.

Mereka akan terus membuat Narasi-narasi manis untuk menjauhkan Umat Islam dari Hukum-hukum Allah SWT. Maka, seharusnyalah umat Islam ini menyadari bahwa negara-negara kafir akan terus memalingkan umat ini dari Agamanya sampai akhirnya umat ini mengikuti pandangan hidup mereka (kafir).

Sebagaimana firman Allah SWT : “Dan orang-orang Nashrani dan yahudi tidak akan pernah ridlo (kepada umat Islam) sampai kalian mengikuti millah mereka “ ( TQS. Al Baqoroh : 120)

Selanjutnya umat Islam tidak akan terlepas dari ironi yang sedang menimpa mereka kecuali mereka ridlo mengambil Islam dan Syari’atNya secara Kaffah sebagai solusi atas masalah kehidupan mereka dan menjadi jalan perjuangan mereka hari ini. Wallaahu a’lam




Oleh : Sindy Utami
(Mahasiswi Fak.Hukum USN Kolaka)

Mediaoposisi.com- Dikutip dalam www. cnnindonesia.com, “Pada Juni lalu, seorang remaja putri di Blitar, Jawa Timur, EP (16), tewas bunuh diri setelah dirinya khawatir tidak bisa diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Blitar karena sistem zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan dengan tidak mengacu nilai ujian nasional sebagai tolak ukur, melainkan radius jarak tempat tinggal ke sekolah.

Hal ini diatur demikian dengan harapan adanya pemerataan pendidikan. Supaya tidak ada lagi kastanisasi favoritisme sekolah. Sehingga tidak memunculkan kesenjangan diantara para pelajar, sebagai siswa unggulan atau siswa tersisihkan.

Siswa yang dianggap pintar dapat menyebar di seluruh sekolah untuk menjadi tutor kawan-kawannya yang memiliki kemampuan daya serap yang lebih rendah mengenai materi pembelajaran. Dengan demikian, setiap sekolah dapat bersaing untuk mencerdaskan siswa-siswinya melalui berbagai metode.

Selain itu panitia PPDB juga mampu membuat prediksi PPDB tahun berikutnya yang berkesinambungan dengan kebutuhan ruangan, kursi, dan fasilitas lain yang terkait.

Namun demikian, respon negatif muncul dari para orangtua yang hendak menyekolahkan anaknya untuk alih jenjang. Banyak yang akhirnya tidak dapat diterima di suatu sekolah karena tergeser oleh peserta lain yang letak tinggalnya lebih dekat.

Kemudian, jika memutuskan mendaftar di luar domisili tentu kesempatannya berkurang hanya 5%. Itu pun harus berdasarkan pindah sebab bencana alam atau prestasi yang dimiliki. Maka pilihan terakhir adalah menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang biaya pembayarannya relatif lebih mahal. Meskipun dengan sistem zonasi ini terhindar dari kecurangan “jual-beli kursi”.

Namun, masih ada celah lain. Seperti berpindah ke suatu tempat 6 bulan sebelum PPDB dengan cara mencantumkan Nama calon peserta pada KK saudara. Tentu saja hal ini dapat mengurangi kesempatan peserta lainnya. Dan mirisnya kebijakan ini telah menelan korban. Seorang calon siswi bunuh diri karena ketakutan berlebih tidak dapat diterima di sekolah yang diidamkan.

Akibat Sekularisasi Pendidikan
Pemerataan pendidikan sebenarnya bukan suatu ilusi. Tentu saja hal tersebut dapat terwujud jika ada perubahan secara sistemik. Pemerintah tidak hanya fokus untuk memproduksi peraturan, tetapi juga memperhatikan secara keseluruhan bagaimana kelayakan fasilitas pendidikan.

Karena telah menjadi hak setiap warga negara mengenyam pendidikan, negara berkewajiban memenuhi hak warga negaranya. Bukankah kemajuan suatu negeri dapat diraih dengan kecerdasan bangsa.

Kecerdasan bangsa dilalui dengan pendidikan yang diayomi. Pemerataan pendidikan bukanlah soal jarak atau kemampuan, tapi tentang fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Dimana tidak hanya mendidik dari segi intelektualitas tetapi yang paling penting adalah moralitas.

Standarisasi pemerataan pendidikan bukan melalui berkumpul atau tersebarnya siswa-siswi yang dianggap pintar, seyogyanya pemerataan pendidikan adalah distandarkan agar setiap warga negara usia sekolah harus mengenyam pendidikan secara layak seluruhnya tanpa kecuali.

Hal ini tentu bukan hanya problem si anak yang enggan bersekolah, orangtua yang enggan menyekolahkan anaknya, atau sekolah yang tidak dapat menampung murid melebihi kapasitas kursi. Pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan kesadaran tiap warga negara.

Dalam Islam menuntut ilmu bukanlah sekedar berangkat ke suatu tempat untuk mendapatkan nilai dari seorang guru, tetapi merupakan kegiatan yang mendulang pahala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur’an surat Al Mujadilah ayat (11) “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang telah diberi ilmu.

Inilah realitas sistem zonasi. Oleh Karena itu, dimana rasionalitasnya bahwa system zonasi mempermudah pendidikan, meniadakan diskriminasi, mendorong pemerataan dan peningkatan kualiatas pendidikan? Sementara disisi lain pemerintah masih saja menerapkan system pendidikan sekuler yang menjadi biang kerok dari segala permasalahan kehidupan.

Hanya Islam Solusinya
Islam memuliakan orang-orang yang berilmu, sehingga para pengajar sangat dihargai dalam Islam. Seperti misal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab gaji seorang pengajar Al Qur’an adalah 15 dinar. Dimana 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga jika dikalkulasikan dalam rupiah gaji seorang pengajar kala itu adalah Rp. 31.875.000,00.

Setiap sekolah pada masa Islam, disponsori langsung oleh negara melalui baitul maal. Biaya pendidikan dari baitul maal dibelanjakan untuk dua kepentingan yakni untuk membayar gaji berbagai pihak terkait pelaksanaan pendidikan seperti guru, dosen, staf dan lain sebagainya.

Kedua untuk pengadaan fasilitas sarana, dan prasarana seperti bangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium, asrama, buku pegangan dan lain sebagainya. Ketika itu pemungutan biaya hanya dibebankan kepada wali pelajar yang memiliki notabene mampu.

Sehingga setiap warga negara dapat bersekolah dimana saja ia inginkan dengan kesempatan yang sama dengan warga lainnya berikut fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Dengan demikian pemerataan pendidikan dapat menjadi sebuah kenyataan, bukan ilusi. Metode sistematika pendidikan yang diwariskan Rasulullah dan para Khalifah pengganti adalah hal yang solutif.

Sudah saatnya mengambil langkah untuk menyelamatkan generasi bangsa, yakni dengan kembali menyandarkan setiap tata laksana terhadap firman Allah Yang Maha Tahu dan sabda rasulullah SAW. [MO/sr]


Oleh: Hafshah Damayanti, S.Pd.
(Forum Muslimah Pantura)

Mediaoposisi.com- Islam Nusantara kembali jadi buah bibir seantero Indonesia. Semua kalangan baik tokoh agama, tokoh politik, akademisi bahkan rakyat biasa tak luput bicara Islam Nusantara. Istilah yang mulai ramai diperbincangkan ketika umat Islam dikejutkan dengan penggunaan langgam jawa dalam tilawah al-Quran pada 17 Mei 2015 di Istana Negara.

Bahkan kian populer sejak   dideklarasikan pada muktamar NU yang ke-33 di Jombang pada tahun 2015 mengusung tema: "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia".

Sejurus dengan ini, Ketua Umum PBNU pun menegaskan dalam pembukaan acara Istighotsah menyambut Ramadhan dan pembukaan munas alim ulama NU, Minggu (14/06) di Masjid Istiqlal, Jakarta, babwa NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara. Meski opini Islam Nusantara sempat mereda sejenak, kini kembali menjadi topik yang hangat dibicarakan.

Pro kontra pun menyeruak di jagat maya maupun nyata. Kegaduhan yang muncul manambah kebingungan masyarakat ditengah beragam persoalan hidup yang kian berat. Meski niat awal konsep Islam Nusantara digagas untuk peradaban Indonesia yang damai dan toleran dengan menampilkan wajah Islam Nusantara yang ramah. Tapi fakta berbicara lain.

Kehidupan masyarakat kian resah, umat terpecah belah jadi  ancaman nyata. Apalagi rezim  Demokrasi yang berkuasa  menyatakan dukungan terhadap kampanye Islam Nusantara yang gencar dilakukan oleh Ormas Islam terbesar di negeri ini.

Apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam membuka Munas alim ulama NU di Masjid Istiqlal, Minggu (14/06), "Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama, itulah Islam Nusantara, Islam yang penuh toleransi,
Bukti nyata dukungannya secara terbuka atas model Islam Nusantara.

Walhasil siapa saja yang tak sepakat dengan model Islam Nusantara ini dianggap berseberangan dengan rezim, merongrong NKRI.

Pasca aksi 212 Bela Islam yang fenomenal hingga mampu menjungkirbalikkan prediksi dan peta perpolitikan di Indonesia. Kekuatan umat Islam tak lagi  sepele dimata rezim Demokrasi. Semangat keberislaman kaffah umat telah menjadi ancaman yang mengerikan bagi singgasana rezim. Dengan Islam Nusantara, mereka berharap mampu meredam gelora kecintaan umat kepada Islam.

Dengan Islam Nusantara umat digiring untuk sepakat pada budaya dan kearifan lokal meski tak selaras dengan Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Dengan Islam Nusantara, umat dipaksa tetap santun dan ramah meski Rezim semena-mena. Rezim tak boleh dicela atas kesewenangan berkedok pembangunan. Karena Islam Nusantara menjadikan tunduk pada rezim adalah harga mati.

Saat Rezim Demokrasi ini tak lagi menarik hati umat. Karena sepak terjangnya menorehkan penderitaan panjang. Umat pun menemukan jatidirinya sebagai umat terbaik dengan Islam saja. Bukan Demokrasi. Sebagaimana Umat mayoritas negeri ini ingin bangkit dari keterpurukan dengan Islam semata, bukan Demokrasi.

Saat itulah Islam Nusantara hadir. Jadi amunisi rezim Demokrasi untuk bertahan di tahta kekuasaan. Menghadang kebangkitan umat hingga berubah haluan. [MO/sr]



Oleh: Christy krisnawati

Mediaoposisi.com- Aksi pemerintah yang secara diam-diam menaikkan harga BBM telah  menambah beban masyarakat. Layaknya efek domino, kenaikan BBM memicu kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Tercatat di tahun 2018 ini pemerintah telah 4X (empat kali) menaikan harga BBM dengan alasan penghematan anggaran.

Langkah pemerintah yang seakan-akan menutup pintu diskusi ini, menimbulkan keraguan akan komitmen pemerintah untuk mencapai kesejahtraan rakyat serta mengurangi angka kemiskinan karena pada faktanya solusi cepat ala pemerintah ini justru mendorong inflasi yang memperburuk daya beli masyarakat ekonomi lemah dan memperparah jurang kemiskinan.

Tentu rakyat bertanya-tanya apa akar permasalahan  mengapa  hampir di setiap tahun Indonesia mengalami kenaikan BBM? 
             
Sektor Migas Tersandera Kepetingan Asing
Tak bisa dimungkiri sejak periode orde baru pemerintah telah melakukan liberalisasi sektor hulu migas hingga hampir 90% produksi minyak Indonesia dikuasai asing.

Tak cukup sampai disitu, liberalisasi migas makin mengganas dengan ditetapkannya UU Migas no 22 tahun 2001 yang semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis hilirnya. Liberalisasi sektor hilir migas ini mendorong kapitalisasi Migas besar-besaran.

Masuknya perusahaan  asing baik di sektor hulu dan hilir juga  mendorong pemerintah menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi.

Lalu Bagaimana liberalisasi migas dapat terjadi di bumi Indonesia? Perjalanan liberalisasi migas semakin mulus tatkala krisis moneter menimpa Indonesia di tahun 1997 dan Indonesia terdesak dengan jatuh tempo utang-utang luar negeri.

IMF menawarkan pinjaman segar senilai US$ 45Milyar dengan syarat reformasi ekonomi termasuk reformasi migas, pemerintah diminta untuk menerbitkan regulasi yang akan menjamin kebebasan eksplorasi dan produksi tetap kompetitif dengan harga migas disesuaikan dengan harga International—sesuai konsensus washing.

Tak hanya itu Bank Dunia ,USAID serta ADB turut mempersiapkan draft reformasi sektor energi secara keseluruhan yang pada intinya mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi.

Sesuai permintaan pasar, liberalisasi migas difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menguntungkan seperti sektor hilir migas.

Subsidi (harga) BBM dan elpiji dan efisiensi dianggap menjadi penghalang bagi terciptanya harga yang kompetitif yang dapat memberikan sinyal positif bagi para investor asing dan serta bagi pengembangan infrastruktur hilir, seperti kilang BBM, terminal penyimpanan dan depo BBM-elpiji, terminal regasifikasi, jaringan transmisi, dan distribusi gas.

Sehingga untuk menarik investor pemerintah sangat berkepentingan menaikkan harga BBM sehingga margin keuntungan bisnis ini semakin tinggi dan investor melirik sektor ini.

Selain perusahaan-perusahaan asing yang telah memiliki izin pendirian 20 ribu SPBU ini tidak akan mendapatkan keuntungan jika harga migas Indonesia tidak setara dengan harga migas international, sehinggatidak ada cara lain Indonesia didorong untuk melepas harga BBM ke pasar dengan pencabutan subsidi secara bertahap.

Pencabutan subsidi ini akan terus dilakukan sampai subsidi BBM Rp 0- atau setara harga pasar. Jelaslah kini liberalisasi migas yang mengizinkan Kapitalisasi Migas besar-besaran menjadi biang keladi pengurangan subsidi BBM bagi rakyat.

Inilah kebusukan sistem kapitalis membuat negara tersandera oleh kepentingan pemilik modal. Negara bagaikan penjual yang menimbang untung –rugi dalam melayani rakyatnya, padahal sejatinya negara adalah pelindung dan pengatur urusan rakyat sehinggga tidak ada satupun kekayaan negara dieksploitasi demi kerakusan segelintir pemilik modal sehingga menyengsarakan jutaan rakyatnya.

Solusi Hakiki permasalahan Migas
Setelah beberapa dasawarsa ini , kebijakan politik Migas pemerintah yang didorong oleh liberalisasi ekonomi sebagai perwujudan keserakahan ekonomi kapitalis,

telah tersandera oleh kepentingan asing sehingga pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab untuk menyediakan produk migas termasuk BBM yang terjangkau bagi masyarakat. Sudah saatnya kita melihat solusi Islam mengatur migas.

Islam mengharamkan kepemilikan Individu atau perusahaan asing terhadap migas yang merupakan milik rakyat. Karena kepemilikan asing atau kapitalisasi asing hanya mementingkan margin dan mengabaikan kepentingan rakyat  yang merupakan pemilik Migas itu sendiri.

Islam akan mengategorikan migas sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara, berdasar hadis: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Daud).

Negara bukan bertindak sebagai korporat yang mengejar keuntungan, namun akan berperan pengemban amanat rakyat dan melayani rakyat. Kepengurusan sumber daya alam milik umum akan diolah dengan serius berlandaskan syariah Islam dan diawasi dengan ketat oleh rakyat. Islam memberikan solusi sistemik yang memberikan kesejahteraan hakiki.[MO/sr]


Oleh: Harsniati SKM 
(Tenaga Medis dan Pemerhati Umat)

Mediaoposisi.com- Sudah beberapa bulan ini, Kabar tentang terorisme sempat tidak terdengar lagi ditelinga masyarakat Indonesia, baik dunia nyata ataupun dunia maya (Online), yang hal itu kebanyakan dihubung-hubungkan dengan Islam radikal dan lain-lain.

Namun, dengn hitungan hari, kabar itu muncul kembali di permukaan. Dan kali ini, terjadi di beberapa tempat, yang pastinya di wilayah NKRI tentunya.

Kali ini terjadi peristiwa baku tembak, Antara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan tiga orang teroris, Sabtu 14 Juli 2018 sore. "Benar, sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kaliurang KM 10 terjadi beberapa tembakan dari petugas Densus 88 AT yang akan melakukan upaya penanggulangan terorisme terhadap 3 terduga Teroris," kata Karo Penmas Mabes Polri Brigjen M Iqbal.

(Liputan6.com,16/07/2018). Akibatnya, ketiga terduga teroris itu meninggal tertembus timah panas dan dua anggota Densus 88 terluka. Dan Polri juga memastikan, itu merupakan ulah teroris.
Lagi-lagi Sebenarnya sebatas 'Dugaan', yang belum diyakini kepastiannya oleh pihak aparat.

Dan menyusul pula dihari Minggu 15 Juli 2018 dini hari, dua orang tak dikenal melempar sebuah panci yang diduga berisi bahan peledak ke Markas Kepolisan Resort (Mapolres) Indramayu, Jawa Barat. Agung Budi Maryoto memastikan jika pelempar bom panci ke Mako Polres adalah pasangan suami istri, dan keduanyapun sudah ditangkap. (Viva.com, 16/07/2018)

Makna Teroris
Kalimat Terorisme ini sebenarnya lahir dari rahim Amerika. Tumbuh suburnya pun atas desain Amerika. Tahun 1979, Dinas Intelijen Amerika dan Inggris membahas istilah ini. Mereka sepakat bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target politis.

Amerika kemudian merekayasa opini umum internasional dan regional untuk melawan terorisme. Dengan rekomendasi UU. Dari sini, Amerika dapat memata-matai siapapun dan dimanapun yang mereka tuduh sebagai teroris.

Bisa individu, organisasi, partai, maupun negara. Oleh karena itu, hampir tidak ada satu pun gerakan Islam saat ini, kecuali harus siap-siap dicap sebagai teroris oleh Amerika. Dan yang pasti pada kondisi di Indonesia pun juga demikian.

Terlihatlah bagaimana Pemerintah saat ini, kesannya memaksakan agar terorisme menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Sampai-sampai berbagai langkah telah di susun sedemikian rupa, untuk melancarkan agenda perang melawan terorisme. Pertama, mengesahkan UU terorisme, yang sebelumnya UU Ormas serta penindakan terhadap kelompok dan Islam radikal.

Namun sebelum pengesahan UU Terorisme, Pemerintah berkali-kali menyatakan perang terhadap apa yang mereka sebut radikalisme Islam. Adapun Langkah kedua nya adalah pemerintah melakukan operasi belah-bambu.

Hingga menggelar karpet merah untuk kelompok Islam moderat dan liberal sambil mendiskreditkan tokoh-tokoh dan kelompok yang dikategorikan sebagai pendukung radikalisme Islam. Hal itu boleh jadi, terjadi karna adanya rasa takut yang akan mengganggu stabilitas kepentingan penguasa, guna mewujudkan target politis nya.

Membangun Kesadaran Umat
Perang melawan Terorisme sejatinya adalah perang melawan Islam. Syariah Islam adalah tempat kita mematok sikap atas berbagai kejadian dan opini yang dikembangkan media atas kasus teror bom. Seorang Muslim wajib mengutuk siapapun pelaku pengeboman.

Perilaku biadab tersebut sungguh sangat dikecam oleh syariah Islam. Islam mengharamkan seorang Muslim melakukan teror. Islam adalah agama yang menyebar dan menumbuhsuburkan rahmat untuk sekeliling (rahmatan lil alamin).

Terorisme bukan ajaran Islam. Terorisme tidak ada sedikitpun kaitanya dengan Islam. Islam melarang seorang Muslim menumpahkan darah dan menghilangkan jiwa manusia tanpa haq. Allah SWT berfirman:

Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.(QS. al-Maidah : 32) 

Landasan teologi jihad yang sering di kait-kaitkan dengan kasus terorisme juga harus diklarifikasi dan diberi penjelasan. Dalam beberapa keterangn hadis, jihad adalah amalan utama terkait dengn perang yang dilakukan di mana, kapan dan dalam kondisi seprti apa. Jihad sama sekali berbeda dengan aksi teror selama ini.

Kita menolak keras segala tindak teror. Namun, kita tetap harus kritis dan tidak serta merta setuju dengan penanganan teroris yang didesain oleh Amerika dan sekutunya. Dalam rangkaian UU anti teroris tidak pernah adil di arahkan. Moncong senjata Densus 88 dan UU anti terorisme tidak pernah adil dan selalu dialamatkan pada Islam.[MO/sr]