Oleh: Ummu Najla
(Tentor dan Penggiat Dakwah Muslimah)

Mediaoposisi.com- Rakyat kembali dikecewakan dengan aksi pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden dan Wakil, para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara lainnya. Kabarnya, Jumlahnya 151 unit dengan harga sekitar 147 Milyar rupiah. 


Untuk Presiden Joko Widodo dan wakilnya mendapat Mercedes Mercedes Bens S600 Guard. Dan Para Menteri serta Pejabat Negara lainnya mendapat Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Selain itu, menurut Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi, gaji pejabat akan mengalami kenaikan sekitar 10-20 persen bergantung pada instansinya. 

Kenaikan dilakukan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas. Fantastis bukan?!

Tak urung, fakta ini menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan rakyat jelata, tapi jajaran Elit politik pun ikut memprotes aksi tersebut. Amin Rais mantan Ketua MPR seperti dikutip detik.com merasa heran mengapa kenaikan gaji Pejabat Negara yang menjadi salah satu prioritas?

Padahal Pejabat Negara telah bergelimang dengan fasilitas serba mewah secara gratis, seperti mobil mahal, fasilitas telepon gratis, gas dan listrik gratis. Jika dengan fasilitas mewah itu masih mau kenaikan gaji, menurut Amien Rais itu kelewatan sebab akan menyakiti hati rakyat. Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, juga pengamat UI Arbi Sanit dan Maswardi Rauf pun menentang kenaikan gaji pejabat negara ini.

Lantas layakkah Presiden dan Pejabat Negara mendapat fasilitas mewah ketika banyak rakyat menjerit kekurangan? Apakah penyebab terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan ini? Bagaimana pula adilnya sistem Islam meriayah rakyatnya dan mengatur gaji Pejabat Negara? 

Kedzoliman Penguasa Bukti Bobroknya Sistem Kapitalis
Ironis, memang di tengah terpuruknya kondisi rakyat dengan tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata dan musibah yang datang bertubi-tubi menerjang, Pemerintah justru menaikkan gaji Presiden dan Pejabatnya ditambah fasilitas nan mewah dan mentereng. 

Tak ayal, jika tak hanya rakyat yang gigit jari namun elit politik pun turut berang dan mengecam aksi dzolim tersebut. Sungguh, tak berlebihan jika disebut “dzolim” karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Yuna Farhan, mengutarakan alasannya, ''Alokasi kenaikan gaji mengambil dari jatah belanja subsidi dan modal. 

Kenaikan gaji pejabat mengorbankan anggaran bagi rakyat miskin. Pejabat berfoya-foya di atas kesengsaraan orang miskin.'' Subsidi non energi berupa penghapusan obat generik yang anggarannya dulu senilai Rp 350 miliar. Juga subsidi pupuk dan benih senilai hampir Rp 4 triliun bagi petani, dan subsidi pangan Rp1,5 triliun. Termasuk pengurangan belanja bantuan sosial, yang di dalamnya terdapat BOS, Jamkesmas, PKH, dan PNPM yang dikurangi Rp 8,3 triliun. 


Miris,  jika hak rakyat selalu dikebiri demi memuaskan keserakahan sang penguasa. Lebih-lebih aksi tersebut tak hanya sekali ini dilakukan tapi sudah menjadi hajatan “wajib”. Berbagai aturan pemberian fasilitas pembelian kendaraan pribadi untuk Pejabat Negara sudah ada sejak lama. Paling tidak ada tiga aturan terpisah sebelum tahun 2003.   

Keppres No 3 Tahun 1994, Keppres No 58 Tahun 1999, Keppres No 87 Tahun 2000, masing-masing mengatur fasilitas untuk para anggota pada tiga lembaga negara yaitu anggota, Hakim Agung MA, dan anggota DPR. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, ketiga aturan dihapus dan diganti dengan Keppres No 52 Tahun 2003 tentang.

Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan senilai Rp 70 juta untuk membiayai bunga kredit yang dibayar dimuka sejak pejabat memulai masa jabatannya. Lalu pada 2006, aturan itu direvisi dengan adanya dua lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Lewat Perpres No 92 Tahun 2006 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimasukkanlah dua lembaga baru tersebut, sehingga menjadi lima lembaga. Nominal bantuan tidak berubah. Aturan ini diubah lagi pada 2010, melalui Perpres No 68 Tahun 2010

Kali ini, anggota Komisi Yudisial ikut dimasukkan, sehingga total ada enam lembaga negara yang diberi fasilitas. Nominalnya pun naik menjadi sebesar Rp 116.650.000, karena adanya peningkatan harga. Aturan 2010 ini yang kemudian direvisi di era Presiden ke tujuh, Joko Widodo lewat Prepres No 39 Tahun 2015

            Inilah bukti bobroknya sistem Kapitalis yang hanya mementingkan para kapital yaitu mereka yang punya modal besar untuk semakin melanggengkan kekuasaan dan memperbanyak kekayaannya. Sementara golongan yang tak “berduit” yakni rakyat jelata tak dipedulikan sama sekali. Bahkan demi kerakusan sang penguasa, rakyat harus berjibaku untuk membiayainya melalui pajak dan pencabutan subsidi. 

Walaupun, Kapitalis bersembunyi dibalik topeng Demokrasi dengan slogan kebanggaannya “dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat” nyatanya nonsen. Itu semua hanya dalih palsu untuk mengelabui ummat, nyatanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar menganga, kedzoliman pun semakin subur terpelihara. 

Kriminalitas dan ketidakadilan pun semakin merajalela. Inilah realita sistem buatan manusia yang selalu berat sebelah. Sebuah aturan yang hanya mengutamakan manfaat individu atau kelompok tertentu saja. Bahkan untuk menggolkan semua ambisinya segala cara dilancarkan tak peduli haram ataupun dosa. 

Para penghalang pun siap ditebang tak pandang bulu benar ataukah salah. Lawan ataukah kawan semua hanya kamuflase berbalut sandiwara dan kepalsuan belaka. Lantas masihkah layak kita berharap pada sistem yang sudah cacat bawaan sejak dilahirkan?

Islam Adalah Solusi
            Memang, hanya Islam satu-satunya sistem yang benar karena berasal dari Allah Swt Tuhan seluruh Alam, yang tahu benar standart makhluknya. Syariat Islam komprehensif menjadi solusi bagi setiap masalah kehidupan manusia. Aturannya bersifat konstan tak akan berubah-ubah ditelan waktu dan zaman. 

Sungguh berbeda dengan hukum buatan manusia yang cenderung nisbi dan berubah-berubah tanpa standart yang jelas hanya demi kemaslahatan individu atau golongan tertentu. Hukum Islampun mengandung kemaslahatan yang artinya jika aturannya diterapkan maka pasti akan tercipta kebaikan dan manfaat. Sebaliknya jika aturannya ditinggalkan maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran.
             
Mengenai gaji pejabat, Islampun memberi solusi. Dalam sistem ekonomi Islam segala pemasukan dan pengeluaran harta negara terkumpul dan tercatat di sebuah tempat dan institusi khusus yang di sebut Baitul Mal.  


Di sinilah terbagi rinci pos-pos untuk Anggaran Negara, termasuk gaji pejabat. Perlu digaris bawahi bahwasanya sistem Islam tidak memberikan gaji kepada khalifah dan Pejabat Negara, namun hanya berupa santunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.

Di sinilah akan tercipta keadilan dan menjauhkan kesenjangan antara pejabat dan rakyatnya dengan sistem yang bersih dan anti korupsi. Lebih-lebih dilandasi dengan atmosfir ketakwaan dan kewara’an sehingga menjauhkan para Khalifah dan pejabat dari ketamakan dan kedzoliman.
            
Tinta emas sejarah telah mentorehkan bukti-bukti bagaimana Rasulullah dan para Khalifah begitu amanahnya terhadap harta dan lebih mengutamakan kebutuhan rakyatnya. Hasan bin Muhammad menyatakan, “Bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah menyimpan harta, baik siang maupun malam”. Artinya setiap harta yang diserahkan kepada Rasulullah selalu habis dibagi-bagikan kepada ummatnya yang membutuhkan tanpa sempat beliau simpan sedikitpun. 

Bahkan Rasul sering mengganjal perutnya karena lapar. Tradisi tersebut dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar di tahun pertama kekhilafahannya. Yaitu, ketika ada harta datang langsung dibagi-bagikan kepada yang berhak di Masjid Nabawi. Kemudian, di tahun kedua kekhilafahannya, beliau mendirikan ‘embrio’ baitul mal yang semua dibelanjakan untuk kemaslahatan ummat. Setelah Abu Bakar wafat, Umar menggantikannya. 

Ketika penaklukan-penaklukan (futuhat) wilayah lain semakin luas, hingga berhasil menaklukan Persia dan Romawi, maka semakin banyak pula harta yang mengalir ke kota Madinah. Khalifah Umar lalu membuat bangunan khusus untuk menyimpan harta (baitul mal), membentuk bagian-bagiannya,  mengangkat para penulisnya, menetapkan santunan untuk para penguasa dan keperluan pembentukan tentara. 

Meski kadang-kadang beliau menyimpan seperlima bagian harta ghanimah di masjid, akan tetapi segera beliau bagikan kembali sampai habis tanpa ditunda-tunda. Sungguh, fakta yang sangat kontradiktif dengan Penguasa dan Pejabat Negara saat ini, bukan.
            
 Inilah bukti, begitu indah dan mulianya ketika sistem Islam diterapkan. Tidak hanya adil tapi juga membawa rahmat bagi seluruh alam. Lantas masihkah kita berharap pada sistem buatan manusia yang membawa mudharat dan laknat Allah?! Sungguh hanya hukum Allah yang terbaik dari hukum jahiliyyah buatan manusia. Maka sudah saatnya kita kembali pada Sistem Islam dan hukum Allah dan bersama-sama berjuang menegakkannya. Allah swt berfirman:

“Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki/ (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang menyakini (agamanya)?”. (Qs Al Maidah:50). Waallahua’lam bish showwab. [MO/AS] 

Penulis: Ummu Najla
Editor: Andini Sulastri




Oleh : Dania Puti Rendi
Mediaoposisi.com-(Bidang Pengkajian Riset dan Pengembangan Keilmuan Psikologi Hima Prodi Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang)
Tagar #saveriau memenuhi jagat dunia maya, tidak terlepas pula dari kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, khususnya masyarakat Psikologi Islam, juga berlomba-lomba memviralkan tagar tersebut. Bahkan sejak beberapa waktu lalu telah memulai penggalangan dana untuk korban kabut asap di tanah melayu, Riau. Sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Psikologi terhadap apa yang tengah dialami saudara kita.

Memang, lagi-lagi kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Kini, provinsi tersebut ibaratkan memiliki 3 musim, yakni musim hujan, kemarau dan musim asap. Bagaimana tidak, persoalan kabut asap ini terjadi setiap tahunnya.Dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/9/2019), jarak pandang di Pekanbaru hanya sekitar 800 meter dan Papan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di depan kantor Wali Kota Pekanbaru berada di level tidak sehat. Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sejak 1 Januari hingga 9 September 2019 total 6.464 hektare.

Kabut asap tidak hanya mencemari daerah Riau saja, tapi sampai mencemari ke wilayah-wilayah Sumatera dan Malaysia. Badan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) memaparkan gambar citra satelit yang menunjukkan kebakaran hutan di Sumatera dan Riau terus memburuk dalam beberapa hari terakhir hingga mencapai tingkat kabut asap sedang meningkat dan akan terus menyebar ke Malaysia termasuk Negara bagian Sarawak, Malaysia, hingga Singapura.

Akibat 5 pekan kabut asap Karhutla, banyak korban yang menderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Sedikitnya ada 32 ribu warga Sumatera Selatan yang sudah terkena ISPA sejak kualitas  udara memburuk akibat asap. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, total penderita ISPA sejak pekan pertama Agustus hingga pekan pertama September yakni 32.815 penderita. Sebanyak 14.702 atau 44,80 persen merupakan bayi berusia di bawah 5 tahun.

Bagaimana Bisa Kabut Asap Berefek kepada Kesehatan Mental?

Dari fakta di atas membuat kita semakin teriris, karena begitu besar dampak dari adanya kabut asap. Tidak hanya fisik yang menjadi korban, ternyata polusi udara akibat kabut asap menyumbang banyak kerugian mental bagi para korban. Ini merupakan fakta baru yang kita lihat terkhusus bagi rekan yang menggeluti bidang Psikologi yang mengkaji lebih terkait hubungan mental seseorang dengan lingkungan tempat dia menetap.

Dilansir dari tirto.id,Studi Afif Khan bersama koleganya dalam penelitian terbaru mereka yang dipublikasikan pada Agustus 2019 menemukan hubungan erat polusi lingkungan dengan peningkatan risiko gangguan kejiwaan.Penelitian yang dilakukan oleh Khan, dkk. dan Roberts, dkk. jelas membuktikan bahwa polusi udara tak hanya membawa dampak bagi kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental penduduknya.

Bagaimana tidak, “Pada kasus skizofrenia [di Denmark] kami mencatat peningkatan kasus sebesar 148% pada daerah dengan kualitas udara yang paling buruk (Q7) jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki kualitas udara terbaik (Q1). Sedangkan gangguan bipolar meningkat 29,4% dan 24,3% pada kategori Q6 dan Q7 jika dibandingkan dengan Q1,” tulis Khan, dkk. dalam studi tersebut.

Dalam studi Jacob King berjudul “Air pollution, mental health, and implications for urban design: a review” (2018) memaparkan bahwa paparan O3 dan PM2.5 secara terus-menerus bisa mengakibatkan kerusakan neurovaskular. Gangguan pada sistem saraf itulah yang menyebabkan tekanan pada otak manusia.

Lalu apa Solusi Haqiqi yang Ditawarkan??

Berdasarkan, data-data tersebut di atas membuktikan betapa bahayanya kabut asap yang menimpa saudara-saudara kita di Riau. Harus ada solusi tuntas yang mampu mencegah penyakit fisik maupun mental terjadi. Mengkaji solusi, maka kita harus melihat apa yang menjadi akar permasalahan, tidak hanya melihat dampak saja lalu merancang bagaimana cara mengatasi dampak yang terjadi. Karena, yang dibutuhkan saudara kita di Riau tidak hanya bantuan-bantuan fisik, namun, yang mereka inginkan ialah Riau dan Indonesia tidak lagi mengalami persoalan serupa dari tahun ke tahun.

Ini bukan, masalah yang disikapi oleh perorangan atau sekelompok orang saja, tapi lebih luas lagi ini berkaitan dengan peran masyarakat dan negara. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengungkapkan bahwa Kabut asap yang terjadi adalah akibat dari tidak patuhnya pengusaha dan petani berbasis lahan akan regulasi masyarakat umum tentang pengelolaan tanah. Padahal gambut di wilayah Riau mudah terbakar karena maraknya alih fungsi lahan, bentang alam gambut berubah. Akibatnya gambut kering dan mudah terbakar.

Maka, disini yang harus dilihat adalah bagaimana kepemilikan lahan yang seharusnya diurus oleh negara bukan para korporasi yang hanya melihat keuntungan tanpa melihat apa dampak dari ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung-jawab. Apalagi, hukum hari ini tidak memiliki berdasarkan halal dan haramnya tapi, menilik kepada adanya keuntungan dan manfaat.

Hanya Islam Solusi Tuntas.

Mulai dari kesehatan mental individu manusia sampai bagaimana pengelolaan negara terhadap sumber daya alam di atur dalam Islam. Sungguh indah hukum buatan Sang Maha Pencipta manusia dan alam semesta ini. Bencana ini hanya bisa diakhiri secara tuntas dengan sistem Islam, yaitu melalui: pertama, pendekatan Tasyri’ (hukum) yaitu menetapkan bahwa hutan termasuk kepemilikan umum (milik rakyat), Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.”  (HR Abu Dawud dan Ahmad). 

Pengelolaan hutan sebagai milik umum akan dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan pengusaha.

Kedua, secara Ijra’i (praktis) yaitu pemerintah harus melakukan langkah-langkah, manajemen dan kebijakan tertentu; dengan menggunakan iptek mutakhir serta dengan memberdayakan para ahli dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak kebakaran yang terjadi. Solusi tuntas ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan Islam secara kaffah. Hingga akhirnya masyarakat akan merasakan ketenangan tanpa merasakan lagi kemelut asap akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Wallahua'lam. [MO/AS]

Penulis: Dania Puti Rendi
 Editor: Andini Sulastri