Oleh: Betha Vanglos

Mediaoposisi.com-Hari ini telah menjadi neraka bagi kaum muslimin. Langit dipermainkan benci yang bersemayam dalam diri para pengkhianat. Semesta meraung kehilangan keseimbangan. Segala makhluk pencinta surga menangis dalam membisu. Sedang pengkhianatan terbahak dalam tertawa semu

Seorang islamolog asal Amerika, Kevin Barrett ia menuliskan dalam artikelnya yang berjudul Who's afraid of an Islamic caliphate?. "Tidak ada alasan untuk takut dengan kebaikan Khalifah Islam yang baru, kecuali anda adalah bangkir Internasional yang bertujuan memperkosa dan memperbudak dunia"

Dibalik isu khilafah memecah bela NKRI semakin membuka tabir bahwa ada peran dwi fungsi kapolri dalam permainan politik di pemerintahan Jokowi

Kapolri mengaku sulit membubarkan HTI dengan alasan: "Mereka harus menimbulkan kerusuhan yang melibatkan korban, jiwa, atau benda, baru bisa diproses dengan Pasal 107b. Persoalannya, mereka cukup smart, tidak menimbulkan kerusuhan. Di Surabaya dicoba, saat itu ribut dengan kelompok Banser, demikian juga pembubaran di Kalosi, Makassar,

Secara teori, untuk mencipta sebuah legalitas pembubaran secara cepat harus tercipta terlebih dahulu situasi kegentingan, dan kegentingan yang hadir itu salah satunya dipacu dengan konflik horizontal.

Namun sayangnya, organisasi HTI yang muncul di Indonesia lebih dari 20-an tahun itu sama sekali tidak menggunakan metode kekerasan dalam aktivitasnya, bahkan menurutnya HTI tidak akan pernah membuat sayap organisasi semi militer sampai kapanpun.


Inilah yang membuat Perppu no.2 tentang Ormas dibentuk. Dengan segala alasan yang sulit dicerna mereka membuat makar terhadap Gerakan Islam.

Dakwah Khilafah yang dibawakan oleh HTI memang sulit mencari delik untuk pembuktian bahwa Khilafahlah yang akan memecah belah NKRI. Jika perhatikan Indonesia berpecah diawali dengan konflik horisontal Demokrasi

Rangkaian peristiwa dimasa lalu, tidak terlepas dari dampak demokrasi tehadap yang terjadi di sekitaran  sejarah perjalanan  Indonesia

Kondisi yang sangat jauh dari kondisi aman dan damai saat ini sudah masuk dalam kondisi yang sangat menghawatirkan dan tergolong kritis. Konflik horizontal maupun vertikal dalam segmen fisik ataupun dalam dunia maya kerap terjadi dan seolah tidak pernah mengarah pada perbaikan apalagi permufakatan persepsi.

Bahkan menurut beberapa pengamat maupun masyarakat umum, kondisi sosial khususnya dalam variabel kenyamanan dan kedamaian berada dalam titik terendah dalam sejarah NKRI.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para wakil rakyat dalam mengelola negara khususnya dalam bidang politik, hukum, dan keamanan dianggap sudah dalam titik paling rendah.

Dalam keadaan yang serba gelap seperti ini muncul pertanyaan tentang penyebab dari kondisi yang demikian.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana (Purn) Slamet Subijanto, menyatakan dengan tegas bahwa demokrasi adalah biang keladi dari kerusakan yang terjadi di negeri ini saat ini.

Perpecahan yang terjadi sebagai akibat demokrasi saat ini sudah pada tingkat sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI. Perpecahan yang terjadi pasti akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya demokrasi adalah politik gaya baru memecah belah bangsa.”, ujar Slamet subijanto saat dihubungi oleh Kantor Berita Nasional pada Minggu (2/4/2017) di Cibubur, Depok.

Pria yang pernah mundur dari kontestasi calon presiden pada Pilpres 2009 karena enggan dicalonkan oleh partai politik ini juga memaparkan bahwa demokrasi adalah konsep kekuasaan dan untuk mencapai kekuasaan. Dan untuk mencapai puncak kekuasaan itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraihnya.

Dengan kondisi ini, partai adalah pilar demokrasi dan hak suara sebagai taktiknya. Partai berlomba untuk mengumpulkan suara dengan segala macam cara dan sebagai akibatnya tidak terhindarkannya persaingan dan perseteruan yang keras antar partai atau kelompok kepentingan yang ada di dalamnya.

Dan muaranya adalah rakyat terkorbankan menjadi terkotak- kotak mati-matian membela kelompok atau partai pilihannya masing-masing.

Lihatlah sengketa pemilu 2019, umat menjadi terpecah karena ego masing-masing pendukung sementara pihak yang laing melakukan berbagai kejurangan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan yang telah bentuknya

Rakyat tengah dipaksa untuk mengikuti penguasa tanpa konfirmasi. Meminta begitu banyak namun sedikit memberi. Disatu pihak segala kebijakan dibebani pada rakyat, di lain hal mereka habiskan harta kekayaan rakyat lewat korupsi kolektif secara terang-terangan.

Upeti yang bersembunyi dalam kewajibab pajak dan kartu sakti, BPJS yang diklaim sebagai bentuk saling peduli, jadi bukti bahwa rezim sedang melepas tangannya dari mengurisi rakyatnya. Subsidi dan hak-hak rakyat dicabut. Infrastruktur di kejar hingga abai membangun budi pekerti luhur

Kembali soal HTI, ormas yang dibubarkan karena selalu membongkar kebijakan rezim yang pro terhadap penjajahan asing yang ingin menguasai ekonomi Indonesia

Kini fajar kebangkingtan Khilafah semakin menggemuruh dan dikenal berbagi pelosok negeri. Penguasa hanya mampu membuat opini yang mendiskreditkan Khilafah namun tak dapat menunda kebangkitan umat muslim.[MO/ad]


Oleh: Betha Vanglos

Mediaoposisi.com-Kasus keterlibatan tiga purnawirawan dalam kericuan 21-22 mei yang dilontarkan Polda Merto Jaya AKBP Ade Ary oleh telah membuka tabir adanya adu kekuatan di dalam dua Insitusi negara

Meski belum mau menyerah, kubu Prabowo sendiri ini menganggap sebagai akal-akalan saja, pasalnya kekuatan bukti yang sampaikan oleh Pak Tito banyak keganjalan

"Polri telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang, berikut dengan senjata api dengan tujuan pembunuhan tanggal 22 mei" Tegas  Jendral Tito Karnavian

Setelah itu ditunjukkan barang bukti berupa senjata laras panjang dan dua buah pucuk senjata jenis pistol. Namun disinilah sebuah keganjalan dipertontonkan oleh Polri

Seperti tak punya ketakutan, Pak Tito menyentuh barang bukti tanpa menggunakan pelindung jari sehingga bersentuhan langsung dengan barang bukti. Padahal hal tidak boleh dilakukan dalam proses penyelidikan

"Masalah ini terkuak di tengah-tengah kerusuhan 22 Mei, tidak ada hubungannya antara temuan fakta ada uang, senjata dan rencana pembunuhan adalah dua hal yang terpisah" Bantahal Haris Azhar setelah polri konferensi pers

Kembali soal polri, kesaksian yang ditampilkan diruang publik telah membuat freaming buruk terhadap isnsitusi TNI.

Pasalnya video yang tampilkan diperlihatkan padahal belum dalam proses pengadilan sehingga kuasa hukum tak dapat membantah kebenaran hal tersebut.

Haris menambahkan “Disinilah pentingya, dibocorkan atau bagian dari perintah penyidikan untuk dibuka di publik? Karena misalkan tidak beredar maka kuasa hukum punya kesempatan untuk membantah diruang persidangan”

Kalau misalkan keluar video tersebut adalah Menkopolhukam maka tak dapat diuji didalam pembelaan hukum pra-pradilan untuk mempermasalahkan video tersebut engga bisa memintah pertanggung jawaban Menkopolhukam karena tidak tidak bisa dibuktikan dalam KHUP

Rangkaian peristiwa belakangan ini, tidak terlepas dari intrik yang terjadi di sekitar pembantu Presiden. Jika diperhatikan, intrik itu sebenarnya sudah mencuat sejak dua tahun lalu

Seperti sedang terjadi perang intelijen sehingga publik hanya bisa menerka-nerka apa yang sesungguhnya terjadi. Hal ini membutuhkan sudut pandang yang cemerlang dan pengamatan yang runut, serius dan jeli dalam melihat setiap sisi peristiwa dan tak boleh ada satu hal pun yang tertinggal

Berikut beberapa peristiwa yang sempat mencuat dan menjadi landasan pembenar adanya intrik tersebut

Antara TNI dan Polri memang sudah menjadi isu hangat di beberapa tahun silam. Jika ditelusuri tenyata kasus penangkapan tiga pernawirawan ada hubungan dengan pelemparan bangkai terhadap TNI


Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tahu betul bahwa tidak ada kamus TNI itu melakukan makar terhadap negara

Opini yang dibentuk ruang publik seolah-olah masuknya senjata ini mewakili semua penambakan pada rakyat yang menjadi korban di kericuan tersebut

Dalam kasus kepemilikan senjata ilegal yang dimiliki TNI perlu diluruskan bahwa oprasi-oprasi khusus yang dilakukan oleh negara hanya TNI dan Presiden yang tahu

Namun polisi nampaknya berusahan mendiskreditkan insitusi TNI yang selama ini menjadi persaingan ketat dalam keamanan negara

“Apakah seorang purnawirawan yang punya kemampuan untuk melakukan makar yang luar biasa sampai ingin melakukan pembunuhan karena ancamannya hukuman mati” ungkap Gatot

Orang-orang yang punya dedikasi, sebagai hidupnya disumbungkan kepada negara tiba-tiba dikatakan makar, hilanglah semua perjuangan seorang patriot"

Drama semakin mencuat hubungan polemik dengan Menkopolhukam, sebelumnya Kivlan Zen mengunkap dalang dibalik kericuan 1998. Ia menegaskan bahwa penculikan aktivis pada 1998 merupakan upaya Jendral dan para petinggi nasional dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Rentetan kejadian dimasa mengarah pada muka Wiranto pasalnya waktu itu dia sebagai panglima tertinggi TNI yang sedang berupaya mengisi kekosongan dimasa transisi

Tidak mau kalah, Menkopulhukam Wiranto, menanggapi isu tersebut bahwa dirinya tidak terlibat dalam kerusuhan 98 dan turut serta dalam melengserkan Soeharto sebagai Presiden saat itu dan menantang Prabowo dan Kivlan Zen untuk sumpah pocong

Tiga bulan berikutnya Kasus adu kekuatan antar Jendral berkulir, terlihat beberapa kali Pak Tito Karnavian melakukan pertemuan rahasia dengan pak Wiranto untuk menanggapi aksi kedaulatan raykat atas kecurangan pemilu 2019

Jika diperhatikan rentetan peristiwa ini memang saling terkait, adu kekuatan antara Polri dan TNI mulai masuk dibabak baru.[MO/ad]

Oleh: Irkham Fahmi al-Anjatani

Mediaoposisi.com-Tampaknya Nadirsyah Hosen terlalu bernafsu terhadap HTI, sehingga ia tidak bisa berpikir jernih, karena tensi darahnya begitu tinggi. Ibarat jalanan yang macet disebabkan tingginya arus kendaraan. Selebar apapun jalan raya itu tidak akan bisa mengurainya.

Ada dua tulisan yang saya anggap prematur dari kesimpulannya, pertama, terkait tidak akan pernah adanya lagi Khilafah. Kedua, terkait Khilafah Rosyidah yang sepatutnya tidak boleh ada kekacauan di dalamnya.

Memang dalam tulisannya yang menguraikan tentang tafsir Surat An-Nuur Ayat 55, tampak ia menguraikannya secara adil, mulai dari mufasir yang memaknai ayat tersebut sebatas di zaman Nabi saw., di zaman Para Khalifah Rosyidun hingga tak terbatas di masa lampau, tetapi juga berlaku untuk masa yang akan datang.

Semua dicantumkan secara berimbang olehnya. Sayangnya, di akhir pembahasan ia menyimpulkan dengan prematur dari pemaparan pendapat Para ulama tafsir tersebut.

Nadir mengemukakan, bahwa tidak ada satu pun ulama tafsir yang menjelaskan bahwa Surat An-Nuur Ayat 55 berkaitan dengan Kekhilafahan yang akan dipegang oleh kaum Muslimin.

Dengan hanya mengutip beberapa pernyataan dari para mufasir, tanpa menyuguhkan referensi lain seperti halnya  Hadits-hadits Nabi saw. yang shahih kemudian ia langsung menyimpulkan, bahwa Khilafah tidak akan pernah ada lagi.

Jelas itu bukanlah tulisan ilmiah. Lebih pasnya disebut argumentasi prematur. Padahal banyak sekali Hadits tentang Kekhilafahan di masa yang akan datang.

Dengan anggapannya yang menyatakan bahwa tidak ada penjelasan tentang Khilafah di masa depan dari Ulama-ulama tafsir terkait Surat An-Nuur tersebut, sehingga ini artinya Khilafah tidak akan tegak kembali, itu berarti sama saja Nadirsyah tidak meyakini akan datangnya kembali Kekhilafahan yang akan dipimpin oleh Al-Mahdi yang akan menaungi dunia.

Padahal banyak sekali ulama Hadits yang meriwayatkan Khabar tentang Al-Mahdi, di antaranya Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Thabrani, dan Abu Ya’la.

Sanad hadits mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Thalhah, Abdullah bin Mas’ud, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al-Khudri, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Tsauban, Qurrah bin Iyas, Ali Al-Hilali, Abdullah bin Haris bin Jaz’i. Dengan beraneka ragam derajatnya. Ada yang sahih, hasan dan ada juga yang dhaif.

فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية، فالقول بخروج الإمام المهدي وظهوره هو القول الحق والصواب والله تعالى أعلم
"Adapun Hadits Abdullah bin Mas'ud serta syawahid dan tawabi’nya layak untuk dijadikan dalil (kemunculan Imam Mahdi) tanpa keraguan. Pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar dan hanya Allah Yang Maha Mengetahui,” (Al-Mubarakfuri, Tuḥfatul Aḥwadzi bi Syarḥi Jamiʽ al-Tirmidzi, VI/485).

يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هذَا ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ الله المَهْدِيُّ

“Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya.

Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah Timur, lantas mereka memerangi kamu (orang Arab) dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kalian. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi,” (Riwayat Tsauban, Al-Ahkam Asy-Syar’iyyah Al-Kubra, IV/527).

يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ

“Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku," (Jalaluddin As-Suyuti, Jami’ Al-Ahadis, No: 26677).

Itu adalah sebagian kecil referensi daripada kabar tentang akan munculnya kembali Kekhilafahan yang dipimpin oleh Al-Mahdi, yang sebelumnya dipimpin oleh Khalifah lainnya.

Jika Nadirsyah berkata lagi, lalu kenapa mesti ada kekacauan terlebih dahulu, bukankah Khilafah yang HTI perjuangkan itu Khilafah Rasyidah yang akan menebar kedamaian.

Pertanyaan ini cukup dijawab dengan kalimat, di zaman Kekhilafahan Umar, Utsman dan Ali pun pernah terjadi kekacauan. Apakah berarti Kekhilafahan mereka (radliyaallahu 'anhum) bukan termasuk Khilafah Rasyidah ?

Kembali ke topik Khilafah. Terlepas nanti terjadi kekacauan ataupun tidak pada periode Khilafah di masa yang akan datang, yang jelas dengan tulisannya itu Nadirsyah sudah ingkar terhadap kedatangan Khalifah Al-Mahdi dan Khalifah-khalifah sebelumnya.

Padahal dalam keyakinan Ahlussunnah maupun Syi'ah (sebagaimana yang selalu ia bela) sendiri dikatakan, bahwa mengingkari kedatangan Al-Mahdi merupakan perbuatan dosa.

“مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وَلَدِيْ فَقَدْ أَنْكَرَنيِ

“Siapa yang ingkar atas Al-Qaaim (Imam Mahdi) dari keturunanku, maka ia ingkar terhadap Kenabianku," (Al-Saduq, Ikmal al-Din, hal. 390).

Begitulah pandangan tokoh-tokoh Sunni dan Syiah terkait keyakinan mereka akan kemunculan Al-Mahdi sebagai Khalifah di hari akhir nanti, yang Nadirsyah ingkari.

Terkait makna dari Surat An-Nuur Ayat 55, Imam Ath-Thabari ketika menerangkan makna "layastakhlifannahum fil ardl" dalam Surat tersebut adalah:

“Allah akan mewariskan kepada mereka (orang-orang yang beriman dan beramal shaleh) negeri orang-orang musyrik dari kalangan Arab maupun Non-Arab, lantas mereka menjadi penguasa-penguasa di negeri tersebut,” (Tafsir Ath-Thabari: IXX/209).

Beliau menyebutnya sebagai penguasa-penguasa. Tentu ini adalah dalam konteks politik, karena berkaitan dengan negara. Dan politik dalam Islam adalah sebagai wasilah dakwah demi tegaknya Hukum-hukum Allah swt. secara sempurna.

Terakhir Nadirsyah mengajarkan kepada kami agar senantiasa bersyukur hidup di Indonesia (yang tidak menjadikan Islam sebagai hukumnya).

Ia lupa bahwa wujud syukur kepada Allah adalah dengan cara menunjukan ketaatan sepenuhnya terhadap Aturan-aturan Nya. Bukan malah menuduhnya sebagai ancaman bagi Kebhinekaan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah:

الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة

“Syukur adalah menunjukkan adanya Nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat.

Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah," (Madarijus Salikin, II/244).

Dengan iman dan amal shaleh, melakukan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang Allah haramkan niscaya kekuasaan dunia akan digenggam oleh umat Islam yang mulia.

Tidak mungkin Islam akan berkuasa manakala tidak ada iman dan amal shaleh dari umatnya, apabila umatnya membenarkan semua agama, menganggap berbagai kemaksiatan sebagai trend kemajuan dunia.

Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang liberal. Artinya, tidak ada tampang sedikitpun kaum liberal akan berusaha menjadikan Islam berkuasa di atas dunia.[MO/ad]



Oleh : Nurul Kholida 
(Aktivis Muslimah Malang)

Mediaoposisi.com-Masalah besar negeri Indonesia sejak dulu sampai saat ini ialah problem investasi dan masalah ekonomi. Iklim perekonomian Indonesia lebih mengarah pada Neoliberalisme yang mempunyai prinsip Teori perekonomian neoklasik yaitu mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy. 

Hal ini dapat diketahui melalui berbagai media massa yang penyebaran dan penerapannya adalah ide dari liberalisme-sekularisme yang secara kurang transparan. Media-media massa liberal yang pragmatis saat ini mendapatkan begitu banyak tempat dalam peradaban demokrasi-sekuler. 

Tujuan utamanya melanjutkan ekspansi budaya Barat yang sekularistik, materialistik, dan liberal. Dengan begitu perlahan demi perlahan media massa dapat dipastikan akan mengikis dan menguras nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas dari berbagai agama.


Bahkan dengan kondisi saat ini nilai yang terkandung dalam liberalis-demokrasi yang sekuler melahirkan pemahaman akan pengolahan sumber daya alam yang materialistik yaitu dimana yang hanya dapat menjadi konsumen adalah mereka para pemilik modal. 

Dan lagi-lagi keberuntugan dari hasil pengolahan sumber daya alam tersebut hanya dapat menguntungkan asing, tanpa terkecuali meski hanya dimulai dari hal kecil.  Seperti apa yang terjadi pada perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). 

PT Inalum ialah sebuah perusahaan BUMN pertama dan terbesar di Indonesia, merupakan patungan antara pemerintahan Indonesia dan Jepang yang didirikan di Jakarta. Inalum lebih mengarah kepada peleburan dalam pengoperasian Proyek Asahan Alumunium. 

Sesuai dengan perjanjian induk. Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden  No. 5/1976 dimana SK ini dapat melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan. Dalam tanggung jawab Pemerintah atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan Alumunium Tersebut.

Meski perusahaan ini merupakan bentuk dari patungan pemerintahan Indonesia dan Jepang, namun di tahun yang lalu yakni di tahun 2018, PT Inalum menandatangani kerja sama hilirisasi batu bara dengan perusahaan asal Amerika Serikat Air Product di New York. 

Kerja sama hilirisasi batubara akan mudah menjadi sycngas untuk bahan baku yang diproses lebih lanjut sehingga menjadi Dimethyl Ether (DME) yaitu sebagai bahan bakar. Pabrik pengolahan gasifikasi batubara sendiri di rencanakan mulai beroperasi pada November 2022, harapannya produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar sebesar 500.000 per tahun, 400.000 ton DME per tahun dan 450.000 ton Polypropylene per tahun. 

Dengan target pemenuhan kebutuhan sebesar itu, tentu saja nilai keseluruhan proyek tersebut diperkirakan lebih dari tiga miliar dolar AS.

Tidak cukup melakukan kerja sama hilirisasi antara Indonesia dengan Amerikat Serikat, Baru-baru ini PT Inalum Indonesia kembali melakukan kerja sama dengan Industri Logam China demi mempercepat terealisasinya hilirisasi tambang di Tanah Air, dengan alasan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, menurut Menteri BUMN Rini M Soemarno “semakin tinggi nilai tambah produk tambang kita, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat”. (AntaraNews.com). 

Problemnya ada pada Alasan yang di lontarkan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno yang sangatlah tidak tepat, bagaimana mungkin kerja sama antara PT Inalum Indonesia dengan Industri Logam China dapat memberikan efek yang dapat mecukupi kepentingan rakyat dan bangsa, sementara kondisi ekonomi Indonesia sekarang terasa dalam keadaan stagnan. 

Sebab beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat merupakan dampak dari masalah tersebut, yaitu kerja sama dengan perusahan asing, yang justru hanya dapat menguntungkan sepihak.

Lagi dan lagi Indonesia kembali memercayai para pakar dari Barat dan nasihat-nasihat mereka, padahal sudah diketahui jelas Barat bertindak berdasarkan asas manfaat secara individualistik, yang tujuannya adalah untuk merampas kekayaan dunia. Negara-negara barat juga tidak pernah mempunyai nasihat yang jujur. 

Sebaliknya, mereka justru menyesatkan siapa saja yang meminta nasihatnya. Disini perlu kesadaran bagi bangsa Indonesia justru nasihat menyesatkan yang diberikan oleh negara-negara Barat penjajah di bidang ekonomi telah tersebar luas di kalangan pemegang perusahaan terbesar Indonesia seperti privatisasi kekayaan yang dikelola oleh negara (BUMN), dan keharusan adanya investasi asing. 

Yang tentu saja masyarakat sendiri memahami hal itu.  Penjualan pemilikan negara dan pemilikan umum juga pada dasarnya dilakukan kepada perusahaan-perusahaan asing, karena mereka memiliki modal, sementara rakyat negeri ini sendiri miskin, dan hanya memiliki sedikit modal bahkan tidak sama sekali, lalu harus kemana rakyat dapat meminjam uang kalau tidak kepada para pemilik modal tadi.

Tentu saja siklus ini akan selalu menguntungkan Barat. Bahwa sumber daya alam sendiri yang ada di Indonesia di kelola oleh Barat dan di jual kembali oleh Barat kepada kalangan miskin, termasuk rakyat Indonesia

Sementara rakyat Indonesia memiliki hak penuh untuk menjadi konsumen atau memiliki dan menikmati hasil dari pengolahan tersebut, namun yang terjadi adalah sebaliknya, untuk dapat menikmati hasil pengolahan tersebut rakyat Indonesia di haruskan membelinya dengan uang, jika tidak dapat membelinya

Maka terjadilah proses peminjaman uang yang tentu saja peminjaman dilakukan kepada Barat itu sendiri. Penjelasan ini begitu jelas dan terpampang nyata bahwa Barat dan nasihatnya menguntungkan dirinya sendiri. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya perpindahan atau kerjasama hilirisasi baik antara PT Inalum Indonesia dengan Amerikat Serikat maupun kerja sama dengan Industri Logam China demi mempercepat terealisasinya hilirisasi tambang di Tanah Air tersebut

Sangatlah jelas bahwa perusahaan PT Inalum melakukan kerja sama, yang sama-sama dapat merugikan Indonesia, menguntungkan asing, dan semakin menyengsarakan rakyat miskin, karena kerja sama ini ibarat keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya, meski dengan alasan yang tidak mendasar tadi yaitu untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Negara-negara asing yang menjadi induk dari perusahaan-perusahaan ini tentunya semakin lama akan menguasai seluruh aspek perekonomian dunia, dengan trik jitunya serta memaksa yakni melalui jaminan dari undang-undang perdagangan internasional yang dipaksakan oleh Amerika atas nama globalisasi. 

Dan untuk melindungi hak nya dari kosensi-kosensi yang ada, negara asing yang menjadi induk perusahaan-perusahaan tersebut bisa saja melakukan intervensi. Sementara globalisasi yang menjadi acuan Amerika untuk dibuatkan undang-undang perdagangan internasional saat ini telah membuka peluang negara-negara kaya untuk meningkatkan kekuasaan mereka terhadap negara-negara miskin dan menjadikannya semakin miskin.

Masalah seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir merata di seluruh negeri Islam yang lain, bahkan seluruh negara yang di sebut sebagai dunia ketiga. Meski pemerintah mengklaim telah mengerahkan segenap daya dan upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Namun, kondisi ini justru semakin memburuk. 

Sebab tingginya tingkat kemiskinan yang ada di berbagai negara Islam karena diterapkannya sistem selain sistem Islam yaitu Kapitalisme Sekuler. Kegagalan Kapitalisme dalam mensejahterahkan umat manusia adalah suatu keniscayaan. 

Ini karena sejak lahirnya paham ekonomi kapitalisme memiliki kecacatan yang dilihat dari pandangannya dalam memahami permasalahan ekonomi terhadap sumber daya alam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Tanpa memperhatikan lagi bagaimana distribusi dari sumber daya alam yang ada kepada masyarakat.

Islam Mensejahterahkan Umat Manusia

Hal yang harus di tekankan disini bahwa pendapat atau nasihat dari para pakar Barat hanyalah suatu bentuk dari sekian bentuk penjajahan yang dilancarkan oleh negara-negara penjajah atas dunia dalam bentuk penjajahan pemikiran yang dapat menggerakan pikiran publik untuk mengubah konsep-konsep Islam. 

Padahal semestiya penjajahan dalam bentuk apapun itu harus dihapuskan dari muka bumi, baik di bidang militer, budaya, politik, maupun di bidang ekonomi.

Tindakan yang di ambil oleh umat Islam dalam mengikuti pemahaman dari ide Liberal Sekuler yang lahir dari Kapitalisme di bawakan oleh Barat tersebut, sangat menentang aturan yang lahir dari Allah

Oleh karena itu patutlah kita menentang kembali penjajahan dan argumen-argumennya serta pemahamannya terhadap ideologi Kapitalis-Liberal, sebab bagi kita penjajahan adalah suatu kondisi yang diharamkan dalam Islam, 

Karena Allah SWT tidak membenarkan adanya dominasi atau hegemoni kaum kafir atas kaum muslim, sebagaimana firman-Nya dalam TQS. An-Nissa’ [4] : 141 “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan/menguasai orang-orang yang beriman”.

Maka dari itu khusus negara pegemban ide Kapitalisme-Liberalisme seperti Amerika Serikat, harus dilumpuhkan tanpa kompromi lagi, karena ideologi Kapitalisme itulah yang menjadi sumber penderitaan dan kesengsaraan seluruh umat manusia di dunia. 

Meski memang saat ini Amerika Serikat sedang meluncur menuju jurang kehancurannya sendiri, namun demikian, nampaknya masih perlu satu tangan kuat lagi perkasa untuk memukulnya, yaitu hanya dengan kebangkitan umat Islam dalam bingkai tegaknya syariah yang dapat mengatasi masalah yang kompleks ini.

Hukum Allah SWT atau syariah Islam dapat mesejahterahkan umat manusia seperti yang pernah terjadi di zaman kemenangan Islam, penerapan Sistem ekonomi Islam dibangun di atas pondasi akidah Islam. Ini adalah akidah yang haq karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah SAW. 

Akidah Islam merupakan akidah yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya peraturan yang terpancar dari akidah Islam seperti sistem ekonomi Islam memiliki karakter yang khas dan manusiawi. Penerapan ekonomi dilandasi oleh nilai-nilai ibadah, bukan materi yang menjadi orientasi (Profit Oriented) melainkan keridhoan Allah SWT, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. 

Dalam menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis yang dapat mencegah aktivitas ekonomi yang zhalim, eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia. serta dapat menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam. 

Islam memiliki metode untuk membalikkan posisi krisis seperti yang dialami dunia saat ini menjadi sejahtera. Metode tersebut tentu saja dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah (Tsaqofah ID, 2017)

Islam juga mewujudkan kesejahteraan karena masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya : 107). bukankah rahmat paling esensi dalam kehidupan manusia, tercapainya kesejahteraan dan kebahagian dunia akhirat?

Di sisi lain, Allah memerintahkan kita untuk mawas diri dan berhati-hati, agar kita tidak meninggalkan generasi yang tidak sejahtera, generasi yang lemah, lemah iman, lemah taraf ekonomi, lemah pendidikan dan pengetahuan dan generasi yang rusak akhlaq nya. 

Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam (TQS. An-Nisaa’ [4]: 9) “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak anak (generasi) yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kondisi mereka (agama, pendidikan, akhlaq, kesejahteraan dan sosial). Oleh karena itu, hendaklah bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”. (Dr. H. Badrul Munir, 2015)[MO/vp]