Oleh : Neti Kusmiati 
   
Mediaoposisi.com- Amerika Serikat (AS) memiliki pemimpin yang begitu besar pengaruhnya di dunia, kita tahu bahwa AS adalah negara adidaya dan ketika AS memiliki presiden yang baik maka besar harapan berbagai pihak, ia bisa ikut memperbaiki nasib dunia. Namun untuk menitipkan harapan seperti itu sepertinya kita harus melihat sejarah dan kebijakan dasarnya.

Sebuah pertanyaan yang cukup penting jika kita mengamati peta negara AS adalah adakah hubungan antara bentuk batas-batas negara bagian yg sangat teratur di AS dengan I,perialisme? 

Pertanyaan ini harus dijawab karena melihat batas -batas diwilayah AS sangat teratur sekali,  berupa garis garis-garis. Banyak negara bagian yg bentuknya persegi panjang.  Betapa berbeda dgn batas batas wilayah yang ada dinegeri indonesia umumnya sangat tidak teratur ,berdasarkan batas-batas alamiah seperti gunung,bukit atau sungai. kondisi wilayah di AS itu tidak terlepas dari sejarah nya.

Bangsa-bangsa eropa penghuni AS di masa awal adalah bangsa peradaban tinggi yg melihat tanah mahaluas menghampar.  Penghuni dari wilayah itu pun hanyalah suku-suku india yg tentu dengan mudah akan mereka kalahkan.

Hal ini membuat AS gampang mempunyai lanskap pembagian wilayah berdasarkan koordinat.  Walau mereka masih tinggal ditimur akan senantiasa pindah ke barat, sehingga tak ada yang kalah  di AS.

Ini tentu sangat berbeda dengan yang diindonesia dimna orang yang kalah akan menjadi tukang becak atau glandangan.

Bila tanah di AS penuh, maka imprealisme adalah solusi bangsa AS.

Pada faktanya,  imperialisme memang menjadi tuntutan bangsa AS. Secara psikologis,  mereka tak siap dengan wilayah yg besarnya tetap. Ketika mereka baru menempati daerah timur. 
Mereka selalu memberikan alasan kepada penguasa wilayah barat sbg " manifest destiny" (takdir nyata)  milik ras kulit putih. Ketika seluruh wilayah negara telah penuh, maka AS memperluasa makna Takdir Nyata keseluruh  pasifik dan atlantik (joel andres, 2004).

Penguasaan Kuba, panama  dn filipina sama sekali tidak dianggap sbg kesalahan oleh mrka.. Krna kenyataanya, kongres AS mendukung serangan itu.  Berikutnya,  pada perang dingin,  AS memperluas lagi makna takdir nyata untuk seluruh dunia, nah ini sudah global lagi makna yg mereka cap kan.

Perbedaan dari setiap partai yang ada adalah terdapat pada kepekaan mereka mencium suara rakyat dan sikapnya pada luar negri. Tpi persoalan imperialisme adalh persoalan psikologis bangsa sejak awal.
Dengan ini sering kali AS memberikan alasan  bhwa itu demi kepentingan nasional.  Bila Presiden AS pertama George Washington masih hidup, ia akan menyetujui perang di iraq. 

Sistem ekonomi eksploitatif
Mengenai kebijakan ekonomi  AS yg mesti kita amati adlah ciri khas sistem ekonomi mereka. Ekonomi negara ini dipelopori oleh Para Konglomerat AS yang menguasai timur  laut AS dimasa revolusi serta berjasa mendanai AS untuk bebas dari kekhaisaran inggris.

Revolusi AS 1776, yang memerdekakan AS dari inggris berbau anyir revolusi "orang kaya". Revolusi ini didukung oleh konglomerat yg sejak jaub seblm masa revolusi telah menjadi pengusaha status quo diwilayah timur itu,  karenanya revolusi ekonomi AS itu sejatinya didukung oleh para kapitalis kaya. 

Dengan latar belakang sistem ekonomi seperti ini, maka sistem ekonomi ini bervisi menjadi AS dengan negara yang berkekuatan besar yang memberikan keleluasaan yang luar biasa pada kekuatan dagang untuk bersaing dengan kekuatan dagang yang disegani di dunia . Hal ini lah yang menjadi dasar kehancuran ekonomi dunia karena yang menjadi dasar pijakkanya adalah eksploitatif.

Sistem ekonomi AS berpijak pada kapitalisme klasik yang dibawa oleh adam smith.  Solusi sistem ini mengatakan bahwa negara tidak boleh campur tangan,  biarkan infuvidu menjalankn roda ekonomi nya sesuai keinginan mereka sendri karena ekonomi akan berjalan apa adanya.

Fenomena ini menyebabkan AS cenderung menyerahkan  seluruh urusan ekonomi ke swasta . Sementara swasta sesuai dengan orientasi mereka adlh bisnis bukan pelayanan- tujuan mereka adalah keungan bukan pemerataan dn kesejahteraan. Penyebabnya banyak rakyat AS itu sendri terekploitasi sebagai konsumen dan buruh.

Serta para politikus sebagai abdi kekuasaan bisnis . Hal ini diperparah dengan hadirnya para penguasa pengusaha besar akibatnya kesenjangan terjadi secara signifikan. Prof Noreena Hertz mengatakan sewasta  bukan tak bermoral, tpi menyerah kan ekonomi secara penuh kepada swasta adalah salah alamat .

Inilah istilah yang tepat untk sistem yg demikian, dari perusahaan oleh perusahaan  untuk perusahaan.  Dan kondisi ini menjadi kn para politisi pejuang dunia untuk menjadi kn AS pembisnis menguasai dunia.  Negara-negara ketiga tidak akan pernah bisa mengalahkan dn menjalankan fungsi nya krna dikendalikan oleh konglomerat dunia.

Oleh karena itu memahmi sejarah AS yg imperialis serta kebijakan ekonomi yg eksploitatif, tentu tak selayaknya kita melihat AS kedepan semata dgn melihat siapa presidennya dan bgtu dengan indonesia hari ini. [MO]



Spesial Redaksi |Mediaoposisi.com- Kegembiraan hari raya iedul fitri atau kerap disebut lebaran di Indonesia masih mengalami ganjalan. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) belum dilakukan secara benar oleh berbagai pihal.
Banyaknya masalah THR membuat Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja merasa perlu membuka posko pengaduan THR. 

Posko ini bermula dari  kekhawatiran  Kementrian Tenga Kerja (Kemenaker) mengenai pelanggaran THR yang kerap terjadi dan tak kunjung usai. Posko THR dibuka sejak 28 Mei 2018. Tercatat, saat ini sudah ada sekitar 583 yang melakukan aduan.

"Dari tanggal 28 Mei sampai hari ini email yang masuk pengaduan THR dan lain-lain ada 583 email yang masuk ke inbox, khusus hari ini ada 13 email yang masuk," kata Firman saat ditemui di Posko THR di Lingkungan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/6)

Dikutip dari tirto.id, pelanggaran perusahaan terhadap kasus THR diyakini masih banyak lagi, hal ini diutrakan oleh Koordinator Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Syarif Arifin. Syarif turut menjelaskan bahwa tindakan melaporkan perusahaan kepada posko THR bukan tanpa resiko.
 
"Kalau menunggu orang melapor, sangat bergantung pada keberanian pelapor. Modus perusahaan untuk tidak bayar THR kan banyak sekali. Jadi Kemenaker perlu juga investigasi," kata Syarif.

Banyaknya modus perusahaan untuk mengakali THR patut diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berdiam diri, serta membiarkan kasus ini terus terjadi. Pasalnya, THR memiliki dampak besar bagi masyrakat Indonesia yang hendak merayakan Iedul Fitri.

Tidak bisa dinafikan, apabila pemerintah membiarkan fenomena pelanggaran THR maka  muncul keyakinan bahwa pemeritnah telah tunduk kepada korporasi secara menyeluruh.[MO]



Oleh :  Ahmad Sastra

Mediaoposisi.com-  Meski firaun punya kekuatan dan kekuasaan
Menjadikan dirinya pongah dan sombong merasuki jiwanya
Berbuat semau nafsu dan kecongkakannya
Bahkan merasakan dirinya telah menjadi tuhan
Rakyat jelata dipaksa merangkak menyembah di bawah kaki busuknya

Firaun tetap larut dalam kekufurannya

Namun, toh akhirnya dia terjungkal juga
Tersungkur hina di dasar lautan
Digulung dan dilumat pasukan Allah
Ombak besar menelannya mentah-mentah
Akhirnya binasa dalam kehinaan yang tak terkira

Meski jasadnya kini masih ada
Sebagai pelajaran bagi manusia lainnya
Bahwa semua rezim zolim berumur pendek 
Tersungkur salam kehinaan

Meski qorun punya harta dan kuasa
Harta dan singgasana tak terkira
Kunci-kunci gudang hartanya bahkan tak mampu dipikul manusia
Bangga dan sombong atas harta yang dimilikinya
Ingkar kepada Allah Sang Maha Pemberi

Berbuat zolim kepada sesama manusia

Namun, toh akhirnya dia terjungkal juga
Dibenamkan dirinya beserta seluruh hartanya
Ke dalam bumi penuh hina dan sengsara
Binasa dalam kesombongan dan kecongkakan

Sebagai pelajaran bagi manusia lainnya
Bahwa semua rezim zolim berumur pendek 
Terbenam dalam bumi kenistaan

Siapa yang tidak mengenal raja congkak namrud
Selalu menolak kepada ajakan kebenaran
Mengaku dirinya sebagai tuhan

Semakin sombong dan hobi berbuat zolim
Seolah kekuasaannya tak akan berakhir
Membunuh siapa saja yang menentangnya
Merasa kuasa melebihi Tuhan Sang Maha Kuasa

Namun, toh akhirnya dia terjungkal juga
Meski seluruh pasukan perangnya dikerahkan
Dihancurkan oleh  pasukan Allah

Ribuan nyamuk yang melumat dirinya
Binasa beserta seluruh pasukannya
Sebagai pelajaran bagi manusia lainnya
Bahwa semua rezim berumur pendek

Di zaman modern ada rezim bengis bernama Kemal At Taturk
Terlahir dengan nama Mustafa
Kata Attaturk dipilihnya sebagai penyempurna kediktatorannya 
Ia manusia besar sekaligus sinting, kata Jules Archer
Ia membakar puluhan warga Yunani dan membuangnya ke laut

Memerintah sebagai diktator mutlak
Menggantung para penentangnya
Sejak kecil wataknya sombong, dingin dan angkuh
‘Karena agama, Turki tenggelam dalam perbudakan feodalisme’
Teriaknya suatu saat

Ia adalah agen Inggris pengkhianat Khilafah
Perilakunya biadab, kejam, tukang mabok dan membangkang agama
Menghapus kekhalifahan, mengusir sang Khalifah
Seluruh keluarga Ottoman diusir
Bagi yang mementang, langsung dibunuhnya

Menghapus bahasa Arab dan menutup gereja
Menjadikan masjid sebagai lumbung padi
Akhirnya mati di kamar mandi

Tergeletak hina terserang penyakit lever 
Sebagai pelajaran bagi manusia lainnya
Bahwa semua rezim zolim berumur pendek
Tersungkur dalam kehinaan diri

Semua rezim berumur pendek
Karena kecongkakan dan kesombongannya
Menolak kebenaran agama Allah
Berbuat zolim kepada sesama

Maka sebentar saja akan terjungkal singgasananya
Atau binasa mati ditelan tanah

Sudah banyak kisah sebagai cermin bagi kita
Bahwa pada saatnya rezim zolim pasti terjungkal
Tersungkur
Terhina
Dan binasa.[MO/sr]

 
Oleh: Rahmawati Ayu K., S.Pd

Mediaoposisi.com- Setelah sebelumnya mendapat banyak protes, Pemerintah melalui  Kementerian Perdagangan (Kemendag)  kembali menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).  Alasan penambahan tersebut sebagai bentuk upaya untuk menurunkan harga beras yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Nantinya, izin impor tersebut akan dibatasi hingga Juli ini.

Padahal, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Panen beras di Indonesia pun baru dimulai pertengahan Februari 2018 dan berakhir pada Maret 2018. Jadi, impor beras dilakukan bersamaan dengan panen raya petani lokal.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menilai janggal rencana impor beras tersebut.  Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini dimiliki. (www.kompas.com)

Sementara itu,  mengenai program pemerintah lainnya yakni beras sachetan 200 gram, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso mengatakan  itu sudah mulai tersalurkan ke masyarakat. Untuk beras sachetan, ia menuturkan itu adalah salah satu strategi marketing Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mempermudah penyaluran beras. (www.liputan6.com)

Karyawan Gunarso menambahkan, berat kemasan 200 gram ini nantinya akan sangat ekonomis kegunaannya bagi masyarakat. Isinya cukup untuk empat sampai lima piring. Sehingga diasumsikan jika seorang kepala keluarga hanya punya uang Rp 10 ribu, sisanya bisa buat beli komoditi lainnya. Dan nantinya, beras kemasan 200 gram akan didistribusikan ke warung-warung dan toko-toko kecil.

Sekilas terlihat bahwa kebijakan-kebijakan ini amat baik. Menguntungkan kedua belah pihak seperti penjual (Bulog) dan pembeli (rakyat). Rakyatpun digiring kepada opini  bahwa  pemerintah telah berupaya menyejahterahkan rakyatnya  dengan menyediakan bahan pokok yang mudah, murah, dan praktis yang sanggup dijangkau masyarakat.

Padahal faktanya, kebijakan impor beras tidak membuat harga beras turun. Beras sachetan pun tidak dapat menjadi solusi atas kenaikan harga beras. Karena dari harga Rp 2.500 per sachet justru harga beras tersebut lebih mahal dari harga beras di pasaran. Bahkan bagaimana jika satu keluarga terdiri dari lebih dari lima keluarga? Merekapun harus beli beras lebih dari satu sachet.

Padahal penghasilan rakyat, lebih banyak yang tidak layak, jangankan  untuk beras seharga Rp  2.500, untuk menyambung hidupnya saja hari ini banyak yang kesulitan. Apalagi Direktur Utama Bulog Budi Waseso pernah  mengungkapkan  bahwa Bulog  pernah menggelontorkan beras yang tak layak konsumsi (www.cnbcindonesia.com). 

Mengapa negeri agraris ini dirundung berbagai masalah perberasan yang tak kunjung usai? Tulisan berikut ini berusaha membahasnya.

Politik Beras di Negeri Agraris

Sejarah mencatat sebagai negara agraris, Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya komoditas beras pada dekade 1980-an. Namun di sisi lain, Indonesia kerap mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain. Persoalannya cukup dinamis, mulai dari persediaan yang terbatas, harga berbagai komoditas pangan yang sering bergejolak, hingga praktik nakal dalam rantai distribusi pangan. Kondisi ini menyebabkan keadaan negeri ini tak secerah yang kita dibayangkan.

Meski Indonesia  merupakan negara agraris, tetapi tingkat impor beras di Indonesia sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan data impor beras dalam kurun waktu 2013-2017.

Ada enam negara yang memasok kebutuhan beras terbesar untuk Indonesia, yakni Thailand, Pakistan, Myanmar, India, Tiongkok, serta Vietnam.  Miris rasanya, mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi masih kesulitan dalam menghasilkan produk pertanian, seperti beras.

Ke mana hasil produk pertanian dari Indonesia? Hal itu merupakan tanda tanya besar selama ini. Seringnya para petani mengalami gagal panen merupakan penyebab utama menurunnya produksi pertanian di Indonesia, khususnya beras. Ironisnya dibandingkan memperbaiki dan meningkatkan hasil pertanian domestik, jalur impor justru lebih sering diandalkan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pangan.

Carut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan implikasi dari politik beras yang telah diterapkan pemerintah. Perburuan rente ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan perberasan di Indonesia. Akibatnya ketika harga beras melambung penyebabnya disandarkan pada tingkat supply demand (permintaan dan penawaran) masyarakat.

Sehingga untuk mengatasi gejolak harga solusi yang ditempuh dengan menyeimbangkan tingkat supply. Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras.

Pola pikir mekanisme pasar serta supply dan demand merupakan watak Kapitalis neo liberal yang menjadi asas kebijakan pemerintah. Sistem Ekonomi neoliberal menitik beratkan pada metode pasar bebas (free trade) yang diserahkan pada mekanisme pasar dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan positif maupun normatif.

Tujuan dari segala kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kaum neoliberal hanyalah bermuara pada satu hal yaitu bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa memperhatikan koridor halal atau haram.

Tidak memperdulikan akibat setelah usaha tersebut, seperti kerusakan alam dan lingkungan. Yang ada dalam benak para penganut neoliberalisme hanyalah untung dan materi. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari tidak adanya nilai-nilai spititual dan unsur transendental (ruhiyah) (www.researchgate.net). Parahnya, inilah yang sekarang diterapkan di negeri ini !

Dalam kasus kenaikan harga beras, pemerintah  menganggap kenaikan harga beras sebagai cermin mekanisme pasar telah berjalan dengan baik. Untuk menurunkan harga beras yang telah naik tersebut, harus ditempuh dengan menambah pasokan beras.

Pemerintah menganggap impor beras sebagai jalan terbaik. Menurut pemerintah kebijakan impor beras sangat diperlukan tidak hanya untuk mengembalikan harga beras pada tingkat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan.

Sebab dengan menjaga harga beras melalui pasokan beras impor, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup orang miskin termasuk di kalangan petani sendiri. Dengan kata lain pemerintah menjadikan impor beras sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun faktanya,  impor beras sendiri banyak diprotes kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan impor beras yang dikatakan pemerintah untuk mengentas kemiskinan dan menolong daya beli petani justru mendapatkan tentangan dari para petani sendiri. Para petani yang tergabung dalam Jaringan Petani Nelayan Indonesia menolak kebijakan impor beras karena tidak menyelesaikan masalah pasokan dan harga beras yang melambung.

Menurut mereka, permasalahan terletak pada manajemen stok dan manajemen distribusi. Icu Zukafril, Koordinator Nasional Jaringan Petani Nelayan Indonesia mencontohkan, kebutuhan beras Indonesia tahun 2006 sebanyak 32 juta ton dan masih terdapat surplus beras 2,7 juta ton sehingga tidak masuk akal bila impor beras dilakukan (jurnal-ekonomi.org).

Sementara anggota Ombudsman Republik Indonesia sendiri, Ahmad Alamsyah Saragih menilai adanya potensi konflik kepentingan dalam langkah pemerintah melakukan impor beras. Ini dapat dilihat dari pihak yang ditunjuk sebagai importir. Kemendag menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, seharusnya yang diberikan tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Bulog. Alamsyah menghitung, keuntungan dari impor ini bisa mencapai triliunan rupiah (www.kompas.com).

Kebijakan beras sachetan yang justru lebih mahal dari beras pasaran, serta tersebarnya beras yang tak layak konsumsi pun menambah potret buram diterapkannya ekonomi neo liberal di negeri ini.

Politik Pangan dalam Islam 

Bergejolaknya harga beras pada dasarnya disebabkan oleh tidak tercukupinya pasokan beras ke masyarakat dan macetnya distribusi beras. Bila permasalahan melonjaknya harga beras disebabkan oleh kurangnya pasokan beras yang mungkin disebabkan oleh produksi beras petani lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka langkah yang ditempuh oleh negara adalah lebih menguatkan dan mendisiplinkan politik pertanian agar tercapai produktifitas pertanian yang tinggi.

Dalam kondisi darurat sepanjang tidak menyebabkan kerugian petani lokal di mana tidak ada pilihan lain lagi kecuali harus mendatangkan bahan pangan dari luar, maka pemerintah harus melakukan kebijakan impor beras. Impor beras dilakukan pemerintah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk berbisnis, apalagi untuk kepentingan politik tertentu.

Bila naiknya harga beras disebabkan oleh masalah distribusi, maka harus dilihat penyebabnya yakni apakah disebabkan oleh faktor fisik seperti rusaknya jalan dan tiadanya sarana transportasi yang memadai ataukah karena permainan spekulan yang menimbun beras. Bila penyebabnya adalah masalah pertama maka yang harus dilakukan pemerintah adalah segera memperbaiki jalan dan sarana transportasi yang rusak tersebut.

Bila penyebabnya karena penimbunan beras, maka pemerintah secepatnya mengembalikan beras yang ditimbun oleh pedagang spekulan tersebut dan memberikan hukuman setimpal terhadap para pelakunya. Perbuatan menimbun beras hukumnya mutlak haram sebab Rasulullah telah melarang manusia melakukan penimbunan bahan makanan.

Dalam menjamin keamanan pangan, selain ketersediaan bahan pangan hal yang tidak kalah penting adalah keterjangkauan atau kemampuan mengakses bahan pangan.  Sekedar tersedia tidak akan membuat masyarakat bebas dari kelaparan, karena tersedianya bahan pangan tapi tanpa kemampuan masyarakat untuk mengakses bahan pangan tersebut tetap saja membuat masyarakat kelaparan.

Keterjangkauan pangan ini, erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan menyediakan beras murah juga harus dilengkapi dengan aspek lain, yakni aspek yang menjamin kualitasnya (bahan pangan layak konsumsi) dan  masyarakat mampu membelinya.

Tidak masalah pemerintah memiliki program beras sachetan untuk memudahkan distribusi, asal masyarakat sejahtera dan mudah mengaksesnya. Tentu hal ini akan terjadi bila masyarakat memiliki pekerjaan. Selama masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, selama itulah kebijakan ini akan menjadi ironi di negeri agraris ini. Kemudahan memperoleh pekerjaan ini harus difasilitasi oleh pemerintah, karena Rasulullah Saw bersabda:

"Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus" (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Selain itu, Islam pun menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan. Mekanismenya adalah:

Pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga bekerja (QS 62: 10) demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu (QS 2: 233). Gabungan kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja.

Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu (QS 2: 233).

Keempat, jika ada orang yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi kewajiban negara (Baitul Mal).

 Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Bahkan jika masih kurang, negara bisa menetapkan kewajiban pajak bagi orang yang kaya.

Islam juga menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya juga harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara.

Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci (Dr. Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam).

Will Durant, dalam The Story of Civilization, vol. XIII, p 151, menggambarkan bagaimana sistem Islam yang diterapkan oleh Khalifah mampu memberikan kesejahteraan bagi umat manusia, Muslim maupun non-Muslim:

Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad”. [MO/sr]