Gambar: Ilustrasi

Oleh : Zahratun Nahdah
(Suara Muslimah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Saya kaget!!! ternyata Debat Pilpres II pada tanggal 17 Februari 2019, menjadi saksi atas kegagalan Jokowi dalam memberikan transparansi data saat debat. Pasalnya ada beberapa isu yang disampaikan kepada publik yang datanya tidak valid.

Bila itu data dibawa ke meja sidang skripsi, ditampilkan sedetil mungkin dengan seabrek wacana yang telah disusun bagus, lalu dipasang kamera dengan sudut pandang yang pas. Ternyata diketahui bahwa fakta yang terjadi dilapangan bertolak belakang 180 derajat dengan data yang disajikan Jokowi pada saat sidang. Akibatnya, sidang skripsi Jokowi terancam gagal. Begitu logikanya.

Mengapa demikian? Mari kita tinjau kembali data-data prestasi yang disampaikan Jokowi selama 4 setengah tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Data pertama, Jokowi menyebut selama tiga tahun terakhir ini tidak terjadi kebakaran hutan. Pernyataan ini disampaikan ketika menanggapi isu lingkungan. Faktanya, Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa sejak tragedi kebakaran hutan terhebat tahun 2015, setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Satu hal yang paling mengesankan bahwa Jokowi lupa kalau dia pernah selfie di area kebakaran hutan.

Dikutip Kompas, Data PKHL Kemenlingdup dan Kehutanan tahun 2016, ada 14.604,84 Ha area lahan terbakar. Tahun 2017 ada 11.127,49 Ha area lahan hutan terbakar. Tahun 2018, ada 4.666,39 Ha area lahan hutan terbakar. Maka, terbantahlah data yang disajikan Jokowi di meja sidang. Oleh karena itu, para penguji dan pimpinan sidang (rakyat) akan berpikir ulang untuk meloloskan Jokowi dua periode.

Data kedua, Jokowi mengakui tidak ada konflik untuk pembebasan lahan insfrastruktur. Dengan bangga jokowi menyebut pemerintah memberi “ganti untung lahan yang harusnya disebut ganti rugi”. Seketika riuh rendah sorak cebong bersaut-sautan bangga pada pangeran kodok. Tapi itu hanya euforia sesaat.

Menurut Jawa Pos, ada sebanyak 659 kasus konflik lahan pada tahun 2017. Diantaranya pembangunan jalan tol Kualanamu, PLTA Waduk Cirata, Pembangkit Listrik Tenaga Bumi Daratei Mataloko, perluasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Dominique Edward Osok, dll.

Data ketiga terkait isu pangan. Tahun 2018, Jokowi bilang Indonesia impor jagung hanya
180.000 ton. Jokowi juga mengklaim ada produksi 3,3 juta ton yang dilakukan petani, sebagai sebuah prestasi besar. Aduh! bangganya dia.

Sekali lagi data Jokowi tidak relevan! faktanya data BPS menunjukkan bahwa impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta. Luar biasa perbandingan data yang dilampirkan. Sangat jauh berbeda dari yang terdata di lapangan. Hal ini semakin memperkuat tim penguji skripsi Jokowi untuk tidak meluluskannya sebagai sarjana. Begitu akal sehatnya seharusnya.

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kebenaran pun yang keluar dari mulut Jokowi saat Debat Pilpres II. Seharusnya, presiden itu menjadi Bapak Pengayom rakyatnya, bukan malah membohongi rakyat dengan seonggok data tipu-tipu yang digunakan untuk mengelabui rakyat.

Bayangkan saja jika Indonesia dipimpin oleh presiden yang gemar mengarang
data, hal ini akan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, saran yang tepat
bagi Calon Presiden ini yaitu, sebaiknya Jokowi mundur dan berhenti menjalankan
tugasnya sebagai pejuang dua periode.

Maka, adapun solusi yang saya ingin tawarkan adalah mari kita bangun Indonesia dengan sistem yang pernah ada di dunia yakni khilafah. Yaitu kepemimpinan umum yang dengan gagah menjaga hajat hidup rakyat tanpa harus diintervensi asing, menyediakan fasilitas pendidikan gratis, dan kesehatan gratis tanpa premi tiap bulan. Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Program-program tersebut terbukti awet selama 14 abad berjaya di dunia. Dan sejarah mencatat bahwa tidak ada sistem yang mampu menandingi kejayaan khilafah, baik itu kapitalis maupun sosialis.

Jadi, mari kita tarik kesimpulan dengan menggunakan akal sehat yaitu solusi yang paling baik saat ini untuk Indonesia adalah kembali kepada sistem yang sudah pasti dan terbukti mampu membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang tidak pernah mengumbar 1001 janji dan pastinya tidak pernah PHP-in rakyat yakni dengan sistem khilafah. [MO/re]

Oleh Isromiyah SH, pemerhati generasi 
Mediaoposisi.com-Kota Balikpapan telah lama dikenal sebagai kota minyak karena  kekayaan alamnya berupa minyak bumi. Sebutan ini memberikan gambaran  kebutuhan warga Balikpapan akan minyak terpenuhi secara merata. Namun ada yang menarik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi lll DPRD Kota Balikpapan dan PT Pertamina pada 6 Februari 2019.
 
“Ini kota minyak tapi ada antrean BBM, di Jawa itu jarang ada antrean  di SPBU,” kata Mauliddin, anggota Komisi lll(Tribunkaltim.co,6/2/19). Yang dituding penyebab antrean panjang saat mengisi BBM adalah jadwal pengisian BBM khusus solar berubah. Dulu 24 jam menjadi hanya malam hari saja. Para anggota dewan mendapat informasi kuota BBM solar di beberapa SPBU dikurangi.

Aris Buana Humas Pertamina MOR VI Kalimantan meyatakan, Pertamina tidak melakukan pembatasan stok, baik itu premium, solar dan lainnya. “Kita menyesuaikan kebutuhan  kuota Balikpapan. Kalau untuk antrean sejauh ini masih kami atasi, dan kami lihat bahwa tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhnnya memang banyak pasti kita akan tambahkan stoknya. Baik itu subsidi maupun non Subsidi”(Tribunkaltim.co,7/2/19). 

Menurutnya masyarakat Balikpapan cenderung mengeluh banyaknya antrean menutupi toko-toko dan usaha warga setempat. “Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda setempat maupun pihak kepolisian juga Dinas Perhubungan untuk melakukan alternatif pengisian SPBU malam hari,” tambah Aris. Kebijakan itu sudah dilaksanakan dari akhir tahun kemarin.
             
Mengenai kuota, pertamina belum melakukan update data.karena sejauh ini permintaan premium menurun dan solar meningkat. “Untuk bahan bakar pertalite terus meningkat karena banyak orang sadar bahwa BBM berkualitas minimal round 90. Untuk solar juga banyak yang beralih ke Pertamina Dex Lite,” kata Aris. Benarkah masyarakat memenuhi kebutuhan BBM dengan memilih yang non subsidi yang jelas lebih mahal, padahal secara alami justru yang murah yang dicari?
            
Pada hakekatnya sumber daya alam yang terkandung di bumi adalah milik Allah Swt.  Dalam Islam sumber daya alam seperti minyak termasuk dalam kepemilikan umum, maka pengelolaannya hanya dilakukan oleh negara tanpa ada campur tangan swasta, apalagi asing. Selanjutnnya bila negara tidak mampu, bisa mengambil pemasukan dari rakyat hanya untuk ongkos produksi semata, tanpa ada perhitungan keuntungan. 

Selanjutnya semua pemasukan dari rakyat masuk dalam kas baitul mal, yang dikelola negara untuk menjamin kontinuitas ketersediaan BBM tersebut. Sementara pengelolaan ala kapitalistik, karena perusahaan asing telah menguasai lebih dari 80% usaha hulu minyak, maka minyak mentah yang diambil harus dikonversikan dulu dengan harga internasional. Selisih dari pemasukan itulah yang dinamakan subsidi BBM. Darimanakah negara menutupinya, tentu saja dari pajak. 

Pada hakekatnya yang terjadi selama ini adalah rakyat mensubsidi kebutuhan mereka sendiri melalui pajak yang mereka bayarkan. Dengan perhitungan konversi ke harga internasional tersebut, mayoritas pendapatan akhirnya masuk ke kantong para kapitalis, penguasa industri hulu BBM, sehingga yang paling banyak diutungkan adalah perusahaan asing, bukan rakyat sendiri.
             
Sistem Islam mampu mengatasi kesenjangan antara kapasitas produksi dan konsumsi BBM. Pemasukan ke kas baitul mal juga berasal dari sektor lain yang mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi BBM sekaligus medorong penurunan konsumsi BBM dalam negeri, seperti dari sektor kepemilikan inndividu, sektor kepemilikan umum selain BBM baik berupa gas, hasil tambang, mineral, batu bara, listrik, hutan dan sebagainya. Kemudian dari sektor kepemilikan negara yang dapat digunakan sepenuhnya oleh negara untuk kepentingan negara dan kemaslahatan umat.
             
Bahan bakar minyak adalah kebutuhan vital masyarakat. Pengelolaan BBM  harusnya tidak hanya fokus pada hitung-hitungan produksi semata, namun juga melibatkan aspek lain yang menjamin kontinuitas ketersediannya ditengah masyarakat. Dengan dikelola oleh orang-orang yang amanah, pengelolaan BBM dan sumber daya alam lainnya dengan sistem yang benar tentu akan memberikan hasil yang lebih optimal.
wallahuA’lam.[MO/AS]

Gambar: Ilustrasi

Oleh : Pupung Ummu Ayyubi

Mediaoposisi.com-Beragam persoalan negeri mencuat satu persatu. Riuh rendah pembahasan saling berjibaku. Termasuk RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) yang terus didesak untuk segera diketok palu.

Digulirkan sejak tahun 2016 oleh Komnas Perempuan kepada DPR, RUU PKS ini ibarat kotak Pandora dalam mitologi Yunani. Tampak indah dari luar, tapi berisi keburukan di dalamnya.

Alih-alih bertujuan memberikan penyelesaian untuk kekerasan seksual, RUU ini justru sarat dengan konsep Barat yang liberal. Diantaranya rawan konten terhadap pelegalan zina, hubungan sejenis dan seks bebas. Sekalipun bantahan telah digulirkan dari para pengusung dan pendukung RUU PKS ini.

Fakta di luar pun telah berbicara. Ketika sebuah hukum yang sudah dilegalisasi justru menjadi bumerang bagi korban, sementara pelaku pelanggaran melenggang bebas dalam zona nyaman.

Seperti yang terjadi pada kasus Baiq Nuril. Seorang guru honorer di Mataram, yang merupakan korban pelecehan seksual secara verbal. Bukannya mendapat hak pembelaan, justru vonis bersalah yang dijatuhkan. Sementara pelaku pelecehan dan pelaku penyebar rekaman suara justru bebas dari jerat hukuman. (m.cnnindonesia.com)

Begitulah fakta dari hukum racikan manusia. Kaya dengan beragam rasa dari logika dan kepentingan yang ada. Sementara fakta sudah nyata di tengah-tengah umat tentang terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual yang kian marak.

Sesungguhnya akar masalahnya sudah bisa kita tarik keluar. Bahwa hal-hal tersebut adalah akibat dari tidak adanya aturan terhadap pergaulan dan interaksi sosial di masyarakat.

Gencarnya serangan pornografi dan pornoaksi yang merajalela bisa dengan sangat mudah diakses siapa saja. Aurat laki-laki dan perempuan dapat dipertontonkan secara bebas sehingga memicu kemunculan naluri biologis (gharizatun nau) manusia. Hal itu dilakukan tanpa disertai aturan yang mampu mengontrolnya. Lalu, timbullah penyakit di masyarakat, yaitu seks bebas dan hubungan sejenis.

Ketika naluri biologis tersebut tersalurkan atas dasar suka sama suka, maka berujung pada zina atau prostitusi. Ketika tidak tersalurkan secara suka sama suka, terjadilah tindak perkosaan.

Selanjutnya dari zina dan perkosaan tersebut, bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Akibatnya, dapat berujung pada tindakan aborsi.

Solusi tuntas untuk masalah ini, sejatinya, bisa diselesaikan dengan penerapan syariat Islam. Dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menjaga auratnya dan menundukkan pandangannya (Al Qur'an Surat An Nur ayat 30-31 dan Al Ahzab ayat 59). Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. (Wikipedia)

Selanjutnya, Islam juga melarang adanya khalwat. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas RA,
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda : ”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersepi-sepi (berkhalwat) dengan seorang perempuan, kecuali (perempuan itu) disertai mahramnya.” (HR. Bukhari & Muslim)

Selain itu, Islam pun melarang ikhthilath (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), sebagaimana dijelaskan dari Abu Dawud Ath-Thayalisi yang meriwayatkan di dalam Sunannya, dan lainnya, dari Nafi’, dari Ibnu umar Radhiyallahu ‘anhuma  bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika membangun masjid, beliau membuat pintu (khusus) untuk wanita, dan dia berkata: “Tidak boleh seorangpun laki-laki masuk dari pintu ini."

Hadist lain dari Abu Dawud yang diriwayatkan dalam Sunan dan Bukhari di dalam Al-Kuna, dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, dari bapaknya Radhiyallahu ‘anhu bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhthilath (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para wanita: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan.” Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya. (Ini lafazh Abu Dawud).

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam, dalam hadits diatas, mencegah ikhthilath laki-laki dan para wanita di pintu-pintu masjid, sewaktu masuk ataupun keluar. Hal itu juga dilakukan beliau saat melarang para wanita ikhthilath di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan; kesesatan), apalagi jika ber-ikhthilath yang selain daripada itu.

Aturan-aturan Islam inilah yang sesungguhnya harus diterapkan di tengah-tengah umat. Sehingga pintu zina bisa ditutup. Pelecehan ataupun kekerasan seksual pun bisa dihindari.

Tambahan, penegakan sanksi/hukuman dalam Islam, yaitu jinayat (qishas, hudud dan ta'zir) wajib dilakukan sebagai bentuk efek jera pada pelakunya. Seperti sanksi hudud untuk pelaku zina, yaitu rajam untuk pelaku yang sudah menikah dan cambuk 100 kali untuk yang belum menikah.

Karena sejatinya Islam telah hadir dengan kesempurnaan. Mengisi jawaban dari setiap tanya kehidupan. Juga menjadi penjaga dan perisai untuk segenap insan. Wallahu a'lam. [MO/re]

Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd
(Praktisi Pendidikan)

Mediaoposisi.com-Bahasa pemrograman komputer tetiba menjadi tren di jagat dunia maya semenjak Jum'at, 15 Februari 2019 hingga Sabtu  (16/2/2019). Dua kata yang tak asing bagi pengguna teknologi komputer yaitu uninstall dan shutdown pun tersemat dengan nama pemimpin negeri ini.

Hastag #UninstallJokowi dan #ShutDownJokowi merebut posisi teratas jagat twitter Indonesia bahkan dunia. Dan murni dilakukan oleh orang, bukan mesin.

Ada komentar lucu dari beberapa netizen di luar negeri. Dari pemilik akun @markmarquez165 mempertanyakan: what is app #UninstallJokowi?.

Yang lebih lucu adalah cuitan dari pemilik akun @kangtaehyungs yang mempertanyakan dua hastag tersebut, apakah sejenis malware atau program komputer baru? Yang dijawab dengan kocak oleh pemilik akun @Al_akbar16 dengan bahasa gado-gado Inggris-Indonesia, menjelaskan siapa itu Jokowi.

Ada apa ini? Mengapa posisi orang nomor 1 di negeri ini seakan terjerambab di jagat maya. Padahal, media massa mainstream selalu memberitakan keberhasilan serta sepak terjang kepemimpinannya yang merakyat. Bahkan para pendukung rezim pun selalu berada di garda depan dalam mempromosikan serta memuji setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Media sosial telah menjadi sarana untuk rakyat mencurahkan isi hatinya. Ketika media mainstream tak lagi memberikan kepuasan akal sehat dan kejujuran, jagat maya pun menjadi wadah aspirasi yang sebenarnya. Meskipun dijebak dengan UU ITE dan pasal ujaran kebencian, netizen tak pernah takut menyuarakan ketidaknyamanannya selama dipimpin oleh rezim petahana. .

Munculnya dua hastag tersebut sesungguhnya adalah wujud dari rasa lelah di php rezim. Beribu janji sudah dilontarkan saat kampanye, namun hanya sedikit yang terwujud.

Bahkan banyak kebijakan yang dianulir setelah baru saja dikeluarkan. Gegabah dalam mengambil keputusan, plin plan dalam membuat kebijakan, ingkar janji pun jadi makanan sehari-hari.

Janji mengangkat guru honorer menjadi PNS, dia tinggal blusukan ke pasar saat guru honorer menagih janji di depan istana negara. Janji tidak menambah hutang, justru sebaliknya. Saat ini hutang kita sudah membahayakan APBN.

Janji tidak impor, malah impor. Tersinggung dijuluki rezim diktator, tapi mengeluarkan perppu ormas yang memberikan kewenangan pemerintah membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Pasal karet UU ITE delik ujaran kebencian pun telah memakan banyak korban di pihak oposisi.

Janji membuka seribu lapangan pekerjaan, malah jadi memberi kesempatan bekerja kepada tenaga kerja asing. Pengangguran pun semakin bertambah. Ekonomi semakin sulit dengan naiknya BBM yang mengakibatkan harga komoditas pun naik.

Harga tiket pesawat mahal, bahkan bagasi berbayar, hingga saat ini tak ada solusinya. Bandara di bangun megah dengan dana yang tak sedikit, akhirnya menjadi mubazir.

Imbas dari kenaikan harga tiket pesawat ternyata berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang memerlukan jasa pengiriman lewat udara.

Akibat ongkos kirim yang melonjak, harga barang pun ikut naik, rakyat semakin menjerit. Tiket mahal dengan bagasi berbayar namun keamanan dunia penerbangan pun masih menjadi PR besar bagi petahana.

Pembelian saham freeport yang kontrak karya sebenarnya hanya tinggal 1 tahun, justru malah merugikan kita. Ternyata hanya mengalihkan pengelolaan ke perusahaan swasta yang lain dengan kontrak karya yang lebih lama.

Masalah baru pun muncul ketika sejumlah pekerja freeport dipecat. Mereka pun melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan (14/2).

Pembangunan jalan tol dengan bantuan hutang dari negara lain, padahal sudah ada jalan biasa. Tarif tol pun mahal, akhirnya pengemudi pun lebih memilih jalan biasa. Banyak pedagang yang merugi karena tak menjadi jalur lintasan kendaraan lagi.

Di sisi lain, masih banyak desa-desa yang memerlukan jembatan. Bahkan bisa jadi keberadaan jembatan akan menjadi jantung kehidupan warga di sana. Menghubungkan desa tersebut ke desa yang lain, ataupun ke pusat kota.

Tak jarang kita melihat foto-foto petualang kehidupan, siswa berseragam sekolah, ibu-ibu menggendong anak, bergelantungan di tali temali yang melintas di atas sungai. Tanpa alat pengaman.

Belum lagi kita menyaksikan buruknya birokrasi dan pelayanan publik negeri ini. Kesehatan, pendidikan, keamanan, serta keadilan yang tak pernah memuaskan jiwa.

Prinsip ada duit urusan lancar telah mendarah daging. Korupsi kepala daerah, anggota dewan, dan para pejabat, sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum. Hampir setiap hari terdengar berita OTT para koruptor. Bahkan di kabupaten Cianjur, rakyat mengadakan syukuran karena bupatinya tertangkap tangan melakukan korupsi.

Seperti tak ada habisnya membicarakan kerusakan negeri ini. SDA semakin dikuasai asing. Defisit anggaran. Utang luar negeri sudah mencapai Rp5.275 trilyun demi infrastruktur (15/2).

Ada dua faktor penyebab kerusakan ini, yaitu pemimpin dan sistem. Setiap kali pemilu, kita selalu memilih pemimpin. Namun pemimpin yang terpilih bukan yang terbaik, bahkan cenderung lebih buruk dari sebelumnya.

Hal itu terjadi karena Kriteria calon pemimpin tidak distandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihatlah UU Pemilu, tak ada mensyaratkan mampu membaca Al-Qur'an, apalagi ahli dalam ilmu agama.

Jadi wajar saja jika peraturan serta kebijakan yang dikeluarkannya tak pernah menyelesaikan masalah bahkan menzalimi rakyat. Karena peraturan dan kebijakan itu mereka buat sendiri.

Manusia yang serba terbatas ini, tak mampu menjangkau hakikat. Sehingga, produk aturannya takkan mampu menyelesaikan masalah, hanya menguntungkan sebagian dan merugikan yang lain.

Dalam Islam, haram memilih pemimpin yang bodoh, yaitu yang tak paham ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Haram pula memilih pemimpin zalim, yaitu yang mengatur negeri tanpa menggunakan syariat Islam. Haram pula memilih pemimpin ingkar janji, karena Allah sendiri telah mengharamkan surga bagi pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya.

Pemimpin bodoh, zalim, dan ingkar janji adalah produk sistem demokrasi. Asas sekuler, memisahkan agama dari kehidupan dan negara, mencetak manusia jadi-jadian. Mengaku Islam tapi anti ajaran Islam, ulama dikriminalisasi, ormas Islam dibubarkan, zalim, diktator dan refresif.

Jadi, pilihlah pemimpin yang cerdas, yang tau bahwa nafasnya akan ditimbang di hari kiamat kelak. Yang siap menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam maka rakyat takkan terzalimi. Hanya pemimpin cerdas yang takkan ingkar janji.[MO/ad]

Oleh : Lia Ummi'y Ayubi 
(Komunitas Muslimah Sholihah Tamansari Bogor)

Mediaoposisi.com-Media Massa atau berkomunikasi dengan menggunakan media (Communicate with Media) sering disingkat menjadi media merupakan sebuah saluran, media, alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi massa yang diarahkan kepada orang banyak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak orang, golongan, dan sebagainya dan memiliki fungsi sebagai perantara atau penghubung.

Sedangkan massa adalah jumlah yang banyak sekali atau merupakan sekumpulan orang yang banyak sekali. Media massa menurut KBBI adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas diberbagai wilayah.

Media massa kini memiliki peranan yang sangat besar dan pengaruh yang sangat kuat dalam penyebaran informasi di masyarakat.

Media massa menjadi  pusat perhatian publik untuk mengetahui dan mencari berbagai informasi, menyebarkan informasi dan menambah pengetahuan.

Sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan pemberitaan oleh media massa juga berasal dari masyarakat itu sendiri, baik dari golongan masyarakat yang memiliki basis politik hingga kepada rakyat jelata. Indonesia memiliki media massa yang beraneka ragam dengan tingkat perkembangan yang begitu pesat.

Perkembangan itu didukung pula oleh negara dengan menerbitkan sebuah peraturan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang Pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia.

Menurut Denis Mc Quail (1992,2005) media massa berperan sebagai alat perubahan dan pembaharuan kehidupan sosial berrmasyarakat karena memiliki sifat karakteristik yang menjangkau seluruh lapisan massa dengan wilayah yang luas.

Media massa juga  mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa tersebut.

Media massa juga sangat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran berpolitik dimana setiap media massa memuat berita, pendapat-pendapat perorangan, lembaga swadaya masyarakat, serta kegiatan atau program pemerintah.

Masih menurut McQuail,  media massa berfungsi menyebarluaskan informasi kepada publik berdasarkan prinsip-prinsip: kebebasan, kesetaraan, keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi, mempertimbangkan tatanan sosial dan solidaritas, serta akuntabilitas.

Jelang "hajatan besar" negeri ini independensi dan netralitas media dipertanyakan. Dan tentunya masyarakat dapat menilai secara langsung dari segi isi pemberitaan.

Seperti yang dikutip dari merdeka.com, tanggal 3 Mei 2018 lalu, Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan menyatakan, "Kami organisasi wartawan memiliki hak moral untuk mengingatkan jangan menggunakan media untuk politik.

Karena media memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melayani kepentingan publik,"  Belajar dari tahun politik sebelumnya, yakni Pemilu dan Pilpres 2014, AJI melihat kondisi media tak lagi lurus, kental aroma partisan, dan memberi dampak luar biasa pada masyarakat.

Informasi yang disajikan ke publik pun telah terbentuk sedemikian rupa untuk kepentingan para elit politik guna menaikan citra dan menambah pamor penguasa. Media tak lagi setia pada kebenaran tapi pada pemberi bayaran.

Media ataupun pers kini seakan jadi corong penguasa. Pemberian Medali Kemerdekaan Pers pun beraroma tak sedap, seakan digunakan sebagai alat untuk menaikan citra penguasa demi menaikkan elektabilitas jelang pemilihan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi pemberian penghargaan medali kemerdekaan pers pada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) oleh Dewan Pers.

Penghargaan itu diberikan pada puncak Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2). "Sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2).

Fadli menilai penghargaan itu tidak pas untuk Jokowi. Sebab, kata dia, Jokowi pernah membuat kebijakan pemberian remisi pada otak pembunuhan wartawan Radar Bali meskipun pada akhirnya dibatalkan.

Ia juga merasa heran pemberian penghargaan tersebut justru diberikan pada Jokowi disaat muncul fenomena 'blackout' pada berita-berita yang merugikan penguasa. Diantaranya, lanjut Fadli adalah pemberitaan alumni 212.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, pers harusnya bisa menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah. Serta menjadi penyambung ucapan rakyat. (10/02)

Media massa terutama media mainstream yang harusnya netral kini malah secara jelas dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya pada elit politik tertentu,dalam hal ini pada petahana.

Media mainstream merupakan salah satu media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan. Media ini memiliki badan hukum dan lembaga pers yang jelas dan terbuka.

 Namun sayangnya media massa mainstream saat ini dinilai sudah banyak dikuasai oleh elite-elite politik yang mempunyai berbagai kepentingan pribadi.

Apabila media mainstream telah dikuasai oleh elite-elite politik maka konten atau informasi yang ada dalam media massa mainstream tersebut bersifat tidak netral.

Karena media massa sekarang lebih cenderung memberitakan hal yang baik dari rezim itu bahkan sampai bertujuan untuk kepentingan pribadi di 2019.

Banyak media massa mainstream sekarang yang memberikan informasi untuk membela penguasa. Pada era rezim sebelumnya, hampir semua media massa menjadi arus utama. Baik itu dari segi negatif maupun positifnya tentang hal yang dilakukan penguasa untuk masyarakat.

Sementara itu, pada era rezim sekarang ini banyak media massa yang dahulunya menjadi media yang sangat kritis dalam memberikan informasi, kini berubah menjadi media yang diam dalam memberikan informasi selain tentang kebaikan penguasa.

Seharusnya media massa memberikan informasi tentang hal yang terjadi di luar publik, akan tetapi media massa sekarang ini lebih mementingkan elektabilitas petahana untuk memenangkan pilpres 2019 melalui seluruh media.

Para insan media atau pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

Namun sayang kini pilar keempat demokrasi ini sudah mulai doyong dan hampir roboh. Hal ini diungkapkan Wakil Sekretaris Departemen Dalam Negeri Partai Demokrat, Abdullah Rasyid. “Pers atau media mainstream lebih menjadi corong penguasa yang mengobral janji-janji dan kebohongan,”

Menurutnya, di tahun politik ini berita-berita anti penguasa hampir tidak mendapat tempat. Jikapun dimuat sudah berubah lunak bahkan jauh dari realita di lapangan.

“Masih segar diingatan kita Reuni 212 Desember 2018 lalu, hampir semua pers mainstream seperti mati rasa dan hilang akal sehat,” kata Rasyid memberi contoh. Lebih lanjut, dia menyoroti peringkat kebebesan pers Indonesia yang berada di posisi 124 versi Reporters Without Borders (RSF) yang dirilis 25 April lalu.

Posisi ini jauh dari negara yang baru lahir seperti Timor Leste (95) dan negara yang masih penuh konflik, Afghanistan (118). (Rmol.co,11/02/2019). Inilah fakta yang terjadi pada media massa dalam sistem demokrasi.

Demokrasi melanggengkan kekuasaan para penguasa zalim dan ingkar janji. Dalam Demokrasi pencitraan adalah hal yang biasa, dan media menjadi corong utama dalam menyebarkan  pencitraan tersebut.

Ini jauh berbeda dengan sistem Islam dalam negara Khilafah. Media massa dalam kepentingan dakwah Islam mempunyai fungsi strategis, yaitu melayani ideologi Islam baik di dalam maupun di luar negeri (Sya’rawi, 1992).

Syaikh Ziyadal, seorang mujtahid dari Hizbut Tahrir Palestina pada tahun 2003 telah menulis kitab setebal 77 halaman dengan judul Masyru’ Qanun Wasa’il Al-I’lam fi Daulah Al-Khilafah (RUU Media Massa dalam Negara Khilafah).

Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islami yang kokoh. Sedang di luar negeri, media massa berfungsi untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam d Ghazzan sekaligus untuk membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia (Ghazzal, )

Alat penerangan umum (wasa’il al-i’lam) adalah alat-alat untuk menyampaikan sesuatu secara terbuka dan terang-terangan.

Alat-alat ini meliputi : stasiun TV baik di bumi maupun di angkasa luar, stasiun radio, terbitan berkala (al-mathbu’at ad-dauriyah), dan film serta panggung pertunjukan. Setiap individu rakyat berhak untuk menyampaikan sesuatu kepada publik melalui alat-alat tersebut.

Hak ini diakui syariah berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan atau mensunnahkan menyampaikan sesuatu secara terbuka dan terang-terangan.

Banyak dalil dikemukan oleh Syaikh Ghazzal, misalnya tindakan Ibnu Abbas yang secara terang-terangan mengkritik Khalifah Ali bin Abi Thalib RA. Diceritakan oleh Ikrimah bahwa Ali bin Abi Thalib telah membakar orang-orang zindiq yang murtad sebagai hukuman atas mereka.

Berita ini sampai kepada Ibnu Abbas, lalu dia berkata,”Kalau aku, tidak akan membakar mereka, karena ada larangan Rasululah SAW,’Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah!’ dan niscaya aku hanya akan membunuh mereka karena sabda Rasululah SAW,’Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!” (HR. Bukhari).

Fungsi media massa dalam membangun masyarakat islami yang kokoh ialah media menjadi sarana menjelaskan semua tuntunan hidup baik berdasar syari'at, beberapa nilai dan panduan bersikap hingga peningkatan kualitas hidup dengan pemanfaatan IPTEK.

Media juga sarana shiro'ul fikry dan kifahus siyasi. Karena aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah aktivitas intelektual [fikri] dan politik [siyasi]. Menunjukkan kesesatan ideologi dan pemikiran di luar Islam.

Karenanya media Islam berperan dalam  mengungkap cara busuk yang digunakan orang-orang diluar Islam untuk menjerumuskan manusia pada kehinaan dan kehilangan fitrah manusia.

Di samping itu, juga menjadi sarana informasi, edukasi dan persuasi serta hak berekspresi publik. Semuanya dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, aktivitas menyeru pada kebaikan dan mencegah keburukan.

Serta dalam rangka muhasabah lil hukam, menasehati penguasa ketika mereka sudah mulai melenceng dari syariat. Bukan seperti saat ini dimana media menjadi bumper penguasa, tak lagi setia pada kebenaran tapi pada pemberi bayaran, memoles citra penguasa, membohongi umat dengan segala hoaks yang dibuat penguasa yang membuat umat muak.

Media massa dalam Islam akan mampu mewujudkan masyarakat cerdas karena memiliki tuntunan yang jelas dalam semua urusan hidupnya, mampu memilah mana yang benar-salah, juga peduli karena adanya budaya kritis terhadap lingkungan dan berani menasehati penguasa.
Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

"Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah" (Q.S. Al-Nahl: 105)
Sabda Rosululloh SAW,

ان الصدق يهدى الى البر, ان البر يهدى الى الجنة, وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وان الكذب يهدى الى القجور وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا (رواه البخارى و مسلم

“Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kelaliman, dan kelaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong.” (HR. Bukhari dan Muslim )