Gambar: Ilustrasi
Oleh: Susi Sukaeni

Mediaoposisi.com-Sekalipun HTI telah dibubarkan namun perbincangan tentang khilafah masih terus bergulir di tengah masyarakat. Bahkan, diskursus khilafah terus berlangsung hingga masa kampanye pemilu 2019. Forum berkelas “Debat Capres dan Cawapres” tak luput dari isu khilafah. Hal ini menunjukkan, betapa khilafah telah membangkitkan keingintahuan dan menyedot perhatian publik.

Bagi para pejuangnya, khilafah diyakini sebagai sistem terbaik untuk mengurai permasalahan manusia termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Namun, bagi para penentangnya khilafah dianggap banyak menimbulkan masalah. Diantaranya adalah kemustahilan bagi khilafah bisa merawat keberagaman. Padahal Indonesia sangat nyata keberagamannya dari sisi agama, etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain.

Bila kita menelusuri jejak sejarah kekhilafahan Islam yang terbentang selama 14 abad, akan didapati bahwa khilafah sangat melindungi keberagaman (pluralitas). Dalam khilafah, pluralitas adalah sunnatullah dimana Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Sebagaimana firman-Nya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lai-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat, 13).

Selain itu juga dalam firman Allah yang lain, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui," (QS. Ar-Rum: 22).

Perlu dipahami bahwa pluralitas berbeda dengan pluralisme. Secara fakta, pluralitas adalah realita yang tidak bisa dihindari dan dihilangkan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan taqdir Allah Subhanahu wa ta’ala (sunnatullah). Adapun pluralisme adalah ‘sikap menerima perbedaan-perbedaan tersebut’ yang berimplikasi pada pengakuan kebebasan mutlak dalam beragama, berpendapat, dan bertingkah laku.

Dalam khilafah Islam, segala sesuatu harus terikat dengan syariat Islam sehingga tidak ada kebebasan mutlak dalam beragama, berpendapat, dan bertingkah laku. Sebagai contoh dalam hal beragama, bagi warga negara muslim tidak ada kebebasan pindah agama sehingga akan dikenakan sangsi berat bila keluar dari agama Islam (murtad). Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga akidah seorang muslim dari kesesatan dan kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala,

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi” (QS. Ali Imran: 85).

Namun berbeda bagi warga negara yang terlahir sebagai non-muslim. Keyakinannya wajib dilindungi, tidak boleh dipaksa memeluk agama manapun, sebagaimana firmannya:

“Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan” (QS Al Baqarah 256).

Negara mewajibkan warga negara saling menghargai dengan membiarkan orang lain beribadah sesuai agamanya tanpa harus mengikuti atau menghalang-halangi. Inilah solusi efektif dalam menyikapi perbedaan aqidah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta’ala,

“Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pula menyembah yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (Qs Al Ikhlas: 4-6).

Namun demikian, ayat tersebut tidak difahami untuk “mengakui” kebenaran agama mereka. Melainkan hanya  “pembiaran” atas keyakinan yang mereka anut jika Islam belum bisa diterima di hati mereka. Atas dasar bahwa tidak ada paksaan dalam bergama (QS. Al-Baqarah: 256).

Negara Madinah yang didirikan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam adalah contoh nyata betapa negara Islam mampu merawat keberagaman. Penduduk Madinah hidup damai dengan tiga agama yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Disana hidup seorang Bilal dengan penuh penghormatan dan kemuliaan. Padahal, ia merupakan seorang budak berkulit hitam di antara orang-orang Arab berkulit putih.

Para sahabat yang berhijrah dari Mekkah diterima dengan tangan terbuka oleh kalangan sahabat Anshor penduduk asli Madinah. Mereka semuanya hidup rukun dan damai sepanjang tunduk dan patuh pada perundang-undangan negara Madinah. [MO/ms]

Gambar: Ilustrasi
Oleh : Fitriani, S.Sos

Mediaoposisi.com-Jagad maya sepekan ini, ramai dengan penayangan film dokumenter berjudul “Sexy Killer”. Film ini menunjukan potret buram pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang yang dikuasai oleh para kapitalis yang bercokol di Indonesia. Bagaimana bisnis tambang di negeri ini, termasuk Kalsel yang sangat kaya akan sumber daya alam seperti tambang biji besi, dsb, menjadi sasaran empuk kaum kapitalis untuk mengeruknya hingga mengorbankan rakyat demi segelintir orang yang semakin menunjukan keserakahan kaum kapitalis dalam menguasai negeri ini.

Film dokumenter garapan Watchdoc pun menjadi tontonan bermutu dalam mengungkap sisi gelap industri tambang batubara dan pembangunan PLTU di Indonesia. Film ini dihasilkan oleh dua jurnalis, Dandy Dwi Laksono dan Ucok Suparta. Selama setahun, mereka mengelilingi Indonesia sejak 1 Januari-Desember 2015. Film ‘Sexy Killers’ yang rilis jelang Pemilu 2019 ini merupakan film produksi Watchdoc ke-12 sebagai lanjutan dari film-film sebelumnya seperti Samin vs Semen (2015), Kala Benoa (2015), The Mahuzes (2015) dan Asimetris (2018).

‘Sexy Killers’ menampilkan adanya keterlibatan para pejabat dan purnawirawan di sektor pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Mereka terlibat secara aktif sebagai direksi, komisaris, pemilik saham dan sebagainya. Skema kepemilikan tambang batubara yang dipaparkan pun turut menunjukkan wajah asli siapa penguasa sejati yakni para kapitalis itu sendiri. Jika para kapitalis menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif yang berperan penuh dalam sistem demokrasi, jadilah semua boleh dan dijamin konstitusi.

Yang memprihatinkan yakni bagaimana pengerukan luar biasa dilakukan sesukanya tanpa memperhatikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Setelah dikeruk senantiasa dibiarkan begitu saja hingga timbul kerusakan alam, pencemaran lingkungan, bencana demi bencana bagi masyarakat setempat. Menurut data yang ada, antara tahun 2011-2018, tercatat setidaknya 32 jiwa melayang akibat tenggelam dil ubang bekas tambang tersebut. Dan menurut data secara nasional, antara tahun 2014-2018 tercatat sebanyak 115 jiwa.

Ya, mereka mengeruk dengan sesukanya karena dikuasai hawa nafsu dan kecintaannya pada dunia tanpa mengindahkan aturan-aturan dari sang pencipta. Namun saat manusia menerapkan sistem kapitalis, tentu pelaksanaannya sangat jauh berbeda terhadap dirinya sebagai makhluk Allah. Karena dalam sistem kapitalis, telah mengalihkan keterikatan dirinya dari aturan Allah, berorientasi asas manfaat, dan hedonisme pada harta kekayaan dengan mengeruk SDA (Batubara) hingga terjadi eksploitasi secara besar-besaran. Tentunya, didasarkan pada hawa nafsu.

Inilah yang harus dipahami bahwa kapitalisme bukanlah ideologi yang peduli dengan masyarakat jika tak ada kepentingan. Masyarakat harus menerima dampak eksploitasi hingga kondisi pra-sejahtera akan terus terjadi selama masih berada dalam lingkaran ideologi ini. Ideologi ini hanya membuat jurang pemisah antara "Si kaya dan Si Miskin."

Sejatinya, sistem kapitalisme telah membuat kerusakan dari semua lini kehidupan. Dimana sistem kapitalis-sekuler yang menjadi desain membangun negara bersifat eksploitatif dan hanya menguntungkan segelintir orang. Dan di negara kampiun kapitalis sendiri, sistem ini terbukti gagal mensejahterakan rakyatnya. Asas sistem kapitalis menjauhkan unsur ruhiyah dan moral dari kehidupan dan menjadikan sumber kebahagiaan hanya materi saja sehingga dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh alat pemuas kebutuhan yang juga bersifat sementara.

Berbeda halnya jika negara mau menerapkan sistem Islam. Hanya sistem Islam yang mampu mengatasi permasalahan tambang. Karena Islam tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam.

Islam memiliki konsep khas tentang pengelolaan tambang atau kekayaan alam. Dengan konsep kepemilikan dalam Islam, kekayaan alam merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu maupun negara. Kepemilikan Umum terdiri dari tiga kategori:

Pertama, sarana umum yang diperlukan oleh seluruh rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam telah menjelaskan sifat-sifat sarana umum:

“Kaum Muslim bersekutu (dalam kepemilikan) atas tiga hal: yaitu air, padang rumput dan 
api” (HR al-Bukhari).

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam. untuk seluruh manusia. Harta ini tidak terbatas pada yang disebutkan pada hadis di atas tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum.

Kedua, harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Menurut al-Maliki, hak milik umum jenis ini, jika berupa sarana umum seperti halnya kepemilikan jenis pertama, maka dalilnya yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Seperti jalan umum yang dibuat untuk seluruh manusia, yang bebas mereka lewati, dan tidak boleh dimiliki oleh seorang pun.

Ketiga, barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya tak terbatas yaitu barang tambang yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah. Hasil dari pendapatannya merupakan hasil milik bersama dan dapat dikelola oleh negara dan haram dikelola oleh individu, swasta, apalagi asing.

Termasuk Industri listrik beserta pembangkitnya yang merupakan perusahaan yang menyangkut
hajat hidup publik, dalam sistem Islam juga haram dimiliki swasta. Adapun barang-barang
tambang yang tidak dikonsumsi rakyat semisal emas, perak, tembaga, batubara, dan lainnya;
dalam pandangan Islam itu bisa dijual ke luar negeri dan keuntungannya dalam negeri dapat
dibagi kepada seluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolah-
sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya.

Hanya saja, pengelolaan tambang dalam Islam tentu tetap berlandaskan hukum syara', tidak boleh ada kezoliman terhadap masyarakat atas pengelolaan tersebut. Negara dalam Islam, berperan sebagai raa'in (pengurus), bertanggung jawab mengurus hal ini dengan baik. Negara harus memerhatikan aspek lingkungan, kesehatan, maupun sosial dengan adanya pengelolaan tambang.

Maka untuk memutus rantai komodifikasi PLTU dan batubara oleh kapitalis, tak ada cara lain kecuali uninstall demokrasi dan kapitalisme kemudian reinstall sistem Islam. Sudah selayaknya, pemimpin kita mengganti sistem kapitalis dengan sistem Islam. Indonesia akan bangkit jika kembali pada jati dirinya dengan menerapkan hukum-hukum Islam dan itu bisa terlaksana negara yang menerapkan Islam. Wallahua’lam. [MO/ms]


Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Beredar kabar melalui juru bicara rezim divisi menpolhukam, melarang rakyat untuk merayakan kemenangan perubahan sekaligus merayakan kejatuhan rezim. Wiranto berdalih pada UU, bahwa kegiatan ini itu butuh izin. Perayaan kemenangan wajib menunggu KPU, mau menunggu keputusan kemenangan di edit KPU ?

Kepanikan ini menjalar, setelah sebelumnya umat akan membuat Mahkamah Rakyat, dengan menggelar hajatan 'People Power' untuk menghukum kecurangan jika rezim memaksa mengambil methode ini untuk melanggengkan kekuasaan. Umat sudah paham, membawa kecurangan politik ke MK sama saja mengubur harapan politik yang dicederai oleh rezim.

Kapolri dan para pengamat bayaran, telah membuat Framing untuk mengkanalisasi aspirasi umat agar tersalurkan ke MK. Artinya, sudah ada potensi curang dan rezim mendorong aspirasi umat pada kuburan politik di MK.

Sementara itu, umat sudah paham jalan apa yang akan ditempuh. Umat telah membuat serangkaian tindakan antisipasi, jika suara umat yang menghendaki perubahan berusaha dibungkam oleh alat negara yang telah beralih fungsi menjadi alat kekuasaan.

Perayaan kemenangan umat, sangat wajar dilakukan agar otoritas pemilihan tidak mengubah seremoni kemenangan umat menjadi seremoni melanggengkan kekuasaan rezim. Apalagi dengan sarana informasi yang ada, umat dapat mengetahui secara lebih cepat dan lebih tepat kabar kemenangan umat dan hari kejatuhan rezim, jauh sebelum pengumuman dari otoritas lembaga pemilihan.

Karena itu wahai umat, jangan pernah takut dengan ancaman rezim yang berlindung dibalik jubah konstitusi. Setiap warga negara, memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum, dan memiliki hak dan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Menyatakan seremoni aspirasi kemenangan dijamin konstitusi.

Sejak sekarang kuatkan barisan umat, siapkan podium dan mimbar-mimbar orasi kemenangan, untuk memagari rencana curang rezim, yang mungkin saja telah dirancang secara sempurna.

Indikasi curang itu menguat, setelah secara nyata rezim mustahil memenangkan kontestasi secara alami. Rezim berusaha mengais elektabilitas hingga ke tanah suci, namun itu tak mampu menutup hakekat boroknya wajah rezim, sehingga umat tetap tidak terpikat dengan rayuan dan tipu daya rezim.

Sejak saat ini menabunglah, siapkan bekal. Kita akan rayakan kemenangan dan syukuran atas kejatuhan rezim, bersama elegi romantisme 212 di Jakarta.

Tunggu komando ulama, patuhi perintah ulama, sementara ocehan Wiranto cukuplah untuk dikesampingkan. Aura kemenangan dan perubahan itu telan nampak jelas didepan mata.

Sementara, jeritan kesakitan dan keluhan atas kekalahan rezim sayup-sayup semakin keras terdengar. Tuntaskan misi politik ini dengan mengantar jasad rezim hingga di tempat peristirahatan yang terakhir. Diatas nisan rezim, kelak kita akan tuliskan "di kuburan ini, terbaring rezim represif anti Islam". Wahai umat, tetaplah berjuang. Allahu akbar ! [MO/vp].



Oleh : Nasrudin Joha


Mediaoposisi.com-Denny JA sudah kalap, tak lagi mau mengambil pilihan berdamai dengan siapa, dan bertarung dengan siapa. Denny JA 'menghunus pedang' kepada siapapun yang mengkritik survei bikinannya.

Jika sebelumya Denny JA menghunus pedang dengan rekan sejawatnya di Litbang Kompas, menuding survei kompas kebanyakan micin, kebanyakan Ajinomoto, Kebanyakan Sasa, kini Deny JA juga melabrak Prof. Din Samsudin.

Orang satu ini memang kurang adab, sebelumya Denny JA juga usil menghakimi ide 'People Power' yang diwacanakan oleh Prof. Amien Rais untuk menghadapi kecurangan Pilpres. Seperti kurang kerjaan saja, semua urusan, semua tokoh, dikomentari dan dipersoalkan.

Aneh, mengkritik wacana people power tetapi secara sepihak mengklaim Quick Count sebagai 'people power'. Itulah Su'ul adabnya Denny JA.

Adapun terkait Pak Din, ocehan Denny JA ini sungguh keterlaluan. Misalnya, Denny mempersoalkan Apakah Pak Din Syamsuddin ini merasa dirinya sehebat superman, atau Batman, atau Kapten Marvel?

Bahkan lebih jauh, Deny JA menanggapi kritikan Pak Din atas Quick Count sebagai ketidak pahaman, prasangka dan kecenderungan karakter otoriter.

Seolah hanya Denny JA yang punya hak dan memiliki kewenangan eksklusif untuk bicara masalah Quick Count. Sama persis, sebagaimana ulasan Denny JA ketika menyerang survei Litbang kompas. Denny menuding, kompas hanya jago masalah pemberitaan, sementara untuk urusan survei, Denny JA lah jagonya.

Hanya saja bagi Anda yang membaca secara seksama ulasan saudara Bambang Harimurti yang membacakan nota pembelaan (pledoi) atas tudingan Denny JA, justru terbukti dalam urusan survei, Sesunggunya LSI Denny JA justru baru anak kemarin sore dibandingkan dengan kompas.

Saya tidak tertarik untuk mengulas substansi kritik dan nyinyiran Denny JA kepada Prof Din Samsudin. Saya hanya mau bicara tentang survei lebih spesifik Quick Count yang telah dijadikan 'Tuhan' oleh Denny JA.

Meskipun Quick Count dengan Survei berbeda, tetapi keduanya dihitung berdasarkan sample, bukan data secara keseluruhan, karenanya potensi kesalahan pasti ada. Apalagi jika survei atau Quick Count itu motifnya bukan untuk memotret fakta, tetapi memframing kepentingan politik, tentu keduanya lebih tidak layak untuk dijadikan rujukan.

Quick Count dalam Pilpres 2019 jelas menimbulkan mudhorot, memicu keterbelahan, klaim kemenangan, tensi tinggi diantara pendukung dan calon, padahal belum ada pengumuman resmi dari KPU.

Tentang mudhorot yang ditimbulkan Quick Count juga jelas terindera, bukan praduga. Bahkan, ada Presiden yang masih berstatus calon mengklaim pemenang Pilpres berdalih Quick Count ini, mengaku mendapat selamat dari pimpinan negara-negara dunia, yang membuat mayoritas rakyat jengah, muak, dan jika tidak bersabar menunggu pengumuman KPU, mungkin sudah melakukan tindakan yang tak terkendali.

Adapun kenapa Denny JA menuhankan Quick Qount ?

Pertama, Quick Count adalah sawah ladangnya Denny, tempat mencari hidup dan penghidupan. Denny, mungkin telah menganggap survei dan Quick Count adalah dzat yang memberinya rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan.

Kedua, Quick Count khususnya hasil Pilpres 2019 ini bukan sekedar pertarungan Prabowo vs Jokowi. Ini juga pertaruhan kredebilitas Denny JA melawan kehendak publik. Denny akan sangat malu dan kehilangan muka jika keputusan KPU berbeda dengan rilis Quick Count terbitan LSI.

Ketiga, pertaruhan karier Deny JA di dunia survei puncaknya pada Pilpres tahun ini. Jika hasil Quick Count Denny meleset, sudah pasti Ga akan ada lagi proyek survei baik dari partai koalisi BPN Prabowo maupun TKN Jokowi karena tahu kelakuan Denny JA.

Jadi jelas kan kenapa Denny JA menuhankan Quick Count ? Membabi buta secara diktator menghakimi Prof Din Samsudin ? Ini persoalan perut dan masa depan lembaga surveinya Denny JA.

Dengan kenyataan ini maka wajar, jika Denny JA disebut majalah time sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Berpengaruh merusak dan memecah belah segenap elemen anak bangsa.

Jadi siapakah tokoh itu ? Yang berpengaruh memecah belah bangsa dengan rilis Quick Count nya ? Dialah Denny JA. [MO/vp].


Oleh : Nasrudin Joha
Seruan Umum Kepada Segenap Rakyat Untuk Melawan Tirani, Penindasan, dan Perjuangan Mempertahankan Hak, Suara dan Kemenangan Rakyat

Mediaoposisi.com-Jika kedaulatan itu benar milik rakyat, rakyat telah menyuarakannya melalui Pilpres, maka siapapun yang berbuat curang, merubah suara rakyat menjadi suara kekuasaan, membungkam aspirasi rakyat dan membelokannya menjadi aspirasi kekuasaan, mengubah kehendak rakyat atas kerinduan pada perubahan dengan mengokohkan tirani dan periode kezaliman, tidak ada kata lain kecuali LAWAN !


Ini bukan lagi soal hak capres, hak pihak yang dipilih. Tetapi ini berkaitan dengan hak seluruh rakyat yang telah mengambil pilihan pada kehendak perubahan. Pilihan rakyat yang sudah jengah pada tirani dan kezaliman. Jika, ada tangan kekuasaan yang lancang memotong aspirasi rakyat, dan membuat saluran agitasi untuk melanjutkan tirani dan penindasan, tidak ada kata lain kecuali LAWAN !

Ini bukan soal membangun kohesi bangsa, berdamai untuk masa depan, tapi ini soal bagaimana kebenaran dan keadilan tidak boleh tunduk pada tirani dan syahwat kekuasaan yang berdiri diatas kehendak sepihak untuk melanggengkan korupsi, persekongkolan, pengkhianatan dan keculasan. Ini berkait dengan hak anak bangsa, salah satu putra terbaik bangsa yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin, kemudian dicurangi dan dipaksa menjadi pihak yang kalah dan mengalah.

Kita, telah banyak mengalah dan bersabar, untuk waktu yang panjang demi berbagai kemaslahatan kebangsaan. Tapi tidak untuk saat ini, tidak untuk mandat kita yang sudah kita suarakan hari ini. Kita, telah mengikat tekat untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap tegak, kokoh berdiri, dan menempatkan putra anak bangsa yang dikehendaki untuk memimpin negeri ini.

Syair seruan 'people power' ini dikumandangkan kepada segenap rakyat, untuk mengadukan segala bentuk kezaliman dan kecurangan, yang kelak jika itu dipaksa diberlakukan olah lembaga otoritas pemilihan. Kita akan bergerak, untuk menjalankan hak konstisusi berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat atas adanya tirani dan kecurangan, yang ingin melanggengkan periode kezaliman.

Wahai para ksatria, wahai para pejuang, wahai para punggawa-punggawa perubahan,
Ikatlah tambatan kuda itu, pesankan jubah dan baju besi itu, sebentar lagi waktunya akan tiba, saat seruan Nasrudin Joha benar-benar dilayangkan untuk membungkam tirani, kecurangan dan begal-begal kedaulatan rakyat.

Wahai kalian, mulailah asah pedang-pedang itu, untuk menghunus argumentasi, mengumbar bukti kecurangan, dan mengabarkan tirani dan penindasan. Kita tidak mungkin berhenti membiarkan hak kita untuk mengganti pemimpin zalim, dikebiri oleh segelintir orang yang mengatasnamakan mayoritas rakyat.

Wahai kalian, yang telah dipilih untuk memimpin negeri ini. Jika rakyat telah berkomitmen menjadi laki-laki, maka kalian yang telah mendapat amanat untuk memimpin negeri ini, agar menjadi lelaki sejati. Jangan menjadi perempuan !

Kami, rakyat telah berjibaku untuk membela hak atas suara dan kerinduan akan perubahan. Karena itu, kalian harus melebur dan bersama rakyat, untuk melakukan tuntutan yang sama.

Tolak semua perudingan dan tawaran berdamai dengan rezim, jika itu mensaratkan rakyat untuk menerima kekalahan dan Legowo dipimpin lagi oleh rezim yang zalim. Jangan sampai kalian, wahai yang diamanati untuk membuka kunci perubahan, berkhianat kepada rakyat dan mengikat perjanjian damai dengan rezim zalim.

Wahai otoritas pemilihan, berlaku adillah ! Jika kalian curang, berarti kalian telah menabuh genderang gerakan people power. Kami siap, kami pasti datang, karena itu perhatikanlah seruan ini. [MO/vp].