[Catatan Hukum Laporan Kasus Video Salib UAS]
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Ketua LBH PELITA UMAT


Mediaoposisi.com-Organisasi massa (ormas) di Kota Kupang yang menamakan diri Brigade Meo resmi melaporkan Ustaz Abdul Somad kepada Polda NTT terkait kasus dugaan penistaan terhadap simbol agama akibat video ceramah UAS tentang Salib. Kuasa hukum Brigade Meo, Yacoba Yanti Susanti Siubelan, mengatakan dilaporkannya Ustaz Abdul Somad atau UAS itu karena ceramahnya dituding meresahkan sejumlah umat Kristen dan Katolik di Indonesia (19/8/2019).

Paralel dengan pelaporan di NTT, di Jakarta melalui Polda Metro Jaya UAS juga dolaporkan oleh perkumpulan masyarakat batak, Horas Bangso Batak (HBB). Bahkan, disebutkan Polisi mulai menyelidiki laporan itu. (19/8/2019).

Tak cukup di Polda Metro Djaya, di Jakarta pada hari yang sama sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) juga melaporkan Ustaz Abdul Somad ke Bareskrim Mabes Polri. Materi laporan masih sama, terkait dengan video dakwahnya tentang salib yang viral di media sosial.

Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Korneles Galanjinjinay mengatakan alasan pelaporannya bukan untuk membela satu agama tertentu melainkan untuk membela kepentingan bangsa. Pasalnya video dakwah Abdul Somad dianggap telah membuat gaduh masyarakat.

Terpisah, UAS telah memberikan penjelasan soal ceramahnya itu melalui akun YouTube FSRMM TV pada Minggu (18/8/2019). Video tersebut berjudul 'Klarifikasi tentang Anggapan Ustadz Abdul Somad Menghina Kristen/Menghina Salib'.

Menurut klarifikasi UAS, pengajian itu dilakukan dalam forum tertutup. Ceramah itu adalah untuk kalangan internal jemaah muslim. Video yang beredar merupakan Penjelasan atas pertanyaan umat Islam mengenai patung dan tentang kedudukan Nabi Isa.

Laporan Terkonsolidasi

Penulis belum mendapat kabar lebih detail tentang hubungan antara satu pelapor dengan pelapor lainnya. Namun, jika ditinjau dari beberapa aspek maka publik dapat menyimpulkan bahwa laporan ini terkonsolidasi, bahkan terencana secara matang dilihat dari :

Pertama, materi laporan sama yakni mempersoalkan konten unggahan berisi pengajian UAS yang menjawab pertanyaan jemaah soal salib. Padahal, pengajiannya itu terjadi tiga tahun silam. Baik perkara yang dilaporkan di Polda NTT, Polda Metro Djaya dan Mabes Polri materinya sama.

Kedua, pihak pelapornya dari entitas atau kelompok masyarakat yang relatif sama, yakni setidaknya mewakili etnis yang terasosiasi dengan agama tertentu, bahkan diwakili oleh komunitas yang mengatasnamakan kepentingan Kristen dan katholik.

Di polda NTT UAS dilaporkan oleh segelintir orang yang menamakan diri Ormas Brigade Meo. Di Polda Metro Djaya UAS dilaporkan perkumpulan masyarakat batak, Horas Bangso Batak (HBB) sementara di Mabes Polri UAS dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Ketiga, pasal yang dilaporkan sama yakni tuduhan melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a KUHP.

Keempat, waktu pelaporan yang relatif sama, setidaknya pada hari dan tanggal yang sama yakni pada senin 19 Agustus 2019.

Kelima, mulusnya laporan yakni sikap kepolisian di tiga Wilayah hukum yakni Polda NTT, Polda metro Djaya dan Mabes Polri yang langsung menerbitkan bukti laporan. Padahal, dalam banyak kasus Polri biasanya rigid dan selektif menerima laporan.

Prof Suteki saja yang melaporkan Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ke Polda Jateng atas dugaan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik hingga nyaris 2 bulan lebih bukti LP (laporan polisi) belum juga diterbitkan. Poisi berdalih sedang mengkaji materi laporan.

Dari lima alasan diatas, patut diduga kuat bahwa pelaporan UAS ini terkonsolidasi, bukan laporan yang sifatnya parsial dan insidental. Lebih jauh, patut diduga laporan ini adalah laporan yang terencana, terstruktur, dilakukan secara sistematis dan massif, mengingat pasca pembuatan laporan seluruh media koor memberitakannya.

Yang patut didalami adalah motif laporan yang dalihnya disebut untuk menjaga bangsa. Sebab, ceramah UAS adalah konsumsi privat, untuk kalangan umat Islam. Jika ceramah itu sampai keluar, seharusnya orang yang mengedarkan yang dipersoalkan bukan UAS.

Target kasus juga spesifik, menarget UAS dengan pasal 156a KUHP. Pasal ini adalah pasal yang dulu pernah membuat Ahok divonis sebagai penista agama.

Padahal, jika melihat konstruksi laporan yang mempersoalkan konten video UAS berarti ini bertalian erat dengan konstruksi pidana ITE. Sebab, beredarnya video UAS yang kemudian dapat disaksikan Para Pelapor jelas menggunakan sarana ITE. Tidak mungkin pelapor adalah orang yang menyimak langsung ceramah UAS sebab ceramah UAS hanya untuk kalangan terbatas, untuk internal umat Islam.

Karena itu, kenapa pasalnya di Kerucutkan hanya ke pasal 156a KUHP dan hanya mentarget UAS ? Bukankah, jika mau konsisten seharusnya pelapor juga menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Target Politik
Penulis berkeyakinan ada motif politik dibalik dilaporkannya UAS. Proses pelaporan bukanlah murni penegakan hukum an sich, tetapi ada target politik yang hendak diraih melalui sarana mengkriminalisasi UAS.

Target-target politik itu dapat kita baca dari beberapa aspek :

Pertama, laporan ini bisa diartikan langkah lanjutan terhadap UAS yang beberapa saat lalu dipersoalkan atas kapasitasnya sebagai ASN yang dianggap mendukung capres tertentu. Nampaknya, sanksi administratif dari pihak kepegawaian tidak cukup memuaskan rezim sehingga perlu memberi 'pelajaran' terhadap UAS melalui laporan ini.

Kedua, UAS adalah ulama yang tidak bisa dibeli penguasa dan berkomitmen hanya berkhidmat kepada umat. Berulangkali kita mendengar Kabar sejumlah tawaran kekuasaan kepada UAS, namun beliau tetap teguh menolaknya.

Pasca pengumuman kemenangan rezim oleh putusan MK, rezim melihat ancaman kekuasan itu bukan berasal dari partai. Partai oposisi mudah ditundukan melalui komitmen berbagi kursi dengan bungkus rekonsiliasi.

Namun, rezim tak akan sanggup menundukan umat -apalagi umat telah memiliki keyakinan bahwa kemenangan rezim diperoleh melalui kecurangan- yang karenanya hingga saat ini umat enggan memberikan legitimasi kepada rezim, meski telah terjadi pertemuan Lebak Bulus dan Teuku Umar.

Potensi perlawanan umat ini wajib dieliminasi (baca: digembosi) dengan menutup celah UAS selaku ulama panutan umat menantikan pergerakan. Padahal, UAS sudah hijrah melanjutkan studi S3 di Sudan. Namun, potensi ancaman UAS masih membuat rezim tidak bisa tidur nyenyak.

Ketiga, isu khilafah semakin krusial untuk diperangi rezim, setelah forum Ijtima' Ulama IV memberi penegasan bahwa syariah dan khilafah, dakwah amat Ma'ruf nahi munkar, adalah kewajiban agama Islam. UAS sendiri dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya institusi khilafah bagi umat Islam.

Keadaan inilah, yang membuat rezim merasa perlu mengkriminalisasi UAS setelah gagal menawarkan sejumlah kompensasi dunia kepada UAS. Kasus UAS ini akan dijadikan rezim sebagai ultimatum umum kepada umat Islam agar jangan macam-macam kepada rezim. Padahal, umat Islam telah kehilangan urat takutnya.

Seharusnya, Polri segera menghentikan kasus ini. Sebab, magnitut perpecahan dan keterbelahan antar elemen anak bangsa akan makin menganga. Ingat, UAS itu bukan hanya milik orang Melayu Riau. UAS adalah ulama umat Islam, milik seluruh umat Islam. Dapat dipastikan, seluruh umat Islam akan membela UAS. [Mo/vp].



Oleh: Meti Nur Hidayah, S.Pt

Mediaoposisi.com-Kembali, kekalahan pemerintah Indonesia saat menjalani dispute settlement (penyelesaian senketa) melawan Brasil terkait importasi ayam di World Trade Organiztion (WTO) membuktikan lemahnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar empat gugatan Brasil mengenai importasi ayam ras beserta turunannya. 

Empat pelanggaran itu mencakup pelanggaran kesehatan, pelaporan realisasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk serta penundaan penerbitan sertifikat kesehatan. Akibat kekalahan tersebut maka pemerintah Indonesia  dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perdagangan harus membuka keran impor ayam. (https://bisnis.tempo.co)

Konsekuensi  atas dibukanya keran impor tentu akan memunculkan fenomena produk ayam asal Brasil dan Amerika yang bakal membajiri pasar ternak di Indonesia, khususnya ternak ayam potong atau ras (broiler). 

Pasar industri peternakan Indonesia harus bersaing dengan produk daging ayam yang lebih murah asal Amerika dan Brasil yang berdaya saing lebih tinggi karena produksinya lebih efisien.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finence (Indef) Rusli Abdullah menyampaikan, biaya produksi ayam lokal lebih mahal dua kali lipat jika dibandingkan dengan biaya produksi ayam Brasil. 

Di Brasil, biaya produksi hanya menyentuh level Rp 9.400 per kilogram, sedangkan di Indonesia masih Rp 18 ribuan. Sehingga harga jual daging di pasar pasti juga tinggi. (https://m.republika.co.id)

Padahal sebenarnya produksi daging ayam ras Indonesia cukup memadai. Pada 2017, tersedia 1.848.061 ton dan potensi produksi pada 2018 sebanyak 3.051.276 ton, sehingga ada potensi surplus (excess surplus) 331.035 ton. 

Bahkan, sejak 2010, pemerintah mengklaim sudah swasembada daging ayam ras. Artinya, kebutuhan daging ayam sudah dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pemerintah bahkan menyatakan telah mampu mengekspor ke berbagai negara seperti jepang, Timor Leste dan Papua Nugini.(https://kolom.tempo.co)

Kementerian Pertanian mencatat saat ini ayam ras nasional mengalami surplus dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Hal ini dibuktikan dengan data statistik 2017 menunjukkan populasi ayam brioler mencapai 1,69 miliar ekor, lalu ayam ras petelur (layer) mencapai 166,72 juta ekor dan ayam bukan ras (buras) mencapai 310,52 juta ekor. (https://mliputan6.com)

Kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organitation (WTO) tersebut menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Hinga Agustus  2019 ini, impor komoditas lain yang dilakukan pemerintah sempat menjadi sorotan. 

Salah satunya impor beras yang dilakukan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas  Gudang Bulog sudah berlebihan. Demikian juga impor gula yang menjadikan Indonesia importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. 

Sisi lain, banyak pabrik gula di Indonesia dibiarkan gulung tikar karena produksi gula tidak ditampung. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat data belum dibenahi. 

Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik. Masuknya produk semen asing ke Indonesia juga menuai persoalan. Sebab, produksi semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun. (https://tirto.id)

Banyak pihak mempertanyakan sikap Presiden Jokowi menanggapi kebijakan impor yang tidak terkendali yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita tersebut. Alih-alih menegur atau merevisi kebijakan, justru perhatian Presiden Jokowi malah lebih terarah pada mandeknya ekspor yang tak kunjung mampu mengimbangi impor. 

Sampai Presiden Jokowi ingin membuat Kementerian Eskpor dan Investasi. Padahal Presiden Jokowi sebenarnya mengetahui bila dampak dari derasnya impor akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia. 

Ini tentu sikap yang sangat disayangkan, bagaimana bisa Presiden yang notabene pelindung dan pengurus rakyat malah abai dan tak mengindahkan kepentingan negara dan rakyat banyak. Kebjakan impor tersebut justru semakin jelas menunjukkan bahwa penguasa negeri ini sudah terjebak bahkan menjadi antek kepentingan kapitalisme global.

Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima  Yudistira menilai bahwa kebijakan impor jelas kontradiktif dengan keinginan Presiden jokowi sendiri untuk kemandirian ekonomi. 

Ia beralasan bahwa kebijakan impor diambil tanpa pertimbangan perlindungan ekonomi dalam negeri. Impor yang dilakukan “ugal-ugalan” dikhawatirkan membuat pelaku usaha enggan menaikkan kapasitas produksi lantaran produknya dikalahkan barang-barang impor yang membanjiri pasar. (https://tirto.id)

Inilah kebijakan yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang didalamnya tidak terdapat koordinasi yang terarah dan tidak fokus. Berbagai kebijakan antar kementerian dibawah kendali Presiden masih tumpang tindih, kebijakan linier karut marut. 

Walhasil orientasi kemaslahatan bagi umat  dan penjagaan kedaulatan negara hanya isapan jempol saja. Rakyat dikorbankan demi kepentingan ekonomi global. Sudah saatnya kita meninggalkan sistem pengurusan negara yang bersumber dari pengaturan manusia. 

Saatnya kembali kepada pengaturan yang menjamin kemandirian umat dan bangsa serta kedaulatan negara yaitu di bawah sistem Islam. [MO/vp]


Oleh : Nasrudin Joha
Sudah, tidak usah basah basih, kasus UAS demi hukum harus dihentikan. Kalau tidak, silahkan saja jika sudah berani menuai badai perlawanan umat Islam. Karena kasus UAS adalah kasus umat Islam, bukan kasus pribadi UAS.
Mediaoposisi.com-Yang disampaikan UAS itu ajaran Islam, disampaikan untuk kalangan Islam, dalam forum terbatas di masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam. Jadi penganut agama lain tidak perlu baper.

Sederhana saja, unsur utama pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, itu adalah ada tidaknya unsur 'penodaan agama' terhadap agama Kristen atau Katolik. Karenanya, yang punya wewenang dan otoritas untuk membuat tafsir ada tidaknya penodaan agama Kristen atau katholik itu adalah lembaga resmi representasi Kristen atau Katolik. Bukan yang lain.

Ringkasnya, yang memiliki otoritas untuk memberikan tafsir 'ada tidaknya penodaan terhadap agama Kristen atau katholik' adalah Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Sekali lagi, yang memiliki otoritas dan legalitas itu PGI dan KWI, bukan Ade Armando atau Abu Janda.

Tokoh-tokoh PGI dan KWI telah menyatakan ceramah UAS tidak menodai agama Kristen dan katholik. Kalau polisi belum yakin, panggil saja PGI dan KWI, minta 'fatwa' mereka secara resmi terhadap kasus video UAS ini, segera. Agar kasus ini tidak melebar menjadi isu SARA.

Ingat, sekali lagi saya ingatkan polisi. Yang dipanggil itu PWI dan KWI, jangan sampai salah malah memanggil Abu Janda dan Ade Armando.

Kepada umat Kristen dan katholik, UAS tidak salah, UAS ulama kami berdakwah menggunakan ilmu dalam ajaran agama Islam. Jadi, tidak ada hak bagi siapapun untuk meminta UAS menyatakan permohonan maaf, atas alasan dan tujuan apapun.

Sama halnya, kami juga tidak pernah menyayangkan Khutbah agamawan gereja yang menyebut umat Islam sebagai domba yang tersesat. Terserah saja. Kami juga, tidak pernah menuntut gereja atau pendetanya meminta maaf kepada umat Islam atas terma 'domba yang tersesat'.

Itu hak umat Kristen maupun katholik untuk menyebut kami apa, sesuai ajaran yang diyakini Kristen atau katholik. Sebagaimana kami, menyebut ahli kitab baik Nasrani maupun Yahudi sebagai kafir. Dalam urusan ini, kami cukup berpegang teguh pada ajaran dari wahyu ilahi 'bagimu agamamu dan bagiku agamaku' (LAKUM DINUKUM WALIYADIN).

Kepada Bani Jamban sisa-sisa pendukung Ahok, mundurlah. Akhiri persoalan ini. Jangan bermimpi UAS mau 'di Ahok-kan' karena kasus UAS dan Ahok itu beda jauh :

Pertama, UAS berceramah atas kapasitas ulama, pemuka agama Islam yang memiliki kewajiban menyampaikan ajaran Islam. Sedangkan Ahok, bukan ulama bukan pula muslim, jadi tak punya hak berkomentar ngawur terhadap ayat suci Al quran agama Islam. Kalau Ahok mau berkomentar ngawur terhadap Injil, yang merupakan kitab agama Ahok, terserah saja.

Kedua, apa yang disampaikan UAS itu kepada umat Islam dan dalam ruang privat, di masjid. Sementara Ahok, menistakan surat Al Maidah di depan kalangan muslim dan ditempat yang terbuka untuk umum.

Ketiga, motif UAS berceramah hanya untuk menyampaikan ajaran dan keyakinan dalam pandangan akidah Islam. Sementara Ahok, motifnya politik. Ahok khawatir keok Pilkada DKI Jakarta karena khawatir tidak dipilih umat Islam yang meyakini haram memilih pemimpin kafir, akhirnya Ahok menyerang surat Al Maidah.

Terakhir, jangan juga menjadikan kasus UAS ini menjadi Triger atu dalih untuk menghapus pasal penodaan agama. Karena UAS tidak menodai agama. UAS hanya berdakwah, berceramah.

Jangan menyelam dalam air keruh, mau menangguk benefit politik untuk menghapus pasal ini. Ada pasal penodaan agama saja penistaan agama oleh Abu Janda, Victor Laiskodat, Ade Armando, Busukma, dan gerombolan lainnya masih begitu masif. Apalagi jika pasal ini dihapus ?

Sekali lagi, segera hentikan kasus ini. Sebab jika tidak, kami umat Islam siap untuk demo dan aksi bela ulama berjilid-jilid untuk membela UAS. Dalam beberapa waktu Kedepan, kami akan tunjukkan betapa kami sangat mencintai UAS. [MO/vp].


Oleh : Dila Kamilah Amalia, S.Kep
(Perawat Muda, Mahasiswi Program Profesi Ners)

Mediaoposisi.com-Islam adalah agama yang di turunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia serta hubungan sebelum dan sesudahnya.

Hubungan sebelumnya dikaitkan dengan darimana manusia berasal dan sesudahnya akan kemanakah manusia setelah alam kehidupan ini. Tentu jawabannya adalah berasal dari Allah & akan kembali pada Allah. Lantas, apa yang dilakukan manusia di dunia? Dalam surat Az-Zariyat : 56
Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لْاِ نْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."
(QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56)

Hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum kehidupan adalah ketundukan manusia terhadap berbagai perintah dan larangan Allah SWT (Syariat), sedangkan hubungan antara kehidupan dunia dengan sesudah kehidupan dunia adalah adanya hari kiamat yang didalamnya terdapat pahala dan siksa, serta surga & neraka.

Maka disini jelas, bahwa Islam bukan hanya sebuah agama ritual yang mengatur urusan ibadah dengan Allah semata. Namun, Islam adalah sebuah ideologi atau pandangan hidup bagi para pemeluknya. Ideologi Islam, mampu memancarkan peraturan hidup dari lini kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bernegara.


Penerapan syariat Islam secara menyeluruh, dapat direalisasikan melalui 3 pilar yaitu individu, masyarakat dan negara. Jika peranan individu adalah meningkatkan ketaqwaannya pada Allah SWT, peranan masyarakat adalah peduli terhadap sesama manusia maka, peranan negara adalah menerapkan syariat Islam secara kaffah dengan menjadikan Alquran & As-Sunnah sebagai pedomannya.

Penerapan syariat secara kaffah akan menjadi pintu kemashlahatan bagi setiap orang, dimana setiap hukum-hukum yang tidak bisa dilaksanakan secara individu melalui negara dapat dilaksanakan seperti, uqubat contohnya.

Namun sayang. Di alam demokrasi ini, ketundukan kaum muslimin terhadap penerapan total dari syariat tidak dapat dilaksanakan secara utuh, mengutip dari hasil Ijtimak Ulama IV yang disampaikan oleh Habib Luthfi bin Yahya. Menegaskan  bahwa penerapan syariat Islam dan penegakan khilafah adalah kewajiban bagi setiap muslim ini. Reaksi nyata dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak menganggap Ijtimak Ulama IV yang salah satu rekomendasinya mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila dan menegaskan semua hal yang berlawanan dengan Pancasila harus dilawan.

"Begini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini negara... sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan," kata Moeldoko saat dimintai tanggapan di Istana Negara, Selasa (6/8/2019) Dikutip dari Detik.news

Hal senada juga dilontarkan oleh Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak boleh ada pihak yang mengubah ideologi dan bentuk negara. Asrul mengatakan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah disepakati sebagai konsensus kebangsaan. Keempatnya merupakan pilar bangsa dan bersifat final.

"Tidak boleh diutak-atik. Jadi tidak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamaannya lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah," ujar Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).


Rezim saat ini, bukan hanya mengomentari hasil Ijtimak Ulama secara blak-blakan saja, namun juga mengkambing hitamkan HTI, ormas Islam yang telah dicabut BHP nya pada tahun 2017 silam sebagai akibat dari masifnya isu khilafah saat ini.

"HTI harus dialienisasi, dimunculkan fakta kalau mereka berlawanan dengan karakter masyarakat Indonesia. Kalau mereka mengkampanyekan khilafah, harus ada narasi kalau NKRI sudah Islami. Narasi itu harus lebih tinggi, sehingga HTI tidak laku," Kata Analis Intelijen dan Keamanan, Ridlwan Habib saat ditemui Gatra.com di kawasan Setia Budi, Jakarta, Jumat (9/8).

Mengapa menjadi sangat alergi dengan syariat Islam? Padahal khilafah adalah ajaran Islam, sistem pemerintahan Islam yang pernah di praktekan langsung oleh Rasulullah SAW  kulturnya adalah sunnah yang pernah di contohkan oleh para Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh generasi setelahnya serta merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menerapkannya.

Inilah upaya musuh Islam & wajah dari sistem demokrasi kapitalisme yang terus menghembuskan opini-opini busuk dengan mestigmaisasi khilafah. Ideologi kapitalisme ala barat yang sudah bercokol dipikiran orang orang seperti ini lah yang harus diwaspadi. Sungguh mengherankan memang, jika ada orang yang mengaku dirinya sebagai muslim & beriman, namun mereka anti dengan aturan aturan yang berasal dari Islam.

Sistem demokrasi kapitalis ini telah rusak, dan secara praktis telah terbukti tidak mampu memberikan kebaikan pada kaum muslim. Maka, solusi dari kejadian ini adalah, campakan demokrasi kapitalisme yang sama sekali tidak memberi ruang terhadap Islam, yang terus menebar Islamphobia ditengah-tengah masyarakat. Segeralah beralih dan memperjuangkan tegaknya Khilafah agar kemashlahatan umat terjamin & penerapan syariat Islam total dapat dilaksanakan.[MO/vp]


Oleh : Dina Evalina
(Aktivis Dakwah)

Mediaoposisi.com- Kekecewaan telah melanda hati umat negeri ini terkhusus kaum muslimin. Perubahan yang dinanti tak kunjung terealisasi. Keinginan umat untuk berganti rezim pun bagai punuk merindukan bulan, pasalnya telah resmi rezim petahana Jokowi-Ma'ruf kembali menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode berikutnya.

Tak luput dari ingatan bahwa pemilu tahun ini begitu memanaskan perpolitikan di Indonesia, kesadaran umat yang kian memuncak menjadi ancaman besar bagi rezim petahana yang telah gagal memenuhi harapan-harapan umat. 

Kesengsaraan, kedzoliman, penindasan kian nyata dirasakan masyarakat negeri ini. Ditambah sikap represif rezim terhadap ajaran-ajaran Islam dan para Ulama membuat gelombang pergerakan umat yang tidak lagi mengharapkna rezim petahana kembali berkuasa semakin besar.

Para alim ulama pun ikut memposisikan diri sebagai pihak yang ingin melakukan perubahan terhadap negeri ini menuju arah yang lebih baik. Sebagian dari mereka berdiri di pihak oposisi dengan mengusung salah seorang calon yang diharapkan dapat melakukan sebuah perubahan. 

Namun, inilah wajah buruk demokrasi yang tak memberi kesempatan sama sekali untuk Islam masuk ke ranah konstitusi. Sistem Demokrasi tak mempedulikan suara rakyat yang menginginkan terjadinya sebuah perubahan jika tak sejalan dengan tujuan  sistem ini, terlebih perubahan ke arah Islam  untuk dijadikan hukum tertinggi.

Kendati demikian, para ulama kembali berkumpul dalam Ijtima Ulama IV seperti dilansir dalam viva.co.id, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang diketuai Yusuf Muhammad Martak menggelar Ijtima Ulama IV pasca diputuskannya pemenang pilpres 2019 di Hotel Lorin Sentul Bogor, Senin, 5 Agustus 2019. 

Ijtima Ulama ini diklaim untuk menentukan arah umat selanjutnya. Ijtima itu dihadiri Ketua Umum FPI sekaligus Anggota Steering Committee, Sobri Lubis, Ketua  Umum GNPF, Penanggung Jawab, Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, serta Sekretaris Steering Committee, Sekjen GNPF, Edy Mulyadi. Selain itu, pertemuan ini dihadiri 850 peserta dari 28 provinsi.

Dalam Ijtima Ulama IV Tersebut memutuskan menolak pemerintah terpilih sebab menurut pembahasan dalam Ijtima Ulama IV, Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Menurut Yusuf Martak, Ijtima Ulama juga menolak segala putusan hukum yang tidak sesuai keadilan. 

Ijtima Ulama IV telah menghasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi. Salah satunya meminta umat Islam untuk sama-sama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah.  Dan yang tak kalah penting, pada poin pertimbangan, Ijtima Ulama IV menyebut seluruh ulama menyepakati penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam. 

"Bahwa sesungguhnya semua ulama ahlussunah waljamaah telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi Munkar adalah kewajiban agama Islam," ungkap Yusuf Muhammad Martak selaku Penanggung Jawab Ijtima Ulama IV.

Hal itu kemudian mendapat komentar dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menegaskan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan Ijtima Ulama. Moeldoko mengatakan Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Moeldoko menambahkan bahwa pemerintah akan melawan pihak-pihak yang mengembangkan ideologi selain Pancasila di Indonesia.

Dilain pihak, Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT, Chandra Purna Irawan,S.H.,M.H. juga memberikan pendapat hukum (legal opini) terkait Ijtima Ulama IV yakni ; Pertama, bahwa kegiatan Ijtima Ulama tersebut adalah kegiatan yang konstitusional, yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM.

Kedua, bahwa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak setuju, sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau fitnah yang tidak berdasar kepada para ulama, khususnya peserta Ijtima Ulama karena melakukan tindakan dan/atau fitnah adalah perbuatan yang dapat dipidana dan tercela menurut norma agama, norma kepatutan dan norma sosial.

Ketiga, bahwa bagi pihak yang tidak sepakat terkait hasil Ijtima Ulama, saya menghimbau untuk tidak melakukan tindakan yang "membenturkan agama dan Pancasila" karena hasil Ijtima Ulama tersebut lebih kepada pernyataan keagamaan dan sikap politik arah perjuangan. 

Sedangkan perjuangan umat Islam merupakan tindakan yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan selama dilakuakan dengan cara konstitusional semisal seruan lisan, tulisan dan diskusi.

Keempat, bahwa yang dibahas dalam forum Ijtima Ulama IV tersebut adalah konstitusional karena diadakan dalam forum ynag sejalan dengan konstitusi. Termasuk dalam membicarakan ajaran Islam yaitu Khilafah. 

Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, Marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwakan ditengah-tengah umat.

Kelima, bahwa Islam adalah agama yang diakui dan konstitusi memberikan jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu siapapun yang menyudutkan  atau mengkriminalisasi ajaran Islam, termasuk Khilafah maka menurut Chandra dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama.

Sebagai umat yang menginginkan perubahan untuk meraih kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keamanan terlebih kemuliaan , melakukan sebuah pergerakan untuk mewujudkannya adalah hal yang wajar. Keinginan umat menegakkan Syariat Islam atas negeri ini tak pantas untuk ditakuti. 

Umat yang semakin cerdas tak akan diam melihat negeri yang mereka cintai perlahan hancur akibat Rezim Dzolim dan Sistem yang rusak. Maka mengambil Syariat Islam sebagai solusi atas seluruh permasalahan di negeri Ini bukanlah langkah yang keliru.

Menegakkan seluruh syariat Islam dalam sebuah negara merupakan kewajiban kaum muslim. Islam tidak hanya dapat dijadikan Aqidah  bagi kaum muslim. Tetapi Islam juga sebuah ideologi yang memiliki seperangkat sistem yang sempurna dan memberikan Rahmat bagi seluruh alam termasuk orang-orang non muslim ketika menerapkanya . 

Hal ini terbukti saat Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Daulah khilafah, mampu menaungi 2/3 dunia selama lebih dari 13 abad lamanya. Mampu memberik kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keamanan bagi seluruh rakyatnya muslim maupun kafir dzimmi diberikan hak yang sama.

Sehingga, cita-cita menegakkan Syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah harus selalu tertanam kuat di diri kaum muslim. Pentingnya memelihara persatuan umat, serta menyelaraskan ide dan metode seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW saat menegakkan Negara Islam di Madinah menjadi tolak ukur bagi kaum muslim dalam perjuangan penegakkan Syariat Allah.

Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan kecuali dengan dakwah. Dakwah tanpa kekerasan, disampaikan lewat lisan maupun tulisan. Menyadarkan umat akan bobroknya kondisi dan sistem yang tidak berlandaskan Syariat Islam kemudian memberikan solusi Islam kepada umat sebagai satu-satunya penyelesaian permasalahan di negeri ini. 

Umat harus memahami bahwa Kemenangan Islam merupakan sebuah keniscayaan, dan Sinyal kebangkitan itu semakin kuat getarannya.

Sekuat apapun rezim yang berkuasa menahan derasnya arus kebangkitan umat tak akan mampu untuk membendungnya, bahkan memperlambat datangnya kemenangan pun tak akan bisa. Karena Bangkitnya Khilafah kedua sesuai manhaj kenabian adalah janji Allah SWT Sang Maha Menepati Janji dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. 

Berdiri di posisi sebagai penentang tegaknya sebuah Janji dari Maha Pencipta hanya akan mendapat kehinaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat nanti. [MOIP]